Limbago: Journal of Constitutional Law
Limbago: Journal of Constitusional Law (ISSN Online 2797-9040) merupakan terbitan ilmiah berkala bidang hukum konstitusi dan tata negara. Jurnal ini diterbitkan oleh Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi sebagai media publikasi ilmiah dan diseminasi hasil penelitian bidang hukum tata negara dan konstitusi. Nama "LIMBAGO" berarti Lembaga dalam Bahasa Melayu, nama ini dipilih untuk merespons dinamika dan perubahan sosial. Terbit tiga kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari, Juni dan Oktober, Limbago: Journal of Constitusional Law menggunakan model open access journal dengan sistem double blind peer review. Limbago: Journal of Constitusional Law berkomitmen menjadi forum diskusi dan pengkajian isu-isu kontemporer berkaitan dengan hukum tata negara dan konstitusi di Indonesia dan perspektif global.
Articles
140 Documents
<![CDATA[Pengaturan Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye ]]>
<![CDATA[Nst, Nur Azizah]]>;
<![CDATA[Zarkasi, A]]>;
<![CDATA[Iswandi]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v4i2.31740
<![CDATA[Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan Bawaslu terhadap pemasangan alat peraga sebelum masa kampanye. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pengawasan Bawaslu terhadap pemasangan alat peraga sebelum masa kampanye. Metode penelitian yang digunakan penulisan ini yaitu yuridis normatif artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan referensi lainnya. Penulisan ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendakatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemasangan alat peraga sebelum masa kampanye bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan tidak adanya pengawasan bawaslu terhadap pemasangan alat perga sebelum masa kampanye tepatnya sebelum calon ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) karena bawaslu belum memiliki kewenangan dalam menindak pelanggaran alat peraga pada saat calon ditetapkan sebagai daftar calon sementara.]]>
<![CDATA[Kewenangan Kejaksaaan Sebagai Lembaga Pemerintahan di Bidang Yudikatif ]]>
<![CDATA[Sari, Kiki Angela]]>;
<![CDATA[Yarni, Meri]]>;
<![CDATA[Prasna, Adeb Davega]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v4i2.32164
<![CDATA[Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan. Kejaksaan yang secara tegas terletak dalam ranah eksekutif telah menciptakan ambiguitas terkait posisi Kejaksaan, karena di satu sisi Kejaksaan berada di bawah eksekutif namun di sisi lain terhubung dengan tugas yudikatif sehingga menimbulkan berbagai konflik serta perdebatan di kalangan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kewenangan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan di bidang yudikatif ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan adanya kompleksitas hubungan kejaksaan dengan eksekutif dan yudikatif dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sebagai lembaga pemerintahan, dimana dalam pelaksanaannya Kejaksaan sering kali menimbulkan beberapa permasalahan yang melibatkan interaksi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya lebih lanjut untuk reposisi Kejaksaan dan memperbaiki sistem peradilan yang adil dan efektif agar dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi kepercayaan masyarakat.]]>
<![CDATA[Peran dan Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Menurut Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum ]]>
<![CDATA[Ilham Pratama, Daffa]]>;
<![CDATA[A. Zarkasi]]>;
<![CDATA[Amin, Muhammad]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v4i2.32973
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum bertujuan menjamin aksesterhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum bagi masyarakat miskin sesuai amanatdalam konstitusi. Namun demikian, Implementasi UU Bantuan Hukum pada tingkat daerahsaat ini masih banyak yang terbatas pada pemberian jasa hukum saja bukan dalampenegakan hukumnya. Mengakibatkan pada prakteknya terdapat keraguan antara peran dankewenangan dari tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan danpenganggaran bantuan hukum. Ketentuan yang diatur UU Bantuan Hukum masih menjadikomplektifitas dalam penerapan yang dimana pemerintah pusat mendorong peran aktifpemerintah pusat dalam penyelenggaran bantuan hukum. Sedangkan pemerintah daerahhanya diberikan pilihan untuk menerapkannya tanpa ada sebuah keharusan. Keterlibatantadi menimbukan masalah seperti ruang lingkup penerima manfaat yang terbatas, serta perandan kewenangan daerah dalam penyelenggaraan bantuan hukum pada tingkat daerah yangbelum jelas. Sehingga dengan menggunakan metode penelitian Normatif yang didasaribahan hukum dan penelitin terdahulu ini membahas mengenai peran dan kewenanganpemerintah daerah berdasarkan UU Bantuan Hukum di Indonesia.]]>
<![CDATA[Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi Ditinjau Dari Peraturan Gubernur No.7 Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Nurul Sesya, Febby]]>;
<![CDATA[Kosariza]]>;
<![CDATA[Arfa'i]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v4i2.33339
<![CDATA[Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dalam memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan dilihat dari Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris artinya penelitian dengan melakukan wawancara langsung dan pengambilan data untuk menganalisis sejauh mana peraturan berlaku secara efektif. Perempuan memiliki peran penting dalam berbagai bidang kehidupan seperti dalam rumah tangga, tempat kerja, politik, dan masyarakat secara keseluruhan, dengan meningkatkan taraf kehidupannya maka akan memberikan pengaruh besar bagi kecerdasan kehidupan bangsa dan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dimiliki dinas ternyata belum terlaksana secara maksimal dan belum mampu menurunkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan. Kata Kunci; Faktor Penghambat, Peranan, Perlindungan Perempuan.]]>
<![CDATA[Peran Komnas HAM Dalam Mengawasi dan Memastikan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Kepres Nomor 50 Tahun 1993 ]]>
<![CDATA[Raihan, Zachary]]>;
<![CDATA[Yarni, Meri]]>;
<![CDATA[iswandi]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v4i2.33384
<![CDATA[ Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam mengawasi pelaksanaan asas-asas dasar Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Komnas HAM adalah lembaga independen yang menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Tujuan utamanya adalah melindungi hak individu dari campur tangan pihak lain. Komnas HAM berperan dalam studi, perlindungan, riset, edukasi, pemantauan, dan mediasi terkait HAM. Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia menjadi dasar hukum dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Komnas HAM memiliki status setara dengan lembaga negara lainnya dan menangani pelanggaran HAM ringan dan berat.Kehadiran Komnas HAM sebagai lembaga independen menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak asasi manusia. Dengan menggunakan prinsip independensi dan pluralisme, Komnas HAM menjaga integritasnya dan tidak terpengaruh oleh pemerintah atau masyarakat sipil. Komnas HAM berpegang pada prinsip kebenaran dan keadilan dalam melindungi hak asasi manusia. Dengan menggunakan data primer dan sekunder pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pendekatan konseptual dan analisis undang – undang serta peraturan, yang dianggap berhubungan erat terhadap permasalahan di teliti. Secara keseluruhan, Komnas HAM memiliki peran penting dalam melindungi dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Perkawinan Beda Agama : Analis Sema Nomor 2 Tahun 2023 ]]>
<![CDATA[Sukri, Mukhaimin]]>;
<![CDATA[Priskap, Ridham]]>;
<![CDATA[Ansorullah]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v4i2.33494
<![CDATA[Perkawinan beda agama telah menjadi topik yang kontroversial dalam hukum keluarga diIndonesia. Keberadaannya menghadirkan tantangan yang kompleks terkait denganperlindungan hak konstitusional warga negara. Pada tahun 2023, Mahkamah Agung Indonesia(MA) mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2023 (SEMA 2/2023) yang menyoroti penyelesaian perselisihan perkawinan beda agama.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi SEMA 2/2023 terhadap perlindunganhak konstitusional warga negara yang terlibat dalam perkawinan beda agama. Metodepenelitian yang digunakan adalah analisis dokumen hukum dengan pendekatan normatif. Hasilanalisis menunjukkan bahwa SEMA 2/2023 memberikan panduan bagi hakim dalammenangani kasus perkawinan beda agama dengan mempertimbangkan aspek-aspek hakkonstitusional warga negara. Meskipun demikian, masih ada kebutuhan untuk evaluasi lebihlanjut terhadap implementasi SEMA 2/2023 dalam memastikan perlindungan hakkonstitusional warga negara secara efektif dalam konteks perkawinan beda agama. Studi inidiharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang perlindunganhak konstitusional dalam konteks perkawinan beda agama serta mengidentifikasi tantangan danpotensi perbaikan dalam praktik hukum]]>
<![CDATA[Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Muaro Jambi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2019-2024 ]]>
<![CDATA[Alamsyah, Mardi]]>;
<![CDATA[Syamsir]]>;
<![CDATA[Yarni, Meri]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v4i2.33738
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam pembentukan peraturan daerah periode 2019-2024 dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2019-2024. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: Bagaimana Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2019-2024 dan Apa saja kendala dalam Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2019-2024. Tipe penelitian skripsi ini adalah Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam proses pembentukan perda tahun 2012-2017 terus menururun menjadi pasif dengan tidak digunakannya hak inisiatif DPRD secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari data Propemda bahwa lebih banyak Raperda yang diusulkan oleh pemerintah daerah, dan hal ini menjadikan DPRD lebih banyak berperan dalam proses pengesahan saja. Kendala pelaksanaan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Oleh DPRD Provinsi Riau adalah: 1) Latar belakang anggota DPRD yang beragam dan tingkat pendidikan yang berbeda, 2) Penyusunan Raperda pembentukan peraturan daerah tidak terlaksana sesuai dengan jadwal, 3) Kurang optimal melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan dan pembentukan, dan 4) Dalam proses pembentukan perda harus mempertimbangkan banyak faktor, gesekan-gesekan, menjadikan proses penyusunan perda menjadi lebih lama.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Penempatan Wakil Menteri pada Kementerian Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara ]]>
<![CDATA[Efianingsih, Dian]]>;
<![CDATA[Arfa'i]]>;
<![CDATA[Bustanuddin]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v4i2.33991
<![CDATA[Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pembentukan wakil menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan pembentukan wakil menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara? 2) Bagaimana mekanisme pembentukan wakil menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara ? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literaur dan bahan referensi lainnya. Skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pengaturan pembentukan wakil menteri diatur melalui Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Pembentukan Wakil Menteri oleh Presiden pada Kementerian tertentu dilakukan dengan 2 hal pertama, Wakil Menteri dapat dibentuk di kementerian yang memiliki beban kerja khusus; kedua, Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat Wakil Menteri dan merupakam hak prerogatif presiden. 2) Mekanisme pembentukan Wakil Menteri berasal dari hak prerogatif Presiden. Hak prerogatif ini memungkinkan Presiden untuk menentukan secara obyektif berdasarkan analisis, alasan, dan urgensi yang jelas. Dengan demikian, kebutuhan pembentukan Wakil Menteri tidak pada semua Kementerian yang ada]]>
<![CDATA[Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ]]>
<![CDATA[Abita, Chairini]]>;
<![CDATA[Irwandi]]>;
<![CDATA[Amin, Muhammad]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v4i2.34161
<![CDATA[Peredaran data pribadi di Indonesia semakin sulit di kendalikan bahkan seringkali terjadi kebocoran data pribadi yang merugikan masyarakat, hal ini salah satunya di sebabkan akibat semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Potensi dari kebocoran data pribadi tidak terbatas sehingga ada yang dalam berkegiatan online maupun offline. Pengaturan terkait perlindungan data pribadi terbagi dalam beberapa Undang-Undang dan peraturan lainnya. sehingga dalam penulisan ini penulis ingin membandingkan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat di sebut juga dengan penelitian kepustakaan, dengan sumber data sekunder dan sumber data primer, data peenelitian primer di ambil dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan penelitian peneliti, bahan hukum skunder dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian peneliti.]]>
<![CDATA[Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Terhadap Kebijakan Hukum Terbuka ]]>
<![CDATA[Arifa, Rona Dwi]]>;
<![CDATA[Putra, Firmansyah]]>;
<![CDATA[Eriton, Muhammad]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v4i2.35984
<![CDATA[Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang tercantum dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003. Kebijakan hukum terbuka (open legal policy) adalah dalil Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Open legal policy adalah suatu kebebasan bagi pembentuk Undang-Undang untuk mengambil kebijakan dalam proses pembuatan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi yang memaksakan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pengujian terhadap status Undang-Undang yang bersifat kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana studi hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. Kemudian bahan-bahan yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji konstitusionalitas norma, dengan keputusan untuk menerima atau membatalkan norma yang bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang yang bersifat open legal policy.]]>
