cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsls@unisba.ac.id
Phone
+6282120524105
Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Law Studies
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282493     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 515 Documents
 40   41   42   43   44 
Penegakan Hukum terhadap Bangunan di Wilayah Pesisir Pantai Batukaras Kabupaten Pangandaran Dihubungkan dengan Kearifan Lokal Fauzan Zaman Ismail; Rini Irianti Sundary; Fabian Fadhly Jambak
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9953

Abstract

Abstrak- Wilayah pesisir pantai merupakan wilayah yang rentan terhadap perubahan, baik perubahan tersebut yang disebabkan oleh alam itu sendiri maupun oleh perbuatan manusia, oleh sebab itu wilayah pesisir perlu dilindungi agar tidak dicemari oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kabupaten Pangadaran merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang memiliki banyak kawasan pantai karena Kabupaten Pangandaran terletak di wilayah pesisir pantai selatan Jawa Barat, salah satu pantai di Kabupaten Pangandaran adalah Pantai Batukaras dan pada kenyataanya terdapat beberapa bangunan yang berdiri di wilayah pesisir pantai dan dalam skripsi ini mencoba melihat fenomena tersebut menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dihubungkan dengan Kearifan Lokal. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tetap mengakui dan menghormati masyakat hukum adat yang bermukim di wilayah pesisir pantai dan memberikan wewenang sepenuhnya kepada masyarakat adat di Desa Batukaras dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dari sisi Pemerintah Kabupaten Pangandaran kurang memberikan sosialisasi terhadap masyarakat yang membangun di wilaya pesisir pantai. Dan di sisi masyarakat harus sadar bahwa mendirikan bangunan di wilayah pesisir pantai sangat berbahaya bagi keselematan dan dapat merusak lingkungan di wilayah pesisir pantai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dengan beberapa orang yang dianggap relevan dalam penelitian ini, dokumentasi, dan observasi langsung. Metode analisis data yang digunakan pada penelitianini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Abstract- Coastal areas are areas that are vulnerable to change, both those changes caused by nature itself and by human actions, therefore coastal areas need to be protected so as not to be polluted by irresponsible people. Pangadaran Regency is one of the regencies in Indonesia that has many coastal areas because Pangandaran Regency is located in the southern coastal area of West Java, one of the beaches in Pangandaran Regency is Batukaras Beach and in fact there are several buildings that stand in the coastal area and in this thesis try to see the phenomenon using Law No. 1 of 2014 concerning the Management of Coastal Areas and Small Islands associated with Local Wisdom. The results of this study show that Law No. 1 of 2014 still recognizes and respects customary law communities living in coastal areas and gives full authority to indigenous peoples in Batukaras Village in the use of coastal areas and small islands. From the side of the Pangandaran Regency Government, it does not provide socialization to people who build in coastal areas. And on the community side, they must be aware that erecting buildings in coastal areas is very dangerous for safety and can damage the environment in coastal areas. This research uses empirical legal research methods using a qualitative descriptive approach. The data sources used are primary and secondary sources. Data collection methods with interview techniques with several people considered relevant in this study, documentation, and direct observation. The data analysis method used in this study uses qualitative descriptive analysis.
Perlindungan Hukum terhadap Pekerja atas Penetapan Upah Dibawah Upah Minimum di PT X Kota Tangerang berdasarkan Permenaker No 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 Jo Uu No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Faris Al Suddes; Deddy Effendy
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9954

Abstract

Abstrak, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang didalamnya mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk melakukan Pemenuhan hak upah minumum bagi pekerja. melihat kenyataannya bahwa di Indonesia belakangan 3 tahun ini tersorot di media sosial dengan kasus ditemukannya Pemberian Upah dibawah Upah Minimum kabupaten/kota yang terdapat di Kota Tangerang Selatan dengan tanpa melakukannya sebagaimana Kebijakan Penetapan UMK yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan hukum terhadap Pekerja atas Pemberian hak upah dibawah UMK menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Tahun 2023 Juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian Deskriptif analitis dan menggunakan jenis data Sekunder. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Perlindungan hukum bagi Pekerja yang menerima upah dibawah Upah Minimum dapat diberikan Upaya hukum yang pada dasarnya dapat dilakukan melalui perlindungan hukum Preventif dan Refresif sebagai sarana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja menurut Permenaker No. 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Tahun 2023 Jo UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Abstract, The government has issued Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, which regulates the obligations of business actors to fulfill the right to minimum wages for workers. Seeing the fact that in Indonesia in the last 3 years it has been highlighted on social media with the case of the discovery of giving wages below the district/city minimum wage in South Tangerang City without doing so in accordance with the applicable UMK Determination Policy. This research aims to determine the legal protection for workers regarding the granting of wage rights below the UMK according to the Minister of Manpower Regulation Number 18 of 2022 concerning Determination of Wages for 2023 in conjunction with Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. This research uses a normative juridical approach method with descriptive research specifications. analytical and uses Secondary data types. The results of this research conclude that legal protection for workers who receive wages below the minimum wage can be provided with legal measures which can basically be carried out through preventive and repressive legal protection as a means of legal protection for workers according to Minister of Manpower Regulation No. 18 of 2022 concerning Wage Determination in 2023 in conjunction with Law no. 6 of 2023 concerning Job Creation.
Kedudukan Hukum Pembagian Harta Warisan pada Perempuan di Minangkabau dengan Sistem Matrilineal Ditinjau dari Hukum Islam Salsabilla Putri Ananda; Husni Syawali
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9958

Abstract

ABSTRACT The Minangkabau kinship system, which adheres to a matrilineal descent, especially in the context of inheritance division, presents a unique situation due to the differences between Minangkabau customary law, which values female heirs, and the Islamic inheritance law, which is bilateral. Despite the philosophy of "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" emphasizing adherence to Islamic Sharia in customs, distinctions arise, particularly concerning the role of women in the ownership and management of inheritance. This research aims to identify the factors that lead to women in Minangkabau receiving more inheritance than men, and to examine the impact from an Islamic legal perspective. The research methodology employed is qualitative normative, utilizing primary, secondary, and tertiary literature data. The research findings indicate that the main factor for women in Minangkabau receiving more inheritance is their elevated status as holders of "amban puruak" and their right to use the inherited property. The distribution of inheritance to women is considered a form of family endowment (wakaf) that holds significant benefits in supporting the economic livelihood of Minangkabau women
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Video Deepfake Porn Dihubungkan Hukum Pidana Postif Di Indonesia: Antika Setia Dewi; Setiawan, Dian Alan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9962

Abstract

ABSTRACT- The development of technology and information has affected many aspects of social life, The development of technology and information is characterized by the emergence of interconnected networks. The internet certainly helps people to facilitate work and other activities. However, with the development of technology and information, there are also growing types of crime in the field, one of which is cybercrime. Cybercrime can be explained as one of the unlawful activities or illegal activities using computer technology carried out through electronic information networks or the internet. One form of cybercrime is the distribution of pornographic content through social media and internet networks, which is then known as cyber pornography. One form of technological advancement that can facilitate engineering is deepfake, which is a technique using artificial intelligence (AI) that can change a person's face in a video. So this research aims to find out how law enforcement on cases that occur due to the criminal act of making and distributing deepfake videos. The factor causing the spread of deepfake porn videos through social media is the perpetrator's personal hatred of public figures or celebrities. As well as law enforcement against the perpetrators of deepfake porn videos in Indonesia, has not been running effectively. This is caused by several factors, namely legal factors, technological factors and also the law enforcement factor itself. So it is necessary to pay attention to special law enforcement regarding the offense of spreading deepfake porn videos. ABSTRAK- Perkembangan teknologi dan informasi terjadi mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan bersosial, Perkembangan teknologi dan informasi ditandai dengan munculnya internet. Internet tentu membantu masyarakat untuk mempermudah pekerjaan maupun kegiatan lainnya. Namun, dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi, semakin berkembang juga jenis kejahatan dalam bidangnya, salah satunya adalah kejahatan siber. Kejahatan siber dapat dijelaskan sebagai salah satu kegiatan melanggar hukum atau kegiatan ilegal menggunakan teknologi komputer yang dilakukan melalui jaringan informasi elektronik atau internet. Salah satu bentuk dari kejahatan siber adalah penyebaran konten pornografi melalui media sosial dan jejaring internet, yang kemudian dikenal dengan pornografi siber. Salah satu bentuk kemajuan teknologi yang dapat mempermudah perekayasaan yaitu deepfake yang merupakan teknik menggunakan kecerdasan buatan atau artifical intelligence (AI) yang mampu mengubah wajah seseorang dalam video. Faktor penyebab penyebaran video deepfake porn melalui media sosial adalah kebencian pribadi pelaku terhadap tokoh publik atau selebriti. Serta penegakan hukum terhadap pelaku video deepfake porn di Indonesia, belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor hukum, faktor teknologi dan juga faktor penegak hukum itu sendiri. Maka perlu diperhatikan penegakan hukum khusus mengenai pelanggaran penyebaran video deepfake porn.
Pembayaran Pidana Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi dan Implikasinya bagi Pengembalian Kerugian Negara Neng Erna Sry Denasty
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9970

Abstract

Abstrak : Korupsi dapat menjadi pemicu kemiskinan dan menyebabkan ketidaksetaraan yang merugikan kesejahteraan masyarakat. Pelaku tindak pidana korupsi selain akan dikenai pidana yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, akan dijatuhi pidana uang pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 UU Tipikor. Pidana uang pengganti bertujuan untuk mengganti kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh adanya tindak pidana korupsi dengan perhitungan berdasarkan jumlah harta benda hasil perolehan dari korupsi. Uang pengganti mempunyai alternatif pidana subsider yang dapat dijalani oleh pelaku tindak pidana korupsi apabila tidak mampu melunasi jumlah uang pengganti. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim sering menimbulkan ketidakseimbangan antara jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan dan pidana subsider yang dijatuhkan. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi pidana penjara sebagai subsider dari pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dan implikasi yang disebabkan dari penerapan pidana subsider uang pengganti dalam tindak pidana korupsi terhadap pengembalian kerugian negara. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode kualitatif yang diuraikan secara deskriptif menggunakan data sekunder dari pengumpulan data studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pembayaran uang pengganti tidak efektif karena penjatuhan putusan hakim antara uang pengganti dan pidana subsider mengalami ketidakseimbangan yang disebabkan karena tidak adanya pedoman penjatuhan pidana subsider. Pembayaran uang pengganti yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara juga memiliki implikasi yang tidak memuaskan karena pidana uang pengganti tetap tidak menutup dan mengembalikan kerugian negara yang disebabkan karena banyaknya pelaku tindak pidana korupsi yang tidak membayar uang pengganti dan lebih memilih untuk menjalani pidana subsider demi aset hasil korupsi yang dihasilkannya tetap aman. Abstract : Corruption can trigger poverty and cause inequality that is detrimental to the welfare of society. The perpetrators of corruption crimes, in addition to being subject to the penalties stipulated in Articles 2 and 3 of the Anti-Corruption Law, will be sentenced to replacement money in accordance with the provisions of Article 18 of the Anti-Corruption Law. Replacement money aims to compensate state financial losses caused by the criminal act of corruption with a calculation based on the amount of property resulting from corruption. Replacement money has an alternative subsidiary punishment that can be served by the perpetrator of a corruption crime if he is unable to pay off the amount of replacement money. The verdict imposed by the judge often causes an imbalance between the amount of replacement money that must be paid and the imposed subsidiary punishment. This study aims to determine the implementation of imprisonment as a substitute for replacement money in corruption crimes and the implications caused by the application of replacement money in corruption crimes on the return of state losses. This research uses normative legal research with qualitative methods described descriptively using secondary data from literature study data collection. Based on the results of the research, the implementation of replacement money payment is ineffective because the judge's decision between replacement money and subsidiary punishment is imbalanced due to the absence of guidelines for the imposition of subsidiary punishment. Payment of replacement money which aims to restore state losses also has unsatisfactory implications because replacement money still does not cover and restore state losses due to the large number of perpetrators of corruption who do not pay replacement money and prefer to undergo a subsidiary punishment so that the assets resulting from corruption remain safe.
Implementasi Insentif dan Disinsentif terhadap Pengelolaan Sampah di TPS Kota Bandung berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Instrumen Lingkungan Hidup Adinda Nabila Diva Pramestya; Yeti Sumiyati
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9972

Abstract

ABSTRAK. Pengelolaan sampah merupakan aspek krusial dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 mengamanatkan tanggung jawab individu dan pemerintah dalam pengelolaan sampah. Namun, implementasi belum optimal, terutama terlihat dari penumpukan sampah di beberapa kota, termasuk Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis hubungan hukum antara produsen dan konsumen dalam konteks pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan definisi sampah sebagai materi tidak diinginkan yang dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang. Undang-Undang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Instrumen Lingkungan Hidup memberikan landasan hukum untuk memberikan insentif dan disinsentif. Insentif berupa dorongan positif, sementara disinsentif bertujuan mengurangi perilaku negatif terhadap lingkungan. Kajian teori implementasi menyoroti tindakan terencana berdasarkan norma-norma untuk mencapai tujuan, dengan implementasi hukum diukur oleh efektivitasnya dalam mencapai dampak positif. Para ahli teori implementasi, seperti Jones dan Soerjono Soekanto, menekankan perlunya prosedur terinci dan perencanaan yang sungguh-sungguh. Kondisi penumpukan sampah di Kota Bandung menjadi fokus utama, di mana kurangnya optimalisasi implementasi kebijakan berdampak pada keadaan darurat sampah. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 74 Tahun 2021 memberikan kerangka strategis untuk pengelolaan sampah, termasuk pemberian insentif dan disinsentif. ABSTRACT. Waste management is a crucial aspect in maintaining environmental sustainability. Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2008 mandates individual and government responsibility in waste management. However, implementation has not been optimal, especially seen from the accumulation of rubbish in several cities, including Bandung. This research uses a normative juridical approach to analyze the legal relationship between producers and consumers in the context of waste management. The research results show that the definition of waste as unwanted material can vary depending on the point of view. The Waste Management Law and Environmental Instruments Government Regulations provide the legal basis for providing incentives and disincentives. Incentives are in the form of positive encouragement, while disincentives aim to reduce negative behavior towards the environment. Implementation theory studies highlight planned actions based on norms to achieve goals, with legal implementation measured by its effectiveness in achieving positive impacts. Implementation theorists, such as Jones and Soerjono Soekanto, emphasize the need for detailed procedures and serious planning. The condition of waste accumulation in the city of Bandung is the main focus, where the lack of optimization of policy implementation has an impact on the waste emergency. Bandung Mayor Regulation Number 74 of 2021 provides a strategic framework for waste management, including providing incentives and disincentives.
Wanprestasi Perjanjian Repurchase Agreement di Pasar Modal yang Berdampak Kerugian Investor Dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/Pojk.04/2015 Tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement bagi Lembaga Jasa Keuangan Muhammad Juniardi Putra; Ratna Januarita
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9973

Abstract

Abstarct. Guidelines regarding transactions repurchase agreement (REPO) has been regulated by the Financial Services Authority (OJK), but in practice there are still cases where one of the parties experiences losses due to non-compliance with the agreement in practice due to an action that is not in accordance with the agreement. The approach method used in this research is the Normative Juridical approach, namely a legal approach carried out by examining library materials or secondary data. This research is descriptive analytical in nature, which provides a description of an object being studied through the data collected, apart from that the analysis is also carried out based on relevant and latest laws and regulations in order to get answers to the problems being studied. Implementation of a repurchase agreement (REPO) transaction agreement, in this case the seller and buyer must enter into a written agreement that complies with the provisions of Financial Services Authority Regulation Number 9/POJK.04/2015. In relation to liability for default, the aggrieved party can take legal action in Article 1267 of the Civil Code, namely by requesting implementation of the contents of the agreement if it can still be implemented, requesting compensation, requesting cancellation of the agreement as well as compensation. Implementation of the repurchase agreement (REPO) transaction must be based on the agreement. written and implementing GMRA. Meanwhile, Financial Services Authority Regulation Number 9/POJK.04/2015 states that if an event of failure occurs, all parties must complete their obligations in accordance with the procedure for resolving the event of failure as well as the related rights and obligations that have been regulated in the repurchase agreement (REPO) transaction agreement.
Akibat Hukum dari Penyalahgunaan Wewenang oleh Panti Asuhan terhadap Anak Asuh dalam Penggunaan Live Sosial Media (Tiktok) menurut Perspektif Hukum Perlindungan Anak Nissya Maulydha Hikmah; Husni Syawali
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9975

Abstract

Abstract. Orphanage is a place where human beings are humanized, as this orphanage is a place for nurturing and educating children as an alternative last resort to replace the role of a family that has lost its function. In the current era of technology development, donations or assistance for orphanages given by the public are now done through the use of social media with different platforms such as billboards, Instagram, and TikTok. However, there are still some orphanages that exist without being known because they are not registered with the local Social Services Agency. Due to this, there have been cases of abuse of authority by orphanage managers who solicit contributions or donations using the TikTok platform for personal gain, resulting in the rights of the foster children within the orphanage not being fulfilled.Based on the above description, the writer formulates several issues as follows: First, what is the legal protection for foster children as a result of the misuse of live social media (TikTok) by the managers? Second, how is the implementation of the responsibility of orphanage managers towards foster children from the perspective of child protection law? The purpose of this research is to determine the legal protection provided for foster children and the implementation of the responsibility of orphanage managers according to the perspective of child protection law. The research method used is normative juridical, which primarily relies on secondary data supported by primary data as additional sources. This research is descriptive-analytical in nature and is related to legal theory and the implementation of positive law, aiming to obtain answers to the research problems.The results obtained indicate that the protection provided for foster children is the action taken by the Social Services Agency, which provides temporary care based on the Child Social Welfare Institution by LKSA, facilitates and supports alternative family-based care in accordance with the National Standards for Child Care. Furthermore, the implementation of accountability for orphanage managers includes a prison sentence of 5 years and additional penalties such as the return of money, goods, or assets that have been diverted or distributed from the Foundation.
Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen di Media Sosial dan Perlindungan Hukumnya berdasarkan UU ITE dan UUPK Ashila Azzahra Darmawan; Yeti Sumiyati; M. Ilman Abidin
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9976

Abstract

ABSTRACK. In Indonesia, legal protection efforts are reflected through the existence of regulations and laws with various forms of protection. Examples are civil law protection, consumer protection, child protection, and so on. Civil law protection in Indonesia is implicitly regulated in civil law provisions which regulate protection efforts for parties who experience losses, usually in the form of compensation. This legal protection applies to the entire community, including business actors and consumers. The relationship between consumers and business actors occurs when business actors provide information about a product to consumers. Business actors will be responsible for information regarding products or services that have been distributed. Likewise, consumers are obliged to be careful with what they buy or use. Currently, relationships between business actors and consumers can occur through social media. Social media is used by business actors to promote the products or services they sell. When promoting or advertising a product or service via social media, business actors need to pay attention to the provisions of applicable laws and regulations. Meanwhile, consumers will make reviews via social media. This is related to Article 28 paragraph (1) of the ITE Law which explains that when disseminating information it is mandatory to comply with the facts, and prohibits the dissemination of information that contains elements of lies or slander. Therefore, consumers who spread reviews via social media that contain elements of lies or slander will be subject to sanctions in accordance with Article 28 paragraph (2) of the ITE Law. The sanctions referred to are contained in Article 243 paragraph (1) of the new Criminal Code. In this article it is explained that the perpetrator can be sentenced to imprisonment for a maximum of 4 (four) years and/or pay a fine of up to category IV. ABSTRAK. Di Indonesia, upaya perlindungan hukum tercermin melalui adanya peraturan dan undang-undang dengan berbagai macam bentuk perlindungan. Contohnya adalah perlindungan hukum perdata, perlindungan konsumen, perlindungan anak, dan sebagainya. Perlindungan hukum perdata di Indonesia secara implisit diatur dalam ketentuan hukum perdata yang mengatur upaya perlindungan bagi pihak yang mengalami kerugian, biasanya dalam bentuk kompensasi. Perlindungan hukum tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat, termasuk pelaku usaha dengan konsumen. Hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha terjadi saat pelaku usaha memberikan informasi mengenai suatu produk kepada konsumen. Pelaku usaha akan bertanggung jawab atas informasi mengenai produk atau jasa yang telah disebarkan. Begitu juga dengan konsumen yang berkewajiban untuk berhati-hati dengan apa yang akan dibeli atau digunakan. Saat ini, hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen bisa terjadi melalui media sosial. Media sosial digunakan oleh pelaku usaha untuk mempromosikan produk atau jasa yang dijual. Dalam melakukan promosi atau iklan mengenai suatu produk atau jasa melalui media sosial, pelaku usaha perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan konsumen akan membuat ulasan melalui media sosial. Hal ini berhubungan dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menjelaskan bahwa dalam menyebarkan suatu informasi itu wajib sesuai dengan faktanya, dan melarang adanya penyebaran informasi yang mengandung unsur kebohongan atau fitnah. Oleh karena itu, bagi konsumen yang menyebarkan ulasan melalui media sosial yang mengandung unsur kebohongan atau fitnah, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Sanksi yang dimaksud terdapat dalam Pasal 243 ayat (1) KUHP baru. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pelaku dapat dipidana berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau membayar denda paling banyak kategori IV.
Perlindungan Hukum bagi Konsumen Akibat Penggunaan Kertas Bekas Bertinta sebagai Pembungkus Makanan Berminyak ditinjau dari UUPK Jo. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan Nabila Aulia; Sri Ratna Suminar
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9977

Abstract

Penggunaan kertas bekas bertinta secara berkelanjutan memiliki dampak negatif pada kesehatan karena mengandung Timbal (Pb), bahan yang digunakan sebagai pigmen atau pewarna dalam tinta kertas. Risiko terjadinya pencemaran Timbal ke dalam tubuh meningkat ketika kertas bekas tersebut digunakan sebagai pembungkus makanan berminyak, di mana Timbal dapat larut dan bercampur dengan produk makanan, berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen dan pengawasan pemerintah terkait penggunaan kertas bekas bertinta sebagai pembungkus makanan berminyak. Fokus penelitian mencakup aspek hukum perlindungan konsumen, regulasi pangan, dan peraturan kemasan pangan yang melibatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang mengkaji teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dan mengevaluasi kewenangan pemerintah dalam mengawasi penggunaan kertas bekas bertinta. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsumen yang mengonsumsi makanan berminyak dari pelaku usaha yang menggunakan kertas bekas bertinta mendapatkan perlindungan hukum preventif sesuai Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan potensi penerapan sanksi terkait kerugian dan pelanggaran standar kemasan makanan. Kewenangan pemerintah, terutama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), diatur dalam undang-undang, dan meskipun telah melarang penggunaan kertas bekas bertinta, masih ditemui ketidakpahaman dari sebagian pelaku usaha, menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi tersebut. The continued use of inked waste paper has a negative impact on health as it contains Lead (Pb), an ingredient used as a pigment or colorant in paper ink. The risk of Lead contamination into the body increases when the waste paper is used as a greasy food wrapper, where Lead can dissolve and mix with food products, potentially causing health problems for consumers. This research aims to examine the legal protection for consumers and government supervision related to the use of inked waste paper as oily food wrappers. The focus of the research includes legal aspects of consumer protection, food regulations, and food packaging regulations involving Law No. 8/1999 on Consumer Protection, Law No. 18/2012 on Food, and Food and Drug Administration Regulation No. 20/2019 on Food Packaging. The approach method used in this research is the normative juridical method, which examines theories, concepts, legal principles, and related laws and regulations. This research aims to identify the legal protection provided to consumers and evaluate the government's authority in supervising the use of inked waste paper. The results of the study concluded that consumers who consume oily food from businesses that use inked waste paper receive preventive legal protection in accordance with Article 4 Paragraph 1 of Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection, with the potential application of sanctions related to losses and violations of food packaging standards. The authority of the government, especially the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM)

Page 42 of 52 | Total Record : 515

 40   41   42   43   44 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies