Bandung Conference Series: Law Studies
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Articles
515 Documents
<![CDATA[Promblematika Pencegahan dan Penangan Tindakan Perundungan di Lingkungan Sekolah Mengacu pada Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 ]]>
<![CDATA[Giyo Sastra Manggali]]>;
<![CDATA[Abdul Rohman]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9809
<![CDATA[ABSTRAK: Perundungan di lingkungan sekolah merupakan isu serius yang berpotensi menimbulkan dampak negatif pada siswa, baik secara fisik maupun psikologis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis problematika pencegahan dan penanganan tindakan perundungan di lingkungan sekolah dengan merujuk pada Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di beberapa sekolah. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa masalah dalam implementasi kebijakan tersebut, termasuk keberwenangan tim pencegah dan penanganan kekerasan di sekolah yang menjadikan hambatan dalam melaksanakan program pencegahan. Hasil penelitian yang di peroleh dari wawancara dengan bidang kesiswaan di sekolah menunjukkan adanya beberapa masalah dalam implementasi kebijakan tersebut, salah satunya yaitu kurangnya sosialisasi mengenai adanya Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah dan hal ini menjadikan hambatan dalam melaksanakan program pencegahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa problematika dalam pencegahan dan penanganan tindakan perundungan di lingkungan sekolah seperti kurangnya sosialisasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 kepada seluruh warga sekolah dan kurangnya koordinasi antara pemerintah, sekolah dan aparat penegak hukum dalam pencegahan dan penanganan tindakan perundungan di lingkungan sekolah. Pada penelitian ini juga mengusulkan perbaikan kebijakan dan tindakan konkret untuk meningkatkan efektivitas pencegahan serta penanganan perundungan di lingkungan sekolah, sesuai dengan ketentuan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. ABSTRACT: Bullying in the school environment is a serious issue that has the potential to have a negative impact on students, both physically and psychologically. The purpose of this study is to analyze the problems of preventing and handling bullying in the school environment with reference to Permendikbudristek Number 46 of 2023. This research uses a qualitative method with a case study approach in several schools. Data were obtained through interviews, observations, and document analysis related to bullying prevention and handling policies. The results showed that there were several problems in implementing the policy, including the authority of the violence prevention and handling team at school which made obstacles in implementing the prevention program. Research results obtained from interviews with the field of student affairs at school show that there are several problems in implementing the policy, one of which is the lack of socialization regarding the existence of Permendikbudristek Number 46 of 2023 concerning the prevention and handling of violence in schools and this makes obstacles in implementing prevention programs. The results showed that there were several problems in preventing and handling bullying in the school environment such as the lack of socialization of Permendikbudikristek Number 46 of 2023 to all school members and the lack of coordination between the government, schools and law enforcement officials in preventing and handling bullying in the school environment. This study also proposes policy improvements and concrete actions to increase the effectiveness of preventing and handling bullying in the school environment, in accordance with the provisions of Permendikbudikristek Number 46 of 2023.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Tindak Pidana Money Politic oleh Partai pada Pemilihan Umum Ditinjau dari Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ]]>
<![CDATA[Malvin Muhamad Dicaprio]]>;
<![CDATA[Edi Setiadi]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9810
<![CDATA[ABSTRAK-Penelitian ini berfokus kepada penegakan hukum terhadap tindak pidana money politic yang dilakukan oleh partai ditinjau dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, terdapat kesalahan dari Bawaslu dalam mengambil keputusan terhadap kegiatan membagikan uang di Masjid menggunakan amplop berlogo partai. Tujuan penelitian ini untuk memberikan informasi bagaimana penyelesaian tindak pidana money politic ditinjau dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan melalui pendekatan perundang-undangan dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknis studi litelatur. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat kesalahan dalam pengambilan keputusan penegakan hukum terhadap tindak pidana money politic yang dilakukan oleh partai ditinjau dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang dilakukan oleh Bawaslu. kegiatan pembagian uang di Masjid terbukti merupakan Tindak Pidana money politic karna memangku kepentingan partai. Bawaslu sebagai pengawas dalam kegiatan berkampanye telah salah dalam mengambil keputusan dengan menyebutkan bahwa kegiatan pembagian uang di Masjid menggunakan amplop berlogo partai bukanlah tindak pidana money politic, sedangkan menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum hal tersebut merupakan tindak pidana money politic. diharapkan kedepannya Bawaslu lebih cermat lagi dalam mengambil keputusan dalam hal yang serupa atau sama. ABSTRACT-This research focuses on law enforcement against criminal acts of money politics committed by parties in terms of Law No. 7 of 2017 concerning general elections. There was an error by Bawaslu in making a decision regarding the activity of distributing money at mosques using envelopes with party logos. The aim of this research is to provide information on how to resolve money politics crimes in terms of Law No. 7 of 2017 concerning general elections. This research method uses a normative juridical method, using a statutory approach and using data collection techniques using literature study techniques. This research proves that there are errors in law enforcement decisions regarding money politics crimes committed by parties in terms of Law No. 7 of 2017 concerning general elections carried out by Bawaslu. The activity of distributing money at the mosque was proven to be a criminal act of money politics because it served the interests of the party. Bawaslu as the supervisor in campaign activities made the wrong decision by stating that the activity of distributing money in mosques using envelopes with party logos was not a criminal act of money politics, whereas according to Law No. 7 of 2017 concerning general elections this was a criminal act of money politics. It is hoped that in the future Bawaslu will be more careful in making decisions on similar or similar matters.]]>
<![CDATA[Pengambilan Kembali Harta Wakaf oleh Wakif di Kecamatan Cimahi Tengah Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ]]>
<![CDATA[Raisya Putri Ziad Sakti]]>;
<![CDATA[Deddy Effendy]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9814
<![CDATA[Abstrak. Pelaksanaan wakaf di Indonesia masih terdapat berbagai penyimpangan. Salah satu penyimpangan yang terjadi yaitu terkait pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif di Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif di Kecamatan Cimahi Tengah ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini, yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, Pengambilan Kembali Harta Wakaf oleh Wakif baik dari hadis maupun mayoritas para ulama fiqih serta Undang-Undang Wakaf tidak diperbolehkan. Akibat hukum dari pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif yaitu dalam Hukum Islam, hukumnya haram, dan wakif akan mendapatkan dosa yang besar, selain itu menimbulkan harta wakaf seolah-olah bukan merupakan harta wakaf, dan lepas dari hak seorang nazir untuk mengelola. Adapun menurut Undang-Undang Wakaf, akibat hukumnya, wakif tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Pasal 40 Undang-Undang Wakaf sehingga dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Abstract. The implementation of waqf in Indonesia still has various irregularities. One of the irregularities that occurred was related to the taking back of waqf property by waqif in Cimahi Village, Cimahi Tengah District, Cimahi City. This study aims to determine the retrieval of waqf assets by waqifs in Cimahi Tengah District in terms of Islamic Law and Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and its legal consequences. The research method used by the author in this research, namely using a normative juridical approach method Based on the results of the research, the taking back of waqf property by the waqif both from the hadith and the majority of fiqh scholars and the Waqf Law is not allowed. The legal consequences of taking back waqf property by the waqif are that in Islamic Law, the law is forbidden, and the waqif will get a big sin, besides that it creates waqf property as if it is not waqf property, and escapes the right of a nazir to manage it. As for the Waqf Law, the legal consequences are that the wakif has committed an unlawful act by violating Articles 40 of the Waqf Law so that he can be subject to criminal sanctions with imprisonment as stipulated in Article 67 of Law Number 41 of 2004 concerning waqf.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Putusan Bebas terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak ]]>
<![CDATA[Ulya Nadhira Putri]]>;
<![CDATA[Dian Alan Setiawan]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9815
<![CDATA[ABSTRACT-Cases of sexual violence against children often occur in society. One form of criminal sexual violence is rape. Rape is when a man forces a woman to have sexual relations outside of marriage using violence. In criminal law, the act of rape is regulated in Book Two (II) Chapter the legal phenomenon under study. This research also uses a normative juridical approach. Normative juridical approach, namely a way of researching legal research carried out on library materials. This research aims to evaluate the judge's considerations in deciding cases in Decision Number 254/Pid.sus/2023/PN Mks) and to determine legal protection for child victims of sexual violence. The act of rape is regulated in Book Two (II) Chapter PN Mks is not quite right. ABSTRAK- Kasus pelecehan seksual mempengaruhi banyak anak di masyarakat, salah satu bentuk pelecehan seksual adalah penegakan hukum. Penelitian ini fokus pada penelitian hukum empiris dengan menggunakan KUHP dan pasal 35 Tahun 2014. Metodenya meliputi penjelasan rinci terhadap fenomena hukum yang diteliti dan menggunakan pendekatan yurisprudensi normatif. Kajian tersebut bertujuan untuk mengevaluasi potensi kerugian dari pelanggaran SK Nomor 254/Pid.sus/2023/PN Mks dan memahami dampak hukum terhadap anak yang mengalami pelecehan seksual.]]>
<![CDATA[Pemutusan Hubungan Diplomatik Antara Iran dengan Albania Terkait Adanya Kasus Serangan Siber Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik ]]>
<![CDATA[Nurhakiki, Azizah Dzakiah]]>;
<![CDATA[Mohammad Husni Syam]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9823
<![CDATA[Abstrak. Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Hukum Internasional mengkoordinasi dan memfasilitasi kerjasama antar negara negara yang saling tergantung satu sama lain. Praktik Hukum Internasional tidak dapat terpisahkan dari masalah diplomasi, politik dan sikap, pola atau kebijakan hubungan luar negeri. Metode Pendekatan Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dan data sekunder melalui inventarisasi hukum positif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu pendekataan yang mengkaji, menguji dan menerapkan asas-asas hukum serta prinsip-prinsip umum hukum internasional. Konvensi Wina 1961 mencakup aspek hukum diplomatik sebagai ketetapan hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik yang didasarkan pada kesepakatan dan diatur dalam instrument hukum sebagai kodifikasi kebiasaan dan kemajuan hukum internasional. Pasal 2 Konvensi Wina 1961 membentuk dasar hubungan diplomatik, yang menetapkan bahwa ikatan diplomatik dan tugas permanen harus dibentuk. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa: Konvensi Wina 1961 tidak mengatur bagaimana hubungan diplomatik antara Iran dan Albania dapat diputuskan. Sementara itu, aturan kebiasaan internasional menentukan bagaimana hubungan perjanjian internasional berakhir. Kata kunci: hubungan diplomatik, perjanjian internasional, negara. Abstract. International law is the overall rules and principles governing relationships or issues that cross state borders between states and states, states and other non-state legal subjects or non-state legal subjects with each other. International Law coordinates and facilitates cooperation between states that are interdependent on each other. The practice of International Law cannot be separated from the problems of diplomacy, politics and attitudes, patterns or policies of foreign relations. Approach Method The research method used by the author in this legal research is to use a normative juridical approach method, namely research on legal principles and secondary data through an inventory of positive law. Normative juridical legal research is an approach that examines, tests and applies legal principles and general principles of international law. The 1961 Vienna Convention covers aspects of diplomatic law as an international legal provision governing diplomatic relations based on agreements and regulated in legal instruments as a codification of customs and international legal progress. The basis of diplomatic relations is Article 2 of the 1961 Vienna Convention, which stipulates that diplomatic ties and permanent duties must be established. Based on the above description, it can be concluded that: The 1961 Vienna Convention does not regulate the procedure for the termination of diplomatic relations between Iran and Albania. Meanwhile, customary international law determines the termination of diplomatic relations. Keywords: diplomatic relations, international agreements, states.]]>
<![CDATA[Implementasi Penegakan Hukum Pidana dalam Program E-Tilang untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Berlalu Lintas di Kota Bandung ]]>
<![CDATA[Yudha Wino Prihandoko]]>;
<![CDATA[Dini Dewi Heniarti]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9824
<![CDATA[ABSTRAK Kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas memiliki peranan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di jalan raya. Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah mengimplementasikan program E-Tilang. Program ini merupakan digitalisasi proses tilang yang memanfaatkan teknologi kamera CCTV untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas. Skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi penegakan hukum pidana dalam program E-Tilang di Kota Bandung dan dampaknya terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas. ABSTRACK Public legal awareness in traffic plays an important role in maintaining security and order on the road. In an effort to increase legal awareness, the Bandung City Government has implemented the E-Tilang program. This program is a digitization of the ticketing process that utilizes CCTV camera technology to detect traffic violations. This thesis aims to evaluate the implementation of criminal law enforcement in the E-Tilang program in Bandung City and its impact on public legal awareness in traffic.]]>
<![CDATA[Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di PT Timah Persero Tbk untuk Menyediakan Pelayanan Pendidikan Masyarakat Bangka Belitung sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahu ]]>
<![CDATA[Razaqa Dhafin Zumirrqof]]>;
<![CDATA[Ratna Januarita]]>;
<![CDATA[Jejen Hendar]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9826
<![CDATA[Abstract. Corporate Social Responsibility (CSR) means a company's commitment to contribute to the welfare of society. CSR obligations are contained in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies (PP Social and Environmental Responsibility of PT). Bangka Belitung Province (Babel) has a problem in education, namely the top dropout rate in Indonesia in 2022. PT Timah Persero Tbk (PT Timah) implements CSR obligations in the aspect of education. This research uses normative juridical method. The objectives of this research are to: (1) explain the regulation of CSR in Babel in relation to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT); (2) explain the implementation of CSR by PT Timah to provide education services in Babel in relation to the PP on Social and Environmental Responsibility of PT. The results of this study: (1) CSR regulations in Babel are regulated in the Bangka Belitung Islands Province Regional Regulation Number 7 of 2012 concerning Corporate Social and Environmental Responsibility which refers to the UUPT, the regional regulation is more specific in regulating CSR compared to the UUPT, especially in the aspect of regulating funds and guidelines for CSR programs. (2) The implementation of CSR by PT Timah in the aspect of education is rated well, but there is no data disclosure regarding the implementation of the scholarship program by PT Timah, so the public cannot evaluate and analyze the data to develop things that have the opportunity to provide benefits. Abstrak. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) artinya komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Kewajiban TJSP terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT). Provinsi Bangka Belitung (Babel) bermasalah di bidang pendidikan yaitu tingkat putus sekolah teratas di Indonesia dalam tahun 2022. PT Timah Persero Tbk (PT Timah) melaksanakan kewajiban TJSP pada aspek pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menjelaskan pengaturan TJSP di Babel dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT); (2) menjelaskan implementasi TJSP oleh PT Timah untuk menyediakan pelayanan pendidikan di Babel dihubungkan dengan PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Hasil penelitian ini: (1) Peraturan TJSP di Babel diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang mengacu pada UUPT, Perda tersebut lebih spesifik mengatur TJSP dibandingkan dengan UUPT khususnya pada aspek pengaturan dana dan pedoman program TJSP. (2) implementasi TJSP oleh PT Timah pada aspek pendidikan ternilai baik, namun tidak ada keterbukaan data mengenai pelaksanaan program beasiswa oleh PT Timah, sehingga publik tidak bisa mengevaluasi dan menganalisis data untuk mengembangkan hal-hal yang berpeluang memberikan kebermanfaatan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum bagi Pencipta Ilustrasi Komik Digital yang Diunggah Kembali Tanpa Izin Melalui Aplikasi Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ]]>
<![CDATA[Fatma Az-zahra]]>;
<![CDATA[Neni Sri Imaniyati]]>;
<![CDATA[Muhammad Ilman Abidin]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9827
<![CDATA[AbstractThe ease of accessing things via the internet is often misused by irresponsible people for personal gain. Such as the phenomenon of re-uploading digital comic illustration works through the TikTok application without the permission of the relevant parties which causes losses to the creator. This study aims to determine the legal protection for creators of digital comic illustrations that are uploaded again without permission through the TikTok application based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and to understand the legal remedies that can be taken by creators in the event that their digital comic illustration works are uploaded again without permission through the TikTok application based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This research uses a normative juridical approach method with descriptive analysis research specifications. The research data was collected by literature/literature study using secondary data and the data analysis used was qualitative juridical. The result of this research is that preventive legal protection is given automatically to the creator of digital comic illustrations after his work is declared and published in accordance with Article 1 Paragraph (1) UUHC. Repressive legal protection is regulated in Article 54 of the UUHC in the form of final penalties such as fines, imprisonment, and additional penalties imposed after a dispute or violation occurs. Legal remedies taken in the event of a dispute are based on Article 95 UUHC through the Commercial Court litigation route and non-litigation route through alternative dispute resolution and arbitration institutions. AbstrakKemudahan mengakses sesuatu melalui internet sering kali disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab demi keuntungan pribadi. Seperti fenomena pengunggahan kembali karya ilustrasi komik digital melalui aplikasi TikTok tanpa izin pihak terkait yang menimbulkan kerugian bagi pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum perlindungan hukum bagi pencipta ilustrasi komik digital yang diunggah kembali tanpa izin melalui aplikasi TikTok berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta dalam hal hasil karya ilustrasi komik digitalnya diunggah kembali tanpa izin melalui aplikasi TikTok berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data penelitian dikumpulkan secara studi kepustakaan/literatur dengan menggunakan data sekunder dan analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum secara preventif diberikan secara otomatis kepada pencipta ilustrasi komik digital setelah hasil karyanya dideklarasikan dan dipublikasikan sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) UUHC. Perlindungan hukum secara represif diatur dalam Pasal 54 UUHC yang berupa hukuman akhir seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang dijatuhkan setelah perselisihan atau pelanggaran terjadi. Upaya hukum yang dilakukan apabila terjadi sengketa yaitu berdasarkan Pasal 95 UUHC melalui jalur litigasi Pengadilan Niaga serta jalur non-litigasi melalui alternatif penyelesaian sengketa dan lembaga arbitrase.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Komik Digital, TikTok]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis terhadap Klinik Kecantikan Tanpa Izin Praktik Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[M Gulfie Agung Majid]]>;
<![CDATA[Ade Mahmud]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9828
<![CDATA[ABSTRACT- Beauty clinics are one of the facilities that many people are interested in taking care of their personal beauty. However, not all beauty clinics have a valid practice license. This can pose risks to society, such as medical malpractice. This research aims to examine the juridical review of beauty clinics without practice permits which are linked to Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practices in conjunction with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This is because beauty clinic practice is a medical practice that must be carried out by health workers who have the competence and license to practice. Article 28 paragraph (1) of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice states that medical practice can only be carried out by health workers who have competence and a practice permit. This can be done by increasing socialization and law enforcement against beauty clinic practices without a practice license. This research uses a descriptive method, which means it provides a detailed description of the case. ABSTRAK- Klinik kecantikan merupakan salah satu sarana yang banyak diminati oleh masyarakat untuk merawat kecantikan diri. Namun, tidak semua klinik kecantikan memiliki izin praktek yang sah. Hal ini dapat menimbulkan risiko bagi masyarakat, seperti terjadinya malpraktik kedokteran. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif yang berarti memberikan gambaran rinci tentang kasus tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan yuridis terhadap klinik kecantikan tanpa izin praktek yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dikarenakan praktik klinik kecantikan merupakan praktik kedokteran yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan izin praktek. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa praktik kedokteran hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan izin praktek. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap praktik klinik kecantikan tanpa izin praktek.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum bagi Pemilik Merek Stussy atas Peniruan Merek oleh Pelaku Usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis ]]>
<![CDATA[Rizal Wiranata]]>;
<![CDATA[Neni Sri Imaniyati]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9830
<![CDATA[ABSTRAK: Perkembangan kegiatan perdagangan barang dan jasa di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang signifikan. Perkembangan tersebut memberi kesempatan kepada pelaku usaha menggunakan reputasi dari merek yang sudah terkenal guna mendapatkan keuntungan dengan cara memperdagangkan barang tiruan dengan tujuan keuntungan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang pengaturan perlindungan merek dari pelanggaran merek dalam bentuk peniruan merek dan untuk memahami tentang bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terdaftar dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data penelitian ini dikumpulkan secara studi kepustakaan/literatur dengan menggunakan data sekunder dan analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa perlindungan preventif hak atas merek melalui mekanisme pengajuan permohonan pendaftaran, penolakan merek, dan pencabutan merek. Perlindungan hukum represif diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak atas Merek melalui proses penegakan hukum melalui gugatan perdata berupa ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut atau gugatan pidana kepada Pengadilan Niaga. ABSTRACT: The development of trade in goods and services in Indonesia in recent years has increased significantly. This development provides an opportunity for business actors to use the reputation of a well-known trademark to gain profits by trading counterfeit goods with the aim of personal gain. This study aims to understand the regulation of trademark protection from trademark infringement in the form of trademark imitation and to understand the form of legal remedies that can be taken by registered trademark owners in connection with Law Number 20 Year 2016 on Trademarks and Geographical Indications. This research uses a normative juridical approach method with descriptive analysis research specifications. This research data is collected by literature study using secondary data and data analysis used is qualitative juridical. The result of this research is that the preventive protection of trademark rights through the mechanism of filing an application for registration, refusal of trademark, and revocation of trademark. Repressive legal protection is provided if there has been an infringement of rights to the Trademark through the process of law enforcement through a civil lawsuit in the form of compensation and / or cessation of all acts related to the use of the Trademark or criminal lawsuit to the Commercial Court.]]>
