cover
Contact Name
Anang Dwi Santoso
Contact Email
anangdwi@fisip.unsri.ac.id
Phone
+6285647319085
Journal Mail Official
pesirah@fisip.unsri.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : 27466523     EISSN : 27226891     DOI : 10.47753/pjap.v2i1.25
Pesirah: Journal of Public Administration is an open-access and peer-reviewed journal devoted to publishing novel studies in all aspects of public administration, with particular attention paid to the creation of newest public administration and management studies. It encompasses a wide range of public administration including public policy, public management, governance, human resource management for public sector, public sector innovation, public budgeting, indigenous public administration, digital governance and etc.
Articles 54 Documents
Kualitas Pelayanan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kelas I di Rumah Sakit Umum Dr. Mohammad Hoesin Kota Palembang Nova Tri Pratami; Nurmah Semil; Zailani Surya Marpaung
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 2 (2020): PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : lmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.259 KB) | DOI: 10.47753/pjap.v1i2.20

Abstract

enelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kualitas Pelayanan pada Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kelas I di RSUP Dr. Mohammad Hoesin kota Palembang. Penelitian ini menggunakan teori kualitas pelayanan menurut Parasuraman. Memiliki 5 dimensi kualitas pelayanan jasa yaitu berwujud, kehandalan, cepat tanggap, jaminan dan empati.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan yaitu primer dan skunder. Teknik pengumpulan data diambil dengan menggunakan metode kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden yang merupakan keluarga pasien badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan kelas I RSUP Dr. Mohammad Hoesin kota Palembang. Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan menggunakan metode interval dengan rumus analisis data yang dipakai menurut Sudrajat, kriteria dalam penelitian ini sebagai pengkategorian dari hasil interval yang digunakan sebagai tolak ukur dalam hasil penelitian yang digunakan dengan masalah yang diteliti yang di mana menggunakan teknik interval. Dalam penelitian ini RSUP Dr. Mohammad Hoesin Kota Palembang telah memberikan pelayanan yang baik, yang berdasarkan perhitungan rata-rata seluruh dimensi dari hasil rekapitulasi kualitas pelayanan pada pasien badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan kelas 1 di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Kota Palembang berbobot 412 yang artinya termasuk dalam kategori kualitas pelayanan yang baik
Implementasi Kebijakan Pemanduan Kapal di PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Pelabuhan Palembang Rista Rikiatun; Gatot Budiarto; Martina
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 2 (2020): PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : lmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (490.347 KB) | DOI: 10.47753/pjap.v1i2.21

Abstract

enelitian ini bertujuan mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Pemanduan Kapal di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Edward III, dimana implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Pemanduan Kapal Di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Palembang sudah berjalan, namun terdapat kekurangan diantaranya jumlah pandu dan pemahaman pandu terhadap SOP, sehingga penulis memberikan saran agar Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tetap dijalankan di tahun berikutnya, mengadakan rekrutmen pandu dan mengembangkan pelatihan kepada pandu kapal sebagai implementor kebijakan.
Implementasi Kebijakan Kota Layak Pemuda di Kota Palembang Adelia Putri Setiawan; Mardianto Mardianto; Zailani Surya Marpaung
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 2 (2020): PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : lmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.265 KB) | DOI: 10.47753/pjap.v1i2.22

Abstract

pemuda merupakan tulang punggung pembangunan di masa yang akan datang. Potensi pemuda Indonesia tersebar dari sabang sampai merauke perlu pengelolaan yang terintegrasi. Hal ini yang mendasari pemerintah, melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), merancangkan program Kabupaten/Kota Layak Pemuda yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 tahun 2017. Kota Palembang merupakan salah satu kota besar yang terdapat di Sumatera yang masih dalam proses pengembangan, diharapkan    dapat turut serta menjadi salah satu kota Layak Pemuda di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kelayakan Kota Palembang sebagai Kota Layak Pemuda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer. Data primer diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan metode pengumpulan data secara langsung pada sumber data, melalui survei lapangan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, sumber daya merupakan faktor penting karena kekurangan sumber daya maka implementasi tidak akan berjalan efektif.
Beyond Quota, Towards Women’s Representation In Indonesia: Quo Vadis? Hanadia Pasca Yurista
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 2 (2020): PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : lmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1156.995 KB) | DOI: 10.47753/pjap.v1i2.23

Abstract

This paper scrutinizes the effect of gender quota on women’s representation in the political landscape of Indonesia. By using the institutional analysis approach, the logic behind lethargic increases, even though such quota has failed to meet in Indonesia, is highlighted in the paper. This study further discusses the complex roles of various political and non-political actors that later affect the representation of women, including the political party, elected government and legislatures, and Commission for General Election (KPU). The institutional shift of gender quota implementation in Indonesian politics creates a tendency of disorientation of the main purpose of creating gender quota. As regulatory changes on the gender quota since its first implementation, this study examines the journey of quota and women representation in Indonesia which include the case of underrepresentation of women in politics and the controversy of women policy, as part of the initial virtue of implementing gender quota.
Analisis Stakeholders Mapping dalam Penanganan COVID-19 di Kota Bengkulu Jatmiko Yogopriyatno; Kahar Hakim
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 2 (2020): PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : lmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (556.026 KB) | DOI: 10.47753/pjap.v1i2.24

Abstract

Keterlibatan stakeholder merupakan salah satu kunci keberhasilan penanganan COVID-19. Artikel ini merupakan hasil pengamatan empiris penanganan COVID-19 dengan menggunakan teknik stakeholder mapping. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam penanganan COVID-19 di Kota Bengkulu. Tidak lupa, peneliti juga melakukan dokumentasi data sekunder yang berhubungan dnegan penanganan COVID-19. Peneliti menemukan bahwa tenaga kesehatan, kepolisian, TNI, dan relawan merupakan pemain utama (kuadran 1). BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Pasien Covid merupakan subyek (kuadran 2). Walikota, Kodim 0407, dan Kapolresta, dan Media berada dalam kuadran 3 sebagai context. NGOs, Bisnis, dan Masyarakat berada pada kuadran 4 sebagai crowd. Pola kerjasama stakeholders dalam penanganan Covid-19 di Kota Bengkulu berbasis pentaholicx karena melibatkan lima unsur (pemerintah, swasta, organisasi keagamaan, perguruan tinggi, dan media). Dua faktor yang menghambat para stakeholder dalam penanggulangan COVID-19 di Kota Bengkulu adalah rendahnya pengetahuan warga tentang bahaya COVID-19 dan Tindakan warga memenuhi kebutuhan subsistensi. Dua faktor ini menyebabkan warga mengabaikan perintah physical atau social distancing .
Peran Anggota DPRD Perempuan dalam Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Kota Palembang, 2014-2019 Tsania Azzahra; Ardiyan Saptawan; Mardianto Mardianto
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2021): PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : lmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (608.929 KB) | DOI: 10.47753/pjap.v2i1.25

Abstract

Artikel ini menganalisis kegiatan dan peran yang dilakukan oleh anggota DPRD perempuan terhadap penyusunan peraturan daerah di kota palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Dye yang merupakan pengembangan teori dari Easton yang terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan yaitu input, process, output, feedback dan lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukan anggota DPRD perempuan sudah berperan sebagaimana mestinya meskipun jumlah perwakilan perempuan dalam legislasi minim, namun tidak menjadikan sebuah hambatan untuk bekerja sama dengan yang dilakukan oleh anggota laki-laki dan dapat menunjukan bahwa perempuan juga penting untuk terlibat dalam legislasi mengenai penyusunan peraturan daerah dengan pendapat-pendapatnya dapat diterima di pemerintah dan masyarakat. Peneliti menyarankan agar anggota DPRD perempuan agar lebih progesif lagi mengenai isu-isu perempuan dalam pembuatan peraturan daerah.
Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Peningkatan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Pringsewu Muhammad Basri; Yulianto Yulianto; Ita Prihantika
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2021): PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : lmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (474.853 KB) | DOI: 10.47753/pjap.v2i1.26

Abstract

Kepala desa hari ini pada kenyataannya bukan lagi sebagai perpanjangan tangan pemerintah supra desa, melainkan sudah menjadi tokoh yang bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan desa mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Hal tersebut menjadi nilai positif apabila kepala desa mampu untuk terus melakukan pembangunan sehingga menjadi desa mandiri sesuai dengan klasifikasi IDM. IDM sendiri merupakan instrumen untuk mengukur dan mengetahui status desa tertentu. Berdasarkan hasil rekapitulasi IDM tahun 2018 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon bahwa Kabupaten Pringsewu tercatat hanya memilik 1 desa mandiri. Akan tetapi pada tahun berikutnya yaitu 2019-2020 jumlah tersebut terus mengalami perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepemimpinan kepala desa dalam peningkatan IDM di Kabupaten Pringsewu serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Jenis penelitian ini ialah deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang berupa reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan tiga fokus utama yaitu peran Motivator, Fasilitator, dan Mobilisator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepemimpinan kepala desa dalam peningkatan IDM di Kabupaten Pringsewu sudah dilakukan dengan baik, Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa peran tersebut kurang berpengaruh terhadap peningkatan status desa. Hal ini dipengaruhi secara langsung oleh struktur sosial dan tingkat partisipasi masyarakatnya. Fluktuasi status desa yang terjadi ternyata dipengaruhi oleh jumlah dan porsi alokasi dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa dari tahun 2018, 2019, dan 2020
Implementasi Kebijakan E-Government di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Sonia Ferdika; Ermanovida Ermanovida; Junaidi
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2021): PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : lmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (614.037 KB) | DOI: 10.47753/pjap.v2i1.27

Abstract

Artikel ini bertujuan mengetahui implementasi aplikasi Sistem Informasi Elektronik Kinerja Aparattur Sipil Negara di Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia (SI-EKA) Kabupaten Ogan Ilir. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Data penelitian bersumber dari informan, dokumentasi, studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan. Informan penelitian dipilih secara purposive. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi SI-EKA di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir belum efektif karena beberapa faktor, yakni: kurangnya sosialisasi, rendahnya kualitas komunikasi dan koordinasi, dan belum tersedianya standard operating procedure. Bertolak dari temuan ini, penelitian merekomendasikan kepada pihak terkait untuk memberikan teguran kepada aktor pelaksana, melakukan rapat evaluasi, dan meningkat edukasi dan sosialisasi tentang SI-EKA, dan membuat SOP.
Implementasi Kebijakan Jemput Bola Administrasi Perekaman e-KTP bagi Disabilitas di Kota Palembang Nyianda Indarwati; Mardianto Mardianto; Dwi Mirani
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2021): PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : lmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (725.994 KB) | DOI: 10.47753/pjap.v2i1.28

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana faktor – faktor implementasi dalam mempengaruhi kebijakan jemput bola administrasi perekaman E-KTP bagi disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Latar belakang penelitian ini adalah ketidakseimbangan angka pemerataan kepemilikan E-KTP bagi disabilitas di Kota Palembang dengan total keseluruhan kebijakan jemput bola perekaman E-KTP bagi disabilitas selama tiga tahun terakhir dan kemungkinan besar akan selalu bertambah setiap tahunnya. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Edward III yang terdiri dari empat dimensi yaitu sumber daya, komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data, dokumentasi dan wawancara. Dari hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan kesimpulan bahwa dalam implementasi jemput bola administrasi perekaman E-KTP bagi disabilitas sudah cukup baik, namun ditemukan masalah terkait ketidaklengkapan salah satu fasilitas printer id card yang menjadi salah satu komponen penting sehingga tidak bisa diselesaikan pada saat hari yang sama. Hal tersebut juga mempengaruhi pendataan kepemilikan identitas penduduk disabilitas untuk percepatan dokumen kependudukan. Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang harus meningkatkan kinerja baik secara kualitas dan kuantitas dalam hal mendukung pendataan kepemilikan E-KTP bagi disabilitas, selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang harus melakukan pengawasan secara berkala untuk mengecek apakah pelaksanaan sudah sesuai prosedural yang berlaku
Analisis Perilaku Motivasional Pengemudi Becak sebagai Bahan Intervensi Kebijakan Penanganan Betor di Daerah Istimewa Yogyakarta Annas Makruf Haifani Jumhan
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2021): PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : lmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (819.427 KB) | DOI: 10.47753/pjap.v2i1.29

Abstract

Permasalahan becak dan becak motor (betor) di Yogyakarta belum mendapatkan solusi yang paripurna. Permasalahan semakin meluas, tidak hanya sebatas persoalan transportasi namun melebar menjadi permasalahan sosial, ekonomi, hukum bahkan masuk ranah politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan perilaku motivasional pengemudi becak dalam memodifikasi becak menjadi betor di tinjau dari Theory of Planned Behavior untuk memperkaya bahan rumusan kebijakan penanganan betor di Yogyakarta. Metode penelitian ini adalah mix methods dengan survey lapangan. Data-data kuantitatif diperoleh dari distribusi kuisioner 75 orang responden pengemudi becak, dengan kuisioner yang lengkap sebanyak 58 buah. Data diolah dengan bantuan SPSS 20.0. Sample di ambil secara insidental berdasarkan pembagian 4 lokasi tempat mangkal. Hasil uji statistik tersebut menunjukkan bahwa variabel penelitian tidak secara signifikan dapat menjelaskan niat memodifikasi becak menjadi betor dalam kerangka Theory of Planned Behavior. Kemudian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa anteseden niat yaitu variabel sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku di bentuk oleh beliefs yang kurang mendukung terhadap niat memodifikasi becak menjadi betor seperti usia lanjut, tingkat pendidikan rendah, kepesertaan paguyuban, status kepemilikan becak yang sewa, penghasilan yang dirasa cukup bagi mereka utamanya saat liburan atau yang punya langganan tetap. Berdasar temuan tersebut pemerintah dalam mengambil pilihan kebijakan publik seyogyanya dapat lebih mempertimbangkan aspek keperilakuan dan motivasional, sehingga dapat lebih memberikan warna kebijakan yang lebih humanis, efektif, fleksibel dan deliberatif