cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Firmansyah Putra
Contact Email
ljc.hukum@unja.ac.id
Phone
+6285267376700
Journal Mail Official
firmansyahputra@unja.ac.id
Editorial Address
https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/editor
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Limbago: Journal of Constitutional Law
Published by Universitas Jambi
ISSN : -     EISSN : 27979040     DOI : https://doi.org/10.22437/limbago
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Limbago: Journal of Constitusional Law (ISSN Online 2797-9040) merupakan terbitan ilmiah berkala bidang hukum konstitusi dan tata negara. Jurnal ini diterbitkan oleh Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi sebagai media publikasi ilmiah dan diseminasi hasil penelitian bidang hukum tata negara dan konstitusi. Nama "LIMBAGO" berarti Lembaga dalam Bahasa Melayu, nama ini dipilih untuk merespons dinamika dan perubahan sosial. Terbit tiga kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari, Juni dan Oktober, Limbago: Journal of Constitusional Law menggunakan model open access journal dengan sistem double blind peer review. Limbago: Journal of Constitusional Law berkomitmen menjadi forum diskusi dan pengkajian isu-isu kontemporer berkaitan dengan hukum tata negara dan konstitusi di Indonesia dan perspektif global.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 140 Documents
 10   11   12   13   14 
Analisis Hak Presiden Ikut Serta Dalam Kampanye Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Di Indonesia Rehan Fahri Septiawan; Eriton, Muhammad; Amin, Muhammad
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v5i1.43542

Abstract

This study analyzes the president's right to participate in political campaigns based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, as well as its legal implications in the future. The law grants the president and vice president the right to campaign, but it raises debates regarding its limitations and impact on the integrity of elections. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, historical, and case approaches, with primary and secondary legal materials serving as the basis for analysis. The study focuses on the provisions in the Election Law and General Election Commission Regulation (PKPU) Number 15 of 2023, which regulate the president's campaign rights. Additionally, the research examines legal experts' perspectives on the potential abuse of power if the president actively participates in campaigns, particularly in the context of the 2024 election, where the president is not running but supports a specific candidate. The findings indicate that while the president legally has the right to campaign as stipulated in Article 299 Paragraph (1) of the Election Law, the implementation must comply with other provisions aimed at maintaining neutrality and fairness in the election process. Clear regulations are expected to ensure legal certainty and fairness in the conduct of elections in Indonesia.  
Analisis Disharmoni Kriteria Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Perspektif Perundang-Undangan Dhyta, Nova Bela; Prasna, Adeb Davega
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v5i2.43748

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakharmonisan dalam kriteria pengaturan pengakuan masyarakat hukum adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia masih sangat sektoral dan tersebar di sejumlah peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen, yang mengatur perlunya pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat. Selanjutnya, dalam Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan, konsep masyarakat hukum adat sebagai satuan pemerintahan digantikan dengan konsep yang menempatkan camat sebagai pimpinan satuan pemerintahan yang terendah. Pergantian ini berdampak pada degradasi eksistensi masyarakat hukum adat sebagai daerah istimewa sebagaimana yang disebutkan dalam UUD 1945. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik yang dibahas. Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-haknya harus memenuhi dua syarat utama: pertama, keberadaannya harus masih eksis, dan kedua, pengakuan tersebut harus selaras dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiadaan kepastian hukum terkait pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, wilayah adat, dan hak-hak tradisionalnya menjadi akar permasalahan yang memicu konflik.
Kewenangan Bawaslu Kabupaten Sarolangun Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Esty; Syamsir; Iswandi
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v5i2.43932

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kewenangan Bawaslu Kabupaten Sarolangun dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, khususnya pada pemilu legislatif tahun 2024. Dalam proses pemilu, pelanggaran pemilu seperti pelanggaran politik uang, pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, dan kecurangan dalam perhitungan suara masih sering terjadi. Oleh karena itu, peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas memiliki posisi strategis dalam menjaga integrasi pemilu. penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris data diperoleh melalui wawancara dengan ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sarolangun, Panwascam, dan masyarakat serta dokumentasi dari berbagai sumber terkait. hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu telah melakukan beberapa upaya pencegahan seperti sosialisasi, pendidikan politik, patroli pengawasan masa tenang, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Namun dalam pelaksaannya, Bawaslu masih menghadapi kendala, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia,dan permasalahan lainya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun secara normatif kewenangan Bawaslu sudah cukup memadai, implementasinya masih perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih partisipatif, fleksibel, dan responsif terhadap dinamika di lapangan.
Tanggung Jawab Negara Terhadap Tidak Terpenuhinya Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Dalam Perspektif Obligation Of Conduct Putri, Al Maidah; Muhammad; Dwi
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v5i2.44772

Abstract

Negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi keterwakilan perempuan melalui Obligation Of Conduct, sehingga perlu melakukan upaya konkret untuk meningkatkan partisipasi dalam politik. Perspektif obligation of conduct menuntut negara untuk tidak hanya menciptakan regulasi yang mendukung kesetaraan gender, tetapi juga untuk secara aktif dan efektif melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut serta menciptakan kondisi yang memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi secara setara dalam proses politik. Meskipun berbagai kebijakan afirmatif seperti kuota perempuan dalam legislatif telah diterapkan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik khususnya dalam pemilu, masih sangat rendah. Kontribusi utama adalah pemahaman tentang peran negara dalam memenuhi kewajiban hak asasi manusia terkait dengan perempuan dalam politik. Melalui perspektif obligation of conduct peran negara dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan gender dalam politik. Dengan menggunakan pendekatan hukum dan politik, serta implementasi terkait dengan kebijakan keterwakilan perempuan di Indonesia, menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan proaktif dan sistematis guna memastikan kebijakan yang ada efektif dalam mencapai tujuan keterwakilan perempuan yang lebih besar dalam pemilihan umum. Keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum bukan hanya hak asasi manusia, tetapi juga kunci bagi pencapaian kesetaraan gender yang substansial dalam masyarakat. 
Analisis Larangan Menteri Rangkap Jabatan di Organisasi Dana APBN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Ahmad; Agus; Aswari
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v5i2.44827

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, dan menganalisis bagaimana pengaturan larangan rangkap jabatan Menteri sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari dana APBN dan APBD , dan untuk mengidentifikasi bagaimana implikasi hukum jabatan rangkap Menteri. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lain yang relevan, dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Politik dan PSSI adalah dua organisasi yang dibiayai dari APBN DAN APBD sehingga pengaturan larangan rangkap jabatan Menteri sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari dana APBN dan APBD yaitu, pada Pasal 23 huruf (c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara belum ada kepastian hukumnya. Karena masih ada Menteri yang merangkap jabatan dari organisasi tersebut. Maka timbul khawatirkan akan menimbulkan implikasi hukum seperti penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan.
Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ulan, Sri; Ansorullah
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v5i2.44994

Abstract

Sebuah sistem hukum yang berjenjang dan saling bersinergi satu sama lain, dimana peraturan yang lebih rendah tidak boleh mengandung muatan yang menyalahi peraturan di atasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan adanya SEMA yang menganulir atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang lebih tinggi. Fokus pada penelitian ini adalah untuk menjawab dua rumusan masalah utama, yaitu bagaimana kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung yang menganulir atau bertentangan dengan Undang-Undang dan apa implikasi dari diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung yang menganulir keberlakuan undang-undang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, serta berbagai literatur hukum terkait untuk memahami kedudukan SEMA dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini juga mengeksplorasi doktrin hukum, yurisprudensi, dan pendapat ahli yang relevan dengan kedudukan SEMA, serta bagaimana penerapannya di lapangan oleh badan peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung tidak memiliki kekuatan hukum untuk menganulir atau bertentangan dengan Undang-Undang, karena dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, Undang-Undang berada pada posisi yang lebih tinggi dan lebih mengikat daripada SEMA. Implikasi dari penerbitan SEMA yang berpotensi menganulir ketentuan Undang-Undang adalah adanya potensi ketidakpastian hukum dan penurunan kredibilitas sistem peradilan, karena masyarakat dan pihak yang terlibat dalam proses hukum dapat merasa kebingungannya terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, SEMA seharusnya hanya berfungsi sebagai pedoman atau klarifikasi teknis dalam pelaksanaan Undang-Undang dan bukan sebagai instrumen yang dapat mengubah atau membatalkan ketentuan yang lebih tinggi.  
Tinjauan Filosofis Asas Ultra Petita Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Adithiya; Billy; Raga
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v5i2.45243

Abstract

Asas Ultra petita dalam praktik Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia khususnya dalam perkara pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar menjadi sebuah perhatian penting, secara doktrin asas ultra petita melarang hakim memberikan putusan melebihi tuntutan yang diajukan dalam petitum, sebagaimana berlaku dalam hukum acara perdata. Namun, dalam konteks peradilan konstitusi, MK kerap kali mengeluarkan putusan yang melampaui permintaan pemohon, dengan alasan untuk mewujudkan keadilan substantif dan melindungi kepentingan umum (erga omnes). Penelitian ini menggunakan meetode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas ultra petita oleh MK tidak bisa disamakan dengan peradilan umum, karena objek sengketanya bersifat publik dan berdampak luas. Oleh karena itu, selama putusan tersebut atas pertimbangan hukum yang rasional dan bertujuan untuk menegakkan supremasi konstitusi serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara, maka penerapan asas ultra petita oleh MK dapat dianggap sah dan dapat diterima. Konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung unsur ultra petita tetap harus dijalankan, karena putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Dengan kata lain, sejak dibacakan dalam sidang pleno, putusan tersebut menjadi wajib untuk dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh institusi negara, termasuk Pemerintah, DPR, serta masyarakat secara keseluruhan.
Pengisian Jabatan Sipil Oleh Anggota TNI Aktif Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Yudistira; A Zarkasi; Muhmmad; Bustanuddin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v5i2.46053

Abstract

Penelitian ini membahas pengisian jabatan sipil oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif, khususnya di Kementerian/Lembaga, dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan dan literatur hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan ketentuan hukum terkait pengisian jabatan sipil oleh anggota TNI aktif serta konsekuensinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengisian jabatan sipil oleh prajurit aktif hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu dengan penugasan khusus di luar struktur TNI yang diatur secara ketat. Namun, terdapat praktik yang tidak sesuai, seperti kasus Mayjen TNI Maryono dan Mayjen TNI Irham Waroihan yang menjabat sebagai Irjen di Kemenhub dan Kementan, yang bertentangan dengan regulasi. Praktik ini berpotensi menimbulkan dualisme kewenangan dan melemahkan prinsip netralitas ASN serta supremasi sipil. Jabatan sipil penting dalam menjalankan fungsi negara, dan ASN sebagai pelayan publik harus menjaga netralitas. Oleh karena itu, evaluasi regulasi secara berkala diperlukan demi menjaga profesionalitas TNI dan integritas birokrasi sipil.
Implementasi Aplikasi E-Perda Berbasis Digitalisasi Produk Hukum Pememerintah Kota Jambi Wardha; Firmansyah
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v5i2.46137

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi dalam mengimplementasikan aplikasi e-Perda; untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas aplikasi e-Perda di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan data yang diperoleh langsung dari orang atau masyarakat dengan melalui tahapan penelitian langsung ke lapangan dan dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara. Adapun teknik pengambilan sample yang digunakan adalah dengan cara Purposive Sampling yaitu penarikan sample berdasarkan kriteria tugas, jabatan, kewenangan dan pengalaman untuk menjawab permasalahan yang dibahas. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara langsung kepada informan dengan menyiapkan pertanyaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu data primer dan data sekunder disajikan dalam bentuk deskriptif kemudian diuraikan berdasarkan fakta yang ada dan ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi telah berperan dalam mengimplementasikan aplikasi e-Perda meskipun pada pelaksanaannya masih terdapat kendala baik kendala secara teknis maupun kendala non teknis. Aplikasi e-Perda di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi masih tidak efektif, dikarenakan dalam pelaksanaannya masih belum terdapat sanksi, dan sebelumnya belum pernah dilakukan sosialisasi dari Kemendagri terkait penggunaan aplikasi e-Perda, sehingga dalam pelaksanaannya masih ada beberapa fitur yang tidak berjalan secara efektif.
Mahkamah Konstitusi Dan Restrukturisasi Kewenangan Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada Noviya, Anis; Meri; Amanda
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v5i2.46212

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutus perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serta menelaah implikasi Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap kewenangan tersebut. Putusan ini menegaskan bahwa kewenangan MK tidak lagi bersifat sementara dan tidak bergantung pada pembentukan badan peradilan khusus sebagaimana yang sebelumnya diatur dalam Pasal 157 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi kini berwenang secara permanen dalam mengadili sengketa hasil Pilkada, yang sebelumnya bersifat transisional. Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 memberikan kepastian hukum yang lebih kuat terhadap kewenangan MK dan menghapus dualisme antara rezim pemilu nasional dan Pilkada. Penegasan tersebut juga memberikan legitimasi kelembagaan yang lebih tegas terhadap MK serta memperkuat posisinya dalam sistem ketatanegaraan. Secara umum, putusan ini turut mendorong stabilitas politik daerah dan memperkuat perlindungan hak-hak politik warga negara.

Page 14 of 14 | Total Record : 140

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Constitusional Law Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Constitusional Law Vol. 4 No. 3 (2024) Vol. 4 No. 2 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 3 (2023) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 3 (2022) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 3 (2021) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021) More Issue