cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsls@unisba.ac.id
Phone
+6282120524105
Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Law Studies
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282493     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 515 Documents
 27   28   29   30   31 
Perlindungan Hak Driver Ojek Online pada Masa Pandemi Covid-19 Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Isti Dian Sumirat; Faiz Mufidi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5027

Abstract

Abstract. The COVID-19 pandemic in Indonesia has had a sizable impact on the people's economy, one of which is online motorcycle taxi drivers. The problem is that currently there are various policies during a pandemic that conflict and result in online motorcycle taxi drivers having difficulty working. Online motorcycle taxi drivers should have the right to their health in the form of a booster vaccine. In fact, online motorcycle taxi drivers have not yet received a booster vaccine. In addition, PSBB policies, transportation control policies, and policies that require booster vaccines when entering public places or facilities hinder online motorcycle taxi drivers from working. This study aims to determine and analyze the protection of the rights of online motorcycle taxi drivers during the COVID-19 pandemic in connection with Law Number 36 of 2009 concerning health. The research method used is normative legal research using descriptive analysis research specifications. The research phase used is library research; data sources and data collection techniques are used through library research using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. and the data analysis method used was qualitative analysis. The results of this study indicate that the mechanism for protecting the rights and efforts provided by the government is with Articles 4 to 8 of Law Number 36 of 2009 concerning Health, which guarantee that everyone has the right to have equal rights in obtaining health. One of the efforts that can be proposed for online motorcycle taxi drivers during the COVID-19 pandemic through law enforcement is testing regulations so that online motorcycle taxi drivers have the right to good health and feel safe when working during this pandemic. Abstrak. Pandemi Covid-19 di Indonesia memberikan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian masyarakat, salah satunya driver ojek online. Permasalahannya saat ini terdapat berbagai kebijakan-kebijakan saat pandemi yang bertentangan dan mengakibatkan driver ojek online mengalami kesulitan bekerja, yang seharusnya driver ojek online mendapatkan hak atas kesehatannya berupa mendapatkan vaksin booster. Dalam faktanya justru driver ojek online belum mendapatkan vaksin booster. Selain itu, kebijakan PSBB, kebijakan pengendalian transportasi, serta kebijakan yang mengharuskan vaksin booster saat memasukki tempat/fasilitas publik ini yang membuat driver ojek online terhambat saat bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hak driver ojek online pada masa pandemi covid-19 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan metode analisis data yang digunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan hak dan upaya yang diberikan pemerintah yaitu dengan adanya Pasal 4 hingga Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjamin agar setiap orang berhak mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan kesehatan, salah satu upaya yang dapat diajukan driver ojek online pada masa pandemi covid-19 melalui penegakan hukum yakni menguji peraturan agar driver ojek online berhak mendapatkan kesehatan dengan baik dan merasa aman ketika bekerja di masa pandemi ini.
Perlindungan Hukum Anak Korban Bullying Ditinjau dari Aspek Viktimologis Upaya Perlindungan Anak Rasinih; Nandang Sambas
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5029

Abstract

Abstract. Cases of bullying in children are currently very prevalent in Indonesia. The Indonesian Child Protection Commission (KPAI) has received complaints from the public regarding child bullying cases in 2022 as many as 119 cases while in Bandung City there are 7 cases. Children as the next generation of the nation have an important role in national development must get protection from the state in accordance with the provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that children have the right to protection from violence. If viewed from the Victimological Aspect, the impact caused by bullying is very broad in scope, in which children and adolescents who are victims of bullying are very at risk of experiencing various health problems, both physically and mentally. The method used in this study is the Normative Juridical legal research method. This normative legal research is based on primary and secondary legal materials, namely research that refers to the norms contained in laws and regulations. The results showed that the Legal Protection of Child Victims of Bullying Victimologically has been Victimology identifies the rights of victims. This view is very important considering that the act of bullying itself has not been considered as a problem, but is considered a normal act in childhood. With this view, of course the rights of victims of bullying have not been widely recognized, even though the impact of this behavior is very real. In victimology, victims' rights have been identified, but for society bullying itself has not been considered a problem, but is considered a normal act in society. childhood so that the rights of victims of bullying have not been widely recognized, even though the impact of this behavior is real. Abstrak. Kasus Bullying pada anak pada saat ini marak sekali terjadi di Indonesia. Komisi Perlindungan anak Indonesia (KPAI) telah menerima pengaduan dari masyarakat terkait kasus bullying anak pada tahun 2022 adalah sebanyak 119 kasus sedangkan di Kota Bandung adalah sebanyak 7 kasus. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Jika ditinjau dari Aspek Viktimologis dampak yang diakibatkan oleh tindakan bulliying ini sangat luas sekali cakupannya, yang mana anak dan remaja yang menjadi korban Bullying sangat beresiko mengalami berbagai masalah kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif ini diadasrakan kepada bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum Anak Korban Bulliying Secara viktimologi mengindentifikasi mengenai hak-hak korban. Pandangan ini sangat penting mengingat perbuatan perundungan sendiri belum dianggap sebagai suatu permasalahan, melainkan dianggap tindakan wajar di masa kanak-kanak. Dengan pandangan demikian, maka sudah tentu hak-hak dari korban perundungan belum banyak disadari, meskipun dampak perilaku ini sangat nyata. Dalam viktimologi telah mengindentifikasi mengenai hak-hak korban namun bagi masyarakat perbuatan bullying sendiri belum dianggap sebagai suatu permasalahan, melainkan dianggap tindakan wajar di masa kanak-kanak sehingga hak-hak dari korban bullying belum banyak disadari, meskipun dampak perilaku ini sangat nyata.
Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam Sukabumi yang Dananya Disalahgunakan oleh Pengurus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juncto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Arifah Hidayat; Diana Wiyanti; Makmur
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5034

Abstract

Abstract. Cooperatives or co-ops are business entities consisting of individuals or legal entities with activities based on cooperative principles and refer to Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. Sharia Cooperative, or Baitul Maal Wat Tamwil, carries out its business activities by adhering to sharia principles. Presently, cooperatives still do not have institutions that can ensure fund safety for cooperative members. The lack of legal protection results in fund embezzlement by the BMT Rindu Alam cooperative management, Sukabumi Regency. This study aims to determine the legal protection of cooperative members and the responsibilities of cooperative management in this case by referencing the Code of Civil Law, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. The research used a juridical-normative approach and qualitative method and collected secondary and tertiary legal data. The results found no legal protection for cooperative members whose funds have been misused by the management. Moreover, the management of the BMT Rindu Alam cooperative, Sukabumi Regency, who misused cooperative member's funds, has not compensated for the victim's losses. Abstrak. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi dengan merujuk pada UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi Syariah yang dikenal dengan istilah Baitul Maal Wat Tamwil merupakan sebuah koperasi yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Koperasi sampai saat ini belum memiliki lembaga penjamin simpanan yang diperuntukkan kepada anggota koperasi, dengan minimnya perlindungan hukum ini mengakibatkan terjadinya kasus penggelapan dana oleh pengurus koperasi BMT Rindu Alam Kabupaten Sukabumi. Dalam penelitian ini diteliti mengenai perlindungan hukum anggota Koperasi dan bentuk tanggungjawab yang dilakukan oleh pengurus dalam kasus ini dengan merujuk pada KUHPerdata, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum anggota koperasi dan tanggungjawab pengurus koperasi. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif melalui metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang diambil dari pengumpulan data hukum sekunder dan data hukum tersier. Hasil penelitian diketahui bahwa belum ada perlindungan hukum bagi para anggota koperasi yang dananya disalahgunakan oleh pengurus. Di pihak lain, pengurus yang melakukan perbuatan menyalahgunakan dana anggota koperasi tidak bertanggungjawab mengganti kerugian yang diderita oleh anggota koperasi yang dananya disalahgunakan oleh pengurus koperasi BMT Rindu Alam Kabupaten Sukabumi.
Kasus Malpraktik oleh Bidan yang Melakukan Kesalahan Persalinan di Rumah Sakit Riau Melalui Penerapan Restorative Justice Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Rizky Muhammad Casesaria; Dey Ravena
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5035

Abstract

Abstract. Restorative justice is a settlement model that prioritizes recovery for victims, perpetrators, and society. The main principle of Restorative Justice is the participation of victims and perpetrators, the participation of citizens as facilitators in resolving cases, so that there is a guarantee that the child or perpetrator will no longer disturb the harmony that has been created in society. Restorative Justice aims to empower victims, perpetrators, families and communities to correct an unlawful act by using awareness and belief as a basis for improving social life explaining that the concept of Restorative Justice is basically simple. In carrying out health actions by health workers, namely nurses and midwives, it is possible for negligence to occur which can be fatal to the patient's soul and body, in legal or medical terms it is called malpractice. In article 29 of Law no. 36 of 2009 concerning health states that "In the event that a health worker is suspected of negligence in carrying out his profession, the negligence must first be resolved through mediation." In accordance with article 29 of Law Number 36 of 2009 concerning health that health workers who are suspected of being negligent in carrying out their profession, the negligence must be resolved first through mediation, therefore many people prefer a settlement through restorative justice. The purpose of this research is to find out how the application of the concept of Restorative Justice to malpractice cases that occurred at Hospital X in Riau based on Law Number 36 of 2009. The results obtained are the results of the settlement of malpractice cases between victims and perpetrators with the concept of Restorative Justice. Abstrak. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama Restorative Justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat. Restorative Justice memiliki tujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep Restorative Justice pada dasarnya sederhana. Dalam pelaksanaan tindakan kesehatan oleh tenaga kesehatan yaitu perawat maupun bidan tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kelalaian yang berakibat fatal untuk badan maupun jiwa pasiennya dalam istilah hukum atau medis disebut malpraktik. Pada pasal 29 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa “Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.” Sesuai dengan pasal 29 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa tenaga kesehatan yang diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi, oleh karena itu banyak orang yang lebih memilih melakukan penyelesaian melalui restorative justice. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep Restorative Justice terhadap kasus malpraktik yang terjadi di Rumah Sakit X di Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Adapun hasil yang didapatkan adalah hasil dari penyelesaian kasus malpraktik antara korban dan pelaku dengan konsep Restorative Justice.
Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Keselamatan Kerja pada Pekerjaan Beresiko Tinggi di PT X Langkat Sumatera Utara, Dihubungkan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Magenta Detasa; Deddy Effendy
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5037

Abstract

Abstract. Every production process in a company cannot be separated from all the dangers of work accident risks to workers. Thus, in a company, an Occupational Safety and Health (K3) program is needed to reduce and prevent work accidents. But in fact, there are still rampant companies with various activities, especially activities that have high risks, which pay less attention to the safety of workers, making workers indirectly feel less safe to work, marked by some workers who have not received the right to safety and health, such as having employment or health BPJS, and the like, as well as protection in terms of law. In this study, the author reviewed the application of occupational health and safety, as seen from Law No. 1 of 1970 and ILO Standards. From this background, the author formulates problems, including how to implement occupational safety in companies with high-risk activities in terms of Law No. 1 of 1970 and ILO Standards, as well as how to form responsibility in preventing or resolving the company in the event of a work accident at PT X Langkat North Sumatra. This study aims to determine the application of occupational safety and corporate responsibility to Occupational Safety and Health (K3) at PT. X in Langkat, North Sumatra. The data collection methods in this study are online interviews, observations, and literature studies. While the data analysis technique used is descriptive analysis. The researcher took the object of research, namely one company in Langkat, North Sumatra. With this interview method, researchers interviewed workers about the application of Occupational Safety and Health (K3) applied to PT. X in Langkat, North Sumatra. Based on the results of the study, it can be seen that the application of K3 to PT. X is not good and has not complied with applicable regulations. Based on the results of the study, the advice that can be given is that pt. X pays more attention to Occupational Health and Safety for workers, as well as complying with applicable regulations related to Occupational Health and Safety. Abstrak. Setiap proses produksi dalam suatu perusahaan tidaklah lepas dari segala bahaya resiko kecelakaan kerja terhadap para tenaga kerja. Maka, dalam suatu perusahaan diperlukannya program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) guna mengurangi dan mencegah kecelakaan kerja. Namun faktanya, masih maraknya perusahaan dengan bermacam kegiatan, khususnya kegiatan yang memiliki resiko tinggi, yang kurang memperhatikan terkait keselamatan para pekerja, membuat para pekerja secara tidak langsung merasa kurang aman untuk bekerja, ditandai dengan beberapa pekerja yang belum mendapatkan hak keselamatan dan kesehatan, seperti memiliki BPJS ketenagakerjaan ataupun kesehatan, dan semacamnya, serta perlindungan dari segi hukum. Pada penelitian ini, penulis meninjau penerapan kesehatan dan keselamatan kerja, dilihat dari Undang-Undang No 1 Tahun 1970 dan Standar ILO. Dari latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah, antara lain bagaimana penerapan keselamatan kerja pada perusahaan dengan kegiatan beresiko tinggi ditinjau dari Peraturan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 dan Standar ILO, serta bagaimana bentuk tanggung jawab dalam mencegah ataupun penyelesaian perusahaan apabila terjadi kecelakaan kerja di PT X Langkat Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan keselamatan kerja serta tanggung jawab perusahaan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT. X di Langkat, Sumatera Utara. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara secara online, observasi, dan studi pustaka. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Peneliti mengambil objek penelitian, yaitu satu perusahaan di Langkat, Sumatera Utara. Dengan metode wawancara tersebut, peneliti mewawancarai para pekerja mengenai penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diterapkan pada PT. X di Langkat, Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penerapan K3 pada PT. X kurang baik dan belum sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberi adalah hendaknya PT. X lebih memperhatikan Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi para pekerja, serta menaati peraturan yang berlaku terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Gelap Narkotika di Kota Binjai Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Rizki Fujiyama Anindia Putri; Dini Dewi Heniarti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5038

Abstract

Abstract. Drugs are dangerous substances that can have a negative impact. Drugs are actually psychotropic compounds that are usually used to anesthetize patients before surgery or to treat certain diseases, but many people abuse drugs in society. Of course this can cause new problems and losses and affect the number of crimes in Indonesia, because the content of narcotics can affect the mental and spiritual aspects of people who abuse them. Indonesia has made efforts to tackle the narcotics problem by establishing a non-ministerial government agency specifically formed to deal with narcotics problems in Indonesia, namely the BNN (National Narcotics Agency) and several regulations related to this problem. If viewed from a juridical perspective, the distribution of Narcotics in Indonesia is legal if it has permission and supervision in accordance with applicable regulations. However, in practice, many parties abuse narcotics without supervision and licensing. In Law Number 35 of 2009 in the consideration section it is stated that importing, exporting, producing, growing, storing, distributing, and/or using Narcotics without strict and thorough control and supervision and contrary to laws and regulations is a crime of Narcotics because it is very detrimental and is a very big danger to human life, society, nation and state as well as Indonesia's national security. The method used in this study uses normative juridical research methods, namely library law research which is carried out by examining library materials or mere secondary data. The purpose of this research is to find out about law enforcement on narcotics abuse in a city in Indonesia based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The results of this study are to find out how law enforcement is for the problem of illicit narcotics trade in Binjai City based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Abstrak. Narkoba adalah zat berbahaya yang dapat berdampak negatif. Narkoba sebenarnya adalah senyawa psikotropika yang biasanya digunakan untuk membius pasien sebelum dilakukan tindakan operasi atau untuk mengobati penyakit tertentu, tetapi banyak yang menyalahgunakan narkoba dalam kehidupan masyarakat. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan masalah dan kerugian baru serta mempengaruhi jumlah kejahatan di Indonesia, karena kandungan narkotika dapat mempengaruhi mental dan spiritual orang yang menyalahgunakannya. Indonesia telah melakukan upaya untuk menanggulangi permasalahan narkotika dengan membentuk suatu lembaga pemerintah non kementrian yang dibentuk khusus untuk menangani persoalan narkotika di Indonesia yaitu BNN (Badan Narkotika Nasional) dan beberapa peraturan terkait persoalan tersebut. Peredaran Narkotika di Indonesia apabila dilihat dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya apabila memiliki izin dan pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya banyak pihak yang menyalahgunakan pengedaran narkotika tanpa pengawasan dan perizinan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada bagian konsiderans menimbang disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan. Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk pengetahui penegakan hukum penyalahgunaan narkotika di salah satu kota di Indonesia berlandasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum untuk persoalan perdagangan gelap narkotika di Kota Binjai berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Penjatuhan Pidana dalam Putusan Nomor 1162/PID.B/2021/PN.BDG dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan Inneke Dwi Cahya; Nandang Sambas
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5039

Abstract

Abstract. Criminal offenses of sexual abuse are crimes that violate the manners and morals of an individual about and related to sexual crimes that disturb the honor and morals. These actions often occur around society at present and it is not uncommon for the perpetrators of sexual abuse to be carried out by their own family. The approach method used in this research is the normative legal approach, which is a legal research conducted by examining library materials or secondary data using systematic approaches to written legal materials. The qualitative in question is analyzing data derived from the verdict related to the imposition of punishment by the judge. In verdict no. 1162/Pid.B/2021/PN Bdg with defendant inital letter K, there is a legal consideration for the verdict given. To protect victims of crime in criminal offenses of sexual abuse against children under the age of 18, the proven guilty perpetrator will be sentenced to imprisonment and fines in accordance with the provisions stipulated in Law Number 17 of 2016 on the Eradication of Sexual Violence. The imposition of criminal sentences by the judge in the verdict against the perpetrators of sexual abuse against children in verdict number 1162/Pid.B/2021/PN.Bdg against the defendant is not appropriate. So that in this decision, the judge only provides protection to the community so that they do not feel anxious, but does not directly provide protection to the child who is a victim of sexual crime or sexual abuse, as stipulated in Article 59 paragraph (2) letter J can provide learning efforts, rehabilitation, and psychosocial support. Abstrak. Tindak pidana pencabulan merupakan suatu tindak pidana yang melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan kejahatan seksual yang menggangu kehormatan kesusilaan. Tindakan tersebut sering terjadi disekitar masyarakat saat ini dan tidak jarang pula pelaku tindak pencabulan tersebut dilakukan oleh keluarga sendiri. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Metode yang dimaksud adalah menganalisis data yang berasal dari hasil putusan terkait penjatuhan hukuman oleh hakim. Dalam putusan no 1162/Pid.B/2021/PN Bdg dengan terdakwa inisial K, terdapat sebuah pertimbangan hukum akan putusan yang diberikan. Untuk melindungi korban kejahatan dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, pelaku yang terbukti bersalah akan dikenakan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim dalam putusan terhadap pelaku tindak pencabulan terhadap anak pada nomor putusan Putusan Nomor 1162/Pid.B/2021/PN.Bdg terhadap terdakwa kurang tepat. Dalam putusan ini hakim hanya memberikan perlindungan terhadap masyarakat agar tidak merasa resah, tetapi tidak memberikan perlindungan secara langsung terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual atau pencabulan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 59 ayat (2) huruf J dapat memberikan upaya pembelajaran, rehabilitasi, pendampingan psikososia
Tanggung Jawab Rumah Sakit atas Tindakan Kelalaian yang Dilakukan oleh Perawat dalam Pemberian Obat kepada Pasien Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Razi Mardhika; Muhammad Faiz Mufidi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5041

Abstract

Abstract. Health Service Facility is a tool or place that is used to organize health service efforts, whether promotive, preventive, curative, or rehabilitative carried out by the Central Government, Regional Government and/or the community. One type of health service facility is a hospital. The hospital is an individual health service facility that provides inpatient and outpatient care, therefore quality service is a must and absolutely fulfilled by a hospital. One of the efforts to improve the quality of service to the community is to improve the performance of the hospital in a professional and independent manner. In 2022 there will be events carried out by Health Workers at Hospitals in giving medicine to patients. Babies at the Wahidin Sudirohusodo Hospital in Makassar, a nurse injects a different drug. It turned out that the drug was confused with another patient's drug and because of the victim being given the injection drug, the baby's body turned blue and was declared dead. The purpose of this study is to know the legal protection for patients due to the negligence of nurses at the hospital. Knowledge of civil liability due to negligence of nurses at the hospital according to law number 44 of 2009. The approach method used is normative juridical, the research specifications in this study are analytical descriptive in nature, the data collection technique in this research is library research and the analytical method in this study using qualitative analysis methods. Then the result was obtained that there was a negligence committed by the nurse. Abstrak. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Jenis fasilitas pelayanan kesehatan salah satunya adalah Rumah Sakit. Rumah sakit merupakan suatu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan rawat inap dan rawat jalan, oleh karena itu pelayanan yang berkualitas merupakan suatu keharusan dan mutlak dipenuhi oleh suatu rumah sakit. Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat adalah meningkatkan kinerja rumah sakit secara profesional dan mandiri. Pada Tahun 2022 terdapat peristiwa yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit dalam memberikan obat kepada pasien. Bayi di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar, seorang perawat menyuntikkan obat yang berbeda. Obat tersebut ternyata tertukar dengan obat pasien lain dan akibat dari korban setelah diberikan obat suntik tersebut, membuat tubuh bayi tersebut menjadi membiru dan dinyatakan meninggal dunia. Tujuan penelitian ini adalah Diketahuinya perlindungan hukum bagi pasien akibat kelalaian perawat di rumah sakit. Diketahuinya pertanggung jawaban perdata akibat kelalaian perawat di rumah sakit menurut undang-undang nomor 44 tahun 2009. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini studi kepustakaan serta metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Kemudian diperoleh hasil bahwa adanya suatu kelalaian yang dilakukan oleh Perawat.
Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Ringan melalui Penerapan Restorative Justice Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan Namira Gupita Rakasiwi Aria; Chepi Ali Firman Zakaria
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5043

Abstract

Abstract. Prison sanctions are excellent for law enforcement officials and problems in law enforcement in West Java, as a result of which the state budget swells for prisoners and the overcapacity of prison residents in the West Java region is a problem that needs to be addressed, this is in order to reconstruct new thinking in order to realize the goal of a more humanist punishment. The author examines the termination of prosecution of minor crimes through the application of restorative justice linked to the purpose of punishment with the aim of knowing and analyzing considerations for the application of restorative justice in minor crimes based on criminal law and to find out and analyze the juridical implications of restorative justice in Attorney General Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice in the West Java High Prosecutor's Office. To achieve the above objectives, the author conducts descriptive research, which is to analyze and describe systematically, factually, and accurately the provisions related to Juridical implications regarding the termination of prosecution of minor criminal acts through the application of restorative justice. The type of research used is normative juridical using a statute approach. Data are obtained through the study of documents and analyzed using qualitative normative methods. Based on the results of the study, it is known that the consideration of stopping the prosecution of minor criminal cases in the West Java High Prosecutor's Office is a legal breakthrough in an effort to resolve criminal cases effectively based on the principles of balance, sense of justice, the principle of benefits and creating social welfare, The public prosecutor has the authority to stop prosecutions for the benefit of the victim and other protected legal interests in order to avoid negative stigma, avoidance of reprisals, response and harmony of society, and decency and public order by taking into account the principle of salus populi suprema lex which is meaningful "people's safety is the highest law" so the application of Restorative Justice is one of the appropriate solutions to reduce the capacity of prisoners from prisons in West Java. And the juridical implications of stopping the prosecution of minor criminal cases based on restorative justice show that the implementation mechanism has fulfilled the objectives of protecting human rights, the West Java High Prosecutor's Office And the juridical implications of stopping the prosecution of minor criminal cases based on restorative justice show that the implementation mechanism has fulfilled the objectives of protecting human rights, the West Java High Prosecutor's Office with its application puts forward the concept of restorative houses as a place for the peace process as well as a means of socialization to provide legal understanding to the community, Prosecutors have a strategic position and role in the law enforcement process within the framework of an integrated criminal justice system as a master of process or dominus litis whose one function is to screen a criminal case and determine whether or not a criminal case should be forwarded to the judiciary taking into account the purpose of the law. The paradigm of successful criminal law enforcement is no longer oriented as a means of retaliation, but rather the restoration of justice that does not focus on punishment. Abstrak. Sanksi pidana penjara menjadi primadona bagi aparat penegak hukum dan problematika dalam penegakan hukum (law enforcement) di Jawa Barat, akibatnya anggaran negara membengkak untuk narapidana dan over kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan di wilayah Jawa Barat menjadi permasalahan yang perlu ditanggulangi, hal ini dalam rangka merekonstruksi pemikiran baru guna mewujudkan tujuan pemidanaan yang lebih bersifat humanis. Penulis meneliti penghentian penuntutan tindak pidana ringan melalui penerapan restorative justice dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan penerapan restorative justice dalam tindak pidana ringan berdasarkan hukum pidana serta untuk mengetahui dan menganalisis Implikasi yuridis restorative justice dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Untuk mencapai tujuan di atas, penulis melakukan penelitian deskriptif, yaitu menganalisis dan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat ketentuan yang terkait Implikasi yuridis mengenai penghentian penuntutan tindak pidana ringan melalui penerapan keadilan restoratif. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data diperoleh melalui studi dokumen dan dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pertimbangan penghentian penuntutan perkara tindak pidana ringan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat merupakan terobosan hukum dalam upaya penyelesaian perkara pidana yang efektif berlandaskan asas keseimbangan, rasa keadilan, asas manfaat dan menciptakan kesejahteraan sosial, penuntut umum berwenang menghentikan penuntutan demi kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi demi menghindari stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, serta kesusilaan dan ketertiban umum dengan memperhatikan asas salus populi suprema lex yang bermakna “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” maka penerapan Restorative Justice merupakan salah satu solusi yang tepat guna mengurangi jumlah kapasitas narapidana dari Lapas di Jawa Barat. Dan Implikasi yuridis penghentian penuntutan perkara tindak pidana ringan berdasarkan keadilan restoratif menunjukan bahwa mekanisme pelaksanaannya telah memenuhi tujuan perlindungan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan penerapannya mengedepankan konsep rumah restoratif sebagai tempat proses perdamaian sekaligus sarana sosialisasi untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, Jaksa memiliki posisi dan peran strategis dalam proses penegakan hukum dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu sebagai master of process atau dominus litis yang salah satu fungsinya menyaring sebuah perkara pidana dan menentukan perlu tidaknya sebuah perkara pidana diteruskan kepersidangan dengan mempertimbangkan tujuan hukum. Paradigma keberhasilan penegakan hukum pidana tidak lagi berorientasi sebagai sarana pembalasan, melainkan pemulihan keadilan yang tidak menitik beratkan pada penghukuman.
Perjanjian Kredit secara Online dengan Fitur Paylater Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Rizki Amelia Firdaus; Toto Tohir Suriaatmadja
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5046

Abstract

Abstract. Shopee Paylater is an electronic payment facility provided by an e-commerce, namely Shopee.co.id. Shopeepaylater offers an alternative electronic payment facility for consumers to make purchases using bailout funds previously lent by Shopee and paid at a specified time in accordance with the terms and conditions that apply. There is an increase in public interest in using Shopee Paylater, and many people still do not understand their rights and obligations, so it is necessary to regulate this in order to provide certainty and protection for users and business actors providing Paylater services. The existence of this research is to look at the forms of credit agreements that arise in the implementation of buying and selling with the Shopee Paylater feature, including the legal relationship between parties in Paylater transactions. Research method In this normative juridical study, only library data or secondary data were examined, which included primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the results of research and discussion, credit agreements that occur in Shopeepaylater transactions with consumers based on an analysis of Article 1313 of the Civil Code are not contradictory and the credit agreement is valid as stated in Article 1320 of the Civil Code. Credit agreements that arise in these transactions are standard agreements, namely agreements where the existing terms and conditions have been arranged unilaterally by the agreement giver. The standard agreement that exists for credit transactions between Shopeepaylater and consumers is regulated in Article 1319 of the Civil Code. The legal relationship between the parties involved in the shopee paylater transaction is between PT. Commerce Finance as a creditor with Shopee paylater consumers as debtors occurs on the basis of a loan agreement as referred to in Article 1754 of the Civil Code. The legal relationship that occurs between PT. Commerce Finance with PT. LDN is the principal and the principal. This then makes PT. LDN has the right to distribute funds to Shopee paylater consumers. Abstrak. Shopee Paylater merupakan salah satu fasilitas pembayaran elektronik yang disediakan oleh salah satu e-commerce yaitu Shopee.co.id. Shopeepaylater menawarkan fasilitas pembayaran elektronik alternatif konsumen melakukan pembelian menggunakan dana talang yang dipinjamkan sebelumnya oleh Shopee dan dibayarkan pada waktu yang ditentukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Adanya peningkatan minat masyarakat dalam menggunakan Shopee Paylater masih banyak masyarakat belum memahami hak dan kewajibannya dengan itu perlu adanya pengaturan hal tersebut guna memberikan kepastian dan perlindungan bagi pengguna dan pelaku usaha bisnis penyedia layanan Paylater. Adanya penelitian ini untuk melihat bentuk perjanjian kredit yang timbul dalam pelaksanaan jual beli dengan fitur Shopee Paylater tersebut, termasuk hubungan hukum antara pihak dalam transaksi Paylater. Metode penelitian Dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang diteliti hanya data kepustakaan atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, perjanjian kredit yang terjadi pada transaksi Shopeepaylater dengan konsumen berdasarkan analisis Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak bertentangan dan perjanjian kredit tersebut sah sebagaimana pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian kredit yang timbul pada transaksi tersebut merupakan perjanjian baku yaitu perjanjian yang sebab syarat dan ketentuan yang ada telah diatur secara sepihak oleh pemberi perjanjian. Perjanjian baku yang ada pada transaksi kredit antara Shopeepaylater dan konsumen telah diatur pada Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam transaksi shopee paylater yaitu antara PT. Commerce Finance selaku kreditur dengan konsumen Shopeepaylater selaku debitur terjadi atas dasar perjanjian pinjam meminjam sebagaimana Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun hubungan hukum yang terjadi antara PT. Commerce Finance dengan PT. LDN ialah pemberi kuasa dan penerima kuasa. Hal ini lantas menjadikan PT. LDN berhak menyalurkan dana kepada konsumen Shopeepaylater.

Page 29 of 52 | Total Record : 515

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies