cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsls@unisba.ac.id
Phone
+6282120524105
Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Law Studies
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282493     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 515 Documents
 26   27   28   29   30 
Pertanggungjawaban Perusahaan Pelayaran sebagai Pengangkut atas Kerusakan Barang dalam Pengangkutan Barang melalui Laut kepada Penerima Berdasarkan Bill of Lading Muhammad Fadhilah Sutara; Ratna Januarita
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5007

Abstract

Abstract. Writing this law is a research on the liability of a shipping company that is domiciled as a carrier for goods that will be received by the Recipient in the event of damage and/or loss of goods in the implementation of the transportation of goods by sea based on the Bill of Lading. The liability of the carrier is limited by the provisions in the Bill of Lading regarding the nominal maximum compensation limit. Problems arise when the nominal price of goods that suffer losses and/or damage is often considered to be too much higher than the nominal limit of the maximum compensation in the Bill of Lading, so that usually the party who feels aggrieved will ask for accountability through a lawsuit against the law to avoid the provisions regarding the maximum compensation limit set out in the Bill of Lading. The research method in this writing uses normative juridical research, namely library law research which is carried out by examining library materials or mere secondary data. The library materials are divided into primary legal sources and secondary legal sources. The results of this study are the position of the Bill of Lading and the legal consequences for parties who have legal relations based on the Bill of Lading in the implementation of the transportation of goods by sea. Then the limitation of liability of a shipping company as a carrier against the recipient and legal remedies that can be taken by the recipient against the carrier in the event of damage and/or loss of goods during the implementation of goods transportation activities by sea must be based on the Bill of Lading. Abstrak. Penulisan hukum ini merupakan penelitian mengenai pertanggungjawaban suatu perusahaan pelayaran yang berkedudukan sebagai Pengangkut terhadap barang yang nantinya diterima oleh Penerima apabila terjadi kerusakan dan/atau kehilangan barang dalam pelaksanaan pengangkutan barang melalui laut berdasarkan Bill of Lading. Pertanggungjawaban dari Pengangkut tersebut dibatasi dengan ketentuan dalam Bill of Lading mengenai nominal dari batasan maksimum ganti kerugian. Masalah muncul ketika nominal dari harga barang yang mengalami kerugian dan/atau kerusakan sering dianggap terlampau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nominal dari batasan maksimum ganti kerugian dalam Bill of Lading, sehingga biasanya pihak yang merasa dirugikan akan meminta pertanggungjawaban melalui gugatan perbuatan melawan hukum untuk menghindari ketentuan mengenai batasan maksimum ganti kerugian yang diatur dalam Bill of Lading. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Bahan pustakan tersebut terbagi atas sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah dikemukakannya kedudukan Bill of Lading dan akibat hukum bagi para pihak yang memiliki hubungan hukum berdasarkan Bill of Lading dalam pelaksanaan pengangkutan barang melalui laut. Kemudian ditemukannya batasan tanggungjawab dari suatu perusahaan pelayaran sebagai Pengangkut terhadap Penerima dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penerima terhadap Pengangkut apabila terjadi kerusakan dan/atau kehilangan barang dalam pelaksanaan kegiatan pengangkutan barang melalui laut harus didasarkan pada Bill of Lading.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin Menurut Undang Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara M Rafli Maulana; Arif Firmansyah
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5008

Abstract

Abstract. Mining activities are often carried out illegally, namely without obtaining permission from the government. This certainly causes losses for society and the country. This study aims to analyze law enforcement against business actors who mine in forest areas without permits and the application of sanctions with legislation related to mining is carried out when there are violations by mining business actors who mine in forest areas where there are no permits because they do not have a permit. comply with the provisions of the Borrow-to-Use Forest Area Permit. The research method used is juridical-normative with descriptive analytical research specifications. The research data was collected by means of a literature study using secondary data and the data analysis used was qualitative juridical. There are still illegal mining practices because law enforcement and the implementation of sanctions against mining in Forest Areas without a permit have not gone well. The results of the study show that law enforcement against business actors who mine without a permit according to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining can be carried out in a preventive and repressive manner. Law enforcement is felt to be not optimal due to law enforcement factors. Legal sanctions for business actors who mine without a permit in the forest area in terms of Law Number 3 of 2020 amendment to Law Number 4 of 2009 Concerning Mineral and Coal Mining, namely administratively according to Article 119 and criminal sanctions according to Article 36 number 19 amendment to article 78 paragraph (3) Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation Abstrak. Kegiatan Pertambangan seringkali dilakukan secara ilegal yaitu tidak memperoleh izin dari pemerintah. Hal ini tentu menyebabkan kerugian bagi masyarakat maupun negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menambang di kawasan hutan tanpa izin serta penerapan sanksi dengan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertambangan dilakukan bila mana terdapat pelanggaran oleh para pelaku usaha pertambangan yang menambang pada kawasan hutan yang terdapat tidak mengantongi izin karena tidak memenuhi ketentuan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data penelitian ini dikumpulkan secara studi kepustakaan/literatur dengan menggunakan data sekunder dan analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif. Masih terdapatnya praktik-praktik penambangan illegal karena penegakan hukum dan impelementasi sanksi terhadap pertambangan dalam Kawasan Hutan tanpa izin belum berjalan dengan baik. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menambang tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum yang dirasanya belum optimal dikarenakan faktor penegak hukum. Sanksi hukum bagi pelaku usaha yang menambang tanpa izin dikawasan hutan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu secara administrasi sesuai dengan pasal 119 dan secara sanksi pidana sesuai dengan Pasal 36 angka 19 perubahan pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terkait Pembelaan Terpaksa dalam Perkara Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Reyvita Salsabila; Chepi Ali Firman Zakaria
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5010

Abstract

Abstract. In criminal law there are reasons for the abolition of punishment, one of which is justification. The justification reasons set out in Article 49 paragraph (1) are forced defense, tthat removes the element against the law and becomes the judge's consideration in making a decision at trial. This problem regarding forced defense was found in Decision Number 1225/Pid.B/2020/PN-Jkt.Sel.The purpose of this research was to proving that the basis for the judge's considerations regarding forced defense in cases of maltreatment that led to death in Decision Number 1225/Pid.B/2020/PN-Jkt.Sel is correct and to find out that the imposition of imprisonment for 4 years is proportional and in accordance with the purpose of sentencing. This study uses research methods juridical-normative, uses several approaches such as the statutory approach, and the case approach. The data used is sourced from primary data from legal sources, and secondary data obtained from books, journals, articles, internet data, and dictionaries.The results of this study concluded that: (1) The judge's consideration in case 1225/Pid.B/2020/PN-Jkt.Sel the defendant Riska was not quite right because the defendant's actions, namely as a forced defense aimed at protecting himself as referred to in Article 49 Criminal Code. The action is the actualization of the principle of subsidiarity, so the actions taken by the defendant were acts of self-defense because they were the last step to be taken. (2) In case 1225/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel, the defendant Riska was proven guilty of maltreatment which resulted in death and the judge sentenced the defendant to 4 years in prison. In this case the decision has not been proportional and has not been in accordance with the purpose of sentencing. Abstrak. Dalam hukum pidana terdapat alasan peniadaan pidana yang salah satunya yakni alasan pembenar. Alasan pembenar yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) adalah pembelaan terpaksa (noodweer) yang dimana alasan tersebut merupakan suatu pembelaan yang menghapus elemen melawan hukum dan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di persidangan. Permasalahan mengenai pembelaan terpaksa ini ditemukan pada Putusan Nomor 1225/Pid.B/2020/PN-Jkt.Sel. Penelitian ini berguna untuk membuktikan bahwa dasar pertimbangan hakim terkait pembelaan terpaksa dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian pada Putusan Nomor 1225/Pid.B/2020/PN-Jkt.Sel telah tepat dan guna mengetahui bahwa penjatuhan sanksi pidana penjara selama 4 (empat) tahun telah proporsional dan sesuai dengan tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dimana penulis menggunakan beberapa pendekatan seperti pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan bersumber dari data premier yang disumber-sumber hukum, dan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, ariket, data internet, dan kamus. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Pertimbangan hakim pada perkara 1225/Pid.B/2020/PN-Jkt.Sel terdakwa Riska kurang tepat karena aksi terdakwa yakni sebagai pembelaan terpaksa yang ditujukan untuk melindungi dirinya sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 KUHP. Aksi tersebut merupakan aktualisasi dari asas subsidiaritas, sehingga dapat dikatakan tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan tindakan membela diri karena sebagai langkah yang terakhir untuk dilakukan. (2) Pada perkara 1225/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel terdakwa Riska terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian dan terdakwa dijatuhi putusan penjara selama 4 tahun oleh hakim. Dalam hal ini putusan tersebut belum proposional dan belum sesuai dengan tujuan pemidanaan.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Laundry pada Perjanjian Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Desitasari Riswayana; Asep Hakim Zakiran
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5012

Abstract

Abstract. Problems that occur in the implementation of business activities in laundry services often still cause events that are detrimental to consumers as service users. Business actors are inseparable from the existence of a form of agreement, namely a standard contract, especially one accompanied by an exoneration clause that excludes the obligations or responsibilities of business actors. The enactment of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection as a form of legal protection for consumers. This study aims to determine legal protection for consumers of laundry services in standard agreements containing exoneration conditions in terms of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to find out the responsibilities of laundry service businesses that impose standard agreements containing exoneration conditions in terms of the Act. Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study uses a normative juridical approach with descriptive-analytical research specifications. The research data was collected using a literature study and an interview stage. The data analysis used is juridical qualitative. The results of this study are that the government provides preventive legal protection as mandated by Article 30 Paragraph (1) UUPK. through the UUPK, in the context of preventive protection, arrangements regarding standard clauses were determined following Article 18 of the UUPK. Legal sanctions for violations of the provisions of the UUPK are in the form of civil and criminal legal sanctions. In civil terms, the actions of the Family Laundry Service and the Xpress Automatic Laundry System have fulfilled the elements of an unlawful act, so the violators can be held accountable for claims for compensation as referred to in Article 19 Paragraph (1) which imposes product responsibility with the burden of proof being reversed. Criminally, consumers who feel aggrieved can file a complaint by asking for criminal accountability as stipulated in Article 62 UUPK. Criminal liability in this provision is included in the type of complaint offense. Abstrak. Permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada jasa laundry seringkali masih menimbulkan peristiwa yang merugikan Konsumen selaku pengguna jasa. Pelaku Usaha tidak terlepas dari adanya suatu bentuk perjanjian yaitu perjanjian baku (standart contract) terutama yang disertai klausula eksonerasi yang mengecualikan kewajiban atau tanggungjawab Pelaku Usaha. Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Konsumen jasa laundry pada perjanjian baku yang mengandung syarat eksonerasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan mengetahui pertanggungjawaban Pelaku Usaha jasa laundry yang memberlakukan perjanjian baku yang mengandung syarat eksonerasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data penelitian ini dikumpulkan secara studi kepustakaan dan Tahap wawancara. Analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum preventif, pemerintah memberikan tugas pengawasan sebagaimana dalam Pasal 30 Ayat (1) UUPK. melalui UUPK, dalam rangka perlindungan preventif ditentukan pengaturan mengenai klausula baku sesuai Pasal 18 UUPK. Sanksi hukum bagi pelanggaran ketentuan dalam UUPK berupa sanksi hukum secara perdata dan pidana. Secara perdata, perbuatan Jasa Family Laundry dan Xpress Automatic Laundry System telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka pelaku pelanggaran dapat diminta pertanggung jawaban tuntutan ganti rugi sebagaimana Pasal 19 Ayat (1) yang dibebankan tanggung jawab produk dengan beban pembuktian terbalik. Secara pidana, konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan dengan meminta pertanggung jawaban secara pidana sebagaimana ketentuan Pasal 62 UUPK. pertanggung jawaban pidana dalam ketentuan tersebut termasuk dalam jenis delik aduan.
Pemberian Uang Kompensasi kepada Pekerja oleh Perusahaan karena Terjadi Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Farrel Alfares; Deddy Effendy
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5013

Abstract

Abstract. Basically, everyone has the right to get a job in order to be able to meet the needs of life and his family. Talking about work relations is also inseparable from the problems that exist in it, such as termination of employment. Termination of employment is more often done by the company. When workers experience unilateral termination of employment, one form of legal protection is protection against punishment from the company. In the event of termination of employment, the company is required to issue a work experience letter containing the employee's history. However, in practice there are frequent discrepancies in the contents of a letter of acceptance with the actual situation, causing a discrepancy in the amount of reimbursement that must be paid, as was the case at PT X Bandung, West Java. This study aims to find out and analyze the occurrence of giving compensation money to workers by companies due to unilateral termination of employment in terms of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. Another aim of this research is to find out the legal protection for workers affected by unilateral termination of employment when viewed from Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The approach method in this study was carried out using a normative juridical approach, namely legal research carried out by studying literature or secondary data using research specifications that are descriptive in nature by describing laws and regulations associated with the practice of implementing positive law. research using literature study, data sources and data collection techniques used through library research using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as through In-Depth Interviews (in-depth interviews), data analysis methods used qualitative analysis. The results of this study indicate that there was unilateral termination of employment and the provision of bidder money at PT X and the form of legal protection provided to workers, namely by ending the employment relationship between PT X and AS without any prior warning or warning letter and no form of legal protection. for workers who are unilaterally terminated at PT X. The form of protection that workers who are unilaterally terminated at PT X should receive is economic protection. Abstrak. Pada dasarnya setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan agar mampu memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Berbicara mengenai hubungan kerja juga tidak terlepas dari permasalahan yang ada di dalamnya, seperti pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja lebih sering dilakukan oleh pihak perusahaan. Ketika pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja sepihak, salah satu bentuk perlindungan hukumnya yaitu perlindungan untuk mendapatkan kompensasi dari perusahaan. Ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, perusahaan diwajibkan untuk mengeluarkan surat pengalaman kerja yang berisi riwayat pekerja. Namun dalam prakteknya marak terjadi kurang sesuai nya isi surat paklaring dengan keadaan yang sebenarnya sehingga menyebabkan tidak sesuainya jumlah uang kompensasi yang harus dibayarkan, seperti kasus yang terjadi di PT X Bandung, Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terjadinya pemberian uang kompensasi kepada pekerja oleh perusahaan karena terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja secara sepihak jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan juga melalui In-Depth Interview (wawancara mendalam), metode analisis data yang digunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan pemberian uang kompensasi di PT X dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja yaitu dengan berakhirnya hubungan kerja antara PT X dengan AS tanpa adanya teguran atau surat peringatan terlebih dahulu dan tidak terdapat bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja secara sepihak di PT X. Seharusnya bentuk perlindungan yang didapatkan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja secara sepihak di PT X yakni perlindungan ekonomis.
Pemenuhan Hak Pasien Peserta BPJS Kesehatan dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang Antidiskriminasi di Rumah Sakit Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Althaf Naufal Romero; Sri Ratna Suminar; Asep Hakim Zakiran
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5014

Abstract

Abstract. Health is part of the basic right of every human being and is a basic need of every human being that cannot be reduced under any circumstances. In an effort to obtain the right to health, people will receive a health service. Health services are one of the most needed forms of service by the community. Service is oriented towards fulfilling consumer demands and expectations, so it cannot be separated from quality or quality. Regarding the quality of health services, there are still problems in its implementation. For example, there are cases of discrimination against patients participating in BPJS Kesehatan in hospitals in obtaining health services. This study aims to determine the implementation of the fulfillment of the rights of patients participating in BPJS Kesehatan in obtaining antidiscrimination health services in hospitals and the legal responsibility of hospitals for patients participating in BPJS Kesehatan who get discrimination in health services based on Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals. This research uses a normative juridical approach method with analytical descriptive research specifications and uses secondary data types. The data collection technique used is a literature study and uses qualitative analysis methods. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the implementation of fulfilling the rights of patients participating in BPJS Kesehatan in obtaining antidiscrimination health services in hospitals has not been carried out properly. This is because there is still discriminatory treatment for patients participating in BPJS Kesehatan and hospital legal liability for patients participating in BPJS Kesehatan who get discrimination based on Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals in the form of administrative sanctions. Regarding the civil liability of hospitals, it will refer to Article 1367 of the Civil Code which is supported by the doctrine of corporate liability. Abstrak. Kesehatan merupakan bagian dari hak dasar setiap manusia dan menjadi kebutuhan dasar setiap manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sebagai upaya mendapatkan hak kesehatan, masyarakat akan menerima sebuah pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan berorientasi pada pemenuhan atas permintaan dan harapan konsumen, sehingga tidak bisa dipisahkan dengan kualitas atau mutu. Berkaitan dengan mutu pelayanan kesehatan, masih terdapat permasalahan dalam penerapannya. Sebagai contoh terdapat kasus diskriminasi terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak pasien peserta BPJS Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang antidiskriminasi di rumah sakit dan pertanggungjawaban hukum rumah sakit terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan yang mendapatkan diskriminasi dalam pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan menggunakan jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa implementasi pemenuhan hak pasien peserta BPJS Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang antidiskriminasi di rumah sakit belum dapat terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masih adanya perlakuan diskriminasi kepada pasien peserta BPJS Kesehatan dan pertanggungjawaban hukum rumah sakit terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan yang mendapatkan diskriminasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit berupa sanksi administratif. Terkait pertanggungjawaban perdata rumah sakit, maka akan merujuk kepada Pasal 1367 KUHPerdata yang didukung dengan doktrin corporate liability.
Perlindungan Hukum Terhadap Investor Aset Digital Kripto Ditinjau dari Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka Lucky Bil Barkah; Asep Hakim Zakiran
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5015

Abstract

Abstract. Legal protection is something that is really needed by every citizen in order to create a sense of security and to prevent criminal acts from occurring.In reality there are criminal acts that harm victims by means of fraud. The problems are formulated as follows (1) How is the implementation of policies on the supervision of the physical market for crypto digital assets in terms of CoFTRA Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for Organizing the Physical Market for Crypto Assets on Futures Exchanges? (2) What is the legal protection for digital crypto asset investors in terms of CoFTRA Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for Organizing a Physical Market for Crypto Assets on Futures Exchanges. The method in this study is normative juridical where law is conceptualized as what is written in laws and regulations or law is conceptualized as rules or norms which are benchmarks for human behavior that are considered appropriate. The conclusion that based on the results of the first study shows that CoFTRA issued regulations regarding technical provisions by issuing CoFTRA Regulation Number 5 of 2019 Article 2, Article 5, Article 11, Article 13, Article 16, Article 17, Article 20, Article 21. Both legal protection against crypto digital asset investors regulated in: Law no. 10 of 2011, Minister of Trade Regulation No. 99 of 2018 concerning General Policy for Organizing Crypto Asset Futures Trading, CoFTRA Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for Organizing Physical Crypto Asset Markets on Futures Exchanges. Abstrak. Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat diperlukan oleh setiap warga negara demi menciptakan rasa aman dan dapat mencegah terjadinya tindak kriminal. Akan tetapi, pada kenyataannya terjadi tindak kriminal yang merugikan korban dengan cara penipuan. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut (1) Bagaimana implementasi kebijakan terhadap pengawasan pasar fisik aset digital kripto ditinjau dari Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka ?. (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor aset digital kripto ditinjau dari Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif di mana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Simpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang pertama menunjukan bahwa Bappebti mengeluarkan peraturan tentang ketentuan teknis dengan mengeluarkan peraturan Bappebti Nomor 5 tahun 2019 Pasal 2, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21. Kedua Perlindungan hukum terhadap investor aset digital kripto yang diatur dalam: UU No. 10 Tahun 2011, Peraturan Mentri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Ilegal Fishing Muhamad Ibnu Karim; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5017

Abstract

Abstract. This study aims to determine law enforcement for perpetrators of illegal fishing and legal accountability for foreign fishermen who fish illegally in Indonesian waters. The method used in this research is juridical-normative by conducting research sourced from the literature and from the results of decisions associated with the law or also called legal research literature which is carried out by examining library materials or secondary data. in order to obtain materials in the form of theories, concepts, legal principles and legal regulations related to the subject matter. The result of this study is that law enforcement must provide lessons that can have a deterrent effect on perpetrators of illegal fishing by looking at the actions taken that can harm the state, what happens does not provide a deterrent effect on perpetrators of illegal fishing. The form of criminal responsibility carried out by the perpetrator is mandatory because he has caught fish without paying attention to the provisions that apply to the rules made by the government regarding carrying out fishing in Indonesian waters. A foreign fisherman who fishes illegally can be held criminally liable in two ways, namely due to illegal fishing caused by intentional and illegal fishing caused by mistake. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum bagi pelaku penangkapan ikan secara illegal dan pertanggungjawaban hukum bagi nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara illegal di perairan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif dengan melakukan penelitian yang bersumber dari kepustakaan dan dari hasil putusan yang dihubungkan dengan Undang-Undang atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka, Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum harus memberikan pelajaran yang dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku penangkapan ikan secara illegal dengan melihat tindakan yang dilakukan dapat merugikan negara, yang terjadi tidak memberikan suatu efek jera terhadap pelaku penangkapan ikan secara illegal. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku adalah wajib dilaksanakan karena telah melakukan penangkapan ikan dengan tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah tentang melaksanakan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Seorang nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara illegal dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam dua macam yaitu disebabkan dengan penangkapan ikan ilegal yang disebabkan atas kesengajaan dan penangkapan ikan ilegal disebabkan atas kesalahan.
Implementasi Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Sukabumi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Warda Diana Rahmah; Husni Syawali
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5019

Abstract

Abstract. Marriage is a bond that gives birth to a family as one of the important elements in the life of society and the state. Law Number 16 of 2019 concerning Marriage is expected that all Indonesian citizens can marry with reference to the Law, entering into marriage after reaching the age of 19 years. Marriage Dispensation the most important goal of the implementation of dispensation of underage marriage is to achieve happiness, if there are parties who have not met the age limit set by Law Number 16 of 2019, it is necessary to obtain dispensation from the Court appointed by the parents of the prospective bride and groom. So this research formulates the following problems: 1. How is the Implementation of Underage Marriage Dispensation in Sukabumi Regency? 2. What are the Efforts and Policies of the Sukabumi District Government in Overcoming Underage Marriage? The method of approach taken in this research is a normative juridical approach, which means that it is carried out by examining library materials or secondary data of a legal nature and supporting data, namely primary data by examining applicable legal provisions and what has happened in community life. The research specification used by the author is descriptive analytical. The type of research conducted by the author is qualitative research, collecting data that depends on the object of research. Research result 1) The implementation of dispensation for underage marriage can be done by submitting an application for dispensation of marriage to the Court, which can be done by the parents of the prospective groom or the prospective bride by completing the requirements that have been determined. 2) Efforts that have been made by the Sukabumi Regency Government include conducting general counseling in each KUA of Sukabumi Regency, conducting guidance and counseling for prospective brides and grooms before the implementation of marriage. Abstrak. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan diharapkan seluruh warga Negara Indonesia dapat melakukan pernikahan dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, melangsungkan perkawinan setelah mencapai usia 19 tahun. Dispensasi Perkawinan tujuan terpenting dari adanya pelaksanaan dispensasi perkawinan di bawah umur adalah untuk mencapai suatu kebahagiaan, apabila ada pihak yang belum memenuhi batas umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka diperlukannya dispensasi dari Pengadilan yang ditunjuk oleh pihak orang tua calon kedua mempelai. Maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Sukabumi? 2. Bagaimana Upaya dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam Menanggulangi Perkawinan di Bawah Umur? Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif artinya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum dan data pendukung yakni data primer dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analitis. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian kualitatif, pengumpulkan data yang bergantung pada objek penelitian.Hasil penelitian 1) Bahwa pelaksanaan dispensasi perkawinan di bawah umur ini dapat dilakukan dengan mengajukan surat permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan pengajuan dispensasi dapat dilakukan oleh orang tua dari pihak calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan 2) Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi salah satunya adalah melakukan Penyuluhan umum di setiap KUA Kabupaten Sukabumi, Melakukan Bimbingan dan Konseling terhdapat calon pengantin sebelum dilaksanakan nya perkawinan.
Perlindungan Hukum bagi Konsumen Akibat Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha Shen Hilda Sulis; Husni Syawali
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5021

Abstract

Abstract. Consumer Protection is any effort that guarantees legal certainty to provide protection to consumers, this is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection concerning the interests of the parties that must be protected by law, for example Consumer Protection of apartment sale and purchase agreements. In the event that marketing is carried out prior to the construction of flats, everything promised by the developer and/or marketing agent is binding as a PPJB. Buying an apartment before it is built is of course very vulnerable for potential buyers, so consumers need to get consumer protection. So this research formulates the following problems: 1. Legal protection for consumers due to default in the sale and purchase agreement of apartment units carried out by business actors associated with decision number 465/Pdt.G/2020/PN.Bdg? 2. What legal efforts can be made by the consumer, if the business actor does not carry out his achievements (building an apartment)? The approach used in this study is a normative juridical approach, meaning that it is carried out by examining theories, concepts, legal principles and literature by studying the laws and regulations related to this research. The research specifications used by the authors are descriptive analysis. The type of research conducted by the author is qualitative research. The results of this study are 1) In one party not carrying out this obligation, it results in the violation of the rights of the other party so that the aggrieved party must receive legal protection. Criminal sanctions are not what consumers expect. Consumers expect more compensation for the losses they suffer. 2) If the builder does not carry out his achievements, then the consumer can settle the dispute contained in Article 105 UURS, such as suing through court. Abstrak. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai kepentingan para pihak harus dilindungi oleh hukum, contohnya Perlindungan Konsumen terhadap perjanjian jual beli apartemen. Dalam hal pemasaran dilakukan sebelum pembangunan rumah susun, segala sesuatu yang dijanjikan oleh pelaku pembangunan dan atau agen pemasaran mengikat sebagai PPJB. Membeli apartemen sebelum dibangun tentunya sangat rentan bagi calon pembeli, sehingga konsumen perlu mendapatkan perlindungan konsumen. Maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Perlindungan hukum bagi konsumen akibat terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli unit apartemen yang dilakukan oleh pelaku usaha dikaitkan dengan putusan nomor 465/Pdt.G/2020/PN.Bdg? 2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen, apabila pelaku usaha tidak melakukan prestasinya (membangun sebuah apartemen)?. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif artinya dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu deskriptif analisis. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian kualitatif, Hasil dari penelitian ini 1) Dalam salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban inilah yang mengakibatkan dilanggarnya hak pihak lain sehingga pihak yang dirugikan harus mendapat perlindungan hukum. Sanksi pidana bukanlah yang diharapkan konsumen. Konsumen lebih mengharapkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. 2) Apabila pihak pembangun tidak melakukan prestasinya, maka konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa yang terdapat pada Pasal 105 UURS, seperti menggugat melalui pengadilan.

Page 28 of 52 | Total Record : 515

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies