cover
Contact Name
Firmansyah Putra
Contact Email
ljc.hukum@unja.ac.id
Phone
+6285267376700
Journal Mail Official
firmansyahputra@unja.ac.id
Editorial Address
https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/editor
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Limbago: Journal of Constitutional Law
Published by Universitas Jambi
ISSN : -     EISSN : 27979040     DOI : https://doi.org/10.22437/limbago
Core Subject : Humanities, Social,
Limbago: Journal of Constitusional Law (ISSN Online 2797-9040) merupakan terbitan ilmiah berkala bidang hukum konstitusi dan tata negara. Jurnal ini diterbitkan oleh Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi sebagai media publikasi ilmiah dan diseminasi hasil penelitian bidang hukum tata negara dan konstitusi. Nama "LIMBAGO" berarti Lembaga dalam Bahasa Melayu, nama ini dipilih untuk merespons dinamika dan perubahan sosial. Terbit tiga kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari, Juni dan Oktober, Limbago: Journal of Constitusional Law menggunakan model open access journal dengan sistem double blind peer review. Limbago: Journal of Constitusional Law berkomitmen menjadi forum diskusi dan pengkajian isu-isu kontemporer berkaitan dengan hukum tata negara dan konstitusi di Indonesia dan perspektif global.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 162 Documents
Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Amnesti dan Abolisi Berdasarkan UUD NRI 1945 Nainggolan, Johannes; Arfa'i, Arfa'i; Eriton, Muhammad
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 6 No. 2 (2026): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v6i2.57316

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaturan dan batasan hak prerogatif Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menemukan bahwa pengaturan hak prerogatif Presiden mengalami kekaburan norma akibat ketiadaan atribusi pengaturan dalam Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945. Ketiadaan undang-undang khusus yang mengatur parameter baku mengenai jenis tindak pidana, kriteria urgensi nasional, dan mekanisme pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Praktik terbaru menunjukkan adanya pergeseran pemberian amnesti dan abolisi dari instrumen rekonsiliasi nasional untuk tindak pidana politik menjadi instrumen yang digunakan pada perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini berargumen bahwa batasan hak prerogatif Presiden terdiri dari dua dimensi: batasan prosedural berupa kewajiban mempertimbangkan DPR yang harus dijalankan secara transparan dan akuntabel, serta batasan substantif yang bersumber dari prinsip independensi kekuasaan kehakiman (Pasal 24 UUD 1945) dan asas persamaan di hadapan hukum (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945). Kesimpulannya, diperlukan pembentukan undang-undang khusus tentang amnesti dan abolisi untuk menjamin kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menjaga integritas negara hukum.
Constitution-Based Positive Legislature: A Comparative Study of Indonesia, Bulgaria, and Mexico Diar, Adithiya; Rahman; Albi Ternando; Kurniawan, Ridha
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 6 No. 1 (2026): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v6i1.57421

Abstract

This paper examines the increasing tendency of constitutional judges to function as a “positive legislature,” namely by establishing alternative normative standards rather than merely annulling illegal legislation. The paper used a comparative doctrinal methodology to analyze three jurisdictions: Indonesia's Constitutional Court, Bulgaria's Constitutional Court, and Mexico's Supreme Court. The comparison reveals that Indonesia frequently uses conditional rulings with erga omnes effects to effectively establish replacement norms; Bulgaria often mitigates normative vacuums by reviving previous rules and expansive, teleological constitutional interpretation; and Mexico enhances rights protection through the juicio de amparo and the gradual establishment of progressive, binding precedent. Based on these patterns, the article suggests a Constitutionally Guided Positive Legislature (CGPL) model that directs the creation of judicial norms through (i) structured and open normative intervention, (ii) temporary constitutional norms with clear boundaries, (iii) substantial democratic justification, and (iv) a test for the separation of powers. CGPL is meant to keep judicial lawmaking in check, ensuring it remains fair and responsible while also protecting rights, delivering real justice, and keeping democracy alive.