cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsls@unisba.ac.id
Phone
+6282120524105
Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Law Studies
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282493     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 515 Documents
 48   49   50   51   52 
Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Disahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Marsella Auliya Putri; Hendar, Jejen
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15551

Abstract

Abstract. Interfaith marriages in Indonesia are strictly regulated in the law. Because according to the law, a marriage can be recognized as valid if it is carried out according to the laws of each religion. The basis of religious law in marriage is very important in Law no. 1 of 1974, so the confirmation of marriage depends on religious regulations. This means that in religious law it is said that marriage is not permitted, so it is not permitted by state law, so that whether interfaith marriages are permissible or not depends on the rules of belief. Thus, the legal certainty of interfaith marriages, if they are not carried out according to the laws of each religion, means that the marriage is invalid and unlawful. Basically all religions in Indonesia prohibit interfaith marriages based on Presidential Instruction no. 1 of 1991 KHI article 44 states that mixed marriages between people of different religions, both Muslim men and non-Muslim women, are completely prohibited. Therefore, the legal consequences of interfaith marriages also have an impact on the status and residency of children born, because legitimate children according to Law Article 42 No. 1 of 1974 are children born as a result of a legal marriage. Therefore, the child does not have a civil relationship with his father, but the child has a civil relationship only with the mother and the mother's family. This is regulated in article 43 paragraph 1 of Law no. 1 of 1974 and Article 100 KHI which states that illegitimate children only have a hereditary relationship with their mother and their mother's family. Apart from that, it has legal consequences for the status of population administration. Marriage matters are left more to the laws of each religion that regulates them Abstrak. Perkawinan beda agama di Indonesia secara tegas sudah diatur di dalam Undang- Undang. Karena menurut Undang-Undang suatu perkawinan dapat diakui sah apabila dilangsungkan menurut hukum agama masing-masing. Landasan hukum agama dalam perkawinan sangat penting dalam UU No. 1 tahun 1974, sehingga pengukuhan perkawinan tergantung pada peraturan agama. Artinya dalam hukum agama dikatakan bahwa perkawinan tidak boleh, maka tidak diperbolehkan oleh undang-undang negara, sehingga dalam perkawinan beda agama boleh atau tidaknya bergantung pada kaidah keyakinan. Dengan demikian kepastian hukum perkawinan beda agama jika tidak dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama, berarti perkawinan itu tidak sah dan haram hukumnya. Pada dasarnya semua agama di Indonesia melarang pernikahan beda agama berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 KHI pasal 44 menyatakan bahwa perkawinan campuran yang berbeda agama, baik laki-laki muslim maupun perempuan non-muslim, dilarang sama sekali. Maka dari itu Akibat hukum dari perkawinan beda agama berdampak juga pada status dan kependudukan anak yang dilahirkan, Karena anak yang sah menurut Undang-Undang pasal 42 No 1 Tahun 1974 yaitu adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Oleh karena itu anak tersebut tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya, tetapi anak mempunyai hubungan perdata hanya dengan ibu dan keluarga ibu. Hal ini diatur dalam pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 KHI yang menyatakan bahwa anak di luar nikah hanya mempunyai hubungan turun temurun dengan ibu dan keluarga ibunya. Selain itu, berakibat hukum pada status administasi kependudukan. urusan perkawinan lebih diserahkan kepada hukum masing-masing agama yang mengaturnya.
Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Militer Desersi di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana Militer Heru Rustaman; Dini Dewi Heniarti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15606

Abstract

Abstract. Desertion is a criminal offense caused by the absence of a military person without the permission of his immediate superior, at a place and time determined by the service, by running away from the unit and leaving military service, or leaving by leaving, running away without permission. Desertion is a purely military crime regulated in article 87 of the Military Criminal Code. In the jurisdiction of Military Court II-09 Bandung in the period from 2021 to 2023 there were 167 (one hundred and sixty) dissent cases. When compared with other crimes, desertion is always the highest crime committed. The formulation of the problem in this research includes: How is law enforcement against the military crime of desertion in the jurisdiction of Military Court II-09 Bandung viewed from the Military Criminal Law Aspect and what are the causes of the military crime of desertion in the jurisdiction of Military Court II-09 Bandung. The goal is to find out what has been described in the formula. The research method used is a normative juridical method with non-doctrinal qualitative methods. The results of this research are that law enforcement regarding the military criminal act of desertion in the jurisdiction of Military Court II-09 Bandung is carried out based on the resolution of desertion cases in general, starting from investigation, prosecution, examination at trial, and execution. It's just that the criminal procedure legal process in a desertion case if the defendant does not appear at the trial is known as a trialIn Absence. However, if the defendant is present during the trial, the court can decide the trial by Niet Ontvankelijke (N.O). And the factors that cause the military criminal act of desertion in the jurisdiction of Military Court II-09 Bandung consist of various factors, including: Lifestyle, Mentality, Leadership Role and Work Environment Situation, Duties and Service Placements That Do Not Meet Expectations, Household Problems and Burden Life. Abstrak. Disersi merupakan suatu tindak pidana yang dikarenakan tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin. Desersi merupakan suatu tindak pidana militer murni yang diatur dalam pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam kurun waktu dari tahun 2021 hingga 2023 terdapat 167 (serratus enam puluh) perkara disersi. Jika dibandingkan dengan tindak pidana lain, desersi selalu menjadi tindak pidana yang paling tinggi dilakukan. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana militer desersi di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung ditinjau dari Aspek Hukum Pidana Militer serta Apa penyebab terjadinya tindak pidana militer disersi di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang telah diuraikan pada rumusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan non-doktrinal kualitaif. Hasil dari penelitian ini yaitu Penegakan hukum terhadap tindak pidana militer desersi di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung yaitu dilaksanakan berdasarkan penyelesaian perkara desersi secara umum, dimulai dari Penyidikan, Penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan eksekusi. Hanya saja proses hukum acara pidana dalam perkara desersi jika terdakwa nya tidak hadir di persidangan dikenal dengan persidangan In Absensia. Tetapi apabila pada proses persidangan Terdakwa hadir, maka pengadilan dapat memutus sidang secara Niet Ontvankelijke (N.O). Serta Faktor penyebab tindak pidana militer desersi di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung terdiri dari berbagai macam faktor antara lain: Gaya Hidup, Mental, Peran Kepemimpinan dan Situasi Lingkungan Kerja, Tugas dan Penempatan Dinas Yang Tidak Sesuai Harapan, Persaoalan Rumah Tangga dan Beban Hidup
Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penyebaran Video Porno Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Nafisa Aulia Nuha
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15626

Abstract

Abstract. Distribution of pornographic videos is a crime that often occurs and harms victims. Victims of the distribution of pornographic videos certainly experience long-term physical and psychological impacts. Therefore, victims need legal protection against the occurrence of these criminal acts. This research aims to determine legal protection for victims of criminal acts of distributing pornographic videos in Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims and the implementation of physical-social rehabilitation assistance for victims of criminal acts of distributing pornographic videos. This research approach method is qualitative with a type of doctrinal legal research. The specifications of this research are descriptive analysis using a statutory approach and a case approach. Data collection was carried out by literature study and then analyzed using descriptive qualitative. Psychosocial rehabilitation is important for victims of criminal acts of distributing pornographic videos. This psychosocial rehabilitation is a form of legal protection obtained by victims of the distribution of pornographic videos as stipulated in Article 6 paragraph (1) letter b of Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims. This psychosocial rehabilitation is provided to help victims overcome trauma, restore self-confidence, and improve the victim's quality of life. The implementation is carried out through several stages, namely evaluation and assessment, goal setting, intervention planning, intervention implementation, evaluation and revision, as well as long-term monitoring and support. This psychosocial rehabilitation is provided based on the LPSK's decision at the request of the victim of the distribution of pornographic videos. Abstrak. Penyebaran video porno menjadi tindak pidana yang seringkali terjadi dan merugikan korban. Korban penyebaran video porno tentu mengalami dampak fisik maupun psikis secara berkepanjangan. Oleh sebab itu korban membutuhkan perlindungan hukum atas terjadinya tindak pidana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran video porno dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan implementasi bantuan rehabilitas phsyco-social terhadap korban tindak pidana penyebaran video porno. Metode pendekatan penelitian ini kualitatif dengan jenis penelitian hukum doktrinal. Spesifikasi penelitian ini deskriptif analisis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Rehabilitasi psikososial ini menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum yang diperoleh korban penyebaran vidio porno sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Rehabilitasi psikososial ini diberikan untuk membantu korban mengatasi trauma, mengembalikan rasa percaya diri, dan memperbaiki kualitas hidup korban. Adapun implementasinya dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu evaluasi dan penilaian, penetapan tujuan, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi dan revisi, serta pemantauan dan dukungan jangka panjang. Rehabilitasi psikososial ini diberikan berdasarkan keputusan LPSK atas permintaan pihak korban penyebaran vidio porno.
Analisis Kebijakan Hukum Pidana pada Kasus Sekte Ajaran Sesat Dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Muhamad Haikal Arifin; Chepi Ali Firman
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15629

Abstract

Abstract. The right and freedom for every Indonesian citizen to choose and embrace a religion as a way of life is guaranteed by the 1945 Constitution Article 29 Paragraph (1). The state recognizes six religions—Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism—based on Law Number 1 of 1965 concerning Prevention of Abuse and/or Blasphemy of Religion. Every Indonesian citizen is required to adhere to one of these recognized religions, aligning with the 1st principle of Pancasila.The Indonesian Ulema Council (MUI), as the authority on religious interpretation, has issued fatwas and identified religious beliefs considered heretical, such as Ahmadiyah, Ikrar Sunah, Hakekok Balakasuta, Maha Guru Puang La'lang, and Lia Eden. Individuals associated with these beliefs can be prosecuted under Article 156a of the Criminal Code and Law No. 1 of 1965 concerning Blasphemy of Religion.A thorough study of the legal policies, both penal and non-penal, concerning heretical sects is crucial. This research aims to contribute to fostering peaceful religious coexistence, supporting the nation’s legal ideals as outlined in the preamble to the 1945 Constitution. Abstrak. Hak dan kebebasan setiap warga negara Indonesia untuk memilih dan menganut agama sebagai pedoman hidup dijamin oleh UUD 1945 Pasal 29 Ayat (1). Negara mengakui enam agama—Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu—berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Setiap warga negara Indonesia diwajibkan untuk menganut salah satu agama yang diakui tersebut, sesuai dengan sila pertama Pancasila.Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai otoritas interpretasi agama telah mengeluarkan fatwa dan mengidentifikasi keyakinan yang dianggap sesat, seperti Ahmadiyah, Ikrar Sunah, Hakekok Balakasuta, Maha Guru Puang La'lang, dan Lia Eden. Individu yang terkait dengan keyakinan ini dapat dituntut berdasarkan Pasal 156a KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penodaan Agama.Studi mendalam tentang kebijakan hukum, baik pidana maupun non-pidana, terhadap aliran sesat sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi dalam menciptakan kehidupan beragama yang damai, mendukung cita-cita hukum bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.
Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari UU ITE dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat Andika Jayanegara
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15683

Abstract

Abstract. The rapid development of information technology, especially the internet, has facilitated the achievement of personal and professional goals, often leading to both legal and illegal activities aimed at maximizing profits. Unfortunately, the negative impact of this technological progress, particularly in cyberspace, is increasingly evident in modern society. One such impact is the rise of cybercrime, including defamation, which is addressed in Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law. This article refers to the defamation provisions in Article 310 of the Criminal Code, encompassing the elements of the crime, justification, and the general doctrine for its application.A notable case involving the ITE Law is the legal dispute between Haris Azhar, S.H., M.H., and Fatia Maulidyanti, S.H., against Luhut Binsar Pandjaitan. This case revolves around a YouTube video on the "NgeHAMtam" channel, in which Haris Azhar allegedly defamed Luhut by accusing him of being involved in the mining business in Intan Jaya, Papua. Luhut responded by issuing a subpoena, demanding that Haris and Fatia take down the video and issue a public apology, claiming that the accusations were baseless and defamatory. The discussion in the video was based on the report titled "The Political Economy of Military Deployment in Papua: The Intan Jaya Case," conducted by YLBHI, Walhi National Executive, Pusaka Bentala Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, Kontras, JATAM, and Greenpeace. Abstrak. Perkembangan teknologi informasi, terutama internet, telah mempermudah pencapaian tujuan pribadi dan profesional, sering kali mengarah pada kegiatan legal maupun ilegal yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Sayangnya, dampak negatif dari kemajuan teknologi ini, terutama di dunia maya, semakin nyata dalam masyarakat modern. Salah satu dampak tersebut adalah meningkatnya kejahatan siber, termasuk pencemaran nama baik, yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Pasal ini merujuk pada ketentuan pencemaran nama baik dalam Pasal 310 KUHP, yang mencakup unsur-unsur tindak pidana, pembenaran, dan doktrin umum untuk penerapannya.Salah satu kasus terkenal yang melibatkan UU ITE adalah perselisihan hukum antara Haris Azhar, S.H., M.H., dan Fatia Maulidyanti, S.H., melawan Luhut Binsar Pandjaitan. Kasus ini berkisar pada video di YouTube "NgeHAMtam," di mana Haris Azhar diduga mencemarkan nama baik Luhut dengan menuduhnya terlibat dalam bisnis pertambangan di Intan Jaya, Papua. Luhut menanggapi dengan mengirimkan somasi, menuntut agar Haris dan Fatia menghapus video tersebut dan meminta maaf secara publik, dengan klaim bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan bersifat fitnah. Pembahasan dalam video tersebut didasarkan pada laporan berjudul "Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya," yang dilakukan oleh YLBHI, Eksekutif Nasional Walhi, Pusaka Bentala Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, Kontras, JATAM, dan Greenpeace
Keterbatasan Sarana dan Prasarana yang Mengakibatkan Penghambatan dalam Upaya Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Muhammad Saleh Armand Pratama; Dey Ravena
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15689

Abstract

Abstract. This research focuses on what factors are the limitations of facilities and infrastructure and what impacts arise from the limitations of facilities and infrastructure which result in obstacles in coaching efforts at the Class IIA Banceuy Correctional Institution. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis. This qualitative approach is used to understand how conditions and situations occur. The data collected is in the form of a description of the actual (naturalistic) situation in the field in the form of a detailed description that explains something as it is and provides a clear picture of the limitations of facilities and infrastructure that result in obstacles to development efforts. After observing the Class IIA Banceuy Penitentiary, there were limited facilities and infrastructure due to a large fire that occurred on Saturday 23 April 2016 which caused the facilities in the prison to burn up to 90%. This incident occurred due to a number of inmates going on a rampage due to a misunderstanding between prison officers. and the inmates, therefore efforts to develop goals are hampered. The limited facilities and infrastructure at the Class IIA Banceuy Prison have an impact on the physical and mental condition of the inmates. This limited facility and infrastructure also triggers the mental condition of the prisoners to become unfavorable. Limitations in prayer rooms, library rooms, visiting rooms, education rooms and inadequate skills can make prisoners feel stressed and even depressed due to lack of social interaction and social activities. Abstrak. Penelitian ini berfokus kepada faktor apa yang menjadi Keterbatasan Sarana dan Prasarana dan dampak apa yang timbul dari adanya Keterbatasan Sarana dan Prasarana yang mengakibatkan penghambatan dalam upaya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan analisis Deskriptif. Pendekatan Kualitatif ini digunakan untuk memahami bagaimana kondisi dan situasi yang terjadi. Data yang di kumpulkan berupa gambaran keadaan yang senarnya (naturalistik) di lapangan berupa uraian detail yang menjelaskan sesuatu apa adanya serta memberi gambaran yang jelas mengenai Keterbatasan Sarana Dan Prasarana Yang Mengakitbatkan Penghambatan Dalam Upaya Pembinaan. setelah dilakukan observasi ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy adanya Keterbatasan Sarana dan Prasarana diakibatkan adanya kebakaran besar yang terjadi pada Sabtu 23 April 2016 yang menyebabkan terbakarnya fasilitas dalam Lapas hingga 90% kejadian ini terjadi akibat adanya sejumlah narapidana yang mengamuk akibat adanya kesalah pahaman antara petugas lapas dan para narapidana maka dari itu terhambatnya upaya tujuan pembinaan Keterbatasan sarana dan prasarana di Lapas Kelas IIA Banceuy berdampak pada kondisi fisik dan mental narapidana. Keterbatasan Sarana dan Prasarana ini juga menjadi pemicu kondisi mental para narapidana menjadi tidak baik. Keterbatasan pada ruang ibadah, ruang perpustakaan, ruang kunjungan, ruang pendidikan maupun keterampilan yang tidak memadai dapat membuat narapidana merasa stress hingga depresi karena kurangnya interaksi sosial dan kegiatan sosial.
Implementasi Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika 1961 di Indonesia dan Beberapa Negara Ratuvanya Galuhnagara
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15696

Abstract

Abstract. The issue and spread of narcotics in Indonesia has reached a very concerning level. Abuse and illegal trafficking of narcotics have become complex problems that are difficult to overcome. In the global effort to eradicate illegal narcotics trafficking, member states of the United Nations (UN) ratified the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs. Indonesia, Russia, and the United States are among the countries that ratified this convention.This study aims to understand the implementation of the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs in Indonesia and to assess law enforcement against narcotics abuse and illegal trade by the Indonesian government and other countries. The approach used is a normative juridical and comparative juridical approach with a descriptive-analytical research specification. Data collection was carried out through literature study, including theories, issues, opinions from similar research, and reviews of legal instruments regarding policy implementation comparisons between Indonesia and other countries related to the convention.The research findings indicate that Indonesia has adopted the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs into its national law. However, implementation still faces challenges such as limited resources, differences in legal interpretation, and the need for improved inter-agency coordination. There are significant differences in the approaches and strategies taken by Russia and the United States. Nonetheless, there is a shared commitment to protecting society from the dangers of narcotics in ways that align with each country's social, political, and legal conditions. Abstrak. Masalah dan penyebaran narkotika di Indonesia saat ini mencapai titik yang sangat memprihatinkan. Penyalahgunaan dan perdagangan narkotika ilegal menjadi masalah kompleks yang sulit diatasi. Dalam upaya global untuk memberantas perdagangan narkotika ilegal, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meratifikasi Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika 1961. Indonesia, Rusia, dan Amerika Serikat adalah beberapa negara yang turut meratifikasi konvensi tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika 1961 di Indonesia dan menilai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan serta perdagangan narkotika ilegal oleh pemerintah Indonesia dan negara lainnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis komparatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang mencakup teori, isu, opini dari penelitian serupa, serta tinjauan instrumen hukum mengenai perbandingan pelaksanaan kebijakan di Indonesia dan negara lain terkait konvensi tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika 1961 ke dalam hukum nasionalnya, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, perbedaan interpretasi hukum, dan koordinasi antar lembaga yang perlu diperbaiki. Terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan dan strategi yang diambil oleh Rusia dan Amerika Serikat. Namun, terdapat kesamaan dalam komitmen untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika dengan cara yang sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan hukum masing-masing negara.
Program Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Dimas Agung Widodo; Dey Ravena
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15702

Abstract

Abstract. This research focuses on the development of prisoners in order to fulfill the rights of prisoners in the Class IIA Banceuy Penitentiary. The aim of this research is to determine the fulfillment of prisoners' rights in the class IIA Banceuy penitentiary and the factors that hinder and support the fulfillment of prisoners' rights in the class IIA Banceuy penitentiary. This research approach method is qualitative with a type of non-doctrinal legal research. Descriptive research specifications with interview data collection and literature study. This research shows that the fulfillment of the rights of convicts at the Class IIA Banceuy Penitentiary while serving their criminal period has been ongoing and in accordance with what is contained in the legislation. The inhibiting factors in fulfilling prisoners' rights are the lack of motivation of prisoners to take part in coaching activities and excessive or over capacity housing. Abstrak. Penelitian ini berfokus kepada pembinaan narapidana dalam rangka memenuhi hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banceuy. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemenuhan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banceuy dan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung. Metode pendekatan penelitian ini kualitatif dengan jenis penelitian hukum non doktrinal. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy selama menjalani masa pidana telah berjalan dan sesuai dengan apa yang terdapat dalam perundang-undangan. Faktor penghambat dalam pemenuhan hak narapidana ialah kurangnya motivasi narapidana untuk mengikuti kegiatan pembinaan dan kapasitas hunian yang berlebihan atau over kapasitas.
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang oleh DNA Pro Trading Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Muhammad Zidane; Chepi Ali Firman
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15703

Abstract

Abstract. This study aims to analyze the criminal liability for money laundering offenses committed by an investment company named DNA Pro Trading. The issues are analyzed based on Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. The research method used is normative juridical with legislative and conceptual approaches. The data used are secondary data obtained from literature studies. The results of the study show that DNA Pro Trading can be held criminally liable for money laundering offenses based on Law Number 8 of 2010. This is because DNA Pro Trading was proven to have received, controlled, used, made an investment object, exchanged, or transferred, taken abroad, exchanged, or other acts concerning Assets that it knew or reasonably suspected were proceeds of crime. DNA Pro Trading can be subject to criminal sanctions of imprisonment, fines, and administrative sanctions in accordance with the applicable laws and regulations. people still exist, the implementation of Government Regulation in the Land No. 52 of 2014 Tengtang Guidelines for the Recognition and Protection of Indigenous Peoples has not been implemented by the Customary Rulers, the Head of Nagari Kapa Customary Affairs argued that with the enactment of the West Pasaman Regency Regulation No. 9 of 2017 concerning Nagari Customary Density, it has indicated that they are recognized by the state as a unit of Indigenous Peoples. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh perusahaan investasi bernama DNA Pro Trading. Permasalahan dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DNA Pro Trading dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Hal ini dikarenakan DNA Pro Trading terbukti menerima, menguasai, menggunakan, menjadikan objek investasi, menukarkan, atau mentransfer, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. DNA Pro Trading dapat dikenakan sanksi pidana penjara, denda, dan sanksi administratif sesuai denganketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Perlindungan Hukum bagi Konsumen Perumahan Bandung City View 2 akibat Terjadinya Kekalahan Sengketa antara Developer dengan Pemilik Lahan Dylan Muhamad Raihan; Lina Jamilah
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15704

Abstract

Abstract. Legal protection for home consumers must be proven with a certificate of land ownership or building rights as regulated in Law Number 5 of 1960, which has been updated by Government Regulation Number 18 of 2021. In practice, there is a sale and purchase of the Bandung City View 2 housing estate. After losing the dispute as per the Bandung Administrative Court decision. The purpose of this research is to determine the legal protection for consumers and the judge's considerations in deciding the case after the developer's defeat in Administrative Court Decision Number 3/G/2021/PTUN.Bandung. The research method used in this study is a normative juridical approach, with a specific descriptive-analytic analysis. The data analysis is normative qualitative.The conclusion of the research is that legal protection for consumers of the Bandung City View 2 housing estate who do not have a certificate of land ownership or building rights, which has been revoked by the Bandung State Administrative Court, is lacking. In this case, referring to Law Number 1 of 2011, Article 42, the judge did not pay clear attention to the law regulating land registration, and therefore the consumer is entitled to compensation as regulated in Law Number 8 of 1999, Article 7, which regulates the obligations of business actors. Abstrak. Pelindungan hukum bagi konsumen yang memiliki rumah harus membuktikan dengan sertifikat hak milik atas tanah atau hak guna bangunan sebagaimana yang diatur di dalam uu nomor 5 tahun 1960 yang telah di perbaharui dengan pp np 18 tahun 2021 .dalam praktik terjadinya jual beli perumahan bandung city view 2 . setelah kalah sengketa sebagaimana putusan pengadilan tata usaha bandung. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bangi konsumen dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pasca kekalahan developer dalam Putusan PTUN Nomor 3/G/2021/PTUN.Bandung.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pendekatannya adalah yuridis normatif, spesifikasi analisaisnya deskriptif analitis Analisa datanya normatif kualitatif .Simpulan dari penelitian bahwa perlindungan hukum bagi konsumen perumahan bandung city view 2 tidak memiliki sertifikat hak milik atas tanah atau hak guna bangunan yang dicabut oleh pengadilan tata usaha negara kota bandung dalam hal ini tinjau uu no 1 no 2011 pasal 42 pengadilah tidak memperhatikan dengan jelas uu yang mengatur tentang pendaftaran tanah serta dengan hal ini konsumen berhak memperoleh ganti rugi sebagaimana uu no 8 tahun 1999 pasal 7 mengatur kewajiabn pelaku usaha.

Page 50 of 52 | Total Record : 515

 48   49   50   51   52 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies