cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Samanoi Halowo Fau
Contact Email
panahkeadilan@uniraya.ac.id
Phone
+6282286352622
Journal Mail Official
panahkeadilan@uniraya.ac.id
Editorial Address
Jln. Pramuka Nari-nari, Keluarahan Pasar Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara
Location
Kab. nias selatan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL PANAH KEADILAN
Published by Universitas Nias Raya
ISSN : -     EISSN : 27763560     DOI : 10.57094
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Panah Keadilan ini diterbitkan oleh Universitas Nias Raya. Fokus dan cakupan jurnal ini yaitu karya ilmiah di bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Bisnis, hukum lainnya, sosial dan politik. Terbitan pertama jurnal ini yaitu dimulai dari edisi Volume 1 Nomor 1 tahun 2021. Jurnal ini diterbitkan 2 kali setahun yaitu Februari-Juli, dan Agustus-Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 69 Documents
 1   2   3   4   5 
Analisis Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pengawasan Terhadap Anak Di Bawah Umur Fianusman Laia
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 1 No 2 (2022): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (441.129 KB) | DOI: 10.57094/jpk.v1i2.454

Abstract

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang telah di tentukan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, artinya bahwa segala sesuatu tindakan dan perbuatan harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam Negara kesatuan republik Indonesia. Berdasarkan Latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan Penelitian untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pengawasan Terhadap Anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pengawasan Terhadap Anak. Berdasarkan hasil penelitian dan Pembahasan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan pemidanaan pengawasan terhadap anak yaitu pertimbangan secara yuridis yakni fakta-fakta hukum dalam persidangan baik dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pengeroyokan. Sedangkan pertimbangan secara non yuridis terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, terdakwa mengakui perbuatanya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatanya.
Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Fariaman Laia; Yonathan Sebastian Laowo
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 1 No 2 (2022): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.674 KB) | DOI: 10.57094/jpk.v1i2.455

Abstract

Masalah hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan tentang siapa yang bersalah, oleh karena itu peran dari pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan sangatlah penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu perbuatan dapat dinyatakan percobaan pembunuhan sesuai Pasal 338 jo Pasal 53 KUHP dan untuk mengetahui tentang perkara percobaan pembunuhan telah sesuai dengan Pasal 338 jo Pasal 53 KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan metode pendekatan kasus. Pengumpulan bahan data mengunakan pengumpulan data secara primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pembuktian tindak pidana percobaan pembunuhan adalah bahwa pelaku mencoba melakukan kejahatan pidana serta niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri. Penulis juga berharap kepada pemerintah yang berwenang unutk lebih hati-hati dalam melakukan proses penyidikan, penututan dan pengadilan, dalam memutuskan suatu persoalan kejahatan, untuk memperhatikan tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.
Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan Ham Arianus Harefa
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 1 No 2 (2022): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.911 KB) | DOI: 10.57094/jpk.v1i2.456

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia masih menuai kontroversial, terutama dalam hal penjatuhan pidana oleh hakim kepada pelaku jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian tentang “Problamatika penegakan hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia”. Dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis problamatika penegakan hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan juga pendekatan analitik (analitycal approach). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran data sekunder (library research) yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier, sedangkan analisis data digunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif, logis, sistematis dan koheren, kemudian terik kesimpulan dari induktif ke deduktif. Berdasarkan hasil pembahasan bahwa problematika penegakan hukum pidana pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, yaitu masih terjadinya interpretas dan konstruksi hukum kepada para penegak hukum (hakim dan jaksa penuntut umum) terkait dengan ancaman pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Sedangkan penerapan pidana mati pada pelaku tindak pidana korupsi jika hanya dikaji secara tekstual, maka bertentangan dengan HAM sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28A ayat (1), 28I ayat (1) UUD Tahun 1945, jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, jo Pasal 3 DUHAM. Namun jika dikaji secara kontektual dengan penafsiran extentif dan teleologis, maka sebenarnya penerapan hukuman mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.
Hakikat Upah Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Hasaziduhu Möhö
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 1 No 2 (2022): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.42 KB) | DOI: 10.57094/jpk.v1i2.457

Abstract

Hakikat upah telah menjadi bagian penting (krusial) dalam kehidupan manusia (pekerja) oleh karena bersentuhan langsung dengan hakikat kemanusiaan yang berasaskan keadilan dan persamaan di depan hukum. Ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945, dan berbagai aturan ketenagakerjaan yang ada diharapkan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dasar hidup manusia yang cenderung beragam, berkembang dan kompetitif, sesuai dengna perkembangan itu sendiri. Persoalannya adalah apakah upah dalam hubungan ketenagakerjaan telah sesuai dengan keadilan hukum dan keadilan masyarakat ? Untuk memberi jawaban terhadap persoalan dimaksud, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approch), pendekatan analitis (analitical approach) dan pandangan para ahli yang terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan pemerintah sangat dibutuhkan dalam memfasilitasi kemampuan tenaga kerja/buruh dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta melakukan pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap aturan hukum ketenagakerjaan. Jika tidak demikian, pekerja/buruh akan tetap berada pada posisi yang lemah dan akhirnya penghidupan, pekerjaan dan upah yang layak sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan UUD 1945, tidak akan pernah tercapai.
Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik Kosmas Dohu Amajihono
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 1 No 2 (2022): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.169 KB) | DOI: 10.57094/jpk.v1i2.458

Abstract

Kekuatan hukum perjanjian/kontrak yang dilakukan secara elektronik tidak dapat ditentukan dari bentuk kontraknya saja, melainkan ditentukan dari terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, seiring perkembangan terknologi semua hal dapat dilakukan dengan mudah, salah satunya yaitu melakukan transaksi perdangan. Transaksi perdagangan modern saat ini dapat dilakukan antara penjualan dan pembelian tanpa haris bertemu hanya dengan menggunakan teknologi sebagai media. Kontrak elektronik (e-contract) merupakan salah satu bentuk bari dalam perjanjian jual beli maupun transaksi perdagangan lainnya. Adanya kegiatan transaksi elektronik mengakibatkan adanya perikatan atau hubungan hukum secara elektronik dengan memadukan jaringan berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang selanjutnya difasilitasi dengan jaringan internet atau jaringan global. Kontrak Elektronik merupakan perwujudan dari Pasal 1338 KUHPer yang memberlakukan “Asas Kebebasan Berkontrak”. Sehingga keabsahan kontrak elektronik harus dilihat secara jelas apakah sudah sesuai dengan syarat sah perjanjian sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1320 KUHPerdata.
KEBENARAN DAN KEADILAN HUKUM Aturkian Laia; Purwanto
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v2i1.709

Abstract

Hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas itulah yang sedang terjadi dalam penegakan hukum di negara Indonesia. Itu semua terjadi karena tidak ada yang dapat konsisten dalam menjalankan hukum yang baik dan benar karena tidak memiliki integritas masih lemah dalam menghadapi tantangan pada penegakan hukum yang sebenarnya. Dan ini sangat di sayangkan karena jika hukum tidak menghasilkan kemanfaatan, kepastian dan keadilan maka hancurlah hukum di negeri yang kita cintai dimana di pegang oleh orang yang memiliki kekuasaan yang pergunakan kekuasaan tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Adapun rumusan masalah yaitu Pertama, apa yang membuat kebenaran dan keadilan hukum diperjualbelikan. Yang Kedua, bagaimana mewujudkan hukum yang membawa kebahagiaan kepada masyarakat berdasarkan kebenaran dan keadilan. Metode penelitian dengan menggunakan penelitian normative.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM TRANSPORTASI Sri Wahyuni Laia
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal protection is used to protect victims, and guarantee their rights and obligations to the criminal justice system and the current sentencing system. Especially for those seeking the truth who have been sexually harassed. The author found several forms of criminal acts of sexual harassment that occurred on online transportation from 2015 to the present. In this case, the issues raised by the author regarding the criminal forms of sexual harassment on online transportation, as well as knowing how the legal protection is. The method carried out by the author in this study is to use normative research methods. Where the author uses primary legal sources, secondary legal materials and related tertiary legal materials to obtain sources of material regarding the forms of criminal acts of sexual harassment on online transportation and legal protection according to its legislation. Based on the results of this study, from 2016 to 2018 there were 7 criminal cases of sexual harassment that occurred on online transportation. To avoid this from repeating itself, the government and companies that house online transportation must work together to protect consumers and drivers themselves by ratifying the Minister of Transportation Regulation Number 108 of 2017 and adding an SOS button or panic button listed on the application. The conclusion of this study is that legal protection of women as a criminal act of online transportation has been carried out as it should be along with the times.
PENEGAKAN HUKUM DAN MORALITAS MANUSIA DALAM PERSPEKTIF FILOSOFI Aturkian Laia
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law enforcement in this nation is still far from expectations, especially in terms of the moral quality possessed by law enforcers who are very messy and still maintain a corrupt mentality and this is very dangerous in realizing legal justice for all Indonesian people. Law enforcers are "primus inter pares" (first, superior, best among others). The formulation of the problem is first, how to become a complete human being. Second, how is law enforcement producing honesty, truth and justice? And research methods using normative research.
TINJAUAN PENETAPAN PERPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM AA Muhammad Insany Rachman; Evi dwi Hastri; Rusfandi Rusfandi
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to find out about how the government views and the public's response regarding the government regulation in lieu of law job creation. This research is categorized as normative legal research through a juridical-normative approach, then by examining primary legal materials, namely regulations related to legal issues, then this research is focused on examining how legal sociology plays a role in finding solutions to existing problems. The results showed that the community still had time and effort to respond to the Perpu by actively participating in escorts before it became an Act, namely by demonstrations and requests for material test submissions.
ASAS PENCEMAR MEMBAYAR (POLLUTER PAYS PRINCIPLE) : BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA YANG MELANGGAR BAKU MUTU AIR LIMBAH Muhammad Khalid Ali; Evi dwi Hastri; AA Muhammad Insany Rachman
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze how the form of legal responsibility of business actors by applying the polluter pays principle as a problem solving achieves success in resolving environmental disputes that violate wastewater quality standards. This type of research uses normative legal research. The problem approach used is a statute approach with a method of analyzing legal materials that relefan with legal issues in a deductive and descriptive qualitative manner. The novelty of this research shows that the form of legal responsibility of business actors facing environmental disputes that violate wastewater quality standards is not always resolved with criminal sanctions contained in Article 100 of the UUPPLH. However, it can be realized by applying the Polluter Pays Principle which requires business actors other than paying compensation, polluters and/or environmental destroyers are also burdened by judges to take certain legal actions. Therefore, the responsibility of business actors for environmental pollution can be carried out criminal, civil and administrative responsibilities.

Page 2 of 7 | Total Record : 69

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2025): Jurnal Panah Keadilan Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Panah Keadilan Vol 3 No 2 (2024): Jurnal Panah Keadilan Vol 3 No 1 (2024): Jurnal Panah Keadilan Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Panah Keadilan Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Panah Keadilan Vol 1 No 2 (2022): Jurnal Panah Keadilan Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Panah Keadilan