cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsls@unisba.ac.id
Phone
+6282120524105
Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Law Studies
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282493     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 515 Documents
 48   49   50   51   52 
Pengawasan terhadap Praktik Money Game dengan Skema Ponzi di Platform TikTok Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Moch Naufall Nurfauzan Akmal; Jejen Hendar
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15717

Abstract

Abstract. . A Ponzi scheme is an investment method using a pyramid model where profits paid to investors come from their own money or funds from newly recruited members. The allure of Ponzi schemes lies in the promise of high returns and simplicity. This journal aims to examine the supervision and legal consequences for individuals involved in illegal investments with Ponzi schemes in Indonesia. The goal is to provide the public with information on how illegal Ponzi scheme investments are supervised under Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (OJK) and other regulations. The research method used is normative legal research with a conceptual statutory approach, collecting legal materials from primary, secondary, and tertiary sources. The analysis technique is descriptive qualitative. The study reveals that the OJK has undertaken various surveillance efforts on illegal Ponzi scheme investments, including establishing an investment alert task force and implementing preventive and repressive strategies. However, these supervisory actions have not fully addressed illegal Ponzi scheme investments, as the term "Ponzi scheme" is not explicitly recognized or regulated in Indonesian law. It is suggested that the OJK take concrete actions by incorporating additional provisions specifically prohibiting Ponzi schemes in Indonesian legislation. The legal consequences for contracts and participants in these schemes remain unclear, necessitating further regulation. the subject of illegal investment agreements with pinzi schemes are null and void. Abstrak. Skema Ponzi adalah metode investasi yang menggunakan model piramida di mana keuntungan yang dibayarkan kepada investor berasal dari uang mereka sendiri atau dana dari anggota baru yang direkrut. Daya tarik dari skema Ponzi adalah janji keuntungan besar dan kemudahan. Jurnal ini bertujuan untuk meneliti pengawasan dan konsekuensi hukum bagi individu yang terlibat dalam investasi ilegal dengan skema Ponzi di Indonesia. Tujuannya adalah memberikan informasi kepada publik mengenai pengawasan praktik investasi ilegal dengan skema Ponzi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan konseptual, mengumpulkan bahan hukum dari sumber primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Studi ini menunjukkan bahwa OJK telah melakukan berbagai upaya pengawasan terhadap investasi ilegal dengan skema Ponzi, termasuk membentuk satgas waspada investasi serta menerapkan strategi preventif dan represif. Namun, tindakan pengawasan ini belum sepenuhnya mengatasi kasus investasi ilegal dengan skema Ponzi, karena istilah "skema Ponzi" belum secara eksplisit diakui atau diatur dalam hukum Indonesia. Disarankan agar OJK mengambil tindakan konkret dengan menambahkan ketentuan khusus yang melarang skema Ponzi dalam perundang-undangan Indonesia. Konsekuensi hukum bagi kontrak dan peserta dalam skema ini masih belum jelas, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut.
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penegakan Pengawasan Lingkungan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Muhamad Rafa Afiandra; Efik Yudiansyah; Fabian Fadhly Jambak
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15720

Abstract

Abstract. Waste is a hazardous liquid that is disposed of in a certain place that can damage the environment around waste, contains pollutants that are toxic and dangerous. This waste is known as B3 (Hazardous and Toxic Materials) waste. This material is formulated as a relatively small amount of material but has the potential to pollute / damage the living environment and resources. As waste, its presence is quite worrying, especially those sourced from industry. For this reason, a correct process is needed to process waste so that it is not harmful to the environment. Industrial factories should also have permits that have been set by the government so that they always obey and comply with existing regulations. To facilitate processing and monitoring, waste treatment requires sophisticated control equipment in the form of a programmable logic controller (PLC). The method of approach to this research uses normative juridical, namely by researching secondary literature materials/data. The specification of this study uses a descriptive analysis method, namely describing legislation with legal theories. The data collection technique uses document studies and field research. Research Data Collection is carried out by searching and collecting data both from legislation, literature, interviews, and related to the problem being researched. Data Processing Through data that has been obtained and collected from literature or books, interview results and information related to the right to a healthy environment for the community Abstrak. Limbah adalah cairan berbahaya yang di buang pada suatu tempat tertentu yang dapat merusak lingkungan sekitar limbah mengandung bahan pencemar yang bersifat racun dan bahaya. Limbah ini dikenal dengan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Bahan ini dirumuskan sebagai bahan dalam jumlah relatif sedikit tapi mempunyai potensi mecemari /merusak lingkungan kehidupan dan sumber daya. Sebagai limbah kehadirannya cukup mengkhawatirkan terutama yang bersumber dari industri. Untuk itu diperlukan suatu proses yang benar untuk mengolah limbah agar tidak berbahaya bagi lingkungan. Pabrik industri pun seharusnya memiliki perizinan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan agar selalu menaati dan mematuhi peratiran yang ada. Untuk mempermudah pengolahan dan monitoring, pengolahan limbah diperlukan alat pengontrol yang canggih berupa programmable logic controller (PLC). Metode pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu dengan meneliti bahan pustaka/data sekunder. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskritif analisis yaitu menggambarkan perundang-undangan dengan teori-teori hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan penelitian lapangan. Pengumpulan Data Penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari perundang-undangan, literatur, wawancara, maupun yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pengolahan Data Melalui data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dari literatur atau buku-buku, hasil wawancara dan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat.
Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Tanggung Jawab Hukum Dokter atas Kelalaiannya dalam Melakukan Khitan yang Merugikan Pasien Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Dea latifah
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15721

Abstract

Abstract. Medical procedures are actions carried out on patients in the form of diagnostic or therapeutic actions. Based on Law Number 17 of 2023 concerning Health. This law confirms that doctors have a professional responsibility to carry out medical procedures in accordance with professional standards and medical ethics . Doctors are obliged to provide complete and honest information about the circumcision procedure, including the benefits, risks and alternatives available, and ensure that the equipment used meets safety standards. If the doctor's negligence or error causes harm to the patient, the patient has the right to file a claim for compensation through the legal mechanisms provided. This research uses the Normative Juridical method and data collection uses library data and primary data. This research has an analytical descriptive nature with the results of the author's research that the doctor's responsibility in this case is responsibility based on a mistake and must be held accountable by implementing administrative sanctions or imprisonment. Implementing these sanctions is a fulfillment of the rights of the injured patient. This research concludes that Law Number 17 of 2023 provides strong protection for patients and establishes a clear accountability framework for doctors in carrying out circumcision procedures. Prosedur medis adalah tindakan yang dilakukan pada pasien dalam bentuk tindakan diagnostik atau terapeutik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, undang-undang ini menegaskan bahwa dokter memiliki tanggung jawab profesional untuk melaksanakan prosedur medis sesuai dengan standar profesi dan etika kedokteran. Abstrak. Dokter wajib memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang prosedur khitan, termasuk manfaat, risiko, dan alternatif yang tersedia, serta memastikan bahwa peralatan yang digunakan memenuhi standar keamanan. Jika kelalaian atau kesalahan dokter menyebabkan kerugian pada pasien, pasien berhak untuk mengajukan klaim kompensasi melalui mekanisme hukum yang telah disediakan. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data pustaka dan data primer. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan hasil penelitian penulis bahwa tanggung jawab dokter dalam kasus ini adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan harus dipertanggungjawabkan dengan menerapkan sanksi administratif atau pidana penjara. Penerapan sanksi tersebut merupakan pemenuhan hak pasien yang dirugikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan perlindungan yang kuat bagi pasien dan menetapkan kerangka akuntabilitas yang jelas bagi dokter dalam melakukan prosedur khitan.
Ratio Decidendi Hakim terhadap Vonis Bebas Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak dalam Putusan PN Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN LBB Muhammad Ariq Al Ghani Aflah; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15736

Abstract

Abstract.This research explores the critical relationship between law and justice, with a particular focus on the rising cases of sexual violence against children. The law is expected to uphold justice within society; however, its application often remains subjective. This study investigates a specific case in Lubuk Basung, West Sumatra, where the defendant, Budi Satria, was acquitted in a child molestation case, despite the public prosecutor demanding a harsh penalty. This judicial outcome reveals a gap in achieving justice and raises concerns about the protection of children's rights in Indonesia's legal system. The research evaluates criminal law regulations related to child molestation and analyzes the judges' ratio decidendi in the acquittal verdict of Lubuk Basung District Court Decision Number 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb. A qualitative approach with a doctrinal method is employed, gathering data through literature studies. The findings aim to contribute theoretically to legal science and provide a reference for future studies. The research identifies issues related to criminal law regulation in child molestation cases and examines the reasoning behind the judges' acquittal decision. The objectives include understanding the relevant criminal law and evaluating the judicial reasoning applied in the case. This study is useful for contributing to legal theory and offering practical insights for academics, researchers, and the author. Additionally, the research outlines its methodology, location, schedule, and thesis structure. Ultimately, this research seeks to deepen the understanding of judicial decision-making in child sexual violence cases, emphasizing the necessity of justice in safeguarding children's rights. Abstrak. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan penting antara hukum dan keadilan, dengan fokus khusus pada meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hukum diharapkan dapat menegakkan keadilan dalam masyarakat; namun, penerapannya sering kali bersifat subjektif. Penelitian ini mengkaji kasus spesifik di Lubuk Basung, Sumatera Barat, di mana terdakwa, Budi Satria, dibebaskan dalam kasus pelecehan anak, meskipun jaksa penuntut umum menuntut hukuman berat. Putusan pengadilan ini mengungkapkan adanya kesenjangan dalam mencapai keadilan dan menimbulkan kekhawatiran tentang perlindungan hak-hak anak dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini mengevaluasi regulasi hukum pidana terkait pelecehan anak dan menganalisis rasio decidendi hakim dalam putusan bebas Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb. Pendekatan kualitatif dengan metode doktrinal digunakan, dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan. Temuan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi teoretis pada ilmu hukum dan menjadi referensi bagi penelitian serupa di masa depan. Penelitian ini mengidentifikasi isu-isu terkait regulasi hukum pidana dalam kasus pelecehan anak dan menelaah alasan di balik keputusan bebas hakim. Tujuan penelitian ini adalah memahami hukum pidana yang relevan dan mengevaluasi alasan yuridis dalam kasus ini. Penelitian ini memberikan kontribusi teori hukum dan wawasan praktis bagi akademisi, peneliti, serta penulis. Selain itu, penelitian ini juga mencakup metodologi, lokasi, jadwal, dan struktur tesis. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan memperdalam pemahaman tentang keputusan yudisial dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, dengan menekankan pentingnya keadilan dalam melindungi hak anak.
Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II-A Banceuy Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan terkait tentang Pemidanaan Joan Amelia Zakaha; Ravena, Dey
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15737

Abstract

Abstract. This research addresses the fulfillment of the right to health for prisoners at the Klas IIA Banceuy Correctional Institution in the context of law enforcement and human rights protection. The Law on Corrections provides the legal basis for prisoners' rights, including access to adequate healthcare services. However, its implementation in the field often faces challenges. This study aims to analyze the extent to which the right to health of prisoners at Klas IIA Banceuy Correctional Institution is fulfilled in accordance with the provisions of the Law on Corrections. The methods used include legal document analysis, interviews with correctional officers and prisoners, and direct field observations. The results indicate that although the Law on Corrections emphasizes the importance of fulfilling prisoners' right to health, several obstacles persist in practice, such as limited resources, inadequate infrastructure, and restricted access to healthcare services. The study implies the need for improvements in the correctional system, including enhancing human resources and healthcare infrastructure within correctional institutions. Additionally, cooperation between correctional institutions, the government, and other related parties is necessary to ensure the fulfillment of prisoners' health rights in line with the standards set by the Law on Corrections. Recommendations include improving healthcare facilities, human resources, and collaboration with external parties to support the fulfillment of prisoners' health rights at Klas IIA Banceuy Correctional Institution. Abstrak. Penelitian ini membahas pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banceuy dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang Pemasyarakatan menetapkan dasar hukum untuk hak-hak narapidana, termasuk akses terhadap layanan kesehatan yang layak. Namun, implementasinya di lapangan seringkali menghadapi tantangan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pemenuhan hak kesehatan narapidana di Lapas Klas IIA Banceuy sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan. Metode yang digunakan meliputi analisis dokumen hukum, wawancara dengan petugas lapas dan narapidana, serta observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Pemasyarakatan menekankan pentingnya pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana, terdapat sejumlah hambatan di lapangan seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur yang kurang memadai, dan akses terbatas ke layanan kesehatan. Implikasi penelitian ini adalah perlunya perbaikan dalam sistem pemasyarakatan, termasuk peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur kesehatan di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, diperlukan kerjasama antara lembaga pemasyarakatan, pemerintah, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan pemenuhan hak kesehatan narapidana sesuai standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Rekomendasi yang diberikan meliputi peningkatan fasilitas kesehatan, sumber daya manusia, dan kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendukung pemenuhan hak kesehatan narapidana di Lapas Klas IIA Banceuy.
Tanggung Jawab Perusahaan yang Tidak Mendaftarkan Pekerja ke Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara Fakhri Zaki Kholid
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15742

Abstract

Abstract. The National Health Insurance (JKN) is a health insurance system organized by the government to provide protection for all citizens in accessing quality healthcare services. The primary goal of JKN Business Entity Membership is to improve the welfare and health protection of all workers and to serve as a crucial instrument in achieving sustainable development goals in the health sector. However, many companies still do not register their workers in the National Health Insurance (JKN) program, as is the case with Company PT X located in Bogor. In response, the government has established regulations outlined in Government Regulation No. 86 concerning the Procedures for Imposing Administrative Sanctions on Employers Other Than State Administrators and Individuals, Besides Employers and Recipients of Contribution Assistance in the Implementation of Social Security. The approach method used is a normative juridical approach, which involves examining library materials or secondary data. This research uses library materials or secondary data. Research Results: The responsibility of Company PT X in Bogor is less than optimal, as 2 out of 24 workers have not been registered in the JKN program. The government has currently imposed administrative sanctions and issued a written warning to PT X in Bogor. PT X must enhance the management's understanding of the obligation to register all workers in the National Health Insurance (JKN) program. Abstrak. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan suatu sistem jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada seluruh penduduk dalam mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Tujuan utama Kepesertaan JKN Badan Usaha adalah meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan kesehatan seluruh pekerja, serta menjadi instrumen penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan. Namun masih terdapat banyak Perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke program Jaminan Kesehatan Nasionak (JKN) seperti yang terjadi pada Perusahaan PT X yang berlokasi di Bogor, terkait hal tersebut Pemerintah membuat aturan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 86 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan Pustaka atau data sekunder. Hasil Penelitian : Tanggung Jawab Perusahaan PT X di Bogor kurang optimal karena terdapat 2 pekerja dari total 24 pekerja yang tidak di daftarkan ke program JKN. Pemerintah saat ini telah menerapkan sanksi administratif dan teguran tertulis kepada PT X yang berlokasi di Bogor. PT X harus melakukan kegiatan peningkatan pemahaman manajemen perusahaan terkait kewajiban mendaftarkan seluruh pekerja ke program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam Laporan Keuangan PT Hanson International Tbk Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Muhamad Bintang Sahmada; Toto Tohir Suriaatmaja
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15749

Abstract

Abstract. Service providers that play an important role in society are financial services, especially in the capital markets sector. Every company registered on the stock exchange, which becomes a public company, is required to carry out activities in the capital market guided by the principles of openness, including in the annual financial report (LKT). The application of the principle of transparency in the capital market is realized by analyzing Law No. 8 of 1995 supported by POJK regulations POJK14/POJK.04/2022 and POJK 31 /POJK.04/2015. One case related to manipulation of financial reports that did not apply the principle of transparency occurred in PT's annual financial report. Hanson International Tbk which was carried out by the Company Director with the initials BJ. The manipulation of financial reports was carried out by falsifying data records in the financial reports and using the full accrual method in recording the company's financial reports. The research results show that the application of the principles of openness implemented in the analysis of Law No. 8 of 1995 is supported by POJK regulations POJK14/POJK.04/2022 and POJK 31 /POJK.04/2015 on PT's annual financial reports. Hanson International Tbk has not complied with the guidelines for implementing financial reports, resulting in losses for investors. In this case PT. Hanson International Tbk committed unlawful acts based on Article 1365 of the Civil Code. Apart from that, BJ as Director violated the provisions in Law No. 8 of 1998 concerning capital markets. Abstrak. Penyedia layanan yang memainkan peran penting dalam masyarakat adalah layanan keuangan, terutama di sektor pasar modal. Setiap perusahaan yang terdaftar di bursa saham dan menjadi perusahaan publik diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan di pasar modal yang dipandu oleh prinsip keterbukaan, termasuk dalam laporan keuangan tahunan (LKT). Penerapan prinsip transparansi di pasar modal diwujudkan dengan menganalisis Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 yang didukung oleh peraturan POJK POJK14/POJK.04/2022 dan POJK 31/POJK.04/2015. Salah satu kasus terkait manipulasi laporan keuangan yang tidak menerapkan prinsip transparansi terjadi pada laporan keuangan tahunan PT. Hanson International Tbk yang dilakukan oleh Direktur Perusahaan berinisial BJ. Manipulasi laporan keuangan dilakukan dengan memalsukan catatan data dalam laporan keuangan dan menggunakan metode akrual penuh dalam pencatatan laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip keterbukaan dalam analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 didukung oleh peraturan POJK POJK14/POJK.04/2022 dan POJK 31/POJK.04/2015 pada laporan keuangan tahunan PT. Hanson International Tbk belum mematuhi pedoman pelaksanaan laporan keuangan, yang mengakibatkan kerugian bagi investor. Dalam hal ini, PT. Hanson International Tbk melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, BJ sebagai Direktur melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 tentang pasar modal.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Kertas Koa di Lingkungan Masyarakat Minangkabau Ditinjau dari Undang-Undang Penertiban Perjudian Muhammad Alhaddid Andrefva; Chepi Ali Firman Zakaria
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15754

Abstract

Abstract. Gambling is one of the widespread social problems in our environment. This gambling causes a lof of concern in the local community so its existence must be contolled and eradicated. One type of gambling that occurs in the Minangkabau community is koa paper gambling. This research aims to determine the causal factors and to find out the process of law enforcement against perpetrators of koa paper gambling crimes that occur in the community. Therefore, it is hoped that the legal system can contribute to positive changes, especially in the process of handling down decisions by judges. This research approach method is qualitative with a type of doctrinal legal research. The specification of this research is descriptive analysis using a descriptive approach and a case study approach. Data collection was carried out through a literature review an then analyzed descriptively. The result of this research indicate that gambling can be caused by two factors, namely internal and external factors. Internal factors are factors created by oneself, while external factors are factors created outside oneself, which canbe said to be quite complex and versatile. Social inequality, economic inequality and so on are examples of causes of crime that priginate from outside themselve. Law enforcement of gambling crime is realized through imprisonment and fines for perpetrators. Law enforcement of criminal acts of gambling control law is carried out by the police, prosecutors and judges as law enforcement officers Abstrak. Perjudian adalah salah satu masalah sosial yang tersebar luas di lingkungan kita. Perjudian ini menimbulkan banyak kekhawatiran di masyarakat setempat sehingga keberadaannya harus dikendalikan dan diberantas. Salah satu jenis perjudian yang terjadi dilingkungan masyarakat Minangkabau adalah perjudian kertas koa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab serta untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian jenis kertas koa yang terjadi dilingkungan masyarakat. Oleh karena itu, sistem hukum diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan positif, khususnya dalam proses penjatuhan putusun oleh hakim. Metode pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian hukum doktrinal. Spesifikasi penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka keudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini faktor terjadinya perjudian bisa disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah faktor yang diciptkan oleh diri sendiri, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang diciptakan di luar diri, yang bisa dikatakan cukup kompleks dan serbaguna. Ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi dan lain-lain merupkan contoh penyebab terjadinya kejahatan yang berasal dari luar dirinya. Penegakan hukum tindak pidana perjudian diwujudkan melalui sanksi pidana penjara maupun denda bagi pelaku. Penegakan hukum tindak pidan perjudian berdasarkan UU Penertiban Perjudian dilakukan oleh kepolisian, jaksa, dan hakim selaku aparat penegak hukum.
Aspek Hukum Pembayaran Royalti oleh Pemilik Kafe kepada Pencipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik Fellisa Shafa Azzahra; Imaniyati, Neni Sri; Supriatna, Rimba
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15767

Abstract

Abstract. This research analyses the legal aspects related to royalty payments by café owners to creators for music performances, with a focus on the application of Government Regulation Number 56 of 2021 concerning the Management of Song and/or Music Royalties. The case study was conducted at Kohi Coffee Cafe in Bandung City. This research explores the legal protection for creators in the context of royalty payments and the responsibility of café owners in using unauthorised music. The findings show that many business owners have not fully understood and complied with royalty payment obligations, resulting in less than optimal copyright protection. In conclusion, further efforts are needed in socialisation and enforcement of relevant regulations to ensure better compliance in this sector. Abstrak. Penelitian ini menganalisis aspek hukum terkait pembayaran royalti oleh pemilik kafe kepada pencipta atas pertunjukan musik, dengan fokus pada penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik. Studi kasus dilakukan pada Kafe Kopi Kohi di Kota Bandung. Penelitian ini mengeksplorasi perlindungan hukum bagi pencipta dalam konteks pembayaran royalti dan tanggung jawab pemilik kafe dalam menggunakan musik tanpa izin. Temuan menunjukkan bahwa banyak pemilik usaha belum sepenuhnya memahami dan mematuhi kewajiban pembayaran royalti, yang mengakibatkan perlindungan hak cipta belum maksimal. Kesimpulannya, diperlukan upaya lebih lanjut dalam sosialisasi dan penegakan regulasi terkait untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik di sektor ini.
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan secara Bersama-sama Fatwa septaruna; Chepi Ali Firman Zakaria
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15770

Abstract

Abstract. The act of persecution is an act that is included in one of the criminal acts that commonly occur in the social community environment. This study aims to determine the basis for the consideration of the Bandung District Court judge in sentencing perpetrators of criminal acts of persecution carried out together using the empirical legal approach method and presenting it in the form of a description that explains and describes appropriately the problems that are interrelated with this research. Based on the results of the research and discussion, it will be known what the basis for the judge's considerations are in sentencing perpetrators of criminal acts of persecution together based on decision no. 864 / Pid.B / 2020 / Pn.Bdg. Seeing from the facts and valid evidence in the trial, the defendant has fulfilled the elements of the article charged so that the judge found the defendant guilty and the decision handed down by the panel of judges has fulfilled justice based on the values ​​​​arising from responsive legal sources. Abstrak. Tindakan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang termasuk dalam salah satu tindak pidana yang biasa terjadi pada lingkungan masyarakat sosial. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri bandung dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan metode pendekatan hukum yuridis empiris serta menyajikannya dalam bentuk deskripsi yang menjelaskan hingga menggambarkan dengan sesuai akan permasalahan yang saling berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan nantinya akan diketahui apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama berdasarkan pada putusan no 864/Pid.B/2020/Pn.Bdg. Melihat dari fakta serta bukti yang sah di persidangan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sehingga hakim memutuskan terdakwa bersalah dan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim telah memenuhi keadilan yang didasarkann pada nilai-nilai yang lahir dari sumber hukum responsif.

Page 51 of 52 | Total Record : 515

 48   49   50   51   52 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies