cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsls@unisba.ac.id
Phone
+6282120524105
Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Law Studies
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282493     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 515 Documents
 46   47   48   49   50 
Implementasi pengawasa Atas Reklamasi Lubang Pascatambang Di provinsi Kalimantan Timur Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Sahnaz Adillah Fajriah; Yeti Sumiyati
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.12821

Abstract

Abstract. Business activities in the mining sector have two opposing sides. On the one hand, this activity has a positive impact on the country's economy, but on the other hand, mining has a negative impact on the environment. The importance of implementing sustainable principles to anticipate negative impacts on mining activities. Furthermore, laws and regulations relating to reclamation and post-mining state that IUP holders have an obligation to improve environmental quality and restore environmental functions in accordance with their intended use. The problem is that there are ex-mining pits in East Kalimantan province which are ignored by mining business actors, resulting in environmental damage and the loss of life to the number of 47 people in the 2011-2024 period. The research method used is a normative juridical approach, and analytical descriptive research specifications using library data collection techniques, namely primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, and data analysis methods, namely qualitative analysis to draw conclusions using deductive methods. The results of this research conclude that the implementation of supervision of post-mining hole reclamation in East Kalimantan Province has not been carried out well. There are factors that become obstacles in the implementation of supervision, one of which is the inadequate availability of mining inspector personnel in East Kalimantan. Weak supervision of ex-mining pits results in ineffective implementation of the company's rights and obligations as regulated in the relevant legislation. There are compelling legal consequences in the form of sanctions that arise if a company does not carry out reclamation and post-mining exceeds the reclamation implementation limit based on statutory provisions. However, the handling of cases of abandonment of ex-mining holes, such as sanctions and fines, is not implemented optimally. The action of implementing sustainable development principles in mining business activities is a form of anticipating environmental damage. Nevertheless, weak supervision and implementation of sanctions for naughty companies has had a deep influence on the implementation of sustainable principles in mining activities. This research provides an in-depth understanding of the supervision of post-mining hole reclamation in East Kalimantan, as well as placing emphasis on the government regarding the negative impacts that are detrimental to society and the state as a result of weak supervision. Therefore, it is necessary to take a firm stance from the government towards companies that have violated laws relating to the implementation of mining activities, especially reclamation and post-mining activities. Abstrak. Kegiatan usaha di sektor pertambangan memiliki dua sisi yang berlawanan. Disatu sisi kegiatan ini memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian negara namun di sisi lain pertambangan memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Pentingnya penerapan prinsip yang yang berkelanjutan sebagai mengantisipasi dampak negatif terhadap kegiatan penambangan tersebut. Lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan reklamasi dan pascatambang menyatakan bahwa pemegang IUP memiliki suatu kewajiban untuk memperbaiki kulitas lingkungan dan memulihkan fungsi lingkungan sesuai dengan peruntukannya. Yang menjadi permasalahan ialah terdapat lubang-lubang bekas tambang yang di provinsi kalimantan timur yang diabaikan oleh pelaku usaha pertambangan sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan dan korban jiwa dengan jumlah 47 orang dalam rentan waktu 2011-2024. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier,dan metode analisis data yaitu analisis kualitatif menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi pengawasan reklamasi lubang pascatambang di Provinsi Kalimantan Timur belum terlaksana dengan baik. Terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan salah satunya ialah ketersedian personil inspektur tambang yang tidak memadai di Kalimantan Timur .Lemahnya pengawasan terhadap lubang bekas tambang tersebut mengakibatkan ketidakefektifan penerapan hak dan kewajiban perusahaan sebagimana yang telah diatur di dalam perundang-undangan terkait. Terdapat akibat hukum memaksa berupa sanksi yang timbul jika terdapat perusahaan yang tidak melakukan reklamasi dan pascatambang melebihi batas pelaksanaan reklamasi berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Kendati demikian, penanganan kasus pengabaian lubang bekas tambang seperti sanksi dan denda tidak terlaksanakan secara optimal. Tindakan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kegiatan usaha pertambangan merupakan bentuk anisipasi kerusakan lingkungan. Kendati demikian, lemahnya pengawasan dan penerapan sanksi bagi perusahaan yang nakal memberikan pengaruh yang mendalam terhadap penerapa prinsip berkelanjutan dalam suatu kegiatan pertambangan. Penelitian ini memberikan suatu pemahaman mendalam mengenai pengawasan reklamasi lubang pascatambang di Kalimantan Timur, serta memberikan penekanan kepada pemerintah terkait dengan dampak negatif yang merugikan masyarakat dan negara akibat dari lemahnya pengawasan. Oleh sebab itu diperlukan sikap tegas pemerintah terhadap perusahaan yang telah melanggar perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiaatan pertambangan khususnya kegiatan reklamasi dan pascatambang.
Hak Gugat (Ius Standi) Organisasi Lingkungan Hidup Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Kebakaran Hutan di Kawasan Gunung Bromo Annisa Fitriyah Salsabila; Yeti Sumiyati
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.13279

Abstract

Abstract. Environmental damage is a form of action carried out by humans that causes physical changes, loss of characteristics, either directly or indirectly, to the properties they have, so that the quality standard criteria for environmental damage are exceeded. The research method used in this research is a normative juridical approach, namely library legal research carried out by examining library materials or mere secondary data regarding environmental organizations' rights to sue (ius standi) for environmental damage caused by forest fires in the Mount Bromo area. The data collection technique used is library study, which is a way of collecting data using various materials found in the library such as books, laws, journals, opinions of people which are then analyzed qualitatively. Based on the results of research conducted by the author, based on the results that have been carried out, it shows that environmental damage to the UUPPLH and Lumajang Regional Regulations emphasizes prevention, handling and restoration of the environment from damage. Environmental organizations have the right to file a lawsuit in the interests of preserving environmental functions. Abstrak. Kerusakan lingkungan adalah bentuk tindakan yang dilakukan oleh manusia yang menimbulkan perubahan fisik, hilangnya karakteristik baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sifat yang dimiliki, sehingga terlampauinya kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka mengenai hak gugat (ius standi) organisasi lingkungan hidup atas kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan di Kawasan Gunung Bromo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu merupakan cara pengumpulan data dengan bermacam material yang terdapat diruang kepustakaan seperti buku, undang-undang, jurnal, pendapat para yang kemudian di analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, berdasarkan hasil yang sudah dilakukan menunjukan bahwa kerusakan lingkungan hidup terhadapat UUPPLH dan Perda Lumajang saling menekankan pencegahan, penanganan, dan pemulihan lingkungan dari kerusakan. Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Sesama Jenis di Pondok Pesantren Dihubungkan dengan Tujuan Pendidikan Pesantren Ilham Akbar Ramdani; Fariz Farrih Izadi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.13489

Abstract

Abstract. Criminal acts of sexual violence occur in educational units that have a religious background, one of which is Pesantren. Ministry of Religion issued Minister of Religion Regulation Number 73 of 2022 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Education Units at the Ministry of Religion. These regulations do not guarantee legal protection for victims of sexual violence, because often victims do not receive fair legal protection in accordance with applicable legal regulations. This research aims to determine and analyze the legal responsibility of Pesantren that ignore victims of homosexual violence in Pesantren in relation to legal protection for victims of homosexual violence in Pesantren in relation to the educational goals of Pesantren. The research method used is a normative juridical approach with qualitative methods to produce descriptive-analytical data. This research resulted in the conclusion that the Pesantren neglect of victims of homosexual violence is a violation that can be subject to administrative sanctions. However, the regulations that accommodate legal protection do not explain the mechanism for providing sanctions and categorizing the level of violations, giving rise to legal uncertainty. Legal protection for victims of homosexual violence in Pesantren is related to the educational goals of Pesantren; a)preventing sexual violence through the formation of superior individuals; b)preventing sexual violence by improving the quality of life of the community; c)development of Islamic values ​​rahmatan lil 'alamin; d)the implementation of Pesantren based on national law. Abstrak. Tindak pidana kekerasan seksual terjadi pada Satuan Pendidikan yang memiliki latar belakang keagamaan, yaitu salah satunya adalah Pondok Pesantren. Kementerian Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama. Peraturan tersebut belum menjamin upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, karena seringkali korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pondok pesantren yang mengabaikan korban kekerasan seksual sesama jenis di Pondok Pesantren dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual sesama jenis di Pondok Pesantren dihubungkan dengan tujuan pendidikan pesantren. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif-analisis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pengabaian Pondok Pesantren terhadap korban kekerasan seksual sesama jenis merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administratif. Namun peraturan yang telah ada tidak menjelaskan mekanisme pemberian sanksi dan kategorisasi tingkat pelanggaran, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual sesama jenis di pesantren memiliki hubungan dengan tujuan pendidikan pesantren; a)pencegahan kekerasan seksual melalui pembentukan individu unggul; b)pencegahan kekerasan seksual melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat; c)pengembangan nilai Islam rahmatan lil ‘alamin; d)penyelenggaraan Pondok Pesantren berdasarkan hukum nasional.
Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Pertambangan Bahan Galian C di Sungai Balantieng Provinsi Sulawesi Selatan yang belum Melengkapi Amdal Dihubungan dengan Peraturan Perundang-undangan Syifa Khoerunnisa; Yeti Sumiyati
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.13615

Abstract

Abstract. Environmental protection and management include planning, utilization, control, maintenance, supervision and law enforcement. One of the control stages is Amdal. Amdal is mandatory for businesses or activities included in the criteria that have an important impact on the environment, one of which is mining activities. In practice, PT Purnama has carried out C excavation mining activities in Balantieng River and only has an Exploration IUP and does not have an EIA and Production Operation IUP. These mining activities have been rejected by the Batukaropa Village Community and have resulted in pollution and damage to the river. This thesis aims to understand the completeness of EIA as one of the control stages in environmental protection and management efforts related to legislation and law enforcement against companies that have not completed EIA. The research method used is the normative juridical approach method, the research specification used is descriptive analytical, the type and technique of data collection using library research using secondary data from both primary, secondary and tertiary legal materials, and the data analysis method is qualitative data analysis. The research results of the discussion in this thesis include that PT Purnama, which does not care about the opinions and aspirations of the surrounding community and does not have an EIA but has carried out illegal mining of excavation C in Balantieng River, has violated and does not fulfill the provisions of the EIA. Therefore, PT Purnama can be subject to administrative sanctions for violations of business licensing, namely not preparing an EIA to obtain environmental approval, as well as violations of the function and carrying capacity of water resources. Abstrak. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakkan hukum. Salah satu dari tahapan pengendalian adalah Amdal. Amdal wajib dimiliki bagi usaha atau kegiatan yang termasuk ke dalam kriteria yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, salah satunya kegiatan pertambangan. Dalam prakteknya, PT Purnama telah melakukan kegiatan pertambangan bahan galian C di Sungai Balantieng dan hanya mempunyai IUP Eksplorasi dan tidak memiliki Amdal serta IUP Operasi Produksi. Kegiatan pertambangan tersebut mendapat penolakan dari Masyarakat Desa Batukaropa serta telah mengakibatkan pencemaran dan kerusakan pada sungai. Skripsi ini memiliki tujuan untuk memahami kelengkapan Amdal sebagai salah satu tahapan pengendalian dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang belum melengkapi Amdal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, jenis dan teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder baik dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta metode analisis data adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian dari pembahasan dalam skripsi ini mencakup bahwa PT Purnama yang tidak mempedulikan pendapat dan aspirasi masyarakat sekitar serta tidak mempunyai Amdal namun telah melakukan pertambangan galian C secara ilegal di Sungai Balantieng telah melanggar dan tidak memenuhi ketentuan Amdal. Oleh karena itu, PT Purnama dapat dikenakan sanksi administratif karena pelanggaran terhadap perizinan berusaha yaitu tidak menyusun Amdal untuk mendapatkan persetujuan lingkungan, serta pelanggaran terhadap fungsi dan daya dukung sumber daya air.
Kajian Kriminologi terhadap Pelaku Sniffing dalam Tindak Pidana Penipuan melalui Aplikasi WhatsApp Adhira Putridina Trianto; Dian Alan Setiawan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.13977

Abstract

Abstract. The criminal offence of fraud is a dishonest or deceitful word, deed or action of a person with the aim of misleading others for personal or group gain. Sniffing is an interception carried out on a device through a network connected to a particular tool. This research aims to understand the causal factors and countermeasures against online fraud using sniffing mode through WhatsApp application. The research method used is normative juridical by using library materials or secondary data as the basis for research and conducting literature searches and regulations related to the problem under study. The results of this study indicate that the factors causing fraud using sniffing mode are internal factors and external factors. In addition, the countermeasures that can be used are using penal and non-penal policies. Abstrak. Tindak pidana penipuan merupakan suatu perkataan, perbuatan, atau tindakan seseorang yang tidak jujur atau pembohong dengan tujuan menyesatkan orang lain demi keuntungan diri sendiri atau kelompok. Sniffing merupakan penyadapan yang dilakukan terhadap suatu perangkat melalui jaringan yang tersambung dengan alat tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor penyebab dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan online menggunakan modus sniffing melalui aplikasi WhatsApp. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk penelitian dan melakukan penelusuran literatur dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadi tindak pidana penipuan menggunakan modus sniffing ialah faktor internal dan faktor eksternal. Selain itu upaya penanggulangan yang dapat digunakan ialah menggunakan kebijakan penal dan non penal.
Tinjauan Yuridis terhadap Illegal Fishing Menggunakan Bahan Peledak di Kabupaten Indramayu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Rhifa Hasna Nisrina; Mahmud, Ade
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.13983

Abstract

Abstract. Indonesia is an archipelagic country with a total of 17,480 islands in its jurisdiction, consisting of both large and small islands. Therefore, the sea plays a crucial role in the unity and cohesion of Indonesia. In addition, the vastness of Indonesia's sea waters makes it abundant in wealth and various natural resources contained therein. The wealth of Indonesia's seas often attracts the attention of individuals to enjoy it illegally. Therefore, Indonesia is often faced with violations of the law that occur in its maritime waters. One of the maritime law violations that often occur is illegal fishing, including the use of environmentally damaging equipment, including the use of explosives. In West Java Province alone, precisely in the Indramayu Regency area, based on Handling data from the North Marine and Fisheries Resources Supervision and Handling Agency (PSDKPWU) from 2021 to 2023, there were 34 cases of fish capture using prohibited equipment, including explosives, which resulted in almost all coral reefs and other marine habitats being damaged. The comprehensive Law No. 45 of 2009 on Fisheries regulates the management and supervision of fisheries, including fisheries management areas, fisheries management activities, fisheries research and development, fisheries counseling, fisheries courts, investigation, prosecution, and fisheries inspection, as well as special criminal provisions within the scope of fisheries. However, the implementation of these legal regulations is often not followed by some individuals who engage in illegal fishing. Therefore, this paper will discuss the legal enforcement against perpetrators of illegal fishing using explosives in Indramayu Regency based on Law No. 45 of 2009 on Fisheries and efforts to overcome illegal fishing using explosives in Indramayu Regency. The purpose is to understand the implementation of the law based on Law No. 45 of 2009 on Fisheries and its efforts in handling perpetrators of illegal fishing using explosives in Indramayu Regency. The research method used is a normative juridical approach, with a descriptive analytical research specification, data collection through literature research, and analysis method using qualitative descriptive analysis. Abstrak. Indonesia is an archipelagic country with a total of 17,480 islands in its jurisdiction, consisting of both large and small islands. Therefore, the sea plays a crucial role in the unity and cohesion of Indonesia. Di samping itu, ukuran perairan laut Indonesia menyebabkan banyaknya kekayaan laut dan berbagai sumber daya alam yang ada di dalamnya. Kekayaan laut Indonesia sering kali menarik perhatian individu untuk dapat menikmatinya secara melanggar hukum atau tidak sah. Oleh karena itu, Indonesia sering menghadapi pelanggaran hukum yang terjadi di perairan lautnya. Salah satu pelanggaran hukum di laut yang sering terjadi adalah penangkapan ikan secara tidak sah atau juga dikenal sebagai penangkapan ikan ilegal. Bahkan banyak orang yang melakukan tindakan itu menggunakan alat yang berdampak negatif pada lingkungan, termasuk penggunaan bahan peledak. Di Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Indramayu, berdasarkan data Penanganan dari Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara (PSDKPWU) dari Tahun 2021 hingga Tahun 2023 tercatat 34 kasus penangkapan ikan menggunakan alat yang dilarang, termasuk bahan peledak yang menyebabkan kerusakan pada terumbu karang dan habitat laut lainnya. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan secara menyeluruh mengatur tentang pengelolaan dan pengawasan di bidang perikanan, termasuk wilayah pengelolaan perikanan, kegiatan pengelolaan perikanan, penelitian dan pengembangan perikanan, penyuluhan perikanan, pengadilan perikanan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perikanan, serta ketentuan pidana khusus dalam lingkup perikanan. Namun, penerapan peraturan hukum tersebut seringkali tidak diikuti oleh beberapa orang yang melakukan illegal fishing. Sehubungan dengan hal tersebut, Penulis akan membahas mengenai penindakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan ilegal dengan menggunakan bahan peledak di Kabupaten Indramayu berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan upaya untuk mengatasi penangkapan ikan ilegal dengan menggunakan bahan peledak di Kabupaten Indramayu. Dengan maksud untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang dan usahanya dalam menangani pelaku illegal fishing using bahan peledak di Kabupaten Indramayu. Dengan menggunakan metode pendekatan berupa pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang diterapkan bersifat deskriptif analitis, pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, dan metode analisis dengan cara analisis deskriptif kualitatif.
Perlindungan terhadap Keselamatan Kerja bagi Pekerja Wanita pada Malam Hari di Cafe X Kota Tasikmalaya Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Puteri Virli Siti Awaliyah; Deddy Effendy
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.14044

Abstract

Abstract. Legal protection for female employees who work at night is an important issue in labor law which aims to safeguard the rights and welfare of female workers. The background to this legal protection can be understood through a number of factors that include social, economic and welfare aspects of women who work in night work environments. One form of legal protection is work norms which include protection for workers related to working time, wage systems, rest, leave, morality and worship according to their respective religions and beliefs. This research aims to determine the legal protection for work safety for female workers at night at Cafe Tasikmalaya.. This research uses a normative juridical approach method with analytical descriptive research specifications and uses secondary data types. The data collection technique used is the literature method and the analysis method used is qualitative analysis. The results of this research conclude that the implementation of work safety protection for female employees of Cafe Indonesia Number 13 of 2003 concerning occupational safety and health. And also follow international regulations. Place objects in strategic locations that do not pose a danger of accidents. Abstrak. Perlindungan hukum terhadap pekerja wanita yang bekerja di malam hari merupakan isu penting dalam hukum ketenagakerjaan yang bertujuan untuk menjaga hak-hak dan kesejahteraan para pekerja wanita . Latar belakang perlindungan hukum ini dapat dipahami melalui sejumlah faktor yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan wanita yang bekerja di lingkungan kerja malam. Salah satu bentuk perlindungan hukum yaitu norma kerja yang meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang berhubungan dengan waktu kerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kesusilaan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Wanita Pada Malam Hari Di Cafe X Kota Tasikmalaya Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan perlindungan hukum Bagi Pekerja Wanita pada Malam Hari apabila terjadi kecelakaan kerja di Cafe X Kota Tasikmalaya.. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian Deskriptif analitis dan menggunakan jenis data Sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode Kepustakaan serta metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Penerapan perlindungan keselamatan kerja bagi karyawan wanita Cafe X telah menggunakan ketentuan yang berlaku berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Dan juga mengikuti peraturan internasional.
Pemotongan Upah Pekerja Secara Sepihak oleh Pengusaha Karena Penurunan Laba di PT X Kota Bandung Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Bilal Firdaus; Rini Irianti Sundary
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.14102

Abstract

Abstract. Regulation of Government Number 36 of 2021 concerning Wages on Article 63 paragraph (1) regulates wage deductions that can be made by employers only for 6 (six) reasons. However, in reality, PT X Bandung City unilaterally cuts wages by 20% (twenty percent) of the basic wages of its workers without an agreement outside the 6 (six) reasons, namely on the grounds that the company has experienced a decline in profits. This study aims to determine the implementation of unilateral wage cuts made by employers due to decreased profits at PT X Bandung City in relation to Law Number 13 of 2003 concerning Labor (Labor Law) jo. Regulation of Government Number 36 of 2021 concerning Wages and to find out the legal protection of workers whose wages are unilaterally cut by employers due to decreased profits at PT X Bandung City. This research uses a normative juridical approach method with descriptive analysis research specifications and the type of data used is secondary data. Data collection techniques used are field studies and literature studies and data analysis techniques used are qualitative analysis. The results of this study can be concluded that the unilateral wage cuts made by employers due to decreased profits at PT X Bandung City are not in accordance with the Labor Law and PP No. 36 of 2021 concerning Wages. Then, the legal protection of workers whose wages are unilaterally cut by employers due to decreased profits at PT X Bandung City based on economic legal protection is not fulfilled by PT X Bandung City. Abstrak. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pada Pasal 63 ayat (1) mengatur mengenai pemotongan upah yang dapat dilakukan oleh pengusaha hanya untuk 6 (enam) hal saja. Akan tetapi, pada kenyataannya, PT X Kota Bandung melakukan pemotongan upah secara sepihak sebesar 20% (dua puluh persen) dari upah pokok para pekerjanya tanpa kesepakatan di luar 6 (enam) alasan itu yakni dengan alasan perusahaan telah mengalami penurunan laba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemotongan upah pekerja secara sepihak yang dilakukan oleh pengusaha karena penurunan laba di PT X Kota Bandung dihubungkan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) jo. PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja yang upahnya dipotong secara sepihak oleh pengusaha karena penurunan laba di PT X Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan serta teknik analisis data dipakai yaitu analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemotongan upah pekerja secara sepihak yang dilakukan oleh pengusaha karena penurunan laba di PT X Kota Bandung tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan dan PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Lalu, perlindungan hukum terhadap pekerja yang upahnya dipotong secara sepihak oleh pengusaha karena penurunan laba di PT X Kota Bandung berdasarkan perlindungan hukum ekonomis tidak dipenuhi oleh PT X Kota Bandung.
Pembagian Harta Bersama berupa Royalti Lagu/Musik dalam Gugatan Cerai Dikaitkan dengan Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB Natasha Fitri; Husni Syawali
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.14151

Abstract

Abstract. According to the Marriage Law, the definition of marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Almighty God. In marriage, it is known that there is joint property obtained by the husband and wife. In the event of divorce, joint property in marriage must be divided between the parties to the divorce. In Decision Number 1622/Pdt.G/2023/PA.JB the judge ordered the song/music creator to give 50% of his net royalty income to his ex-wife as a result of the divorce, because the royalties were proven to have been obtained by the creator while still in a marriage with his ex-wife. Royalties are given ½ part to his ex-wife without any time limit. This study aims to determine the provisions regarding the object of joint property in the form of song/music royalties in a divorce suit based on Decision Number 1622/Pdt.G/2023/PA.JB and to determine the copyright review of the division of joint property in the form of song/music royalties in a divorce suit based on Decision Number 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. The research method used in this research is normative juridical research method, which puts forward literature data to analyze and resolve the issues raised. As for the results of the research, referring to Article 16 paragraph (2) of the UUHC and Article 30 of the UUHC that the economic rights of the creator cannot be given Abstrak. Menurut Undang-Undang Perkawinan, definisi perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perkawinan dikenal dengan adanya harta bersama yang diperoleh pasangan suami istri. Jika terjadi Perceraian, harta bersama dalam perkawinan harus dibagi antara para pihak yang bercerai. Pada Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB hakim memerintahkan kepada pencipta lagu/musik untuk memberikan 50% pendapatan bersih royaltinya kepada mantan istrinya sebagai akibat perceraian, karena royalti tersebut terbukti didapatkan pencipta ketika masih dalam ikatan perkawinan dengan mantan istrinya. Royalti diberikan ½ bagian kepada mantan istrinya tanpa adanya batasan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan mengenai objek harta bersama berupa royalti lagu/musik dalam gugatan cerai berdasarkan pada Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB dan untuk mengetahui tinjauan hak cipta terhadap pembagian harta bersama berupa royati lagu/musik dalam gugatan cerai berdasarkan Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang mengedepankan data-data kepustakaan untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang diangkat. Adapun hasil penelitiannya, merujuk pada Pasal 16 ayat (2) UUHC dan Pasal 30 UUHC bahwa hak ekonomi pencipta tidak bisa diberikan sepenuhnya tanpa batasan waktu kepada pihak lain, meskipun hanya diberikan setengah bagian, karena dalam hak cipta melekat hak moral. Royalti lagu/musik dapat diberikan kepada mantan istri dalam bentuk hibah yang telah ditentukan kadar/nominalnya dengan mengedepankan persetujuan dari penciptanya atas karya ciptaan.
Pertanggungjawaban Perusahaan terhadap Pelanggaran Hak atas Kesehatan Pekerja Perempuan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bunga Putri Denada
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.14242

Abstract

Abstract. PT. X is one of the most popular food producers in Indonesia. The spread of outlets throughout Indonesia indicates that the company almost controls the market. However. Behind the success of PT Employee rights are not fulfilled, especially for female workers, such as not being given menstrual leave, maternity leave and cutting employee salaries even though they have attached a sick certificate, until the company suddenly carries out unilateral layoffs (termination of employment), management also suddenly asks workers do not need to work. PT This of course violates Law no. 13 of 2003 concerning Employment Article 35 and so on. Through this legal incident the author examines the following problems. First, how is the fulfillment of the right to health for female workers at PT.X related to Law Number 13 of 2003 concerning Employment. Second, how is the company responsible for the losses experienced by female workers whose right to health is violated? By using normative juridical research methods with a qualitative approach, the author collects data through literature reviews obtained from journals, websites and news. The results of the research show that the health rights of female workers, which should be given more attention by employers, are instead neglected and the responsibility in the form of compensation that must be received by workers is not fulfilled by the company, so that workers have to bear the losses they experience themselves. Abstrak. PT. X merupakan salah satu produsen makanan yang popular di Indonesia. Tersebarnya outlet di seluruh Indonesia menandakan bahwa perusahaan tersebut hampir menguasai pasar. Namun. Dibalik kesuksesan PT X pabrik produsen makanan tersebut diduga banyak sekali melakukan pelanggaran hukum ketenagakerjaan hingga para karyawan banyak yang unjuk rasa menuntut hak mereka. Hak-hak karyawan yang tidak terpenuhi khususnya pada pekerja perempuan seperti tidak diberikan cuti haid, cuti hamil dan memotong gaji karyawan meskipun telah melampirkan surat keterangan sakit hingga perusahaan tiba-tiba melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja) secara sepihak, manajemen juga tiba-tiba meminta pekerja tidak perlu bekerja. Pihak PT X juga masih menyanggah kejadian tersebut dimana pemotongan gaji dilakukan karena karyawan tersebut alpha. Hal tersebut tentu saja telah melanggar Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 35 dan sebagainya. Melalui peristiwa hukum tersebut penulis mengkaji permasalah sebagai berikut. Pertama, Bagaimana pemenuhan hak atas Kesehatan terhadap pekerja perempuan di PT.X berkaitan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua, Bagaimana pertanggung jawaban perusahaan atas terjadinya kerugian yang dialami oleh pekerja Perempuan yang terlanggar hak atas kesehatannya? Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif penulis mengumpulkan data melalui kajian literatur diperoleh dari jurnal, website, dan berita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak Kesehatan pekerja Perempuan yang seharusnya lebih diperhatikan oleh pengusaha, malah terabaikan dan pertanggung jawaban berupa ganti rugi yang harus diterima oleh pekerja pun tidak dipenuhi oleh Perusahaan, sehingga pekerja harus menanggung kerugian yang dialaminya sendiri.

Page 48 of 52 | Total Record : 515

 46   47   48   49   50 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies