Bandung Conference Series: Law Studies
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Articles
515 Documents
<![CDATA[Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Dihubungkan dengan Asas Jujur dan Adil dalam Pemilihan Umum ]]>
<![CDATA[Malsal Jajuli Haerudin Hermawan]]>;
<![CDATA[Rini Irianti Sundary]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (54.564 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2556
<![CDATA[Abstract. The Village Head Election is a direct election of the village head by local villagers and appointed by the Regent/Mayor. The existence of this village head election as a form of a democratic party as well as a new hope and motivation for the village community, especially the village of Curug Agung. Pilkades in Curug Agung Village is expected to produce village head candidates who care about the people so that they can make a major contribution to the progress of the village. However, in village-level democracy, it is undeniable that there are indications of political violations, namely money politics. So the author conducted a study entitled "The Practice of Money Politics in Village Head Elections Is Linked to Honest and Fair Principles in General Elections (Case Study in Curugagung Village, Sagalaherang District, Subang Regency)". This research is a type of qualitative research with a case study approach. The research specification uses descriptive analysis with data collection techniques using observation and interview methods, while the author's analytical method uses descriptive analysis. The results of this study indicate that the Pilkades of Curug Agung Village indicated a violation of money politics. These violations were caused by the low level of public knowledge about politics and the lack of clarity regarding the legal umbrella specifically regulating the prohibition of money politics in the Pilkades. In addition, the application of administrative legal sanctions is hampered by legal evidence of money politics and people who know about money politics practices are not willing to testify and report it. Abstrak. Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat dan dilantik oleh Bupati/Walikota. Adanya pemilihan kepala desa ini sebagai wujud pesta demokrasi sekaligus menjadi harapan dan motivasi baru bagi masyarakat desa terkhusus Desa Curug Agung. Pilkades di Desa Curug Agung diharapkan dapat menghasilkan calon kepala desa yang peduli kepada rakyat agar dapat memberikan kontribusi besar bagi kemajuan desa. Tetapi dalam demokrasi tingkat desa juga tidak dapat dipungkiri terindikasi terjadi pelanggaran politik yaitu politik uang. Maka penulis melakukan penelitian dengan berjudul “Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Dihubungkan Dengan Asas Jujur Dan Adil Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Di Desa Curugagung Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang)”. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara, sedangkan metode analisis penulis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pilkades Desa Curug Agung terindikasi terjadi pelanggaran politik uang. Pelanggaran tersebut disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik dan tidak adanya kejelasan mengenai payung hukum yang khusus mengatur larang politik uang dalam Pilkades. Ditambah penerapan sanksi secara hukum administrasi terkendala oleh pembuktian hukum politik uang dan orang yang mengetahui adanya praktik politik uang tidak bersedia bersaksi dan melaporkannya.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Pemidanaan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Kelompok Geng Motor ]]>
<![CDATA[Ramadhan Zaky Alfath]]>;
<![CDATA[Chepi Ali Firman Z]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (47.447 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2562
<![CDATA[Abstract. Decision making is needed by the judge in determining the decision to be handed down to the defendant. In making a criminal decision, the judge must consider the purpose of the punishment itself, which is to make the perpetrators of criminal acts a deterrent and will not repeat their actions again. Based on Article 10 of the Criminal Code, we can know that Indonesia adheres to the combined theory because of the imprisonment which is included in the theory relatively because existence repair self, and also existence criminal die included into the theory revenge because existence element retaliation. In the case on decision No.15/Pid.B/2020/PN Smd about act criminal persecution by motorcycle gangs. Weakness indictment prosecutor general who gives Article 170 (1) of the Criminal Code with sentence of 7 (seven) months confinement imprisonment and charged a court fee of Rp. 5,000.00 (five thousand rupiah), this is very not enough effective should prosecutor general can give punishment more heavy from indictment should be, because when seen from real facts that abuse committed Defendant Andi Sopyan Alias Bool Bin Hamid is wrong one act criminal persecution with blatantly and with power together use violence against people or goods. With dropping criminal the no will give effect deterrent to the perpetrator, and lack of pressure to society not to to do act criminal the and also repair self to perpetrator not enough maximum. Abstrak. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, yaitu membuat pelaku tindak pidana jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Berdasarkan Pasal 10 KUHP dapat kita ketahui bahwa Indonesia menganut teori gabungan dikarenakan adanya pidana penjara yang dimana itu termasuk ke dalam teori relatif karena adanya perbaikan diri, dan juga adanya pidana mati yang termasuk kedalam teori pembalasan dikarenakan adanya unsur pembalasan. Dalam kasus perkara pada putusan No.15/Pid.B/2020/PN Smd tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh kelompok geng motor. Lemahnya dakwaan penuntut umum yang memberikan pasal 170 (1) KUHP dengan hukuman 7 (tujuh) bulan kurungan penjara dan dibenbankan biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), hal ini sangat kurang efektif seharusnya penuntut umum bisa memberikan hukuman lebih berat dari dakwaan seharusnya, karena bila dilihat dari fakta-fakta yang sebenarnya bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa Andi Sopyan Alias Bool Bin Hamid adalah salah satu tindak pidana penganiayaan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Dengan penjatuhan pidana tersebut tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku, dan kurangnya tekanan terhadap masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana tersebut dan juga perbaikan diri terhadap pelaku kurang maksimal.]]>
<![CDATA[Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Pengeboman Fasilitas Publik ]]>
<![CDATA[Muhammad Firmansyah Baharuddin]]>;
<![CDATA[Dini Dewi Heniarti]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (64.721 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2563
<![CDATA[Abstract. Crime is a crime that threatens human security and security (crimes against peace and security of humanity). To provide a solid legal basis to ensure protection and that there is more legal certainty in criminal crimes, Law No. 5 of 2018 concerning Amendments to Law No. 15 of 2003 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 1 of 2002 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism Becomes Law. The problem in the decision is whether the sentence for imprisonment for 2 years and 6 months that will be applied by the Panel of Judges has been properly carried out? The reason is in the facts found, there are things that should be aggravating the punishment for Nurrohmat. The approach method used in this research is the normative juridical approach. This approach examines and examines the laws and regulations relating to the Crime of Terrorism, the application of law to criminal acts and judges' considerations in criminal acts. The results of the study indicate that sanctions against perpetrators in eradicating criminal acts have been carried out. In terms of handling cases of criminal acts of terrorism that occurred in Indonesia, the Indonesian government is still not firm in processing perpetrators of violations. The sanctions given are expected to be less burdensome for the perpetrators, it is feared that the purpose of the theory of prevention or prevention of punishment is not realized, which according to this theory there are two preventions whose purpose is general prevention, where this prevention warns the public not to commit crimes, while to prevent special actions to give a criminal effect to the perpetrators of the crime so that they do not repeat their actions. Abstrak. Kejahatan terorisme adalah kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia (crimes against peace and security of mankind). Bahwa untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka ditetapkan Undang-Undang No 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Permasalahan dalam putusan tersebut adalah apakah keputusan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan yang dijatuhkan Majelis Hakim sudah tepat dilakukan? Pasalnya dalam fakta yang ditemukan, terdapat hal yang seharusnya dapat memberatkan hukuman bagi Nurrohmat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Dimana pendekatan ini, menelaah dan mengkaji mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme, penerapan hukum terhadap tindak pidana terorisme dan pertimbangan hakim dalam tindak pidana terorisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sanksi terhadap pelaku dalam memberantas tindak pidana terorisme telah di terapkan. Dalam hal penanganan kasus Tindak Pidana Terorisme yang terjadi di Indonesia, Pemerintah Indonesia masih kurang tegas dalam memproses pelaku pelanggaran. Sanksi yang diberikan terkadang masih kurang memberatkan pelaku, dikhawatirkan tujuan dari teori pemidanaan deterrence atau teori pencegahan tidak terealisasikan, yang dimana menurut teori ini terdapat dua prevensi yang menjadi tujuan pemidanaan yaitu prevensi umum dimana prevensi ini diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.]]>
<![CDATA[Pemotongan Upah Secara Sepihak pada Masa Pandemi Covid-19 di PT. X Kota Bandung Ditinjau dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3.HK.04/III/2020 Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[Nouval Rivaldi Putra]]>;
<![CDATA[Deddy Effendy]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (65.323 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2564
<![CDATA[Abstract. Within the scope of the companya, the workforce has a fairly fundamental position in the operational activities and business continuity of a company. In its fairly fundamental role, workers should receive proper and guaranteed protection. With the occurrence of the Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) pandemic in indonesia at beginning of 2020, it resulted in unilateral wage cuts carried out by companies against workers without an agreement and not based on current government regulations. The incident occurred in one of the companies PT. X Bandung which engaged in the service and hospitality business. The research method used is normative juridical namely an approach based on the main legal basis by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research with descriptive analytical research specifications and also interviews. Primary, secondary and teritary legal data sources. The data analysis used is qualitative data analysis. Based on the results of this study, it can be concluded that workers who affected by wage cuts during the Covid-19 pandemic at PT.X Bandung have not received the fulfillment of their rights from the company regarding the wages that were cut and also the wages they should have. Obtained by the workers, this certainly not in accordance with the provisions of Law No.13 of 2003 concerning Employment Jo. Circular Letter of the Minister of Manpower No.3 of 2020 concerning Protection of Workers/Labourers and Business in the Context of Prevention and Control of Covid-19. Abstrak. Dalam lingkup perusahaan, tenaga kerja memiliki kedudukan yang cukup fundamental dalam kegiatan operasional dan keberlangsungan usaha sebuah perusahaan. Dalam perannya yang cukup fundamental, tentunya tenaga kerja seharusnya mendapatkan perlindungan yang layak dan juga terjamin. Dengan terjadinya peristiwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia pada awal tahun 2020, menimbulkan mengenai pemotongan upah secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja tanpa adanya kesepakatan dan tidak didasari dengan peraturan pemerintah yang berlaku saat ini. Peristiwa tersebut terjadi di salah satu perusahaan PT.X Bandung yang bergerak dalam bidang usaha jasa dan perhotelan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan dasar hukum utama dengan metode menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan juga wawancara. Sumber data hukum primer, sekunder. Dengan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif.Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pekerja yang terkena pemotongan upah di masa pandemi Covid-19 di PT X Kota Bandung belum mendapatkan pemenuhan hak dari perusahaan terkait upah yang di potong dan juga upah yang seharusnya didapatkan oleh para pekerja, hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No.3 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.]]>
<![CDATA[Hak terhadap Korban Perdagangan Orang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ]]>
<![CDATA[Evand Hadi Adiwena]]>;
<![CDATA[Chepi Ali Firman Z]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (54.817 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2566
<![CDATA[Abstract. The Crime of Trafficking in Persons is a serious crime that violates Human Rights. Due to the difficulty of finding employment opportunities, as well as the dense population of human resources, as well as the low level of education, there are many victims of the crime of trafficking in persons. The Crime of Trafficking in Persons is regulated in Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. Victims are people who suffer physical, mental or economic loss. In Law Number 31 of 2014 concerning amendments to Law Number 13 of 2006 it is stated that victims have the right to be protected. In the case of the decision Number 536/PID.B/2019/PN.BDG the issues to be discussed are the protection, as well as the victim's right to obtain their rights which have been regulated in Law Number 31 of 2014 concerning amendments to Law Number 13 2006. What are the rights of victims and how are legal considerations by the judge during the trial. Based on research from decision Number 536/PID.B/2019/PN.BDG, the problems in this study are 1) Whether the rights of the victim are fulfilled or not or the victim has been treated properly according to the relevant law. And 2) the legal protection by the judge is in accordance with what the defendant did or not? The results of this study are based on facts in the trial, namely the panel of judges did not mention the rights of the victim, because Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 states that if the victim wants to get his rights, the victim must submit his initiative to the LPSK ( Witness and Victim Protection Agency). Abstrak. Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan berat yang melanggar Hak Asasi Manusia. Karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan, serta padatnya populasi sumber daya manusia juga masih rendahnya pendidikan menjadikan banyaknya korban tindak pidana perdagangan orang. Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan jika korban memiliki hak untuk dilindungi. Dalam perkara pada putusan Nomor 536/PID.B/2019/PN.BDG permasalahan yang akan di bahas adalah perlindungan,serta hak korban untuk mendapatkan haknya yang telah diatur dalam Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Bagaimana hak korban serta bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim selama di persidangan. Berdasarkan penelitian dari putusan Nomor 536/PID.B/2019/PN.BDG maka permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apakah hak korban terpenuhi atau tidak atau korban sudah diperlakukan semestinya sesuai Undang-Undang yang terkait. Dan 2) Perlindungan hukum oleh hakim sudah sesuai dengan apa yang terdakwa lakukan atau tidak? Hasil penelitian ini berdasarkan fakta dalam persidangan yaitu Majelis hakim tidak menyinggung tentang hak korban,karena dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan jika korban ingin mendapatkan haknya maka korban harus mengajukan dengan inisiatifnya pada LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).]]>
<![CDATA[Penerapan Prinsip Itikad Baik oleh Pelaku Usaha Atas Pencantuman Klausula Baku dalam Jual Beli Online Ditinjau dari KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Dinda Ferawati]]>;
<![CDATA[Faiz Mufidi]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (38.918 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2568
<![CDATA[Abstract. The inclusion of the "No Refund" provision in the description of products sold by business actors on the online buying and selling platform or the Tiktok Shop e-commerce is a standard clause according to article 18 paragraph (1) letter b of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Where the inclusion is prohibited and also contradicts Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code regarding the application of the principle of good faith in the agreement. The purpose of this study is to see how to find out the application of good faith by online buying and selling business actors and to find out legal protection for consumers against the inclusion of standard clauses by business actors in online buying and selling in terms of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The method used in this research is normative juridical. The results of the study show that there is a discrepancy in the implementation of online buying and selling through the Tiktok Shop platform with Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. After conducting research, the provision for the inclusion of a "No Refund" statement on products sold at Tiktok Shop when viewed from article 18 paragraph (1) letter b of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is a standard clause that can be canceled by law. Abstrak. Pencantuman ketentuan “No Refund” dalam keterangan produk yang dijual oleh pelaku usaha pada platform jual beli online atau e-commerce Tiktok Shop merupakan sebuah klausula baku yang menurut pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dimana pencantuman tersebut dilarang dan bertentangan pula dengan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata mengenai penerapan asas itikad baik dalam perjanjian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan itikad baik oleh pelaku usaha dalam jual beli online dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha dalam jual beli online ditinjau dari Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan terdapat ketidak sesuaian pelaksanaan jual beli online melalui platform Tiktok Shop dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Setelah melakukan penelitian, ketentuan pencantuman keterangan “No Refund” pada penjualan produk yang dijual di Tiktok Shop apabila ditinjau dari pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan klausula baku yang dapat dibatalkan demi hukum.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Anak ]]>
<![CDATA[Bunga Annisa Widyanie]]>;
<![CDATA[Edi Setiadi]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (32.876 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2569
<![CDATA[Abstract. The crime of obscenity against minors is increasingly prevalent, especially in the city of Bandung, as in the case of Decision No. 03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg, in this case the sexual abuse of minors is carried out by children. The provision of protection for victims of child abuse and criminal prosecution of perpetrators is expected to fulfill the rights of child victims of sexual violence with the aim of recovering child victims of sexual violence. This research is an empirical juridical research using a victimological approach based on field studies and literature as well as secondary data. The specification of this writing is descriptive analytical, which describes and analyzes itself by focusing on the applicable laws and regulations related to the theories and implementation of positive law. The data analysis method of this research is normative qualitative. From the results of the research that has been carried out, it is related to the application of crime and the judge's considerations in making decisions. It can be seen that by being given to perpetrators of sexual abuse of children committed by children in the juvenile criminal justice system, among others, it can minimize and prevent criminal acts of sexual abuse against children in the future and to avoid sexual deviations committed by perpetrators of crimes against children in the future. Abstrak. Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur semakin marak terjadi khususnya di Kota Bandung seperti dalam Kasus Putusan No. 03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg , dalam kasus ini pencabulan terhadap anak dibawah umur dilakukan oleh anak. Pemberian perlindungan terhadap korban pencabulan pada anak dan penjatuhan pidana terhadap pelaku diharapkan dapat memenuhi hak anak korban kekerasan seksual dengan tujuan pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan viktimolgis didasarkan atas studi lapangan dan kepustakaan dan juga data sekunder. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis sendiri dengan memusatkan kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif. Metode analisis data penelitian ini adalah normatif kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait penerapan pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dapat diketahui dengan diberikan terhadap pelaku pencabulan pada anak yang dilakukan oleh anak dalam sistem peradilan pidana anak, antara lain dapat meminimalisir dan mencegah tindak pidana pencabulan terhadap anak di masa depan dan untuk menghindari penyimpangan seksual yang dilakukan pelaku tindak pidana terhadap anak di masa depan.]]>
<![CDATA[Implementasi Upaya Pemerintah dalam Peningkatan UMKM di Masa Pandemi ]]>
<![CDATA[Krisnawan Gumilar Putra Rahayu]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (51.621 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2576
<![CDATA[Abstract. Micro, Small and Medium Enterprises are one of the main pillars of the economy where the existence of MSMEs can help open new jobs and increase state foreign exchange through business entity taxes. Various efforts have been made by the government to increase the number of MSMEs in each region. The role of the government is needed to provide stimulation to business actors based on applicable regulations. The corona pandemic entered Indonesia in March 2020. With the pandemic having an impact on MSMEs in Indonesia, one example is the cottage industry owned by a resident of Ciwaru Village. There has been a decline in purchasing power so that the impact of the covid-19 pandemic has made the yellow noodle cracker business income decreased by 60%. Therefore, there is a need for the Government's role in increasing MSMEs during the pandemic. The approach method in this study was carried out using a normative juridical approach, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data. In this study, researchers examine the role of the Government during a pandemic with laws and regulations relating to Micro, Small and Medium Enterprises and the Principles of Togetherness and Family Principles. The results of the study show that the Government has made various efforts to increase MSMEs during the pandemic such as the Job Creation Act program, the National Economic Recovery Program (PEN) for MSMEs, the Proudly Made Indonesian National Movement (Gernas BBI), and the Expansion of Indonesian Product Exports through ASEAN. Online Sale Day (AOSD). However, the researchers also examined the extent to which these efforts had an effect on MSMEs. Abstrak. Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi salah satu pilar utama perekonomian di mana dengan adanya UMKM dapat membantu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah UMKM di setiap daerah. Peran pemerintah sangatlah dibutuhkan untuk memberikan stimulasi kepada para pelaku usaha yang berdasarkan peraturan yang berlaku. Pandemi corona masuk ke Indonesia pada bulan maret 2020. Dengan adanya pandemi berdampak pada UMKM yang ada di Indonesia salah satu contohnya industri rumahan yang dimiliki oleh seorang warga Kampung Ciwaru. Yang mana telah terjadi penurunan daya beli sehingga adanya dampak dari pandemi covid-19 ini membuat pendapatan usaha kerupuk mie kuning menurun hingga 60%. Maka dari itu perlunya peran Pemerintah dalam peningkatan UMKM pada masa pandemi. Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji peran Pemerintah dalam masa pandemi dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Asas Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya peningkatan UMKM pada masa pandemi seperti program Undang-undang Cipta Kerja, Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) untuk UMKM, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), dan Perluasan Ekspor Produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day (AOSD). Namun disana peneliti mengkaji juga sejauh mana upaya tersebut berpengaruh terhadap UMKM.]]>
<![CDATA[Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Menurut UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia ]]>
<![CDATA[Moch. Fikri Azzam N. S.]]>;
<![CDATA[M. Husni Syam]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (55.797 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2577
<![CDATA[Abstract. This study discusses "Protection of Indonesian Migrant Workers in Saudi Arabia according to Law no. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers” stated in Law no. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. The purpose of this study is to find out how the form of regulation and implementation of the protection of Indonesian migrant workers in Law no. 18 of 2017. This type of research is normative legal research, by reviewing the laws and regulations regarding the protection of migrant workers. Sources of data used in this study are secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Various problems that often occur in Indonesian migrant workers, especially those working in the informal sector, such as; violence/torture, harassment, human trafficking, unpaid wages, etc. These cases often occur in legal and illegal Indonesian migrant workers before work, during work and after work. Abstrak. Penelitian Ini membahas tentang “Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Menurut UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.” Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaturan maupun implementasi perlindungan pekerja migran Indonesia dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan tentang perlindungan pekerja migran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berbagai masalah yang sering terjadi pada pekerja migran Indonesia khususnya yang bekerja di sektor informal, seperti; kekerasan/penyiksaan, pelecehan, perdagangan manusia, gaji tidak dibayar, dsb. Kasus tersebut sering terjadi pada pekerja migran Indonesia legal maupun ilegal pada masa sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja.]]>
<![CDATA[Wanprestasi dalam Perjanjian Investasi di Bidang Pertambangan dan Akibat Hukum bagi Para Pihak Ditinjau dari Buku III KUHPerdata Dihubungkan dengan UU Penanaman Modal ]]>
<![CDATA[Bramastha Farel Ikmal Kurniawan]]>;
<![CDATA[Faiz Mufidi]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (32.996 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2578
<![CDATA[Abstract. Violence against children can have a long traumatic impact that can disturb them and even those around them. It is possible that acts of violence that occur in children will be able to interfere with the child's growth and development and turn off all the positive potential that the child has which should be developed by the child in the future. Sexual violence against children is one of the problems facing the government today because it is related to the government's efforts to implement the Child Protection Law no. 35 of 2014. The purpose of this study is to describe the factors that cause sexual abuse inflicted on children and to find out what obstacles are obstacles in providing legal protection to children as victims of decency and how the efforts are being made to overcome these obstacles. To help answer research problems, the method used in this research is a normative approach and writing specifications are descriptive analytical using secondary and tertiary materials as well as the method used is library research and analysis method is literature study. The results obtained in this study indicate that forms of legal protection for children as victims of sexual violence committed by blood relatives include protection as contained in Article 59 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, including psychosocial assistance during treatment to recovery and the provision of protection as well as assistance at every level of examination starting from the investigation process, prosecution process, to the examination process in court. Abstrak. Tindak kekerasan pada anak dapat menimbulkan dampak traumatis panjang yang dapat mengganggu dirinya bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bisa saja tindak kekerasan yang terjadi pada anak akan dapat mengganggu tumbuh kembang anak tersebut dan mematikan segala potensi positif yang dimiliki nya yang seharusnya dapat dikembangkan oleh anak kemudian hari. Kekerasan seksual terhadap anak merupakasn salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah saat ini dikarenakan berkaitan dengan upaya pemerintah untuk melaksanakan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan faktor – faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual yang ditimbulkan kepada anak dan untuk mengetahui kendala apa saja yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kesusilaan dan bagaimana pula upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Untuk membantu menjawab permasalahan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normative dan spefisifikasi penulisan adalah deskriptif analitis menggunakan bahan – bahan sekunder dan tersier juga metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dan metode analisis dalah studi kepustakan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh kerabat sedarahnya diantaranya diberikan perlindungan sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak]]>
