Bandung Conference Series: Law Studies
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Articles
515 Documents
<![CDATA[Kajian Yuridis Kriminologis Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Domisili Pada Pendaftaran Peserta Didik Baru Dalam Sistem Zonasi Di Kota Bandung ]]>
<![CDATA[Vira Annisa]]>;
<![CDATA[Dian Andriasari, S.H.,M.H]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (107.98 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.504
<![CDATA[Falsification of Domicile Certificates on the registration of new learners with a zoning system is a form of crime used by parents of prospective students in the acceptance of new learners due to the enactment of the zoning system. Parents use fake domicile certificates to get their children into the desired school zoning. A Certificate of Domicile is issued by the competent authorities but the data does not match reality. The purpose of this study is to find out the factors that cause falsification of Domicile Certificates on the registration of new learners with the zoning system, and to find out the application of restorative justice in the legal settlement of falsification of Domicile Certificates on the registration of new learners with a zoning system. Pemalsuan Surat Keterangan Domisili pada pendaftaran peserta didik baru dengan sistem zonasi merupakan suatu bentuk kejahatan digunakan oleh orang tua calon siswa dalam penerimaan peserta didik baru karena diberlakukannya sistem zonasi. Para orang tua menggunakan surat keterangan domisili palsu agar anaknya masuk zonasi sekolah yang diinginkan. Surat Keterangan Domisili dikeluarkan oleh otoritas berwenang namun datanya tidak sesuai dengan kenyataan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pemalsuan Surat Keterangan Domisili pada pendaftaran peserta didik baru dengan sistem zonasi, dan untuk mengetahui penerapan restoratif justice dalam penyelesaian hukum pemalsuan Surat Keterangan Domisili pada pendaftaran peserta didik baru dengan sistem zonasi.]]>
<![CDATA[Disparitas Putusan pada Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Oknum Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Qisthi Rabathi]]>;
<![CDATA[Chepi Ali Firman Zakaria]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.449 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.527
<![CDATA[Abstract. This research is motivated by the increasing number of corruption cases conducted by prosecutors as law enforcement officials in Indonesia. Corruption itself is included in White Collor Crime where the crime is committed by the stakeholders, so that in the settlement of the case there is often a disparity of verdicts due to conflicts of interest of some parties. The purpose of this research is to find out indications of criminal disparity in corruption cases and the causes of criminal disparity in corruption cases. Therefore this research is categorized qualitative research with the research method used is normative juridical, The material studied in normative legal research is library material or secondary data. The data collection techniques used in this study are the study of literature and internet media, by collecting data from books, scientific papers, laws, articles, journals, and documents related to those studied. The results of this study show that of the two corruption convictions that have been presented there is a disparity caused by several factors, the Panel of Judges is the main factor in the disparity of criminal verdicts because the Panel of Judges in each criminal corruption case varies, taking into account several reasons that can ease and incriminate the accused. Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh jaksa sebagai aparat penegak hukum di Indonesia. Korupsi sendiri termasuk kedalam kejahatan kerah putih (White Collor Crime) dimana kejahatan tersebut dilakukan oleh para pemangku kekuasaan, sehingga pada penyelesaian kasusnya sering terjadi disparitas putusan karena adanya konflik kepentingan beberapa pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui indikasi disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dan penyebab disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan penelitian kualitatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, Bahan yang diteliti di dalam peneltian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan media internet, dengan mengumpulkan data dari buku-buku, karangan ilmiah, undang-undang, artikel, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari kedua putusan tindak pidana korupsi yang telah dipaparkan terdapat disparitas yang disebabkan oleh beberapa faktor, Majelis Hakim merupakan faktor utama terjadinya disparitas putusan pidana karena Majelis Hakim pada setiap kasus tindak pidana korupsi berbeda-beda, dengan mempertimbangkan beberapa alasan yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi yang Dilatarbelakangi Faktor Ekonomi ]]>
<![CDATA[Halsya Sabrina]]>;
<![CDATA[Eka Juarsa]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (140.113 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.536
<![CDATA[Abstract. This research is motivated by the crime of abortion that occurred to Riesma Soeryatiningrum Halim who aborted her pregnancy at the curettage clinic by paying Rp. 5,000,000,-. There is no indication of a medical emergency that threatens the life of the mother and/or fetus, who suffers from severe genetic diseases and/or congenital defects, or which cannot be repaired making it difficult for the baby to live outside the womb and the pregnancy is not the result of rape which can cause trauma. psychological. The woman had an abortion because she reasoned that she was the breadwinner of the family, where her husband did not work and the woman's job was as a cleaning service and was prohibited from getting pregnant. This study examines how the application of material criminal law against abortionists and the judge's considerations in deciding this case. The author uses a normative juridical research method that examines secondary data with descriptive analytical research specifications. The data collection technique used is literature study. The analytical method used is qualitative. The results of this study are abortion is regulated in the Criminal Code and Law Number 36 Year 2009 concerning Health. And the judge in deciding the case consults to make a decision and consider the indictment and the facts at trial. The judge in deciding this case is in accordance with the regulations so that the judge's indictment is fair and does not harm the defendant. Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan tindak pidana aborsi yang terjadi pada Riesma Soeryatiningrum Halim yang menggugurkan kandungannya di klinik kuret dengan membayar Rp 5.000.000,-. Tindakan tersebut tidak terdapat indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibiu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan dan kehamilan tersebut bukan akibat dari perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis. Wanita tersebut melakukan aborsi karena beralasan bahwa ia sebagai tulang punggung keluarga, yang mana suaminya tidak bekerja dan pekerjaan wanita tersebut sebagai cleaning service dan dilarang hamil. Penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan hukum pidana material terhadap pelaku abosri serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji data sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu aborsi diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dan hakim dalam memutus perkara bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan dan mempertimbangkan surat dakwaan serta fakta-fakta di persidangan. Hakim dalam memutus perkara ini sudah sesuai dengan peraturan sehingga dakwaan hakim adil dan tidak merugikan terdakwa.]]>
<![CDATA[Pembayaran Upah Lembur di Pt X Kabupaten Bandung berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan ]]>
<![CDATA[Hasna Yasyfa]]>;
<![CDATA[Deddy Effendy]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.547
<![CDATA[Abstract. Employment is what every worker needs to earn income and income. Work, an activity that everyone does to make ends meet also continues life. So it is appropriate for workers to get wages because it is an award for services that have been given. Overtime wages are wages received by workers for their work based on the amount of overtime worked. The difference between wages and overtime wages, if the remuneration given is in accordance with the results of their work based on a work agreement, while the overtime pay is given outside their working hours where the working hours have expired but they are still working. However, currently there are still many companies that have not implemented overtime wages properly. Therefore, this study aims to determine the payment of overtime wages at PT X Bandung Regency based on Law no. 13 of 2003 concerning Manpower in conjunction with PP No. 36 of 2021 concerning Wages. The research method used is normative juridical law research with analytical descriptive research specifications, the research phase used is library research, data sources and data collection techniques used is library research with secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, and analytical methods. The data used is a systematic interpretation method. Based on the results of the study, it is known that PT X Bandung Regency has not changed its company regulations according to the applicable laws and regulations due to the pandemic and the company is currently making a worker assessment system application that is associated with overtime work. And the enforcement of sanctions law at PT X Bandung Regency is not carried out in accordance with Article 187 Paragraph 1 of Law no. 13 of 2003 concerning Manpower. Abstrak. Lapangan pekerjaan hal yang dibutuhkan setiap pekerja untuk memperoleh penghasilan dan pendapatan. Bekerja, kegiatan yang dilakukan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan juga melanjutkan hidup. Maka sudah sepantasnya pekerja mendapatkan upah karena merupakan penghargaan jasa yang sudah diberikan. Upah lembur upah yang diterima pekerja atas pekerjaannya berdasarkan jumlah waktu lembur yang dilakukan. Perbedaan upah dan upah lembur, jika upah imbalan yang diberikan sesuai dengan hasil kerjanya berdasakan perjanjian kerja, sedangkan upah lembur imbalan yang diberikan diluar jam kerjanya dimana jam kerjanya sudah habis namun mereka masih bekerja. Namun saat ini masih banyak perusahaan yang belum menerapkan upah kerja lembur sebagaimana mestinya. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembayaran upah lembur di PT X Kabupaten Bandung berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskritif analitis, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta metode analitis data yang digunakan metode penafsiran sistematis.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PT X Kabupaten Bandung belum mengubah peraturan perusahaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku karena adanya pandemi juga perusahaan sedang pembuatan aplikasi sistem penilaian pekerja yang dikaitkan dengan kerja lembur. Dan Penegakan hukum sanksi di PT X Kabupaten Bandung tidak dijalankan sesuai Pasal 187 Ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembuatan Kosmetik Tanpa Izin Edar Dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ]]>
<![CDATA[Fajri Bhuana]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (111.232 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.548
<![CDATA[Abstract. Law No. 36 of 2009 concerning Health regulates criminal provisions for business actors who are proven to produce and/or distribute organic face masks that do not have a distribution permit with a maximum sentence of 10 to 15 years, but the lightness of the criminal sanctions imposed by the judge does not provide a deterrent effect for the perpetrators. business actors who continue to produce and/or sell not to repeat their actions. The problems contained in this study are: What is the criminal responsibility of the perpetrators of making fake organic masks? And how about law enforcement against perpetrators of making fake organic masks according to Law No. 36 of 2009 and the Criminal Code?This research method uses nomative juridical using secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials, obtained through library research and field research, data collection techniques focused on field research and library research, data collection tools with library studies and data analysis using qualitative juridical.The conclusion of the research on criminal responsibility for the perpetrators of making fake masks can be seen in Law no. 36 of 2009 Article 196, Article 197, Article 198, Article 201 and can also be seen in Article 286 of the Criminal Code (KUHP). As well as law enforcement for criminals making fake masks cannot be applied optimally by judges with light criminal sanctions and fines imposed on perpetratorsThe advice given by the researcher in this case is that the application of criminal sanctions should be based on Law no. 36 of 2009 concerning Health, criminal liability that can be imposed on individuals and corporations, as well as criminal sanctions whose fines are heavier than the Criminal Code. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur mengenai ketentuan pidana bagi pelaku usaha yang terbukti memproduksi dan/atau mengedarkan masker wajah organik yang tidak memiliki izin edar dengan pidana paling lama 10 sampai 15 tahun, namun ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak memberikan efek jera bagi para pelaku usaha yang terus memproduksi dan/atau menjual untuk tidak mengulangi perbuatannya. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pembuatan masker organik palsu? Dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pembuatan organik masker palsu menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2009 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Metode penelitian ini menggunakan yuridis nomatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, teknik pengumpulan data difokuskan dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, alat pengumpul data dengan studi kepustakaan dan analisis data menggunakan yuridis kualitatif. Kesimpulan dari penilitian tentang pertanggungjawaban pidana pada pelaku pembuatan masker palsu dapat dilihat pada UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 201 dan juga dapat dilihat Pada pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Serta penegakan hukum bagi pelaku pidana pembuatan masker palsu belum bisa diterapkan secara maksimal oleh hakim dengan ringannya sanksi pidana dan denda yang dijatuhkan kepada pelaku. Saran yang diberikan peneliti pada kasus ini adalah penerapan sanksi pidana hendaknya berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan pada pribadi maupun korporasi, juga sanksi pidana yang dendanya lebih berat dibandingkan dengan KUHP.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Dalam Kasus Perdagangan Anak Sebagai Pekerja Seks Komersil Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ]]>
<![CDATA[Fathansyah]]>;
<![CDATA[Dian Andriasari]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (179.29 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.558
<![CDATA[Perdagangan orang merupakan praktik kejahatan yang marak di Indonesia, dimana meresahkan kehidupan dalam masyarakat. Dengan berkembangnya zaman, Tindak Pidana Perdagangan Orang juga berkembang menyasar Anak dengan menjadikan anak pekerja seks komersil dan di eksploitasi secara seksual dan ekonomi. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai Perlindungan Anak. Fungsi dari peraturan tersebut untuk melindungi secara hukum Anak di Indonesia dan untuk memenuhi dan melindungi hak asasi Anak Indonesia secara adil dan terhindar dari perbuatan melawan hukum yang dapat dideritanya dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu permasalahan yang dikaji menggunakan metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis ada dengan wawancara dan studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis. Hasil penelitian Perlindungan yang dapat diberikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan, baik langsung maupun tidak langsung. Perlindungan secara langsung diberikan termasuk hingga pemberian restitusi kepada korban tindak pidana. Pemerintah dalam melindungi Anak korban tindak pidana perdagangan orang, memberikan perlindungan berupa Pemberian Restitusi dan Kompensasi, Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis, Bantuan Hukum, Pemberian Informasi, karena para korban rentan terjangkit penyakit dikarenakan psikologi korban terganggu dan menjadi pekerja seks komersil juga rawan penyakit menular setelah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.Human trafficking is a criminal practice that is rampant in Indonesia, which disturbs life in society. With the development of the times, the Crime of human trafficking has also developed to target children by turning children into commercial sex workers and sexually and economically exploited. The government has issued laws and regulations regarding Child Protection. The function of these regulations is to legally protect children in Indonesia and to fulfill and protect the human rights of Indonesian children fairly and to avoid unlawful acts that they can suffer in carrying out social life. Therefore, the problem studied using the approach method used in this study is the normative juridical approach. Data collection techniques carried out by the author are interviews and literature studies. The research specification used is descriptive analysis. The results of the research that the protection that can be given by Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection provides protection, both directly and indirectly. Direct protection is provided, including the provision of restitution to victims of criminal acts. The government in protecting children who are victims of the crime of trafficking in persons, provides protection in the form of providing restitution and compensation, counseling services and medical services/assistance, legal aid, providing information, because the victims are vulnerable to contracting the disease because the victim's psychology is disturbed and being a commercial sex worker is also prone to disease. contagious after becoming a victim of the crime of trafficking in persons.]]>
<![CDATA[Implementasi Pencatatan Aliran Kepercayaan dalam Administrasi Kependudukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/XIV/2016 tentang Pengujian terhadap Undang-undang Administrasi Negara ]]>
<![CDATA[Audinda Salsabila Mondya]]>;
<![CDATA[Nurul Chotidjah]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (117.917 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.559
<![CDATA[Abstract. Religion and belief systems are conceptions of divine teachings that citizens have the right to believe in. In Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights. The main provisions of this law in Article 22 paragraphs 1 and 2 emphasize that everyone is free to embrace their own religion and to worship according to their religion and beliefs. Believers in administrative or social life still experience discriminatory things. In Law no. 24 of 2013 concerning Population Administration still does not guarantee the rights of believers by leaving the religion column blank in civil registration. This is contrary to the 1945 Constitution, the Constitutional Court issued the Constitutional Court Decision No. 97/PUU-XIV/2016 concerning Examination of the State Administration Law. After the Constitutional Court's decision was enforced to date, there are discrepancies in these policies that affect policies in the City of Cimahi. Therefore, this study aims to determine the implementation of the registration of beliefs in population administration based on the Constitutional Court's Decision No. 97/PUU/XIV/2016 concerning the Testing of the State Administration Law, Case Study of the City of Cimahi.The research method used is normative juridical law research, data sources and data collection techniques using secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The inhibiting factor for the realization of the Constitutional Court's Decision in the Disdukcapil City of Cimahi is the difference in the implementation of implementation policies. The Constitutional Court's decision listed believers in the KTP but the Cimahi City Disdukcapil in the Religion column was deleted and changed to the Trust column. The Dukcapil of Cimahi City regulates the recording of adherents of a belief in Cimahi City through Circular Letter Number 471.14/ 10666/ Dukcapil concerning the issuance of Family Cards for Believers in God Almighty. Abstrak. Agama dan aliran kepercayaan merupakan konsepsi ajaran ketuhanan yang berhak diyakini oleh warga negara. Dalam UU No. 39 Thn 1999 tentang HAM. Pokok pengaturan dalam undang-undang ini dalam Pasal 22 ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Penghayat kepercayaan pada kehidupan administrasi ataupun sosial masih mengalami hal bersifat diskriminatif. Dalam UU No. 24 Thn 2013 tentang Administrasi Kependudukan masih belum menjamin hak penghayat kepercayaan dengan dikosongkannya kolom agama dalam pencatatan sipil. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945, MK mengeluarkan Putusan MK No 97/ PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Terhadap UU Administrasi Negara. Setelah Putusan MK diberlakukan hingga saat ini terdapat ketidak selaras dalam kebijakan tersebut yang memengaruhi kebijakan di Kota Cimahi. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pencatatan Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan Berdasarkan Putusan MK No 97/PUU/XIV/2016 Tentang Pengujian Terhadap UU Administrasi Negara Studi Kasus Kota Cimahi. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normative, sumber data dan teknik pengumpulan data yang menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,sekunder dan tersier. Faktor penghambat terealisasikannya Putusan MK di Disdukcapil Kota cimahi perbedaan implementasi kebijakan implementasi. Putusan MK mencantukan penghayat kepercayaan di KTP tetapi Disdukcapil Kota Cimahi dalam kolom Agama dihapus dan diubah menjadi kolom Kepercayaan. Dukcapil Kota Cimahi mengatur pencatatan penghayat aliran kepercayaan di Kota Cimahi melalui Surat Edaran Nomor 471.14/ 10666/ Dukcapil tentang penerbitan Kartu Keluarga bagi Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Bambu Illegal Dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ]]>
<![CDATA[M. Rizky Aditya AF]]>;
<![CDATA[Ade Mahmud]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (101.077 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.632
<![CDATA[Environmental law enforcement should be equated with law enforcement in general. Criminal responsibility in foreign terms is called teorekenbaardheid or criminal responsibility which leads to the criminalization of the perpetrator with the aim of determining whether a defendant or suspect is responsible for a criminal act that occurred or not. Illegal logging is an act that can damage an environment. The case of illegal logging of bamboo forests in Kutamanah Village, Purwakarta was carried out by PT. Bambu Jaya on land owned by Perhutani that is being worked on by residents. About ± 2 hectares of bamboo forest owned by Abah Adim was cut down illegally. Plans from PT. Bambu Jaya will cut down ± 1,300 hectares of bamboo forest cultivated by the village community. This logging does not have a permit and is part of a social forestry program that aims to improve the economy of local residents by replacing bamboo commodities with bananas. The purpose of this study was to determine criminal responsibility and law enforcement against forest and land fire perpetrators associated with Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. The method used in this study the author uses a normative juridical method, namely by reviewing secondary data. So, the results of the research are obtained, namely that criminal liability in corporations is a criminal fine and for those who do it, the Strict Liability doctrine is applied, and law enforcement against perpetrators is carried out through 3 fields, namely, criminal law with imprisonment and fines, and also civil law which includes compensation and recovery costs, as well as administrative law applicable to corporations will be subject to administrative sanctions in the form of government coercion, forced money, and/or revocation of permits for their actions. Penegakan hukum lingkungan seharusnya disamakan dengan penegakan hukum pada umumnya. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Penebangan Illegal adalah salah satu perbuatan yang dapat merusak suatu lingkungan. Kasus penebangan illegal hutan bambu di Desa Kutamanah, Purwakarta dilakukan oleh PT. Bambu Jaya terhadap lahan milik Perhutani yang digarap oleh warga. Sekitar ± 2 Haktare hutan bambu garapan milik Abah Adim ditebang secara illegal. Rencana dari PT. Bambu Jaya ini akan menebang ± 1.300 Haktare hutan bambu garapan masyarakat Desa. Penebangan ini tidak tidak memiliki izin dan bagian dari program perhutanan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar dengan mengganti komoditas bambu menjadi komoditas pisang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan mengkaji data sekunder. Maka, diperoleh hasil penelitian, yaitu Pertanggungjawaban Pidana pada korporasi adalah pidana denda dan untuk orang yang melakukannya diberlakukan doktrin Strict Liability, serta penegakkan hukum terhadap pelaku dilakukan melalui 3 bidang, yaitu, hukum pidana dengan pidana penjara dan denda, dan juga hukum perdata yang meliputi ganti rugi dan biaya pemulihan, serta hukum administrasi yang berlaku untuk korporasi akan dikenakan sanksi administrative berupa, paksaan pemerintah, uang paksa, dan/ atau pencabutan izin atas perbuatannya.]]>
<![CDATA[Kajian Komparasi atas Tindakan Endorse (Promosi) Judi Online dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam ]]>
<![CDATA[Hunafa Nafila]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (107.732 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.633
<![CDATA[This research is motivated by technology being a primary need for some people for work, seeking information, following trends, communicating with others, and even social media can now be used as opportunities to earn income through endorsements. However, the rapid development of technology is not always positive. One of the negative things about the rapid pace of social media technology is the online gambling endorsement carried out by celebrities or artists who open endorsement services. This research was compiled using a normative juridical research type and a comparative approach. Instagram accounts that promote gambling in terms of receiving endorsements may be subject to criminal liability based on the provisions under the Criminal Code for gambling regulated in Pasal 303 KUHP, Pasal 45 paragraph 2 j.o Pasal 27 ayat 2 Undang-undang No.19 Tahun 2016 Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik and in Islamic law gambling crimes are subject to ta'zir punishment, even though they only promote gambling content but the legal provisions are the same as gambling laws which are generally stipulated in Islamic law, namely 40 -80 lashes. Law enforcement against perpetrators in the perspective of Positive Criminal Law and Islamic Criminal Law is subject to criminal responsibility based on the provisions of Pasal 45 ayat 2 j.o Pasal 27 ayat 2 Undang-undang ITE and in Islamic law the crime of gambling is subject to the ta'zir punishment referred to as ta'zir is ta'dib, which is giving education (discipline). Penelitian ini di latar belakangi dengan teknologi menjadi kebutuhan primer bagi beberapa kalangan untuk pekerjaan, mencari informasi, mengikuti trend, berkomunikasi dengan orang lain, dan bahkan media sosial sekarang bisa dijadikan peluang untuk mencari penghasilan melaui endorsement.Namun ,pesatnya teknologi tidak selalu positif ada juga hal negatif dari pesatnya teknologi media sosial salah satu contohnya adalah endorsement perjudian online yang dilakukan oleh selebgram atau artis yang membuka jasa endorsementPenelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dan pendekatan komparatif Penegakan hukum terhadap pelaku dalam perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam yaitu pemilik akun Instagram yang mempromosikan judi dalam hal menerima endorse dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana perjudian diatur dalam pasal 303, Pasal 45 ayat 2 Jo Pasal 27 ayat 2 Undang-undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan di dalam Hukum Islam tindak pidana perjudian dikenakan hukuman ta’zir , meskipun hanya mempromosikan konten perjudian namun ketetapan hukumnya disamakan dengan hukum perjudian yang umumnya sudah ditetapkan dalam hukum Islam yaitu 40-80 kali cambukan.Penegakan hukum terhadap pelaku dalam perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 2 Jo Pasal 27 ayat 2 UU ITE dan di dalam Hukum Islam tindak pidana perjudian dikenakan hukuman ta’zir yang dimaksud dengan ta’zir ialah ta’dib, yaitu memberi pendidikan (pendisiplinan).]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Mahakamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan ]]>
<![CDATA[Clarissa Yudhanetta]]>;
<![CDATA[Nandang Sambas]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (121.673 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.665
<![CDATA[Abstract. Judicial institution cannot be separated from the human factor, so the direct court session feared to be a place for Covid-19 to speread. As a measure to stop the virus to be speared, criminal case court session conducted erectronically. As a legal protection for its implementation, the Supreme Court issued Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 concerning the Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically. And hoped in it is application can creating the digitization of the court session will become an easy, fast, simple and low-cost court session. The research method that used is normative judicial law research with descriptive analysis research specifications, the research phase used is through library research with primary data obtained through interviews and secondary data obtained from existing data sources. Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 is a legal policy in the form of regulations issued by the Supreme Court as a form of flexibility from the law to continue to ensure the fulfillment of legal certainty during the Covid-19 Pandemic and in its application to support the implementation of the Fast, Simple, and Low Cost Judicial Principles through criminal case court session electronically, so it can provide convenience to the parties in litigation and can decrese the obstacles caused by the cost and distance to carry out the court session. However, obstacles were also encountered in the factors of facilities that could support the implementation of criminal case court session electronically which resulted in unclear audio-visual displays which were often the cause of delays in the parties presence. Abstrak. Lembaga peradilan tidak dapat lepas dari faktor manusianya, sehingga proses persidangan secara langsung dikhawatirkan berpotensi sebagai tempat penyebaran virus Covid-19. Sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran virus membuat proses persidangan perkara pidana dilakukan secara elektronik. Sebagai payung hukum pelaksanaannya, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Dan dalam penerapannya diharapkan dapat menciptakan digitalisasi persidangan dengan maksud untuk menciptakan peradilan yang mudah, cepat, sederhana dan biaya ringan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, tahap penelitian yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan jenis data primer yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari sumber data yang telah ada. Perma Nomor 4 Tahun 2020 merupakan kebijakan hukum dalam bentuk peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung sebagai bentuk kelenturan hukum untuk tetap menjamin terpenuhinya kepastian hukum di masa Pandemi Covid-19, dan dalam penerapannya menunjang pelaksanaan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan melalui persidangan perkara pidana secara elektronik sehingga memberi kemudahan bagi para pihak dalam berperkara serta dapat mengikis kendala yang diakibatkan oleh biaya dan jarak untuk melaksanakan persidangan. Namun, ditemui pula hambatan dalam faktor sarana dan fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik yang mengakibatkan tidak jelasnya audio visual yang menjadi penyebab terhambatnya kehadiran para pihak secara online.]]>
