cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Firmansyah Putra
Contact Email
ljc.hukum@unja.ac.id
Phone
+6285267376700
Journal Mail Official
firmansyahputra@unja.ac.id
Editorial Address
https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/editor
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Limbago: Journal of Constitutional Law
Published by Universitas Jambi
ISSN : -     EISSN : 27979040     DOI : https://doi.org/10.22437/limbago
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Limbago: Journal of Constitusional Law (ISSN Online 2797-9040) merupakan terbitan ilmiah berkala bidang hukum konstitusi dan tata negara. Jurnal ini diterbitkan oleh Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi sebagai media publikasi ilmiah dan diseminasi hasil penelitian bidang hukum tata negara dan konstitusi. Nama "LIMBAGO" berarti Lembaga dalam Bahasa Melayu, nama ini dipilih untuk merespons dinamika dan perubahan sosial. Terbit tiga kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari, Juni dan Oktober, Limbago: Journal of Constitusional Law menggunakan model open access journal dengan sistem double blind peer review. Limbago: Journal of Constitusional Law berkomitmen menjadi forum diskusi dan pengkajian isu-isu kontemporer berkaitan dengan hukum tata negara dan konstitusi di Indonesia dan perspektif global.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 140 Documents
 10   11   12   13   14 
Peran Camat Dalam Membina Penyelenggara Pemerintah Desa Di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Lestari, Novita; Ansorullah; Firmansyah Putra
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v5i1.21715

Abstract

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran camat Air Hangat Timur dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, serta mengetahui dan menganalisis bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. Jenis penelitian adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran camat Air Hangat Timur dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang dalam hal ini dilihat dari pembangunan pasar rakyat sebagai bentuk pembangunan kawasan pedesaan belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, dimana pembinaan yang dilakukan oleh camat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan setelah pelaksanaan pembangunan belum dilakukan secara optimal sehingga pembangunan pasar rakyat di kecamatan ini menjadi terbengkalai. Bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci belum dilakukan dengan baik, karena camat Air Hangat Timur kurang berkoordinasi dengan pemerintah desa, sehingga tidak ada upaya penyelesaian terhadap pasar rakyat yang telah dibangun tersebut.  
Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Dairi Loly; Arfa'i; Muhammad
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v5i2.33359

Abstract

Tujuan dilakukannya Penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana mekanisme yang dibuat oleh kepala desa dalam hal memberhentikan perangkat desa, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Thaun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa. Adapun topk permasalahan yang diangkat dalam penulis adalah: 1). Bagaimana mekanisme pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa, di Desa Bunturaja. 2). Apa saja faktor - faktor yang mempengaruhi perangkat desa dalam hal memberhentikan perangkat desa di Desa Bunturaja. Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris yang artinya penelitian ini berangkat dari adanya suatu tindakan hukum yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, atau dalam bahasa hukum penelitian ini berfokus pada Das Sein dan Das Sollen.  Penelitian ini menggunakan spesifkasi penelitian yang bersifat deskriptif analisa, yaitu penelitian ini menggambarkan, menelaah serta menganalisis hasil penelitian di lapangan. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Mekanisme yang dilakukan oleh Kepala desa sebagai pemimpin desa dalam hal pemberhentian perangkat desa belum berpedoman penuh pada Peraturan  Perundnag - Undangan yang berlaku, khususnya pada Peraturan daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perangkat desa. 2). Faktor - faktor yang mempengaruhi kepala desa dalam hal pemberhentian perangkat desa yaitu diantaranyaa. kurang nya wawasan kepala desa dalam hal memahami Peraturan Perundang - Undangan yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, adanya kekuasaan/ kewenangan sendiri yang dipakai secara sepihak, adanya ikatan politik secara tersendiri suai pemilihan kepala daerah, serta adanya beberapa faktor. 
Analisis Yuridis Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 Nababan, Simson Heskia; Yarni, Meri; Prasna, Adeb Davega
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v5i1.33854

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganilisis proses penunjukan Penjabat (PJ) Kepala Daerah. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis pengisian Penjabat (PJ) Kepala Daerah dan ketidaksesuainnya dengan Teori Demokrasi dan Teori Kedaulatan Rakyat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan,literatur,dan referensi lainnya. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penunjukan Penjabat (PJ) Kepala Daerah tidak adanya keterlibatan rakyat dan langsung ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah merupakan suatu bentuk degradasi politik dalam sistem demokrasi sehingga menimbulkan pertanyaan terkait legitimasi politik pejabat yang ditunjuk tanpa keterlibatan rakyat.
Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Terhadap Mantan Narapidana Menjadi Calon Legislatif Dalam Penyelenggaraan Good Governance Lubis, Muhammad Ikhsan; Inayah, Asti; Harahap, Salman Paris; Pradana, Adhitia
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v5i1.36413

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terhadap mantan narapidana dapat menjadi calon legislatif dalam penyelenggaraan Good Governance. Penelitian menunjukan bahwa demi mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia berdasarkan konsep negara demokrasi yang senantiasa melibatkan rakyat, serta jaringan pembuatan suatu keputusan melibatkan banyak unit politik. Hasil Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 merupakan norma baru yaitu pemulihan kembali hak-hak dan kebebasan orang yang telah menjalani hukuman dan tidak membatasi hak konstitusional dijamin Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, dan dalam Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Sebuah keniscayaan bahwa pencalonan anggota legislatif harus berasal dari figur yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat dalam berintegritas. Namun pengaturan terhadap pembatasan hak politik seseorang harus berdasarkan undang-undang, bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum oleh Lembaga KPU.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Warga Negara Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial Budhi Wirawan, Setya; Arfa'i, Arfa'i; Nuryatman, Eko
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v5i1.37409

Abstract

Hak konstitusional warga negara untuk berkomunikasi, memperoleh, dan menyebarkan informasidijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selainitu, Pasal 28E ayat (3) juga menjamin hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, danmengeluarkan pendapat. Kedua pasal ini membentuk landasan yuridis yang kuat bagi perlindungankebebasan berekspresi dan hak atas informasi di Indonesia, baik dalam ruang publik maupunprivat. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama, yaitu bagaimana penegakan hukumterhadap penyampaian pendapat di muka umum, serta bagaimana analisis hukum terhadapkebebasan berpendapat di media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori negarahukum, teori hak asasi manusia, dan teori tanggung jawab negara. Hasil penelitian menunjukkanbahwa kebebasan berpendapat hanya dapat dijamin jika ada kolaborasi aktif antara masyarakat danpemerintah dalam memantau serta mengawasi potensi penyalahgunaan kewenangan.Kesimpulannya, masih banyak kasus di mana kebebasan berpendapat belum mendapatkanperlindungan hukum yang optimal, sehingga diperlukan revisi undang-undang untuk memastikanhak konstitusional tersebut benar-benar dihormati dan ditegakkan.
Kajian Yuridis Hak Pilih Dalam Pemilu Bagi Warga Negara Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia Pramestia, Regina; Yarni, Meri; Bela, Nova
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v5i1.38243

Abstract

  Penggunaan hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum sangat kompleks dan memerlukan perhatian serius, salah satunya yaitu diskirimnasi yang terjadi, di mana hak pilih mereka sering kali diabaikan atau dibatasi, terutama bagi mereka yang dianggap sedang mengalami gangguan jiwa. Meskipun hak memilih merupakan hak asasi yang fundamental, banyak penyandang disabilitas mental yang terpinggirkan akibat stigma sosial dan pembatasan hukum yang menganggap mereka tidak mampu berpartisipasi secara rasional dalam proses pemilu. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya adanya perhatian dalam merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, serta pentingnya menyusun undang-undang khusus yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas mental. Dengan langkah ini diperlukan agar terdapat kerangka hukum yang lebih jelas dan komprehensif yang secara khusus menjawab kebutuhan penyandang disabilitas mental. Dengan adanya undang-undang yang khusus ini, diharapkan hak-hak mereka dapat dilindungi dan dipenuhi dengan lebih baik, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam masyarakat.    
Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penyelesaian Pemilu Legislatif Provinsi Jambi Tahun 2024 Ramadhan, Muhammad; Syamsir, Syamsir; Hepni, Aswari
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v5i1.38498

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu legislatif tahun 2024 di Provinsi Jambi serta faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu legislatif tahun 2024 di Provinsi Jambi. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Hasil penelitian adalah Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu legislatif tahun 2024 di Provinsi Jambi sangat krusial untuk memastikan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Fungsi Bawaslu Provinsi Jambi yaitu Fungsi Pencegahan, melalui pengawasan secara langsung ataupun tidak langsung, Melalui mekanisme penyelesaian sengketa apabila ada dugaan sengketa proses Pemilu; dan Melalui mekanisme penindakan pelanggaran baik pelanggaran Administratif Pemilu, Pidana Pemilu, Pelanggaran Kode Etik Pemilu maupun Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa pemilu legislatif berjalan dengan jujur, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu tugas utama Bawaslu adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, termasuk pengawasan terhadap pelanggaran administrasi, pidana, serta penanganan pelanggaran tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu menghadapi berbagai faktor pendukung yang memudahkan tugasnya, serta faktor penghambat yang sering kali menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Bawaslu dalam Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu di Provinsi Jambi : untuk faktor pendukung yaitu Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain, Sumber Daya Manusia yang Kompeten, Sistem Pengawasan yang Terstruktur dan Terintegrasi, Partisipasi Masyarakat dan Media, Peraturan dan Pedoman yang Jelas sedangkan untuk faktor penghambat yaitu Terbatasnya Sumber Daya (Anggaran dan Personel), Kurangnya Wewenang Penindakan, Resistensi dari Partai Politik atau Calon Peserta Pemilu, Kurangnya Dukungan dari Masyarakat, Penyalahgunaan Media dan Informasi, Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur.
Analisis Yuridis Terhadap Revisi Regulasi Kode Etik Profesi Kepolisian Mutiara, Elsha; Bustanuddin, Bustanuddin; Agus, Agus
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v5i1.38881

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Yuridis Terhadap Revisi Regulasi Kode Etik Profesi Kepolisian Dalam Upaya Reformasi Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah langkah awal yang harus dilakukan instansi Polri dalam gerakan reformasi institusi Polri? bagaimana Reformasi regulasi yang baik bagi instansi Polri di masa yang mendatang? Metode penelitain ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa langkah awal yang harus dilakukan instansi Polri dalam gerakan reformasi institusi Polri adalah melakukan reformasi kultural yang berpusat pada perubahan kebiasaan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat tujuan reformasi kultural adalah untuk menghasilkan sumber daya manusia pada institusi Polri yang berkualitas, bermoral, dan memiliki mentalitas guna memperbaiki citra kepolisian di mata masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, reformasi kultural dapat wujudkan dengan pendidikan dan pembinaan moral,reformasi instrumental juga merupakan bagian dari langkah awal yang harus dilakukan, reformasi ini memusatkan pada perbaharuan instrumen institusi Polri yang dinilai tidak detail, tujuan dari reformasi ini adalah meningkatkan efektivitas, transparansi, serta akuntanbilitas anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya. Regulasi yang baik bagi instansi Polri di masa yang mendatang adalah regulasi yang lengkap dan tidak menimbulkan multitafsir sehingga tidak terjadi perdebatan akibat perbedaan pendapat, regulasi yang baik juga merupakan regulasi yang dilaksanakan dengan baik. Secara keseluruhan regulasi yang dibentuk sudah lengkap namun masih terdapat beberapa kerancuan, walau pada dasarnya regulasi tersebut belum terlaksana dengan baik.
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguatkan Prinsip Konstitusi Hijau di Indonesia Chandra, Febrian; Hartati; Diar, Adithiya; Harmaini; Handayani, Fitri
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v5i1.42661

Abstract

Lingkungan hidup yang sehat merupakan hak konstitusional yang diakui dalam UUD 1945,tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Mahkamah Konstitusi memilikiperan strategis dalam menegakkan prinsip Konstitusi Hijau melalui judicial review terhadapundang-undang lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran MK dalammemperkuat perlindungan lingkungan, kontribusi putusannya terhadap kebijakan lingkungan,serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metodeyuridis normatif dengan pendekatan konseptual terhadap putusan MK terkait perlindunganlingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK telah memberikan dasar hukumyang kuat bagi perlindungan lingkungan dan kebijakan pembangunan berkelanjutan, tetapiimplementasinya masih menghadapi hambatan regulasi, kelembagaan, serta dominasikepentingan ekonomi dan politik. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparatpenegak hukum, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa prinsip KonstitusiHijau benar-benar diwujudkan dalam kebijakan lingkungan yang efektif. Penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi langkah krusial dalammenjamin keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. 
Kewenangan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Peradilan Militer Menurut Peraturan Perundang-Undangan ryansyah, mrizkyfajar; A. Zarkasi, A. Zarkasi; Iswandi, Iswandi
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v5i1.42974

Abstract

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer menimbulkan permasalahan yurisdiksi antara kewenganan antara lembaga negara terhadap penyelesaianya peradilan militer dan peradilan umum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tujuan penelitian ini Untuk menganalis dan mengetahui pengaturan kewenangan dalam menangani tindak pidana korupsi di pradilan militer dalam mengadili tindak pidana korupsi. adapun rumusan masalah Bagaimana pengaturan kewenangan Penanganan tindak pidana korupsi Apakah Pradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana korupsi, metode yang di gunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis terhadap bahan bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dualisme kewenangan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota militer. Di satu sisi, peradilan militer memiliki kewenangan berdasarkan sistem hukum militer, sedangkan di sisi lain, pengadilan tindak pidana korupsi memiliki yurisdiksi khusus berdasarkan hukum nasional. Ketidakharmonisan ini dapat berdampak pada kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya revisi peraturan perundang-undangan untuk memperjelas yurisdiksi peradilan dalam kasus korupsi yang melibatkan anggota militer. Harmonisasi hukum antara peradilan militer dan peradilan umum diperlukan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum dalam pemberantasan korupsi di lingkungan militer.

Page 13 of 14 | Total Record : 140

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Constitusional Law Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Constitusional Law Vol. 4 No. 3 (2024) Vol. 4 No. 2 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 3 (2023) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 3 (2022) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 3 (2021) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021) More Issue