cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsls@unisba.ac.id
Phone
+6282120524105
Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Law Studies
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282493     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 515 Documents
 47   48   49   50   51 
Tindak Pidana Penipuan Bilyet Giro Kosong dan Upaya Penegakan Hukumnya Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lyvqy Fauzian Junaedi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.14250

Abstract

Abstract. A giro bill is a type of security regulated outside the Commercial Code, which grows and develops in banking practices due to the need for giro payment traffic, in order to anticipate changes in technology transfer in handling a giro bill, it should refer to legal regulations that can protect the rights and obligations of business actors and the community. Misuse of the crime of fraudulent blank giro bills has violated the Criminal Code. In Indonesia, the misuse of criminal acts of fraud through blank giro bills was found as in the example of the case of decision number 528 K / PID / 2017. Through this legal event, the author examines the following problems, First, whether the elements of the Criminal Act of Fraud of Blank Giro Bills have been fulfilled based on the Criminal Code in decision Number 528 K/PID/ 2017. Second, how is the judge's consideration in decision Number 528 K / PID / 2017 in the decision of the criminal act of fraud of blank giro bills appropriate based on the Criminal Code. By using the normative legal research method with a qualitative approach, the author collects data through literature reviews obtained from journals, websites, and news. The results of the study indicate that this case is in accordance with the elements of the crime of fraudulent empty giro bills and the judge's considerations are appropriate based on the Criminal Code on fraud through empty giro bills as in the case examples that have been described. Abstrak. Bilyet giro adalah jenis surat berharga yang diatur diluar KUHD, yang tumbuh dan berkembang dalam praktek perbankan karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral, untuk dapat mengantisipasi perubahan alih teknologi dalam penanganan suatu bilyet giro tersebut, hendaknya mengacu pada aturan-aturan hukum yang dapat melindungi hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan Masyarakat. Penyalahgunaan tindak pidana penipuan bilyet giro kosong telah melanggar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Di Indonesia penyalahgunaan tindak pidana penipuan melalui bilyet giro kosong ditemukan seperti pada contoh kasus putusan nomor 528 K/PID/2017. Melalui peristiwa hukum tersebut penulis mengkaji permasalahan sebagai berikut, Pertama, Apakah unsur Tindak Pidana Penipuan Bilyet Giro Kosong sudah terpenuhi berdasarkan Kitab Undang -Undang Hukum Pidana dalam putusan Nomor 528 K/PID/2017. Kedua, Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 528 K/PID/2017 pada putusan tindak pidana penipuan bilyet giro kosong sudah tepat berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan kualitatif penulis mengumpulkan data melalui kajian literatur diperoleh dari jurnal, website, dan berita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus ini sesuai dengan unsur – unsur tindak pidana penipuan bilyet giro kosong dan pertimbangan hakim sudah tepat berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana penipuan melalui bilyet giro kosong seperti pada contoh kasus yang telah diuraikan.
Pertanggungjawaban Penegakan Hukum Pidana Pelaku Pencemaran Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2023 Owen Prayoga; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.14287

Abstract

Abstract. The ongoing environmental issues in Garut Regency, particularly in the Sukaregang river area, especially the Ciwalen and Cigulampeng Rivers, which have been polluted and emit foul odors, damaging aesthetics due to the activities of the leather tanning industry. Pollution from the Sukaregang leather industry waste is not a new issue. According to records from various sources, the pollution has been ongoing since the 1980s. The environmental pollution issue due to the Sukaregang leather tanning industry began when tanning entrepreneurs switched from biological to chemical tanning processes. This proves that the leather tanning industry activities in Sukaregang, Garut Kota District, have polluted the environment. This research examines the role of public awareness and community participation in supporting the enforcement of environmental criminal law and the implications of pollution caused by hazardous waste (B3). This research is qualitative, using a normative legal approach. In data collection, this research uses interview techniques to obtain an overview of the conditions at the Sukaregang Leather Industry Center and literature studies. The study results show that environmental polluters can be subjected to administrative sanctions, civil sanctions, and criminal sanctions. However, several factors hinder law enforcement against environmental pollution perpetrators in the Sukaregang leather tanning industry. These factors include the low response of tanning managers in addressing waste and creating independent wastewater treatment plants (IPAL) and the lack of firm local regulations governing leather tanning industry waste in Garut Regency. Abstrak. Permasalahan lingkungan yang tak kunjung usai di Kabupaten Garut, khususnya kawasan sungai di Sukaregang terutama Sungai Ciwalen dan Cigulampeng yang sudah tercemar dan bau busuk serta merusak estetika akibat dari aktivitas industri penyamakan kulit. Pencemaran akibat limbah industri kulit Sukaregang bukanlah hal baru. Dihimpun dari catatan berbagai sumber, ternyata pencemaran telah berlangsung sejak decade 1980an. Masalah pencemaran lingkungan akibat industri penyamakan kulit Sukaregang dimulai ketika para pengusaha penyamak mengganti teknik penyamakan dari proses biologis menjadi proses kimiawi. Yang membuktikan bahwa kegiatan industri penyamakan kulit di Sukaregang Kecamatan Garut Kota telah mencemari lingkungan. Penelitian ini mengkaji peran kesadaran public dan partisipasi Masyarakat dalam mendukung penegakan hukum pidana lingkungan dan implikasi pencemaran yang diakibatkan oleh limbah B3. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh gambaran tentang kondisi di Sentra Industri Kulit Sukaregang dan studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaku pencemaran lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata, sanksi pidana, namun terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan industri penyamakan kulit di Sukaregang tersebut, diantaranya adalah rendahnya respon pengelola penyamakan kulit dalam mengatasi limbah dan membuat IPAL mandiri, serta belum adanya peraturan daerah yang tegas dalam mengatur limbah industri penyamakan kulit Kabupaten Garut.
Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Bahan Baku Semen di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan UUPPLH dan UU Pertambangan di Indonesia Aulia Salsabila Rachman
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.14852

Abstract

Abstract. Environmental damage in Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, began with PT Semen Indonesia's limestone mining for a cement plant. This project misused protected areas and failed to comply with forest exchange regulations. The mining led to environmental degradation, including decreased land productivity, and pollution affecting flora, fauna, water, soil, and air. Environmental management is governed by Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and Law No. 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining. However, PT Semen Indonesia's environmental protection measures in Kabupaten Rembang were found to be inadequate and non-compliant with these laws. This study employs a non-doctrinal research approach using normative legal analysis. It uses descriptive-analytic methods and qualitative analysis. Data were collected from legal materials including primary sources like the aforementioned laws, secondary sources such as legal books and journals, and tertiary sources like dictionaries and legal definitions. The study found that PT Semen Indonesia's mining operations in Kabupaten Rembang had administrative permit flaws and lacked an environmental perspective, leading to significant environmental damage. This violates the provisions of Law No. 32 of 2009 and Law No. 3 of 2020. Despite a ruling from the State Administrative Court requiring environmental restoration, PT Semen Indonesia continued its operations without adhering to environmental guidelines. Abstrak. Kerusakan lingkungan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dimulai dengan penambangan batu kapur oleh PT Semen Indonesia untuk pembangunan pabrik semen. Proyek ini menyalahgunakan area yang dilindungi dan tidak mematuhi peraturan tentang tukar-menukar kawasan hutan. Penambangan ini menyebabkan degradasi lingkungan, termasuk penurunan produktivitas lahan, serta polusi yang mempengaruhi flora, fauna, air, tanah, dan udara. Pengelolaan lingkungan diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, upaya perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang ditemukan tidak memadai dan tidak sesuai dengan undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian non-doktrinal dengan analisis hukum normatif. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitik dan analisis kualitatif. Data dikumpulkan dari bahan hukum yang meliputi sumber utama seperti undang-undang yang telah disebutkan, sumber sekunder seperti buku dan jurnal hukum, serta sumber tersier seperti kamus dan definisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasi penambangan PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang memiliki cacat administratif dalam perizinan dan kurang mempertimbangkan aspek lingkungan, yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Hal ini melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Meskipun ada putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang mewajibkan pemulihan lingkungan, PT Semen Indonesia tetap melanjutkan operasinya tanpa mematuhi pedoman lingkungan.
Perlindungan Hukum terhadap Mitra Gojek atas Tindakan Konsumen yang Melakukan Pemesanan Fiktif pada Fitur Go-Food Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Ryan Ardiansyah; Rimba Supriatna
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15006

Abstract

Abstract, In the era of electronic systems that continue to grow, Gojek as one of the main actors in the e-commerce industry, namely as a platform provider for online motorcycle taxi services with anyone can partner or cooperate by becoming an online motorcycle taxi driver. However, in the process of performing services, the risk of deception can occur. As done by Gojek Consumers, namely making fictitious orders on the GoFood feature. The problem in this study is how the legal protection of Gojek Partners for consumer actions that make fictitious Go-Food orders based on the Civil Code and Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and how the liability of the company PT Gojek Indonesia against Gojek Partners for consumer actions that make fictitious Go-Food orders based on the Civil Code Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. This research method uses normative juridical by conducting literature studies to find primary and secondary data. The results of the study are regarding the liability of the company PT Gojek Indonesia against Gojek Partners, namely the company's liability is in accordance with Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and Government Regulation Number 80 concerning Trading Through Electronic Systems, but in this case the Consumer is not responsible. The legal protection for Gojek Partners as Gojek drivers is regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, PT Gojek Indonesia as the organiser of electronic transactions has an obligation to organise Electronic Systems reliably and safely and is responsible for the operation of the Electronic System as it should. Dispute resolution carried out in this case is out of court or non-litigation dispute resolution. Abstrak. Di era sistem elektronik yang terus berkembang, Gojek sebagai salah satu pelaku utama dalam industri e-commerce, yaitu sebagai penyedia platform layanan ojek online di mana siapa pun dapat bermitra atau bekerja sama dengan menjadi pengemudi ojek online. Namun, dalam proses memberikan layanan, risiko penipuan bisa terjadi. Seperti yang dilakukan oleh konsumen Gojek, yaitu dengan membuat pesanan fiktif pada fitur GoFood. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi Mitra Gojek terhadap tindakan konsumen yang membuat pesanan GoFood fiktif berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta bagaimana tanggung jawab perusahaan PT Gojek Indonesia terhadap Mitra Gojek atas tindakan konsumen yang membuat pesanan GoFood fiktif berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan melakukan studi literatur untuk mencari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan PT Gojek Indonesia terhadap Mitra Gojek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, namun dalam kasus ini konsumen tidak bertanggung jawab. Perlindungan hukum bagi Mitra Gojek sebagai pengemudi Gojek diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PT Gojek Indonesia sebagai penyelenggara transaksi elektronik memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan Sistem Elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. Penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam kasus ini adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau penyelesaian sengketa non-litigasi.
Ujaran Kebencian di Game Online Mobile Legends: Bang Bang Ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Rhenovan Jody Refasan Hermawan; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15195

Abstract

Abstract. According to Law No. 19 of 2016 concerning amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Article 28 paragraph (2) contains "Every person who intentionally and without right distributes and/or transmits Electronic Information and/or Documents Electronics whose nature is to incite, invite or influence other people so as to create feelings of hatred or hostility towards certain individuals and/or groups of people based on race, nationality, ethnicity, skin color, religion, belief, gender, mental disability or physical disability shall be punished with a maximum prison sentence of 6 (six) years and/or a maximum fine of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).” The research methodology used includes several approaches, including qualitative content analysis of player interactions in games, comprehensive literature studies regarding the ITE Law and other related regulations, interviews with players, game moderators, and cyber law experts, as well as comparative analysis with the treatment and handling of hate crimes. in other countries, especially in the context of online gaming. Abstrak. Menurut Undang – Undang No 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang – Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (2) berisi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Metodologi penelitian yang digunakan menggabungkan beberapa pendekatan, termasuk analisis konten kualitatif terhadap interaksi pemain dalam game, studi pustaka komprehensif mengenai UU ITE dan regulasi terkait lainnya, wawancara dengan pemain, moderator game, dan ahli hukum siber, serta analisis komparatif dengan regulasi dan penanganan ujaran kebencian di negara lain, khususnya dalam konteks game online.
Akibat Hukum Harta Warisan yang Dikuasai oleh Salah Satu Ahli Waris Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mozariva Triane Rahayunisa; Husni Syawali; Faizal Adha
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15210

Abstract

Abstract. This research focuses on the consequences of inheritance law that is experienced by one of the heirs in terms of the Civil Code. The purpose of this research is to determine the legal consequences of one of the heirs controlling the inheritance and the considerations in Decision 388/Pdt.g/2020/PN.Bdg. Qualitative research approach method with doctrinal research type. The results of this research have legal consequences for one of the heirs who controls the inheritance, namely that they can be sued civilly on the basis of Article 834 of the Civil Code and Article 1365 of the Civil Code if the control is detrimental to other heirs. The judge's consideration in Decision 388/Pdt.g/2020/PN.Bdg which rejected the plaintiff's claim was because the judge was guided by Supreme Court Decision No. 232 PK/Pdt/2018 relates to rejection of inheritance defects which have permanent legal force. Abstrak. Penelitian ini berfokus pada akibat hukum warisan yang dikasai salah satu ahli waris ditinjau KUHPerdata. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum salah satu ahli waris yang menguasai harta warisan dan pertimbangan pada Putusan 388/Pdt.g/2020/PN.Bdg. Metode pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian doktrinal. Hasil penelitian ini akibat hukum bagi salah satu ahli waris yang menguasai warisan ialah dapat digugat secara perdata dengan dasar Pasal 834 KUHPerdata dan Pasal 1365 KUHPerdata apabila penguasaan tersebut merugikan ahli waris lainnya. Pertimbangan hakim pada Putusan 388/Pdt.g/2020/PN.Bdg yang menolak gugatan penggugat disebabkan hakim berpedoman pada Putusan MA No. 232 PK/Pdt/2018 berkaitan dengan penolakan pencacatan warisan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
Tinjauan Kriminologis Penipuan Secara Romantis (Love Scamming) di Era Digital demi Mendapatkan Keuntungan Pribadi Debby Agatha Putri
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15266

Abstract

Abstract. This research aims to conduct an in-depth analysis of the phenomenon of Love Scamming, a form of romantic fraud in the digital era. Using a criminological approach, this research will discuss the factors that drive the perpetrators of Love Scamming, the dynamics of criminal behavior involved in this criminal mode, and the legal rules that can help and protect victims of Love Scamming criminals. Through data analysis methods, interviews, and a thorough literature review, this research seeks to understand the manipulative strategies used by Love Scamming perpetrators, as well as provide insights into how digital technology has become a key tool in the execution of this scam. In addition, this research will critically discuss the prevention efforts that have been undertaken by relevant authorities and institutions, identify weaknesses in existing protection systems, and explore proactive solutions to address the complex challenges posed by developments in information technology. This research is expected to contribute to further understanding of the evolving criminality patterns in the digital era, as well as designing more effective and responsive prevention strategies against the threat of Love Scamming in the rapidly evolving technological era. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap fenomena Love Scamming, suatu bentuk penipuan romantika di era digital. Dengan pendekatan kriminologis, penelitian ini akan membahas faktor-faktor yang mendorong pelaku Love Scamming, dinamika perilaku kriminal yang terlibat dalam modus tindak pidana ini, serta aturan hukum yang dapat membantu serta melindungi korban pelaku tindak pidana Love Scamming. Melalui metode analisis data, wawancara, dan kajian literatur yang menyeluruh, penelitian ini berusaha untuk memahami strategi manipulatif yang digunakan oleh pelaku Love Scamming, serta memberikan pandangan tentang bagaimana teknologi digital menjadi alat utama dalam eksekusi penipuan ini. Selain itu, penelitian ini akan membahas secara kritis upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh pihak berwenang dan institusi terkait, mengidentifikasi kelemahan dalam sistem perlindungan yang ada, dan mengeksplorasi solusi proaktif untuk mengatasi tantangan kompleks yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi informasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut terkait pola kriminalitas yang berkembang di era digital, sekaligus merancang strategi pencegahan yang lebih efektif dan responsif terhadap ancaman Love Scamming di era teknologi yang terus berkembang pesat.
Perlindungan Hukum bagi Pasien Peserta BPJS terhadap Pelayanan Rumah Sakit yang Merugikan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Juncto Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Jaminan Muhamad Farhan Auliya; Sri Ratna Suminar
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15306

Abstract

Abstract. This document discusses the legal protection for patients participating in the BPJS (Social Security Organizing Agency) against hospital services that harm patients based on Law Number 17 of 2023 concerning Health and BPJS Regulation Number 1 of 2014 concerning Health Insurance. This study aims to analyze the form of legal protection for BPJS participant patients, the factors that cause hospital services that harm patients, and the impacts arising from these services.The results showed that legal protection for patients participating in BPJS is regulated in Law Number 17 of 2023 concerning Health, which includes the rights and obligations of patients and the rights and obligations of hospitals. Factors causing the occurrence of hospital services that harm patients include limited hospital resources, lack of coordination between hospitals and BPJS, and errors or negligence of medical personnel. The impacts arising from hospital services that are detrimental to BPJS participant patients are financial, psychological losses, and the potential for conflict between patients and hospitals Abstrak. Dokumen ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pasien peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) terhadap pelayanan rumah sakit yang merugikan pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pasien peserta BPJS, faktor penyebab terjadinya pelayanan rumah sakit yang merugikan pasien, serta dampak yang timbul dari pelayanan tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pasien peserta BPJS diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang meliputi hak dan kewajiban pasien serta hak dan kewajiban rumah sakit. Faktor penyebab terjadinya pelayanan rumah sakit yang merugikan pasien antara lain keterbatasan sumber daya rumah sakit, kurangnya koordinasi antara rumah sakit dan BPJS, serta kesalahan atau kelalaian tenaga medis. Dampak yang timbul dari pelayanan rumah sakit yang merugikan pasien peserta BPJS adalah kerugian finansial, psikologis, serta potensi terjadinya konflik antara pasien dan pihak rumah sakit.
Perlindungan Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Mawar Nurhayati
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15323

Abstract

Abstract. This research aims to examine and analyze the protection of the rights of female prisoners in the Jakarta Class IIA Women's Correctional Institution (Lapas). Protection of prisoners' rights is an important aspect in the correctional system which aims to ensure that every prisoner is treated humanely and fairly in accordance with legal standards and human rights. This research uses a qualitative approach with descriptive-analytical methods. Data was obtained through literature study, field observations, and in-depth interviews with female prisoners and prison officers. The main focus of this research is to identify the rights of female prisoners which include the rights to health, education, protection from violence and discrimination, as well as the right to communicate with family and lawyers. The research results show that the Jakarta Class IIA Women's Prison has attempted to protect the rights of female prisoners through various programs and policies. However, there are still several challenges faced in implementing the protection of these rights, such as limited health facilities, lack of access to education and skills training, as well as cases of violence and discrimination that still occur. This research recommends improving facilities and comprehensive rehabilitation programs as well as training for prison officers to increase protection of the rights of female prisoners. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hak-hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta. Perlindungan hak-hak narapidana merupakan aspek penting dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk memastikan setiap narapidana diperlakukan secara manusiawi dan adil sesuai dengan standar hukum dan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara mendalam dengan narapidana perempuan serta petugas lapas. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi hak-hak narapidana perempuan yang meliputi hak atas kesehatan, pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk berkomunikasi dengan keluarga dan pengacara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta telah berupaya melindungi hak-hak narapidana perempuan melalui berbagai program dan kebijakan. Namun, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak tersebut, seperti keterbatasan fasilitas kesehatan, kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta kasus kekerasan dan diskriminasi yang masih terjadi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan fasilitas dan program rehabilitasi yang komprehensif serta pelatihan bagi petugas lapas untuk meningkatkan perlindungan hak-hak narapidana perempuan.
Perlindungan Hukum kepada Musisi Lokal dari Tindakan Bootleg T-Shirt Ditinjau Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Andinie Zanatine; Neni Sri Imaniyati; Muhammad Ilman Abidin
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15473

Abstract

Abstract. Musicians create works such as songs, often released in physical formats like vinyl records and cassette tapes, and increasingly use merchandise as a key connection with their fans. However, the rise of "bootleg t-shirts" has negatively impacted local musicians by infringing on their official merchandise. This research aims to explore the legal protections available to local musicians against bootleg t-shirts that unlawfully use their names, logos, portraits, and designs. It also seeks to identify the legal actions musicians can pursue under the Trademark and Geographical Indications Law (UU MIG) and the Copyright Law (UUHC). Using a normative juridical approach and descriptive-analytical research, data is collected through library research and analyzed qualitatively. The findings reveal that bootleg t-shirts using a musician's identity without permission constitute trademark counterfeiting under the UU MIG. Trademark rights are protected preventively through registration and can be defended repressively through civil lawsuits, criminal prosecution, and alternative dispute resolution. Additionally, unauthorized use of portraits and designs on bootleg t-shirts is classified as copyright infringement under the UUHC, with automatic copyright protection granted upon creation. Repressive measures for copyright infringement include civil lawsuits, criminal action, and alternative dispute resolution methods like mediation and arbitration. Abstrak. Musisi menciptakan karya seperti lagu, yang sering dirilis dalam format fisik seperti piringan hitam dan kaset, serta semakin sering menggunakan merchandise sebagai cara utama untuk terhubung dengan penggemar mereka. Namun, munculnya "kaos bootleg" telah berdampak negatif pada musisi lokal dengan melanggar produksi merchandise resmi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perlindungan hukum yang tersedia bagi musisi lokal terhadap kaos bootleg yang secara ilegal menggunakan nama, logo, potret, dan desain mereka. Selain itu, penelitian ini juga mencari tindakan hukum yang dapat ditempuh oleh musisi berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) serta Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan penelitian deskriptif-analitis, data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa kaos bootleg yang menggunakan identitas musisi tanpa izin termasuk dalam kategori pemalsuan merek menurut UU MIG. Hak merek dilindungi secara preventif melalui pendaftaran dan dapat dipertahankan secara represif melalui gugatan perdata, penuntutan pidana, dan penyelesaian sengketa alternatif. Selain itu, penggunaan potret dan desain secara tidak sah pada kaos bootleg dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta menurut UUHC, dengan perlindungan hak cipta yang diberikan secara otomatis saat karya tersebut diciptakan. Tindakan represif untuk pelanggaran hak cipta mencakup gugatan perdata, tindakan pidana, dan metode penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi dan arbitrase.

Page 49 of 52 | Total Record : 515

 47   48   49   50   51 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies