Limbago: Journal of Constitutional Law
Limbago: Journal of Constitusional Law (ISSN Online 2797-9040) merupakan terbitan ilmiah berkala bidang hukum konstitusi dan tata negara. Jurnal ini diterbitkan oleh Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi sebagai media publikasi ilmiah dan diseminasi hasil penelitian bidang hukum tata negara dan konstitusi. Nama "LIMBAGO" berarti Lembaga dalam Bahasa Melayu, nama ini dipilih untuk merespons dinamika dan perubahan sosial. Terbit tiga kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari, Juni dan Oktober, Limbago: Journal of Constitusional Law menggunakan model open access journal dengan sistem double blind peer review. Limbago: Journal of Constitusional Law berkomitmen menjadi forum diskusi dan pengkajian isu-isu kontemporer berkaitan dengan hukum tata negara dan konstitusi di Indonesia dan perspektif global.
Articles
150 Documents
<![CDATA[Ketidakteraturan Hukum dalam Dinamika Revisi UU Minerba: Perspektif Charles Sampford ]]>
<![CDATA[Zelda Andri, Zelda]]>;
<![CDATA[Asyfa]]>;
<![CDATA[Suryaningsi]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 6 No. 1 (2026): Journal of Constitusional Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v6i1.50051
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji ketidakaturan hukum dalam perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dengan menggunakan sudut pandang teori Disorder of Law dari Charles Sampford. Latar belakang studi ini berakar dari pengaruh yang kuat dari politik dan ekonomi dalam proses legislasi yang menimbulkan ketidakpastian serta ketidakadilan dalam penerapan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis intervensi politik dan ekonomi yang memengaruhi perubahan UU Minerba dan menjelaskan cara intervensi tersebut menyebabkan ketidakaturan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif analitis melalui studi dokumen, analisis berita, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses pembuatan undang-undang berjalan dengan sedikit transparansi, kurang partisipasi masyarakat, dan lebih mengedepankan kepentingan kelompok tertentu. Keadaan ini berimbas pada lemahnya perlindungan lingkungan dan berkurangnya kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa revisi UU Minerba menunjukkan adanya ketidakaturan hukum yang bersifat sistemik serta merekomendasikan perlunya proses legislasi yang lebih terbuka, transparan, dan melibatkan masyarakat.]]>
<![CDATA[Hilangnya Finalisasi Etik: Kajian Kristis terhadap Eksistensi DKPP Pasca Putusan MK Nomor 32/PUU-XIX/2021 ]]>
<![CDATA[Alfahrezi, Miftah]]>;
<![CDATA[Syamsir]]>;
<![CDATA[Agus]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 6 No. 1 (2026): Journal of Constitusional Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v6i1.50296
<![CDATA[Pemilihan Umum Adalah sarana konstitusional bagi rakyat untuk mengekspresikan kedaulatan secara langsung, dengan memilih wakil-wakil mereka di lembaga negara. Dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu, DKPP memiliki peran penting sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu. Namun, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi MK Nomor 32/PUU-XIX/2021, muncul perubahan terhadap makna sifat “final dan mengikat” putusan DKPP yang berdampak pada eksistensi kelembagaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan makna yuridis sifat “final dan mengikat” serta implikasinya terhadap kedudukan DKPP sebagai lembaga court of ethics. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sejarah, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK tersebut tidak menghapus sifat “final dan mengikat” DKPP, tetapi membatasinya hanya dalam ranah etik. Putusan DKPP tetap mengikat bagi KPU, Bawaslu, dan Presiden untuk ditindaklanjuti, namun tindak lanjut administratifnya dapat digugat ke PTUN. Hal ini menimbulkan dualisme makna finalitas dan berpotensi mengaburkan independensi DKPP sebagai lembaga etik permanen. Putusan MK tersebut telah mengubah paradigma finalitas putusan DKPP dari absolut menjadi relatif. Penulis menyarankan perlunya penguatan regulasi agar DKPP tetap memiliki kedudukan yang jelas dan independen dalam sistem ketatanegaraan.]]>
<![CDATA[Rekonstruksi Peran Kejaksaan Dalam Penyidikan dan Penegakan Hukum Pelanggaran HAM Berat di Indonesia ]]>
<![CDATA[Atmaja, Atha]]>;
<![CDATA[Meri]]>;
<![CDATA[Aswari]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 6 No. 1 (2026): Journal of Constitusional Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v6i1.50299
<![CDATA[Pelanggaran HAM berat adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena pelanggaran ini melibatkan pelaku dan korban dalam jumlah besar serta berdampak pada stabilitas negara dan kemanusiaan global. Secara konteks hukum Indonesia, Kejaksaan memiliki kewenangan sentral dalam melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun, praktik pelaksanaannya sering menghadapi hambatan koordinasi antara Komnas HAM dan Kejaksaan, seperti pada kasus Paniai tahun 2014 di Papua. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan pelanggaran HAM berat serta menilai efektivitas dan kendala yuridis yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Kejaksaan memiliki dasar atribusi yang kuat, tetapi pelaksanaannya belum efektif karena kewenangan yang tumpang tindih dan belum adanya pedoman teknis yang jelas dalam menentukan kelengkapan berkas penyelidikan. Analisis ini menegaskan perlunya rekonstruksi sistem koordinasi antar lembaga penegak hukum serta penguatan peraturan pelaksana agar penyidikan pelanggaran HAM berat berjalan lebih efektif dan bebas intervensi politik.]]>
<![CDATA[Legitimasi Yuridis Kewenangan Panglima TNI Dalam Keadaan Darurat: Akibat Kekosongan Presiden dan Wakil Presiden ]]>
<![CDATA[Maulana, Muhammad]]>;
<![CDATA[Firmansyah]]>;
<![CDATA[Nova]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 6 No. 1 (2026): Journal of Constitusional Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v6i1.50355
<![CDATA[Kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, menimbulkan persoalan konstitusional yang serius dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Situasi tersebut berimplikasi pada vacuum of command dalam struktur pertahanan negara karena kekuasaan tertinggi atas TNI berada di tangan Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UUD 1945. Ketidakjelasan mekanisme pelimpahan komando kepada Menteri Triumvirat berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 menimbulkan dilema yuridis bagi Panglima TNI dalam mengambil keputusan strategis di bidang pertahanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan Panglima TNI saat terjadi kekosongan eksekutif serta mengkaji urgensi pembentukan regulasi yang memberikan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat dasar hukum yang jelas bagi Panglima TNI untuk menjalankan komando operasional secara independen tanpa instruksi Presiden, sehingga berpotensi menimbulkan tindakan ultra vires dan mengancam supremasi sipil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pembentukan regulasi khusus mengenai pelimpahan kewenangan komando militer selama periode kekosongan jabatan eksekutif secara jelas dan terukur.]]>
<![CDATA[Analisis Putusan Hakim MK Tentang Pemaknaan Penugasan Negara Dalam Putusan MK Nomor 176/PUUXXII/2024 ]]>
<![CDATA[Natasya, Nataya Resti]]>;
<![CDATA[Arfa'i]]>;
<![CDATA[Muhammad]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 6 No. 1 (2026): Journal of Constitusional Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v6i1.50384
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar putusan hakim mahkamah konstitusi dan implikasi batasan pemaknaan mendapat penugasan dari negara dalam putusan Mahkamah konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 176/PUU-XXII/2024 tentang pengunduran diri calon legislatif terpilih dan Bagaimana Implikasi Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi sepanjang dimaknai mendapat penugasan dari negara terhadap pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa jabatan publik hasil pemilu merupakan mandat rakyat yang wajib dijalankan dengan tanggung jawab konstitusional. Pengunduran diri hanya sah apabila didasarkan pada penugasan negara yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Rekomendasi penelitian adalah perlunya segera merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan harmonisasi terkait tafsir konstitusional dan kebijakan administrasi untuk merumuskan pedoman mengenai kategori "penugasan dari negara" agar penerapannya konsisten di seluruh lembaga penyelenggara pemilu.]]>
<![CDATA[Interpretasi Konstitusional Mahkamah Konstitusi UU Pemilu Dan Dampaknya Pasca Putusan 90/PUU-XXI/2023 Bagi Indonesia ]]>
<![CDATA[Hananta F]]>;
<![CDATA[A Zarkasi]]>;
<![CDATA[Bustanuddin]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 6 No. 1 (2026): Journal of Constitusional Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v6i1.50713
<![CDATA[Penelitian ini membahas interpretasi konstitusional Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Pemilu No. 7 Tahun 2017, khususnya melalui Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah batas usia manimal calon presiden dan wakil presiden menjadi di bawah 40 tahun jika memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Latar belakang penelitian adalah kontroversi putusan tersebut yang dinilai melampaui kewenangan MK dan memengaruhi fairness demokrasi elektoral menjelang Pemilu 2024, di tengah dugaan konflik kepentingan. Tujuan Penelitian adalah menganalisis dasar hukum interpretasi MK, keselarasannya dengan prinsip kedaulatan rakyat dan perlindungan hak politik berdasarkan UUD 1945, serta implikasi yuridis dan politik terhadap sistem pemilu. Kegunaan penelitian ini adalah memberikan kontribusi akademik bagi studi hukum tata negara, pemahaman kritis tentang judicial activism, dan rekomendasi reformasi untuk menjaga stabilitas demokrasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan library research, melibatkan analisis dokumen hukum seperti UUD 1945, UU Pemilu, Putusan MK, serta literatur akademik, melalui teknis analisis kualitatif deskriptif.]]>
<![CDATA[Harmonisasi Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan Sawit Pasca UU Cipta Kerja di Bangka Belitung ]]>
<![CDATA[bhauliand, hezkiel triyoga]]>;
<![CDATA[Firdaus, Ilham]]>;
<![CDATA[Supriyadi]]>;
<![CDATA[Foresti, Jhon Egi]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 6 No. 1 (2026): Journal of Constitusional Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v6i1.51920
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji harmonisasi kewenangan pemerintah dalam pengelolaan kelapa sawit pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Latar belakang penelitian ini bermula dari munculnya permasalahan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menimbulkan penegakan hukum serta berkurangnya efektivitas pengawasan di tingkat daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskusikan kesesuaian kewenangan tersebut dengan prinsip otonomi daerah dalam konstitusi dan merumuskan model harmonisasi yang ideal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan empiris terbatas, meliputi kebijaksanaan peraturan perundang-undangan, perkara, dan sosio-legal. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni vertikal antara regulasi pusat dan daerah, terutama dalam hal perizinan dan pengawasan usaha perkebunan sawit. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya peran strategis pemerintah daerah dalam tata kelola sumber daya alam. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini merekomendasikan model kewenangan pembagian yang proporsional dan konstitusional agar pengelolaan sawit di Bangka Belitung berjalan lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi: Menjamin Hak Warga Negara Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan ]]>
<![CDATA[Seftiyana, Hera]]>;
<![CDATA[Ansorullah]]>;
<![CDATA[Muhammad]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 6 No. 1 (2026): Journal of Constitusional Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v6i1.52847
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelindungan Bagaimana pengaturan perlindungan hukum data pribadi warga negara dan Bagaimana pelindungan data pribadi warga negara dalam menjamin hak warga negara untuk memberikan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu tipe penelitian yang mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan serta literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi warga negara Indonesia menurut peraturan perundangundangan saat ini masih belum terlindungi dalam memberikan kepastian hukum karena regulasi terkait tersebar di berbagai undang-undang, belum ada kejelasan mengenai kewajiban pengendalian data pribadi dalam memberitahukan kegagalan pelindungan data seperti pemulihan hak korban, belum memiliki peraturan pelaksana yang jelas, serta belum terbentuknya lembaga khusus yang menangani pelindungan data pribadi. Kondisi tersebut mengakibatkan pada lemahnya jaminan konstitusional atas hak privasi dan kepastian hukum bagi warga negara.]]>
<![CDATA[Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU XXII/2024 Tentang Perpanjangan Usia Jabatan Notaris ]]>
<![CDATA[Ibadillah, Raden Ziljian]]>;
<![CDATA[Iswandi]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 6 No. 1 (2026): Journal of Constitusional Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v6i1.53337
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XXII/2024 mengenai perpanjangan masa jabatan notaris, yang dilatarbelakangi potensi konflik antara batas usia pensiun wajib dan hak konstitusional notaris. Tujuannya adalah mengevaluasi pertimbangan hukum Mahkamah serta dampak putusan terhadap kepastian hukum dan perkembangan hukum ketatanotariatan. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus, sumber hukum primer dan sekunder dianalisis. Temuan menunjukkan bahwa Mahkamah membangun pertimbangan hukum melalui penafsiran konstitusi adaptif dengan mempertimbangkan data empiris seperti peningkatan harapan hidup. Dengan menggunakan balancing test, Mahkamah berinovasi dengan menggeser paradigma regulasi dari sistem ketat berbasis usia menuju sistem berbasis kapasitas. Putusan menetapkan batas usia pensiun 70 tahun, bersyarat pemeriksaan kesehatan tahunan suatu bentuk konstitusionalitas bersyarat. Dampak hukumnya bersifat ganda meningkatkan kepastian dan perlindungan bagi notaris senior, namun sekaligus menciptakan ketidakpastian baru karena belum diatur secara rinci standar, prosedur, dan pengawasan pemeriksaan kesehatan tersebut. Kesimpulannya, putusan ini merefleksikan evolusi peran Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator dan berkontribusi pada balanced constitutionalism. Harmonisasi regulasi melalui revisi UndangUndang Jabatan Notaris diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas implementasi.]]>
<![CDATA[Analisis Keterbukaan Dalam Mekanisme Seleksi Hakim Konstitusi ]]>
<![CDATA[Swidtry]]>;
<![CDATA[Adeb]]>;
<![CDATA[Amanda]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 6 No. 1 (2026): Journal of Constitusional Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v6i1.53361
<![CDATA[Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, mekanisme seleksi hakim Mahkamah Konstitusi harus menjamin terpilihnya hakim yang berintegritas, independen, dan berkualitas. Namun, pengaturan seleksi hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang diserahkan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung tanpa standar teknis yang seragam menimbulkan praktik seleksi yang minim keterbukaan dan partisipasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme keterbukaan dalam pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi serta mengkaji penerapan prinsip parrhesia sebagai landasan etis untuk memperkuat transparansi seleksi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan perbandingan hukum, khususnya dengan sistem seleksi hakim Mahkamah Konstitusi di Afrika Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan seleksi hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia masih bersifat formal dan belum substansial. Prinsip parrhesia dapat berfungsi sebagai kontrol demokratis untuk mendorong keberanian menyampaikan kebenaran dan meningkatkan akuntabilitas seleksi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterbukaan bukan tujuan akhir, melainkan sarana pengawasan untuk melahirkan hakim konstitusi yang berintegritas dan bermartabat, serta menyarankan perlunya pengaturan seleksi yang lebih terbuka dan partisipatif.]]>
