cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Firmansyah Putra
Contact Email
ljc.hukum@unja.ac.id
Phone
+6285267376700
Journal Mail Official
firmansyahputra@unja.ac.id
Editorial Address
https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/editor
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Limbago: Journal of Constitutional Law
Published by Universitas Jambi
ISSN : -     EISSN : 27979040     DOI : https://doi.org/10.22437/limbago
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Limbago: Journal of Constitusional Law (ISSN Online 2797-9040) merupakan terbitan ilmiah berkala bidang hukum konstitusi dan tata negara. Jurnal ini diterbitkan oleh Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi sebagai media publikasi ilmiah dan diseminasi hasil penelitian bidang hukum tata negara dan konstitusi. Nama "LIMBAGO" berarti Lembaga dalam Bahasa Melayu, nama ini dipilih untuk merespons dinamika dan perubahan sosial. Terbit tiga kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari, Juni dan Oktober, Limbago: Journal of Constitusional Law menggunakan model open access journal dengan sistem double blind peer review. Limbago: Journal of Constitusional Law berkomitmen menjadi forum diskusi dan pengkajian isu-isu kontemporer berkaitan dengan hukum tata negara dan konstitusi di Indonesia dan perspektif global.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 140 Documents
 8   9   10   11   12 
PERANAN DPRD KABUPATEN TEBO DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Pebriani, Rizki; Syamsir, Syamsir; Bustanuddin, Bustanuddin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i3.21716

Abstract

AbstrakThis research is based on the Regional People's Legislative Council (DPRD) which is a regional people's representative institution that is located as an element of Regional Government administration. DPRD is responsible for carrying out one of the management functions of the regional government, namely controlling and supervising. However, in practice this very vital function is not carried out perfectly and satisfactorily. Based on the real conditions that occur in the field, the realization of local tax and regional retribution revenues has not yet reached the target according to the time set each year. This turned out to be inseparable from the problem of achieving regional tax and regional retribution targets in order to increase local revenue, the problem that occurs in the field is that the target of regional tax and regional retribution revenues has not been achieved in all sectors. The problem in this study is how the function of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Tebo Regency in carrying out the supervisory function of Regional Regulation No. 15 of 2010 concerning market service fees and what factors support and hinder efforts to carry out the supervisory function of market service fees in Tebo district. The purpose of this study was to determine the function of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Tebo Regency in carrying out the supervisory function of Regional Regulation No. 15 of 2010 concerning Market Service Charges and to find out the factors that support and hinder the implementation of the DPRD's supervisory function on the implementation of Regional Regulation No. 15 of 2010 concerning market service fees. This study used empirical juridical research methods with the research location at the Tebo Regency Industry and Trade Service with samples interviewing the head of the Tebo Regency Industry and Trade Office Market, 2 reception staff and the reception treasurer. The results of this study are that the Regional People's Representative Council (DPRD) is part of the regional government, because in a unitary state there is no regional legislature, therefore DPRD is included in the administration of regional government. In running the government, the authority of the DPRD is not like the authority of the Regional Head who has so much authority, so that the domination of authority in running regional government lies with the Regional Head, this shows that actually the role of the DPRD is only as a complement in running governance in the region, even though the DPRD has a supervisory function. but in terms of implementation, has it been carried out effectively, bearing in mind that the DPRD is also part of the regional government, of course it will be difficult to carry out this task, because the DPRD cannot act independently like the DPR of the Republic of Indonesia. The factors that influence the implementation of market retribution collection policies in the Tebo Regency market include: communication, resources and facilities andinfrastructure. Keywords: The Role and Function of DPRD Oversight, Market Service Retribution Abstrak Penelitian ini didasari oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. DPRD bertanggung jawab melaksanakan salah satu fungsi manajemen pemerintah daerah yaitu pengendalian dan pengawasan (controlling and supervisison). Namun dalam prakteknya fungsi yang sangat vital ini tidak dilaksanakan secara sempurna dan memuaskan. Berdasarkan kondisi nyata yang terjadi dilapangan, realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah belumlah mencapai target sesuai waktu sebagaimana yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Hal tersebut ternyata tidak lepas dari adanya masalah terhadap pencapaian target pajak daerah dan retribusi daerah guna meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah, masalah yang terjadi dilapangan yaitu masih belum tercapainya target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah disegala sektor. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah No. 15 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam mengupayakan fungsi pengawasan dari hasil pungutan Retribusi Pelayanan pasar di Kabupaten Tebo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah No. 15 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No.15 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan pasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tebo dengan sampel mewawancarai kabid Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tebo, 2 orang pegawai bagian penerimaan dan bendahara penerimaan. Hasil dari penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari pemerintah daerah, karena di dalam negara kesatuan tidak ada legislatif daerah, oleh karenaitu DPRD dimasukkan ke dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam menjalankan pemerintahan, kewenangan DPRD tidak sepertikewenangan Kepala Daerah yang memiliki kewenangan begitu besar, sehingga dominasi kewenangan dalam menjalankan pemerintahan daerah berada pada Kepala Daerah, hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya peranan DPRD hanyalah sebagai pelengkap saja dalam menjalankan pemerintahan di daerah, walaupun DPRD mempunyai fungsi pengawasan tetapi pada implementasinya apakah sudah dijalankan secara efektif, mengingat bahwa DPRD juga merupakan bagian dari pemerintah daerah, tentu saja akan sulit menjalankan tugas ini, karena DPRD tidak bisa berlaku independen seperti DPR Republik Indonesia. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan pemungutan retribusi pasar di pasar Kabupaten Tebo, antara lain: komunikasi, sumber daya dan sarana danprasarana.Kata kunci : Peranan dan Fungsi Pengawasan DPRD, Retribusi Pelayanan Pasar
ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN IBU KOTA YANG BARU DALAM PERSPEKTIF PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN Gusnaeni, Reka; Putra, Firmansyah
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i3.21769

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan substansi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ditinjau dari undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, serta konsep pengaturan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dimasa mendatang. Tipe penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan substansi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ditinjau dari undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan belum memenuhi asas kejelasan tujuan dan asas keterbukaan. Konsep pengaturan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dimasa mendatang sebaiknya menerapkan asas kejelasan dengan merincikan tujuan dan makna dari segala aturan, serta asas keterbukaan mengenai pihak yang dilibatkan dan anggaran yang digunakan.
ANALISIS TERHADAP PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Meilany, Sherly; Amin, Muhammad
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i3.21773

Abstract

Abstract The purpose of this research was to analyzed the concept of regulation of the Minister of home affairs of the Republic of Indonesia number 20 of 2018 concering village financial management, as well as analyzed the legal certainty of implementation the Minister of home affairs of the Republic of Indonesia number 20 of 2018 concering village financial management. This research was normative juridical with Case approach, Statuta approach, Comparative approach and conceptual approach. The result of this research was the concept of regulation of the Minister of home affairs of the Republic of Indonesia number 20 of 2018 concering village financial management was regulate the use and utilization of village finances starting from planning, implementation, administration of reporting and accountability of village finances in a transparent, accountable and participatory mannder.. This is because the norms in Permendagri Number 20 of 2018 are carried out based on the provisions in the applicable laws and regulation, Permendagri Number 20 of 2018 it has also regulated every detail regarding village financial management starting from the implementation, planning and administration stages, Permendagri Number 20 of 2018 has also regulated sanctions for violations of village financial management. Keywords : Permendagri, village, village financial management
Analisis Terhadap Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia Gustin, Syahtia Ratu; Yarni , Meri
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i1.21776

Abstract

Abstact The research aims to analyze the legal certainty regarding the regulation of the loss of Indonesian citizenship held by a citizen based on Law Number 12 of 2006 concerning Indonesian Citizenship. The issues to be examined include the factors that can lead to the loss of Indonesian citizenship and its legal consequences using the normative juridical research method. The legal consequence of losing Indonesian citizenship is the termination of the rights and responsibilities between the Indonesian state and its citizens. The author recommends adding an explanation regarding the legal consequences of losing Indonesian citizenship to avoid ambiguity in its implementation, as well as the need for clarity on the elements that allow someone to regain lost Indonesian citizenship based on Article 23 of Law Number 12 of 2006. The research findings from various sources indicate that the regulation of losing Indonesian citizenship lacks legal certainty and does not fully reflect the principles of Indonesian citizenship law and good governance. Therefore, there is a need to reformulate the regulation of losing Indonesian citizenship to provide legal certainty and clarity, taking into account the various factors that can lead to the loss of citizenship.   Keywords: Citizenship, Loss of Citizenship, Regulations Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum mengenai pengaturan hilangnya kewarganegaraan Indonesia yang dimiliki seorang warga negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia. Permasalahan yang akan dikaji meliputi hal yang dapat membuat hilangnya kewarganegaraan orang Indonesia dan konsekuensi atau dampak hukumnya dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Konsekuensi hukum dari hilangnya kewarganegaraan Indonesia adalah putusnya hubungan hak dan tanggung jawab antara negara Indonesia dan warga negara. Penulis merekomendasikan penambahan penjelasan mengenai konsekuensi hukum dari hilangnya kewarganegaraan Indonesia guna menghindari multitafsir dalam implementasinya, serta perlunya kejelasan mengenai unsur yang memungkinkan seseorang memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia yang telah hilang berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Hasil penelitian dari berbagai sumber menunjukkan bahwa pengaturan hilangnya kewarganegaraan Indonesia kurang memiliki kepastian hukum dan tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip hukum kewarganegaraan Indonesia dan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi terhadap pengaturan hilangnya kewarganegaraan Indonesia untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan, dengan memperhitungkan berbagai faktor yang dapat menyebabkan hilangnya kewarganegaraan. Kata Kunci: Kewarganegaraan, Hilangnya Kewarganegaraan, Peraturan
PENGATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 Kartika Nabela, Tiara; Arfa'i, Arfa'i
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i3.22189

Abstract

Based on Law Number 10 of2016 article 201 paragraph 8 determines simultaneousnational voting in the election of governors and deputy governors, regents and deputyregents, as well as mayors and deputy mayors throughout the territory of the Unitary Stateof the Republic of Indonesia to be held in November 2024. This research aims: 1). To findout and analyze the implementation of the implementation of simultaneous regional headelections in 2024 in Indonesia. 2). To find out and analyze the supervision of simultaneousregional head elections in 2024. The research method used in this study is a normative juridical method. This study usesastatutory,historicalandconceptualapproach.Presidential elections (Pilpres), legislative elections (Pileg) and regional head elections(Pilkada)wereheldinthesameyear.RegardingtheimplementationofPilkadaasstipulatedin Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution, regional election is a regionalgovernment election regime and not an election regime as referred to in Article 22E of the1945 Constitution. The 2024 elections and regional elections will be very complex becausethe stages of holding elections will take place in parallel with the stages of holding theregionalelections.Forthisreason,effortstoimprovetheprocessofholdingelectionsinthefuture areneeded.  
KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) SEBAGAI LEMBAGA KONSTITUTIF DI INDONESIA Nursari, Della; Marifatur, Ezra; Nafisah, Aqilah; Pratiwi, Eka; Rahmawati, Nurlaili; Davega Prasna, Adeb
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i3.25269

Abstract

Di Indonesia selain ada kekuasaan legistatif, eksekutif, dan yudikatif, dikenal juga tiga macam kekuasaan negara lainnya yaitu, kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksaminatif/inspektif, dan kekuasaan moneter. Kekuasaan-kekuasaan tersebut termasuk ke dalam pembagian kekuasaan secara horizontal. Lembaga konstitutif adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengganti, menambah, mengurangi, membuat, dan menghapus sebagian maupun seluruh isi atau materi yang ada di dalam konstitutif suatu negara. Hanya terdapat tiga negara yang memiliki lembaga konstitutif yaitu negara Indonesia, negara Iran, dan negara Prancis. Sedangkan lembaga konstitutif negara lain bersifat sementara.Kekuasaan Konstitutif adalah merupakan kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijadikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat UUD 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
ANALISIS TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG KANTOR STAF PRESIDEN Almichael, A.Zikri; Irwandi, Irwandi
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i3.26316

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1). untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum pembentukan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor staf presiden ak dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari pembentukan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor staf pr esiden terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kantor Staf Presiden. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pertimbangan hukum pembentukan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor staf presiden bahwa pembentukan Kantor Staf Presiden merupakan hak prerogratif presiden yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 namun Kewenangan yang diberikan kepada Kantor Staf Presiden tidak sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, terutama dalam UU Kementerian Negara dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2) Akibat hukum dari pembentukan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor staf presiden terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kantor Staf Presiden bahwa terjadinya benturan kewenangan KSP dalam dua aspek, yaitu benturan di internal lembaga kepresidenan dan benturan di eksternal lembaga kepresidenan. Di internal lembaga kepresidenan, secara organisasi terdapat beberapa organisasi yang langsung berada di bawah Presiden dan Wakil Presiden yang berada di lingkungan istana, yaitu Kementerian Sekretaris Negara (Kemsetneg), Sekretaris Kabinet (Setkab), dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
PERANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA JAMBI Azmi, Fikri; Syamsir, Syamsir; Iswandi, Iswandi
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i3.26451

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Jambi; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Jambi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Jambi, dan 2) Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Jambi sepenuhnya menjadi kewenangan dari DPMPTSP Kota Jambi. Di dalam proses permohonan, pemrosesan berkas pemohon IMB, sampai pada tahap penerbitan surat izin mendirikan bangunan dilakukan oleh pihak DPMPTSP. Dalam melakukan kegiatannya DPMPTSP bekerja sama dengan dinas-dinas teknis. Dinas-dinas tersebut meliputi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Lingkungan Hidup. Keterlibatan pihak kelurahan, kecamatan, RT/RW juga mendukung dari pelaksanaan perizinan mendirikan bangunan. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Jambi adalah Sarana dan prasarana, berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan sarana dan prasarana di DPMPTSP sudah cukup baik untuk menunjang kenyamanan masyarakat pada saat penyelenggaraan pelayanan khususnya pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB), Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, dalam hal ini kesadaran masyarakat mengurus secara mandiri masih kurang. Masyarakat masih banyak yang menggunakan jasa perantara (calo) dikarenakan tidak memiliki waktu luang untuk mengurus IMB secara mandiri. Masih banyak masyarakat yang belum bisa memahami beberapa persyaratan dari pengurusan izin mendirikan bangunan sehingga berkas tersebut tidak bisa diproses terlebih dahulu sampai benar-benar lengkap
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA BUKIT BALING KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI yarni, meri; Irwandi, Irwandi; Erwin, Erwin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i3.29608

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui kewenangan bagi desa dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola wilayahnya secara mandiri termasuk di dalamnya pengelolaan aset, keuangan, dan pendapatan desa sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup di desa dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. kekhawatiran dari berbagai kalangan terkait pengelolaan dana desa seperti pengawasan pengelolaan yang masih minim dan keterbatasan regulasi serta lambannya penerapan dari sebuah produk hukum setelah di undangkan. Muncul permasalahan seperti : bagaimana Implementasi pengelolaan keuangan desa di desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi saat ini serta bagaimana Upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pengimplementasian Pengelolaan Keuangan Desa dalam mewujudkan good governance. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian di lanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Pengelolaan Dana Desa yang efektif dan efisien akan memungkinkan desa untuk mampu melakukan sebuah pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih optimal dengan berdasarkan pada pengaturan yang kuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi belum dapat dilakukan sesuai perundang-undangan yang berlaku dan secara baik serta benar karena pemerintah desa belum bisa mengeluarkan suatu kebijakan secara formal sehingga tidak memberikan keuntungan dan pemasukan ke kas desa dan dipandang tidak produktif akibat pola pengelolaan yang diatur secara langsung oleh pemerintah kabupaten. Dari hasil penelitian dapat disarankan bahwa hendaknya untuk mengoptimalkan pengelolaan dana desa di Kabupaten Muaro Jambi, pemerintah desa harus mampu mengeluarkan dan membentuk kebijakan dalam pengelolaan dana desa dengan mekanisme dan sistem pengelolaan yang baku dan pertanggungjawaban yang sesuai aturan. Kata Kunci : Pengelolaan, Keuangan, Desa SUMMARY Based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it recognizes the authority of villages and empowers villages to become strong, advanced, independent and democratic. Village governments are expected to be able to manage their areas independently, including managing village assets, finances and income so that they can improve the quality of life in the village and the welfare of the community. Implementation of Village Financial and Asset Management, village governments are obliged to manage village finances in a transparent, accountable and participatory manner. Concerns from various groups regarding the management of village funds include minimal management supervision and regulatory restrictions as well as the slow implementation of a legal product after it is promulgated. Problems arise such as: how is the implementation of village financial management in Bukit Baling village, Sekernan District, Muaro Jambi Regency currently and what efforts can be made to maximize the implementation of Village Financial Management in realizing good governance. The method used in this research is an empirical juridical research method, namely an approach that examines secondary data first and then continues with conducting primary data research in the field. Effective and efficient Village Fund management will enable villages to be able to carry out development and improve community welfare more optimally based on strong regulations. The results of the research show that the implementation of village fund management in Bukit Baling Village, Sekernan District, Muaro Jambi Regency cannot yet be carried out in accordance with applicable laws and regulations and properly and correctly because the village government has not been able to issue a formal policy so that it does not provide profits and income to the village treasury. and is considered unproductive due to management patterns that are regulated directly by the district government. From the research results, it can be suggested that to optimize the management of village funds in Muaro Jambi Regency, the village government must be able to issue and form policies in managing village funds with standard management mechanisms and systems and accountability that comply with the rules. Keywords: Management, Finance, Village
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Atas Perkara Mengenai Badan Peradilan Khusus juliani, lauri; Kosariza, Kosariza; Prasna, Adeb Davega
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i1.31658

Abstract

Abstract The aim of this research is to determine and analyze the balance of Constitutional Court Judges in Decision Number 85/PUU-XX/2022. The problem in this research is how the Constitutional Court Judges consider in Decision Number 85/PUU-XX/2022. The research method used in writing this thesis is normative juridical, meaning that this research starts from a legal issue by analyzing a legal problem through statutory regulations, literature and other reference materials. This thesis uses several approaches including the statutory approach, conceptual approach and case approach. The results of the discussion in this research show that the legal considerations that form the basis of the Constitutional Court's decision include, among others, the absence of a special judicial body appointed by the President/Government and the DPR to handle disputes over regional head election results, the existence of fundamental changes to Article 157 in the three amendments to the Regional Election Law; the history of the development of the authority to resolve disputes over regional election results at the Constitutional Court; there are no longer any differences in electoral regimes, both general elections and regional elections. Keywords: Constitutional Court, Results Dispute, Regional Election Abstrak Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis perimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022. . Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah  Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literaur dan bahan referensi lainnya. Skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pertimbangan hukum yang menjadi dasar Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain, belum terbentuknya badan peradilan khusus yang ditunjuk oleh Presiden/Pemerintah dan DPR untuk menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah, adanya perubahan mendasar Pasal 157 dalam tiga perubahan UU Pilkada; sejarah perkembangan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pilkada di MK; tidak adanya lagi perbedaan rezim pemilihan baik pemilu maupun pilkada. Kata Kunci : Makamah Konstitusi, Perselisihan Hasil, Pilkada

Page 10 of 14 | Total Record : 140

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Constitusional Law Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Constitusional Law Vol. 4 No. 3 (2024) Vol. 4 No. 2 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 3 (2023) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 3 (2022) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 3 (2021) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021) More Issue