cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsls@unisba.ac.id
Phone
+6282120524105
Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Law Studies
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282493     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 515 Documents
 38   39   40   41   42 
Perlindungan Hukum Konten Kreator pada Platform Youtube terhadap Pengunggahan Ulang Video di Instagram Tanpa Izin Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Mochamad Arsya Nugraha; Neni Sri Imaniyati; Muhammad Ilman Abidin
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9870

Abstract

ABSTRACT. Every thought of a person can be developed into a Work of Creation, which is then channeled through digital platforms by the creator. The ease of the public in accessing and utilizing the internet does not rule out the possibility of copyright infringement. With this, this study aims to identify legal protection for content creators on the Youtube platform against reuploading videos on Instagram without permission, reviewed by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and understand the legal consequences arising from unauthorized reuploads in the perspective of Copyright Law. This research uses a normative juridical approach method with research specifications that are descriptive analysis. Data collection in this study through literature study (libarary reasearch). The result of this research is a form of legal protection for content creators, namely Preventive Legal Protection, through protection from the government and authorized institutions in preventive measures before violations occur and Repressive Legal Protection, settlement of violations through lawsuits to the court. As a result of Copyright Infringement, the creator can conduct a complaint, subpoena to mediation to the Commercial Court, after passing several processes the authorities will request compensation by taking all or part of the income from the income from the perpetrator to confiscate evidence but if this does not provide a deterrent effect for the perpetrator then the creator can withdraw this case into criminal law by imposing fines and criminal penalties prison. ABSTRAK. Setiap olah pikir seseorang dapat dikembangkan menjadi suatu Karya Cipta, yang kemudian disalurkan melalui platform digital oleh pencipta. Kemudahan terhadap masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan internet tidak menutup kemungkinan dapat terjadinya suatu pelanggaran Hak Cipta. Dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perlindungan hukum bagi konten kreator pada platform Youtube terhadap pengunggahan ulang video di Instagram tanpa izin ditinjau Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta memahami akibat hukum yang ditimbulkan dari pengunggahan ulang (reupload) tanpa izin dalam perspektif Undang – undang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan (libarary reasearch). Hasil dari peneliatian ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi konten kreator yaitu Perlindungan Hukum Preventif, melalui pengayoman dari pemerintah dan lembaga berwenang dalam tindakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran dan Perlindungan Hukum Represif, penyelesaian pelanggaran melalui gugatan kepengadilan. Akibat hukum dari Pelanggaran Hak Cipta, pencipta dapat melakukan delik aduan, somasi hingga mediasi ke Pengadilan Niaga, setelah melewati beberapa proses pihak berwenang akan melakukan permintaan ganti rugi dengan mengambil seluruh atau sebagian penghasilan dari pendapatan dari pelaku hingga melakukan penyitaan barang bukti tetapi jika hal tersebut tidak memberikan efek jera bagi pelaku maka pencipta dapat menarik kasus ini kedalam hukum pidana dengan pemberian sanksi denda dan hukuman pidana penjara.
Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Tindakan Salah Tangkap (Error In Persona) Disertai Penganiayaan terhadap Anak Fauziah Balqis Sitorus; Chepi Ali Firman Zakaria
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9875

Abstract

Kepolisian Republik Indonesia merupakan pemerintahan negara yang berfungsi untuk menjaga ketertiban, keamanan dalam lingkungan masyarakat, mengayomi dan melayani masyarakat. Kepolisian adalah lembaga yang diberi wewenang oleh negara dalam penegakan hukum. Penyidik adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan proses penyidikan. Tindakan salah tangkap atau kekeliruan pada saat proses penangkapan sudah beberapa kali terjadi. Seperti yang terjadi pada dua siswa SMA di Pasangkayu, Sulawesi Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungajwaban hukum penyidik Kepolisian Republik Indonesia terhadap tindakan salah tangkap yang disertai penganiayaan terhadap anak serta perlindungan bagi anak yang menjadi korban salah tangkap atau error in persona yang terjadi di Pasangkayu Sulawesi Barat ditinjau dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Metode yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan pada tinjauan terhadap perundang-undangannya. Pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada penyidik terhadap tindakan salah tangkap disertai penganiayaan akan menjalankan sidang kode etik profesi kepolisian, serta perlindungan hukum yang diberikan pada anak berupa bantuan hukum dan bantuan lainnya. The Indonesian National Police is a state government that functions to maintain order, security in the community, protect and serve the community. The police are institutions authorized by the state in law enforcement. Investigators are officials authorized by law to carry out the investigation process. Wrongful arrests or mistakes during the arrest process have occurred several times. As happened to two high school students in Pasangkayu, West Sulawesi. This study aims to determine how the legal responsibility of investigators of the Indonesian National Police for wrongful arrest accompanied by persecution of children and protection for children who are victims of wrongful arrest or error in persona that occurred in Pasangkayu, West Sulawesi in review with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The method that the author uses is a normative juridical approach. Normative juridical research is an approach to the review of the legislation. Legal responsibility given to investigators for wrongful arrest accompanied by persecution will carry out a police professional code of ethics hearing, as well as legal protection provided to children in the form of legal aid and other assistance.
Perlindungan Hukum bagi Pencipta terhadap Duplikasi Foto Produk di Marketplace dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Carmelia Gelora Agustina; Arinto Nurcahyono
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9876

Abstract

Abstrak. Berkembangnya e-commerce di Indonesia memberikan pengaruh yang besar di Indonesia. Pelaksanaan marketplace dalam perkembangannya memberikan ruang bagi orang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta yang dapat terjadi di marketplace berupa duplikasi karya fotografi produk yang dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya. Pencipta dalam hal ini pemilik karya fotografi yang dilanggar hak-hak eksklusifnya berupa hak moral dan hak ekonomi dari karya fotografi produk miliknya. Berdasarkan kenyataan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pencipta terhadap pelanggaran hak cipta, khususnya dalam duplikasi foto produk tanpa izin di marketplace sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta Jo. Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif.. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, duplikasi foto produk tanpa izin di marketplace secara hukum dapat dikenai pidana sesuai dengan Pasal 113 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang hak cipta dan pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 9 Ayat (3). Kemudian, pemilik hak cipta berhak mengajukan laporan pidana ke kepolisian atau mengajukan gugatan perdata baik melalui litigasi ke pengadilan niaga Indonesia, ataupun melakukan tindakan represif non-litigasi berupa negoisasi terkait tindakan duplikasi foto produk tanpa izin di marketplace, sebagaimana diatur Pasal 23 Huruf (b) PP PMSE. Mengacu pada Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, perlindungan hukum bagi pencipta terhadap duplikasi foto produk harus terlaksana untuk mendapatkan kepastian hukum yang sama dihadapan hukum. Abstract. The development of e-commerce in Indonesia has had a big influence on Indonesia. The implementation of the marketplace in its development provides space for people or groups to commit copyright violations. Copyright violations that can occur in the marketplace are in the form of duplication of product photography work carried out without permission from the creator or copyright holder. The creator, in this case the owner of the photographic work whose exclusive rights are violated in the form of moral rights and economic rights from the photographic work of his product. Based on the facts above, the author is interested in studying legal protection for creators against copyright infringement, especially in duplicating product photos without permission in the marketplace in accordance with the Jo Copyright Law. Government Regulation of Trading Through Electronic Systems. This research uses normative juridical analysis. Secondary data is used in this research. Secondary data was collected using library research. The research results show that in the perspective of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright Jo. Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading via Electronic Systems, duplication of product photos without permission in the marketplace can legally be subject to criminal charges in accordance with Article 113 Paragraph (3) and (4) of the Copyright Law and civil liability based on Article 9 Paragraph (3 ). Then, the copyright owner has the right to submit a criminal report to the police or file a civil lawsuit either through litigation to the Indonesian commercial court, or take non-litigation repressive action in the form of negotiations regarding the act of duplicating product photos without permission in the marketplace, as regulated in Article 23 Letter (b) PP PMSE. Referring to Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, legal protection for creators against duplication of product photos must be implemented to obtain the same legal certainty before the law.
Perlindungan Hukum bagi Merchant dalam Hal Barang yang Dikirim Melalui Penyedia Jasa Ekspedisi Tidak Sesuai dengan yang Diterima oleh Penerima Barang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tah Anggun Pramita; Diana Wiyanti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9878

Abstract

Abstrak. Dalam era perdagangan elektronik yang terus berkembang, Shopee sebagai salah satu pelaku utama dalam industri e-commerce menawarkan layanan pengiriman yang efisien dan cepat. Namun, dalam proses pengiriman barang, resiko kerusakan atau kerugian barang selalu ada. Kelalaian tersebut merupakan tanggungjawab perusahaan ekspedisi, karena perusahaan tersebut memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak konsumen sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengetahui mekanisme pengaduan yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila mengalami kerugian yang disebabkan oleh perusahaan Shopee maupun Shopee Xpress dan bentuk perlindungan konsumen terhadap kerugian dalam pengiriman barang. Terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan transaksi online di e-commerce dan jasa layanan ekspedisi, akan tetapi masih banyak Pelaku Usaha khususnya jasa ekspedisi yang melaksanakan kegiatan transaksi dengan tidak menggunakan itikad baik. Adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu dan mengetahui perlindungan hukum bagi merchant sebagai pelaku usaha di marketplace dan sebagai konsumen yang menggunakan jasa ekspedisi serta upaya hukum dari kerugian yang dialami merchant dalam hal pengiriman barang. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan membandingkan studi kepustakaan primer, sekunder, dan tersier. Dalam permasalahan yang ada, peraturan perundang-undangan saat ini sudah dapat di implementasikan dalam menyelesaikan sengketa terhadap Konsumen. Adapun hasil dari penelitian ini berkenaan dengan perlindungan hukum bagi merchant sebagai konsumen jasa layanan ekspedisi ialah dengan pertanggungjawaban ganti kerugian yang dilakukan oleh pihak Shopee sebagai penyedia marketplace dan sebagai penyedia jasa ekspedisi. Abstract. In the era of electronic commerce that continues to grow, Shopee as one of the main players in the e-commerce industry offers efficient and fast delivery services. However, in the process of sending goods, the risk of damage or loss of goods always exists. This negligence is the responsibility of the expedition company, because the company has an obligation to compensate for losses experienced by consumers as stated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research aims to analyze and determine the complaint mechanism that can be carried out by consumers if they experience losses caused by the Shopee or Shopee Xpress companies and forms of consumer protection against losses in the delivery of goods. There are laws and regulations that regulate online transaction activities in e-commerce and expedition services, however there are still many business actors, especially expedition services, who carry out transaction activities without using good faith. It is hoped that this research will help and determine legal protection for merchants as business actors in the marketplace and as consumers who use expedition services as well as legal remedies for losses experienced by merchants in terms of shipping goods. This research method uses normative juridical by comparing primary, secondary and tertiary literature studies. In terms of existing problems, current laws and regulations can be implemented in resolving disputes against consumers. The results of this research relate to legal protection for merchants as consumers of expedition services, namely the responsibility for compensation for losses carried out by Shopee as a marketplace provider and as an expedition service provider
Tinjauan Kriminologi Perkara Tindak Pidana Penyebaran Video Porno Melalui Media Sosial Hana Regina Jawza; Setiawan, Dian Alan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9880

Abstract

ABSTRACT. The Criminological Review of the Crime of Pornography Through Social Media Applications is based on the large amount of pornographic content that is widely spread on social media applications and the public's lack of understanding about the criminal act of pornography itself. The crime of pornography is regulated in Law No. 44 of 2008 concerning pornography, generally stated in article 4 paragraphs (1) and (2). Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The problem formulation of this research is what are the factors that cause perpetrators to commit the criminal act of distributing pornographic videos via social media and what are the crime prevention efforts against the criminal act of distributing pornographic videos via social media. Using criminal law policy theory and the theory of the causes of crime (criminology). The research method used in this research is the juridical-normative method, namely by examining statutory regulations, legal theories, legal principles, and relevant legal doctrines to answer the legal problems being researched. The results of this research conclude that the factors causing the perpetrators to commit the criminal act of distributing pornographic videos via social media, namely the main motive of the perpetrators, the lack of legal awareness of the perpetrators, and the ease of use of social media. Responding to the existing phenomenon requires legal firmness, especially from officials who act in law enforcement as well as the important role of all levels of society to be aware of the dangers of pornographic content and to be more concerned about the surrounding environment. In tackling the criminal act of distributing pornographic videos via social media, this can be done by protecting victims, monitoring content on social media, counseling and education, as well as strict law enforcement.
Kedudukan Restitusi dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia Shalshabillah Ananda Permana; Dian Andriasari
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9881

Abstract

Abstrak. Dalam konteks sistem peradilan anak, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian perkara anak wajib diupayakan melalui diversi dengan menggunakan pendekatan restorative justice. Baik pelaku maupun korban anak harus mendapatkan hak yang sama dalam keputusan diversi. Salah satu dari kesepakatan diversi yang merupakan hak korban adalah restitusi. Namun, pemberian restitusi untuk korban tindak pidana terhadap anak masih dirasa kurang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai kedudukan restitusi dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, yakni dengan wawancara. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode normative serta menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa restitusi berkedudukan sebagai posisi hukum dalam memberikan dari tindakan pemulihan atau penggantian yang harus dilakukan oleh pelaku kejahatan kepada korban atau pihak yang dirugikan. Abstract. In the context of the juvenile justice system, in accordance with the provisions of Law No. 11/2012 on the Juvenile Criminal Justice System, the settlement of juvenile cases must be pursued through diversion using a restorative justice approach. Both child perpetrators and victims must have equal rights in diversion decisions. One of the diversion agreements that is a victim's right is restitution. However, the provision of restitution for victims of criminal acts against children is still considered less than optimal. This research aims to explore the position of restitution in the juvenile justice system in Indonesia. The research uses normative juridical method. Data collection was carried out by literature study and field study, namely by interview. Data analysis was carried out using normative methods and using a qualitative approach. The results of the research state that restitution has a legal position in providing recovery or replacement actions that must be carried out by the perpetrator of the crime to the victim or the injured party.
Hubungan Hukum Antara Penerbit dan Pengguna E-Wallet Dana Dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Arina Nurhasanah; Sri Poedjiastuti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9885

Abstract

Pemanfaatan teknologi sebagai bentuk kemajuan telah menjadi hal yang umum di masyarakat pada era sekarang. Contohnya adalah penggunaan e-wallet sebagai sarana elektronik untuk menyimpan dan mengelola uang. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara pengguna dan penerbit e-wallet DANA dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan dihubungkan dengan kasus dan peristiwa yang diangkat. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang mengkaji berdasarkan sumber data sekunder baik berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pengguna dan penerbit e-wallet DANA dapat dikategorikan sebagai hubungan kontraktual atau perjanjian baku berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian baku merupakan salah satu bentuk perjanjian tidak bernama yang diatur oleh ketentuan umum yang tercantum pada Buku III. Dalam hubungan ini, pengguna dan penerbit e-wallet DANA terlibat dalam perjanjian di mana pengguna memberikan persetujuan untuk menggunakan layanan yang disediakan secara sepihak oleh penerbit. Penerbit e-wallet DANA bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pengguna, baik itu akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Sebagai pelaku usaha, penerbit e-wallet juga memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan produk dan layanan yang ditawarkan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, penerbit e-wallet DANA berkewajiban memberikan ganti rugi kepada pengguna jika terjadi pelanggaran terhadap kewajiban tersebut. The utilization of technology as a form of progress has become common in society in the present era. One example is the use of e-wallets as an electronic means to store and manage money. This thesis aims to analyze the legal relationship between users and the e-wallet provider DANA by referring to the Civil Code. The research method employed is the statutory approach and the conceptual approach, supported by relevant cases and events. This study is a normative juridical research with a descriptive-analytical specification that examines secondary data sources, including primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through library research techniques. The research findings indicate that the legal relationship between users and the e-wallet provider DANA can be categorized as a contractual relationship or standard agreement based on Article 1313 of the Civil Code. In the Civil Code, a standard agreement is one form of unnamed agreement regulated by general provisions stated in Book III. In this relationship, users and the e-wallet provider DANA are involved in an agreement in which users give consent to use the services unilaterally provided by the provider. The e-wallet provider DANA is responsible for compensating users for losses suffered, whether due to breach of contract or unlawful acts. As a business entity, the e-wallet provider also has an obligation to ensure the security of products and services offered, in accordance with the provisions of Consumer Protection Law No. 8 of 1999. Therefore, the e-wallet provider DANA is obliged to provide compensation to users in case of any violation of these obligations.
Perlindungan Hukum Peserta Arisan Online Akibat Tindakan Wanprestasi Penyedia “Arisan Online” Berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kiki Rizki Ananda; Ananda, Rimba Supriatna
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9888

Abstract

The development of communication technology gave birth to various phenomena in society, one of which is the phenomenon of online arisan. Previously, arisan was often found in the midst of Indonesian society and was carried out conventionally by holding meetings between its members. Nowadays, arisan can be found online through various social media with various types and ways of implementation. In arisan, there is an engagement relationship between arisan members and the relevant arisan chairman or owner. In general, arisan is carried out only with an oral agreement between the members and the chairman. Online arisan activities are not free from various problems such as the negligence of the parties in carrying out their obligations. Therefore, this thesis will specifically discuss the case in verdict Number 2/Pdt.G.S/2021/PN Trt regarding protection due to default actions of online arisan providers and the application of Law by Judges in verdict Number: 2/Pdt/G.S/2021/PN Trt against compensation claimed by online arisan participants for default by online arisan providers based on Book III of the Civil Law. This research uses normative juridical research methods by using laws and regulations as primary legal materials and qualitative research types. The research specification is descriptive analytical to obtain a comprehensive description and analysis by describing the laws and regulations. The results of this study show that the form of legal protection given to online arisan participants is repressive legal protection in the form of rules related to online arisan formulated in the Civil Law. Repressive legal protection in the form of compensation. The profit fee agreed by the parties in the agreement was not fulfilled by the judge on the grounds of the principle of justice of the online arisan provider. In this case, the Judge's application of law is inconsistent in his considerations. On the other hand, the Judge's decision is made based on his authority as stipulated in the Judicial Power Act.
Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Peretasan Data Pribadi Nasabah BPJS Kesehatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Putri Regina Andar Yogi Tuna; Eka Juarsa
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9892

Abstract

Abstract. The utilization of technological advancements aims to improve the effectiveness and efficiency of public services, educate the nation, and provide opportunities for everyone to advance their ideas and abilities through the use of technology. However, behind the increasingly advanced and developed technology, technology not only has a positive impact on society but also negative impacts that cannot be separated from the use of technology itself. In 2021, the government through the Ministry of Health created the e-HAC or Electronic Health Alert Card application and made it mandatory for all people traveling outside the city to register. However, on July 15, 2021, there was a leak of personal data originating from e-HAC that had been hacked. The leaked personal data ranged from National Identity Numbers (NIK), telephone numbers, as well as details regarding COVID-19 test results and a number of places visited. In Indonesia, there is Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection which regulates the protection of personal data, control of personal data, processing of personal data, sanctions, and procedures for resolving disputes and legal proceedings related to personal data protection. The perpetrators of hacking and dissemination of personal data of BPJS Kesehatan customers can be charged under Article 65 Paragraph (1) in conjunction with Paragraph (2) in conjunction with Paragraph (3) with the criminal provisions of each article being a maximum of 5 (five) years imprisonment and a maximum fine of IDR 5,000,000,000.00 (five billion rupiahs), a maximum of 4 (four) years imprisonment and a maximum fine of IDR 4,000,000,000.00 (four billion rupiahs), and a maximum of 5 (five) years imprisonment and a maximum fine of IDR 5,000,000,000.00 (five billion rupiahs). Therefore, the author is interested in conducting research with the aim of knowing and understanding law enforcement and criminal responsibility against perpetrators of personal data hacking of BPJS Kesehatan customers based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The research method used is a normative juridical approach, with a descriptive analysis research type, data collection techniques through library research, and qualitative analysis methods. Abstrak. Pemanfaatan kemajuan teknologi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, mencerdaskan kehidupan bangsa, membuka kesempatan yang luas bagi setiap orang memajukan pikiran dan kemampuan dengan pemanfaatan teknologi dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, dibalik semakin maju dan berkembangnya teknologi ini, teknologi tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat melainkan juga dampak negatif yang tidak luput dari pemanfaatan teknologi itu sendiri. Pada Tahun 2021 pemerintah melalui kemenkes membuat aplikasi e-HAC atau Electronic Health Alert Card dan mewajibkan seluruh masyarakat yang bepergian ke luar kota wajib mendaftar. Namun pada tanggal 15 Juli 2021, terjadi kebocoran data-data pribadi yang berasal dari e-HAC yang telah diretas. Data-data pribadi yang bocor tersebut mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, serta detail mengenai hasil tes COVID-19 dan sejumlah tempat yang dikunjungi. Di Indonesia sendiri, berlaku Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, pengendalian data pribadi, pemrosesan data pribadi, sanksi-sanksi serta tata cara penyelesaian sengketa dan hukum acara yang berkenaan dengan perlindungan data pribadi. Pelaku peretasan dan penyebaran data pribadi nasabah BPJS Kesehatan dapat dijerat kedalam Pasal 65 Ayat (1) juncto Ayat (2) juncto Ayat (3) dengan ketentuan pidana masing-masing pasalnya adalah dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dengan denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dan pidana penjara paling lama 5 (lima) dengan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana peretasan data pribadi nasabah BPJS Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode pendekatan yuridis normatif, jenis penelitian yang diterapkan deskriptif analisis, teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, metode analisis kualitatif.
Implikasi Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara terhadap Sumber Penghasilan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Ratih Septri Anisa; Ratna Januarita
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9894

Abstract

ABSTRACT. In August 2019, President Joko Widodo said that the National Capital would be moved from DKI Jakarta Province to East Kalimantan Province. The relocation of the capital city caused protests and concerns from local communities in Penajam Paser Utara Regency who felt that their rights were not guaranteed by law, especially in relation to Forestry Cultivation Areas (KBK). The purpose of this research is to determine employment arrangements in Penajam Paser Utara Regency in the context of developing the Indonesian Capital City in connection with the Principle of Balance of Progress and National Economy in Law Number 25 of 2007 concerning Capital Investment and regional readiness to provide employment opportunities in the development of the Nusantara Capital City is connected with Legal System Theory. This research is normative juridical research using a qualitative approach method, descriptive analytical research specifications and using qualitative data analysis methods with literature studies from secondary data, especially relevant legislation and legal literature. The results of this research are that the employment regulations in North Penajam Paser Regency do not yet fully specifically regulate the relationship between employment and affected local communities and regarding regional readiness there is still a need for appropriate action taken by the local government to improve and increase community participation in supporting development Nusantara Capital City in Penajam Paser Utara Regency. Abstrak. Pada bulan Agustus 2019 silam, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa akan dilakukan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota ini menimbulkan protes dan kekhawatiran dari masyarakat lokal di Kabupaten Penajam Paser Utara yang merasa tidak dijamin hak-haknya dalam undang-undang, terutama terkait dengan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan ketenagakerjaan di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam rangka pembangunan Ibu Kota Nusantara dihubungkan dengan Asas Keseimbangan Kemajuan dan Ekonomi Nasional dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan kesiapan daerah untuk menyediakan kesempatan kerja dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara dihubungkan dengan Teori Sistem Hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, spesifikasi penelitian analitis deskriptif serta mengunakan metode analisis data kualitatif dengan studi kepustakaan dari data sekunder, terutama peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian ini adalah pengaturan ketenagakerjaan yang terdapat di Kabupaten Penajam Paser Utara belum sepenuhnya mengatur secara spesifik tentang keterkaitan ketenagakerjaan dengan masyarakat lokal yang terdampak dan terkait kesiapan daerah masih perlu adanya tindakan tepat yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk memperbaiki dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Page 40 of 52 | Total Record : 515

 38   39   40   41   42 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies