cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsls@unisba.ac.id
Phone
+6282120524105
Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Law Studies
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282493     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 515 Documents
 39   40   41   42   43 
Perlindungan Hukum terhadap Merek Vans Off The Wall Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 823k/Pdt.Sus-Hki/2016 Ditinjau dari Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Nabila Hasna Fakhira; Jejen Hendar
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9897

Abstract

ABSTRACK Legal protection of trademarks is one of the important aspects of intellectual property law. Trademarks are a valuable asset for businesses, as they can be used to distinguish their products or services from those produced by other businesses. In the era of global trade, trademark infringement is becoming increasingly common. One of the most famous cases is the infringement of the Vans Off The Wall trademark by the Vans OFF The Top trademark. This case was resolved through the legal system, but violations of the Vans OFF The Top trademark are still found in the market. This study aims to analyze the legal protection of the Vans Off The Wall trademark after the Supreme Court ruling No. 823K/PDT.Sus-HKI/2016. The results of the study show that the legal protection of the Vans Off The Wall trademark is still not optimal. This is due to several factors, including lack of supervision and monitoring of trademark violations by the Directorate General of Intellectual Property Rights, the regulations governing trademark protection in Indonesia are still not comprehensive and lack of public awareness of the importance of legal protection of trademarks. Based on the results of the study, the author provides several recommendations, including the Directorate General of Intellectual Property Rights should improve supervision and monitoring of trademark violations, the government should develop more comprehensive regulations to protect trademarks and the public should be more aware of the importance of legal protection of trademarks. ABSTRAK Perlindungan hukum terhadap merek merupakan salah satu aspek penting dalam hukum kekayaan intelektual. Merek merupakan aset berharga bagi pelaku usaha, karena dapat digunakan untuk membedakan produk atau jasa yang dihasilkannya dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha lain. Pada era perdagangan global, pelanggaran hak merek semakin marak terjadi. Salah satu kasus yang terkenal adalah pelanggaran merek Vans Off The Wall oleh merek Vans OFF The Top. Kasus ini telah diselesaikan melalui jalur hukum, namun masih saja ditemukan pelanggaran merek Vans OFF The Top di pasaran. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap merek Vans Off The Wall pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 823K/Pdt.Sus-HKI/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek Vans Off The Wall masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu kurangnya pengawasan dan pengamatan terhadap pelanggaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, regulasi yang mengatur perlindungan merek di Indonesia masih kurang komprehensif, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum terhadap merek. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa rekomendasi, antara lain direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus meningkatkan pengawasan dan pengamatan terhadap pelanggaran merek, pemerintah harus menyusun regulasi yang lebih komprehensif untuk melindungi merek serta masyarakat harus lebih sadar akan pentingnya perlindungan hukum terhadap merek.
Kajian Viktimologi terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Putusan Nomor 1173/PID.SUS/2021/PN BDG) Nurul Nirmala Nisa; Dian Andriasari
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9898

Abstract

Abstract. Children are the next generation who can be the object and subject of human resource development and must be safeguarded for their development, in order to create the quality of the nation's successors who are able to continue the vision and mission of the nation. The issue of legal protection and rights for children is one side of the approach to protecting Indonesian children. Although normatively there are many laws and regulations that protect children from arbitrary actions from other parties, including from parents, in reality there are still many children who are treated arbitrarily, including from acts that can destroy the future of children. The purpose of this research is to find out how legal protection efforts against children who are victims of sexual abuse. This research uses a qualitative approach with the type of case study research and juridical-normative. This research was conducted with a descriptive-analytical research method. Data collection techniques in this study used observation and through legal literature. Abstrak. Anak merupakan generasi penerus yang dapat menjadi objek dan subjek pembangunan sumber daya manusia serta harus dijaga perkembangannya, agar tercipta kualitas penerus bangsa yang mampu melanjutkan visi dan misi bangsa. Masalah perlindungan hukum dan hak-hak nya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Walaupun secara normative telah banyak peraturan Perundang-undangan yang melindungi anak atas tindakan sewenang-wenangan dari pihak lain, termasuk dari orang tua, namun dalam kenyataanya masih banyak anak yang diperlakukan sewenang-wenang termasuk dari tindak-tindakan yang dapat mengahancurkan masa depan anak. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual anak dibawah umur Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus serta yuridis-normatif. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi serta melalui literatur hukum.
Kedudukan Harta Kekayaan dalam Perkawinan Poligami berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata Widi Restu Anengsih; Husni Syawali
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9899

Abstract

Abstract. In terms of fulfilling needs as social creatures, humans need a family. Thus, marriage is one of the many goals of human life, both men and women generally yearn for marriage. In marriage, it is appropriate that at the same time, a man only has one woman as his wife, as well as a woman, only has one man as her husband. However, it turns out that besides the principle of monogamy, polygamy and polyandry are also known. Polygamy is a man marrying more than one woman at the same time. However, the Court can give permission to a husband to have more than one wife, this permission is given if polygamy is desired by the parties concerned. In this research, the occurrence of polygamous marriages triggers joint property. Based on Article 119 of the Civil Code, it is stated that from the time a marriage takes place, according to the law there is joint property between husband and wife, as far as this is concerned there are no other provisions in the marriage agreement. Joint assets, as long as the marriage lasts, cannot be eliminated or changed by agreement between the husband and wife. Apart from that, based on Article 94 Paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law, it is stated that joint assets from the marriage of a husband who has more than one wife, each of them is separate and independent. It is necessary to know the cause of equal distribution of joint assets according to the first, second, third and so on wives. Therefore, the author conducted research with the aim of knowing and understanding the position of marital assets in polygamous marriages based on the perspective of Islamic Law and the Civil Code and the responsibility of husband and wife in polygamous marriages regarding marital assets based on Islamic Law and the Civil Code. The research method used is a normative juridical approach, research specifications are analytical descriptive, research data collection techniques are based on literature, and the analysis method is qualitative analysis. Abstrak. Dalam hal memenuhi kebutuhan sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan adanya suatu keluarga. Dengan demikian perkawinan merupakan salah satu dari banyak tujuan hidup manusia, baik laki-laki maupun perempuan secara umum akan mendambakan sebuah perkawinan. Dalam perkawinan, sudah selayaknya jika pada saat bersamaan, seorang pria hanya memiliki seorang wanita sebagai istrinya, begitupun seorang wanita, hanya memiliki seorang pria sebagai suaminya. Namun ternyata, disamping asas monogami tersebut, juga dikenal poligami dan poliandri. Poligami yaitu seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama. Akan tetapi Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, izin ini diberikan apabila poligami ini dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, terjadinya perkawinan poligami yang memicu adanya harta bersama. Berdasarkan Pasal 119 KUHPerdata disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri. Selain itu, berdasarkan Pasal 94 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing‐masing terpisah dan berdiri sendiri. Hal tersebut perlu diketahui penyebab terjadinya pemerataan harta bersama yang sesuai bagi pihak istri pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami kedudukan harta perkawinan dalam perkawinan poligami berdasarkan perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata dan pertanggungjawaban suami istri dalam perkawinan poligami terhadap harta kekayaan dalam perkawinan berdasarkan Hukum Islam dan KUHPerdata. Adapun metode penelitian yang digunakan berupa metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis, teknik pengumpulan data penelitian berdasarkan kepustakaan, dan metode analisis berupa analisis kualitatif.
Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pengawasan Pelaksanaan Sanksi Pencabutan Izin Lingkungan Hidup terhadap Pt. Sawit Inti Prima Perkasa Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Althaaf Miqdad Scholles; Frency Siska
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9909

Abstract

Abstract. A good and healthy environment is the right of every person. This can be achieved if people have an awareness of the importance of preserving the environment. The difference in people's mindset in viewing the environment allows people to commit violations. With this matter, this research aims to have an insight into the supervision of the implementation of environmental permit revocation sanctions against PT Sawit Inti Prima Perkasa in relation to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and other environmental law enforcement efforts that can be taken against PT Sawit Inti Prima Perkasa in relation to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This research uses a normative juridical approach method with descriptive analytical research specifications. Data collection in this research is through literature study. The result of this research is that the implementation of supervision carried out by the government by appointing environmental supervisory officials to oversee the compliance of the business responsible for the permits owned and orders in administrative sanctions that have been applied, to then be able to provide recommendations for follow-up law enforcement if declared disobedient, the responsible person can be subject to more severe administrative sanctions if disobedient which only applies up to the suspension of business licenses. Environmental law enforcement efforts can also be through criminal law enforcement if the person responsible for the business is indicated to have committed an environmental crime, and civil law enforcement which can be carried out by resolving disputes by filing a lawsuit either by an aggrieved individual, environmental organization, government or through a group representative lawsuit, to hold the business responsible, especially in terms of compensation. Abstrak. Lingkungan hidup yang baik sehat merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang. Hal tersebut dapat dicapai apabila masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya melakukan upaya pelestarian terhadap lingkungan hidup. Adanya perbedaan pola pikir masyarakat dalam memandang lingkungan hidup memungkinkan masyarakat untuk melakukan pelanggaran. Dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk memahami pengawasan pelaksanaan sanksi pencabutan izin lingkungan hidup terhadap PT. Sawit Inti Prima Perkasa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta upaya penegakan hukum lingkungan hidup yang lain dapat ditempuh terhadap PT. Sawit Inti Prima Perkasa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pemerintah dengan menunjuk pejabat Pengawas lingkungan hidup untuk mengawasi ketaatan penanggungjawab usaha terhadap perizinan yang dimiliki serta perintah dalam sanksi administratif yang telah diterapkan, untuk kemudian dapat memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum apabila dinyatakan tidak taat, penanggungjawab dapat dikenakan sanksi adminstratif lebih berat apabila tidak taat yang hanya berlaku sampai hingga pembekuan izin berusaha. Upaya penegakan hukum lingkungan hidup juga dapat melalui penegakan hukum pidana apabila penanggungjawab usaha terindikasi melakukan suatu tindak pidana lingkungan hidup, dan penegakan hukum perdata yang dapat dilakukan dengan penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan baik oleh perorangan yang dirugikan, organisasi lingkungan hidup, pemerintah serta melalui gugatan perwakilan kelompok, untuk meminta tanggung jawab dari penanggungjawab usaha, khususnya dalam hal ganti rugi.
the Analisis terhadap Prosesrecovery Asset di Indonesia berdasarkan United Nation Convention Against Corruption (Uncac) Tahun 2003: recovery asset Muhammad Wildan Rekssaputra; Syahrul Fauzul Kabir
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9915

Abstract

Abstrak. Masalah korupsi di Indonesia, termasuk pencucian uang dan tindak pidana pencucian uang, menjadi semakin kompleks. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) 2003 kedalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Uinted Nation Convention Againts Corruption untuk memerangi korupsi. Indonesia juga telah menerapkan berbagai langkah untuk memerangi korupsi, termasuk pembentukan Aset Pemulihan dan penerapan sistem Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance/MLA). Namun, implementasi langkah-langkah ini telah dikritik karena menyebabkan masalah seperti kurangnya konsistensi dalam sistem hukum dan kurangnya transparansi dalam proses pemulihan juga lambannya proses penanganan recovery asset yang terjadi indonesia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana indoensia menerapkan serta mengkonsep proses recovery asset atau pemulihan asset hasil tindak pidana korupsi yang dilarikan keluar negeri dan untuk mengetahui apakah proses hyang dilakukan Indonesia dalam upaya recovery asset sudah sesuai dnegan prosedur yang diterapkan oleh UNCAC 2003. Adapun metode penelitian yang dipakai menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan metode analisis menggunakan yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan pemerintah Indonesia dalam proses recovery asset dianggap tidak sesuai dengan prosedur yang diterapkan oleh UNCAC seperti tidak aktifnya pemerintah dalam proses pelacakan asset korupsi diluar negeri hingga lamanya proses permohonan MLA atau Mutual Legal Assistance yang dilakukan pemerintah indoensia sebagai negara pemohon. Abstract. The problem of corruption in Indonesia, including money laundering and money laundering offences, is becoming increasingly complex. Indonesia has ratified the 2003 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) into legislation, namely Law Number 7 of 2006 on the Ratification of the Uinted Nation Convention Against Corruption to combat corruption. Indonesia has also implemented various measures to combat corruption, including the establishment of Recovery Assets and the implementation of the Mutual Legal Assistance (MLA) system. However, the implementation of these measures has been criticised for causing problems such as a lack of consistency in the legal system and a lack of transparency in the recovery process as well as the slow process of handling asset recovery in Indonesia. Therefore, this research aims to find out how Indonesia implements and conceptualises the process of asset recovery or the recovery of assets from corruption crimes that are fled abroad and to find out whether the process carried out by Indonesia in asset recovery efforts is in accordance with the procedures applied by UNCAC 2003. The research method used uses a normative juridical approach by examining secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials with research specifications using descriptive analysis. The data collection technique used in this research is literature study and the analysis method uses qualitative juridical. The results of this study conclude that the actions of the Indonesian government in the asset recovery process are considered not in accordance with the procedures applied by UNCAC such as the inactivity of the government in the process of tracking corruption assets abroad to the length of the MLA or Mutual Legal Assistance application process carried out by the Indonesian government as the applicant country.
Kepastian Hukum Ganti Rugi bagi Masyarakat yang Terdampak Pengadaan Tanah Pembangunan Tol Cisumdawu Keacamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Linda Triyana; Lina Jamilah; Frency Siska
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9928

Abstract

Pengadaan tanah merupakan proyek kepentingan umum melibatkan upaya memperoleh tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dengan memberikan kompensasi kepada pemilik yang melepaskan tanah, bangunan, tanaman, dan aset terkait. Seringkali, proses ini menimbulkan konflik di masyarakat khususnya berkaitan dengan ganti rugi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengadaan tanah pembangunan Tol Cisumdawu Kabupaten Sumedang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan kepastian hukum ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak pengadaan tanah pembangunan Tol Cisumdawu Kabupaten Sumedang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian adalah deskriptif analitis. Tahap penelitian dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan wawancara sebagai bahan pendukung data sekunder dan Analisis data dilakukan menggunakan metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa skripsi ini untuk menjawab permasalahan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. ABSTRACT. Land acquisition is a public interest project that involves efforts to acquire land by providing peace to owners who release land, buildings, plants and related assets. Often, this process creates conflict in society, especially regarding compensation.Therefore, this research aims to obtain land for the construction of the Cisumdawu Toll Road, Sumedang Regency in accordance with applicable regulations, and ensure legal compensation for communities affected by the land procurement for the construction of the Cisumdawu Toll Road, Sumedang Regency. The research methodology uses a normative juridical approach, qualitative research type, descriptive analysis research specifications, data collection methods and techniques in the form of library research to collect secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, as well as qualitative analysis methods using interpretation. grammatically with a statutory regulatory approach. The research results show that this thesis is to answer the problem so that it does not continue to become a mistake over and over again, so it is important to understand the format, basis and procedures for determining compensation in the context of land acquisition for the public interest.
Tanggung Jawab Wali/Orang Tua atas Tindakan Wanprestasi dalam Kegiatan Jual Beli yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur melalui Platform Digital Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia Shafa, Farhah Almaas
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9937

Abstract

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab orang tua atau wali terhadap tindakan wanprestasi dalam kegiatan jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur melalui platform digital, dengan fokus pada hukum positif di Indonesia. Dalam hal ini, tanggung jawab dan perlindungan terhadap anak di bawah umur dalam transaksi online menjadi penting. Hal ini karena, karena anak-anak umumnya tidak memiliki pemahaman penuh tentang transaksi online dan rentan menjadi korban penipuan. Dimana, transaksi online seringkali tidak memerlukan verifikasi usia, sehingga anak di bawah umur dapat melakukan transaksi tanpa izin orang tua. Perlindungan ini diperlukan untuk mencegah kerugian dan masalah hukum serta menjaga keselamatan dan hak anak dalam lingkungan digital. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tanggung jawab orang tua atau wali terhadap tindakan wanprestasi dalam kegiatan jual bei yang dilakukan oleh anak di bawah umur serta penyelesaian wanprestasi dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur melalui platform digital. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode yuridis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui deskriptif analisis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan lapangan, (wawancara). Apabila terjadi tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam kegiatan jual beli secara online melalui platform digital , orang tua/wali dapat dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Orang tua/wali bertanggung jawab penuh atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam kegiatan jual beli secara online melalui platfom digital. Peran orang tua/wali juga berkewajiban memberikan pengarahan dan mengawasi akses anak dalam menggunakan internet. Apabila orang tua/wali terbukti lalai dalam mengawasi dan mengontrol tindakan anak di bawah umur dalam kegiatan jual beli online melalui platform digital maka orang tua/wali dapat disanksi secara hukum.Akibat hukum yang ditimbulkan dari transaksi jual beli secara online melalui platform digital yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dalam upaya hukum dalam penyelesaian sengketa jual beli secara online terdapat 2 (dua) jalur yaitu jalur litigasi dan non-litigasi. (melalui mediasi).
Pengaturan Asuransi Pengiriman Barang yang Timbul dalam Transaksi melalui E-Commerce di Tokopedia dihubungkan dengan UU ITE Dan Pelaksanaannya oleh Perusahaan Asuransi Tokio Marine Indonesia Andi Rafli; Frency Siska
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9944

Abstract

ABSTRAK-Asuransi terdiri dari beberapa jenis, salah satu jenis asuransi yang dapat digunakan oleh kita adalah asuransi pengangkutan atau pengiriman barang. Asuransi pengiriman barang ini memberikan perlindungan atas kerusakan atau kehilangan obyek atau kepentingan yang dapat dipertanggungkan selama dalam proses pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lain dengan alat angkutan darat, laut maupun udara. Ganti Rugi yang diberikan oleh pihak penyedia asuransi ini sebesar biaya penggantian barang yang hilang, atau rusak maksimal sebesar nilai pertanggungan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016/Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian Pasal 1 ayat (6). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan asuransi pengiriman barang yang timbul pada transaksi melalui E-commerce Tokopedia menurut UU Perasuransian dan UU ITE pelaksanaannya oleh Perusahaan Asuransi Tokio Marine Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan bahan pustaka dan bahan sekunder yang kemudian hasil dari data tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan asuransi pengiriman barang yang timbul dalam transaksi melalui E-commerce di Tokopedia sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, karena berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU ITE mempertegas bahwa transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik bersifat mengikat para pihak dan Sah hukumnya. Maka dari ketentuan pasal tersebut memperjelas adanya keterikatan dari suatu kontrak atau perjanjian yang dilakukan melalui transaksi elektronik adalah sah, karena perjanjian tersebut tetaplah perjanjian sebagaimana perjanjian konvensional yang mengikat para pihak serta melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terikat didalamnya. ABSTRACT-Insurance consists of several types, one of the types of insurance that we can use is transportation or delivery of goods. Shipping insurance provides protection against damage or loss of objects or interests that can be borne during the process of transportation from one place to another by means of land, sea or air. Compensation for losses granted by this insurer is the amount of replacement costs for lost goods, or damage is the maximum amount of liability as stipulated in Financial Services Authority Regulation No. 73/POJK.05/2016/On Good Corporate Governance for Insurance Companies Article 1 para. (6). The purpose of this study is to find out the insurance arrangements for the delivery of goods arising from transactions through e-commerce Tokopedia according to the Insurance Act and the ITE Act implemented by the Tokyo Marine Indonesia Insurance Company. This research uses normative juridic methods based on library material and secondary material which results from such data are then qualitatively analyzed. The results of this study show that the arrangement of insurance of delivery of goods arising in transactions through E-commerce in Tokopedia is already in accordance with the regulations in force in Indonesia, because according to Article 18 paragraph (1) of the ITE Act it affirms that the electronic transaction referred to in the electronic contract is binding on the parties and is legally binding.
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Tato terhadap Konsumen yang Tertular Hiv melalui Jarum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Rangga Nugraha Henri Putra; Asep Hakim Zakiran
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9947

Abstract

ABTSRAK-Tato merupakan gambar pada kulit tubuh dengan menggunakan alat tajam berupa jarum dan sebagainya yang diberi zat pewarna atau pigmen warna-warni. Efek samping yang dapat timbul dari pembuatan tato salah satunya adalah risiko infeksi dikarenakan penggunaan jarum yang tidak steril atau kandungan zat berbahaya pada tinta yang digunakan. Konsumen mulai terpapar Human Immunodeficiency Virus (HIV). HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih (limfosit) di dalam tubuh yang membuat sistem kekebalan tubuh manusia menurun. Virus HIV sampai saat ini belum ditemukan cara penyembuhannya. Salah satu contoh kasus yang terjadi yaitu di kota Manado yaitu ada 23 orang yang tertular HIV melalui jarum suntik tato. Hal tersebut diduga dikarenakan jarum suntik yang digunakan oleh pelaku usaha jasa tato tidak steril dan tidak sesuai dengan SOP yang tertera sebelum melakukan praktik jasa tato. Ketika konsumen tertular HIV akibat penggunaan jarum tato yang tidak sesuai SOP tersebut, maka pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab sesuai dengan Hak sebagai Konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berlandaskan UUD 1945 Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 23. Hukum Perlindungan Konsumen itu diantaranya adalah pertanggungjawaban secara perdata dan pertanggungjawaban secara pidana. ABSTRACT-Tattoos are drawings on the body's skin using sharp tools in the form of needles and so on which are filled with colored dyes or pigments. One of the side effects that can arise from tattooing is the risk of infection due to the use of non-sterile needles or the content of dangerous substances in the ink used. Consumers are starting to be exposed to the Human Immunodeficiency Virus (HIV). HIV is a virus that attacks white blood cells (lymphocytes) in the body, causing the human immune system to decline. Until now, no cure has been found for the HIV virus. One example of a case that occurred was in the city of Manado, where 23 people contracted HIV through tattoo needles. This is thought to be because the syringes used by tattoo service businesses are not sterile and do not comply with the SOPs stated before practicing tattoo services. When consumers contract HIV due to the use of tattoo needles that do not comply with the SOP, business actors have an obligation to be responsible in accordance with their rights as consumers as regulated in the Consumer Protection Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which is based on the 1945 Constitution, Article 5 Paragraph (1), Article 21 Paragraph (1), Article 27, and Article 23. Consumer Protection Law includes civil liability and criminal liability.
Pengaturan Hukum terhadap Karya Seni Rupa Hasil dari Sistem Intelegensi Artifisial Penghasil Gambar (Ai Generated Image) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Muhammad Raihan Nugraha
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9948

Abstract

Abstrak. Hadirnya Artificial Intelligence mengakibatkan adanya kekosongan hukum, karena belum pernah sebelum hal tersebut diatur oleh hukum. Cabang hukum yang paling terkena dampak adalah mengenai kekayaan intelektual khususnya lagi hak cipta. Bagaiaman tidak, suatu pembuatan ciptaan khusunya gamar yang biasanya membutuhkan waktu yang lama, dengan adanya hak cipta hanya memerlukan beberapa detik saja setelah kita memasukan perintah pada suatu sistem Artificial Intelligence. Di Indonesia sendiri hak cipta diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam Undang-Undang tersebut belum dijelaskan bagaimana penggunaan Artificial Intelligence dalam pembuatah suatu ciptaan. Oleh karenanya diperlukan konstruksi hukum yang ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap fenomena baru ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan spesifikasi desktiptif analsis, sumber dan tekhnik pengumpulan data yang melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan metode analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif. Dari hasil penilitian yang sudah dilakukan, suatu karya gambar yang dihasilkan melalui sistem AI dapat dihakciptakan karena memenuhi unsur-unsur ciptaan yaitu orisinalitas dan perwujudan ekspresi. Akan tetapi, sistem AI tidak dapat dijadikan sebagai pemilik dari hak cipta tersebut karena bukan merupakan subjek hukum baik itu manusia atau badan hukum. Mengenai kepemilkan dan tanggung jawab terhadap ciptaan gambar tersebut, ditentukan melalui syarat dan ketentuan dari masing-masing sistem Artificial Intelligence. Abstract. The presence of Artificial Intelligence has resulted in legal gaps because it has never been regulated by the law before. One of the branches of law most affected is intellectual property, especially copyright. This is because the creation of certain works, such as images, which usually takes a long time, can now be accomplished in just a few seconds with the use of Artificial Intelligence. In Indonesia, copyright is regulated by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The law does not explicitly explain how Artificial Intelligence is used in the creation of a work. Therefore, a legal construction needs to be examined through Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in relation to this new phenomenon. The research method used in this study is normative juridical with descriptive analytical specifications. The sources and techniques of data collection involve literature studies using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data analysis method used is qualitative juridical analysis. From the results of the research conducted, a work of art created through an AI system can be copyrighted because it meets the elements of creation, namely originality and the embodiment of expression. However, the AI system cannot be considered the owner of the copyright because it is not a legal subject, whether human or a legal entity. Regarding ownership and responsibility for the creation of such images, they are determined by the terms and conditions of each Artificial Intelligence system.

Page 41 of 52 | Total Record : 515

 39   40   41   42   43 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies