cover
Contact Name
Anang Dwi Santoso
Contact Email
anangdwi@fisip.unsri.ac.id
Phone
+6285647319085
Journal Mail Official
pesirah@fisip.unsri.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : 27466523     EISSN : 27226891     DOI : 10.47753/pjap.v2i1.25
Pesirah: Journal of Public Administration is an open-access and peer-reviewed journal devoted to publishing novel studies in all aspects of public administration, with particular attention paid to the creation of newest public administration and management studies. It encompasses a wide range of public administration including public policy, public management, governance, human resource management for public sector, public sector innovation, public budgeting, indigenous public administration, digital governance and etc.
Articles 54 Documents
Evaluasi Dampak Program Pemberian Bantuan Non-Tunai bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Palembang Dimas Eko Prasetyo; Mardianto; Dwi Mirani
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 2 (2022): PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : lmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47753/pjap.v3i2.48

Abstract

Artikel bertujuan mengetahui dampak program pemberian bantuan non- tunai kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang. Peneliti mengadopsi pendekatan kualitatif-dekriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara purposive dan terdiri atas para pelaksana program, pelaku UMKM, dan asosiasi pelaku UMKM di Kota Palembang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemberian bantuan non tunai sudah efektif, efisien, tepat, dan pelaku UMKM merasa tercukupi dengan bantuan tersebut. Tetapi, program ini belum merata dan memenuhi rasa keadilan. Sebab, belum semua pelaku UMKM tersentuh program ini. Peneliti merekomendasikan agar pemerintah memperluas cakupan program ini sehingga mampu menjangkau lebih banyak pelaku UMKM di Kota Palembang.
Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RPJMDes 2021-2027 di Desa Cepedak, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo Fendi Widiatmoko; Eny Boedi Orbawati; Yuni Kurniasih
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 2 (2022): PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : lmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47753/pjap.v3i2.49

Abstract

Artikel ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Teori yang digunakan adalah teori partisipasi dari Eko (2004). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Data penelitian terdiri dari data primer yang berasal dari wawancara dengan informan penelitian di lapangan. Sedangkan data sekunder berasal buku, literature, sumber tertulis lain yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Informan dalam penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yang terdiri dari 7 orang yaitu Ketua BPD Cepedak, Kepala Desa Cepedak, Sekretaris Desa Cepedak, Anggota Karang Taruna, PKK, dan Masyarakat Desa Cepedak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; pertama, pada aspek voice, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan lain-lain melalui forum musyawarah Desa Cepedak. Kedua, aspek akses, semua unsur masyarakat Desa Cepedak sudah terlibat. Ketiga, aspek kontrol terbagi menjadi dua yaitu kontrol terhadap masyarakat dan pemerintah. Kontrol terhadap masyarakat maupun pemerintah sudah berjalan dengan baik.
Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Pekon Pamenang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Dela Rosita Sari; Rahayu Sulistiowati; Ita Prihantika
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 1 (2023): PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47753/pjap.v4i1.17

Abstract

Stunting merupakan kondisi anak usia di bawah lima tahun (balita) yang memiliki tinggi badan dibawah rata-rata balita pada umumnya. Angka prevalensi stunting di Indonesia masih melebih batas normal yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) yaitu sebesar 26,92% pada tahun 2020. Pringsewu merupakan satu dari 260 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai wilayah prioritas penanganan stunting tahun 2021. Pringsewu menetapkan 21 Pekon sebagai lokus penanganan stunting, Pekon Pamenang menjadi Pekon yang memiliki tingkat prevalensi stunting tertinggi di Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian aspek organisasi, interpretasi, dan penerapan dalam implementasi kebijakan stunting di Pekon Pamenang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan stunting di Pekon Pamenang belum dilaksanakan dengan baik dengan 3 indikator keberhasilan implementasi menurut Jones (1996) organisasi, interpretasi dan penerapan (aplikasi). Organisasi yang berperan dalam implementasi belum berjalan dengan baik karena belum adanya pembagian tugas dan tupoksi antar anggota tim. Interpretasi kebijakan penanganan stunting di Pekon Pamenang telah sesuai dengan Surat Edaran Stunting Nomor 050/572/B.01/2021 dan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 8 Tahun 2021. Namun pemahaman masyarakat dan pelaksana kebijakan masih kurang dalam memahami tentang stunting. Penerapan (aplikasi) kegiatan penanganan stunting telah dilakukan dengan baik dan rutin namun dalam pelaksanaannya tim Gebrak Princes tidak mengetahui adanya pedoman kinerja dan petunjuk teknis. Faktor pendukung implementasi penanganan stunting di Pekon Pamenang adalah adanya kader pembangunan manusia, bantuan susu dan vitamin dari Pemerintah Pekon Pamenang, fasilitas dan alat pendukung yang telah tersedia. Faktor penghambat adalah keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, kurangnya pengetahuan anggota tim tentang pedoman kinerja.
Revitalisasi Objek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang Pasca Pandemi COVID-19 Agni, Agasi; Sujatmiko; Yuni Kurniasih
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 1 (2023): PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47753/pjap.v4i1.57

Abstract

This qualitative research aims to analyze the revitalization of the Kyai Langgeng Park (Taman Kyai Langgeng or TKL), a city tourism destination in Magelang City after the COVID-19. The research location was carried out at the Magelang City which was affected by the COVID-19. The results of data analysis using an interactive model show that the revitalization carried out by the management of TKL includes physical intervention, economic, social and institutional rehabilitation. In carrying out the revitalization of TKL, managers are constrained by limited human resources and budget. Revitalization efforts continue to be carried out by the management of TKL in order to increase the number of tourists and regional original income of Magelang City in accordance with the company's vision and mission.
Inovasi Model Kebijakan dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Kemahasiswaan: Suatu Tinjauan Literatur Immaculata Yovita Adventy, Maria; Permatasari, Indah; Nengyanti, Nengyanti; Rafinzar, Rahmat
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2023): PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47753/pjap.v4i2.62

Abstract

This article or writing aims to discuss or find out about a problem that arises in the literature review of thirty journals related to the quality of student services so that later a policy model or framework can be provided to answer existing problems. The problems found in the literature review are focused on public services or student services. To approach this problem, Edward's theory is used as a reference, which consists of four variables, namely those related to communication, resources, disposition, and bureaucratic structure variables. Then the data is taken or collected through literature study or analysis of the thirty journals and then analyzed qualitatively. This study concludes that the Student Service Policy Model Innovation produces a model consisting of five alternative policy concepts or a mixture of public service models and public policy implementation models, namely Improving Financial Management, Development of Infrastructure and Digital Services, Improvement of Administrative Services, Improvement of Assurance and Empathy Aspects and Optimization of Library Services.
Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau Annisah, Annisah; Fadhillah Harnawansyah, Muhammad; Murahman, Mardi
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 1 (2023): PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47753/pjap.v4i1.66

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau dan untuk mengetahui langkah apa yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau dalam meningkatkan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis sumber data primer dan sekunder dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Aspek penelitian ini yaitu penerimaan, pemungutan, dan pengawasan.. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau sudah memiliki standar operasional prosedur yang baik, namun belum optimal, karena tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib retribusi masih rendah dalam membayar retribusi.
Peran Serta Masyarakat (PSM) dalam Program Kampung Berkualitas (KB) di Kota Jayapura Rahail, Joseph
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2023): PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47753/pjap.v4i2.68

Abstract

Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk dan masyarakat di tingkat kampung melalui program serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Dalam pengembangan program, Kampung KB dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan, keikutsertaan pasangan usia subur (PUS) sebagai akseptor KB aktif dan ketahanan keluarga sehingga dapat berdampak pada pengentasan kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji keterlibatan masyarakat dalam program Kampung KB melalui studi peran serta masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam program Kampung KB di Kota Jayapura. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi kelompok dan wawancara mendalam dengan narasumber suami-istri PUS para stakeholder lokal dari unsur pemerintah kampung, tokoh adat, agama, perempuan dan pemuda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam program Kampung KB tergambar melalui keterlibatan mereka pada tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan dan menerima manfaat. Faktor pengetahuan, sikap dan lingkungan sosial-budaya mempengaruhi masyarakat untuk terlibat dalam program Kampung KB. Untuk itu dengan modal infrastruktur sosial masyarakat lokal berupa unsur tiga tungku (pemerintah kampung, adat dan agama) dan unsur dua peran (perempuan dan pemuda), dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis kontekstual yang mengedepankan kualitas proses dari pada hanya input-output, sehingga menjadikan program kampung KB sebagai upaya inovasi yang memberikan perubahan bagi penerimaan konsep program untuk mewujudkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat saat ini dan berkelanjutan.
Patologi Birokrasi pada pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Maros Sakir, Ahmad Rosandi
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2023): PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47753/pjap.v4i2.70

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendalamkan analisis terhadap beberapa penyimpangan yang terjadi dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Maros dan Bagaimana Upaya Pemangku Kepentingan di SAMSAT Maros dalam Mencegah Praktik Pungutan Liar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dan menganalisis patologi birokrasi dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Maros. Lokasi penelitian adalah Kantor SAMSAT Maros, dipilih karena mewakili pusat pelayanan pajak kendaraan bermotor di wilayah tersebut. Hasil Penelitian ini adalah Perlu adanya Perbaikan transparansi prosedur pembayaran pajak di SAMSAT Maros sangat mendesak untuk membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi dalam pembayaran pajak kendaraan. Upaya lebih lanjut dalam menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses perlu ditingkatkan, seperti melalui sosialisasi dan pemasangan poster yang menjelaskan prosedur pelayanan. Selain itu, permasalahan integritas, moralitas, dan disiplin di kalangan oknum terkait lembaga menunjukkan perlunya tindakan penegakan aturan dan pembinaan etika. Di sisi lain, komitmen anti pungutan liar yang ditandatangani oleh UPT Pendapatan, Kepolisian, dan Jasa Raharja memberikan langkah positif dalam menciptakan pelayanan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Implementasi Kebijakan Satu Data dalam mewujudkan Open Government Data di Provinsi Sumatera Selatan Sena Putra Prabujaya; Januar Eko Aryansah; Muhammad Firdaus Febriansyah
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2023): PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47753/pjap.v4i2.72

Abstract

Penelitian ini lahir karena adanya gerakan Open Government Data yang muncul dari level internasional dan di respon oleh Indonesia dan Provinsi Sumatera Selatan. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana kebijakan satu data diimplementasikan di Provinsi Sumatera Selatan untuk mewujudkan Open Government Data. Kerangka teori yang digunakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang dicetuskan oleh George C. Edward III. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan infroman terkait yaitu walidata, pembina data, dan produsen data. Setelah itu data dianalisis melalui lima tahapan yaitu pengumpulan, penguraian, penggabungan, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan temuan penelitian, kebijakan satu data yang diimplementasikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum berjalan maksimal karena berbagai permasalahan, antara lain hambatan transmisi komunikasi, kurangnya sumber daya manusia dengan kemampuan teknis yang relevan, teknologi fasilitas pendukung yang belum ditingkatkan, kurangnya standar prosedur operasi dalam memperlancar pekerjaan, dan koordinasi yang tidak efektif. Kebijakan ini didukung oleh komunikasi yang jelas dan konsisten, peningkatan ketersediaan informasi, kewenangan, disposisi kognitif, arahan respon, dan adanya insentif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan peningkatan pada transmisi komunikasi, kemampuan teknis, fasilitas, pembuatan standar prosedur, dan meminimalisir kesalahan dalam koordinasi
Implementasi Pelaksanaan Administrasi Perceraian Secara Elektronik Melalui E-Court Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A Hayatina, Nursri; Pivit Septiary Chandra
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2023): PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47753/pjap.v4i2.89

Abstract

The Pekanbaru Class 1A Religious Court is a judicial body under the auspices of the Supreme Court which has carried out the implementation of electronic divorce administration "E-Court" which is a form of transformation from manual administration to electronic-based administration in accordance with PERMA (Supreme Court Regulation) Number 1 of 2019 which states that it aims to create justice that saves time, cost and energy for parties and advocates and makes the judiciary more transparent, effective and efficient. The purpose of this study is to find out how the implementation of divorce administration electronically through E-Court and to find out what are the obstacles in its implementation. This study used qualitative descriptive method and collected data through interviews, observation and documentation. The data processing technique that researchers use is a data analysis technique. This research uses one variable in its operational concept which is guided by Edward's theory which is the source of problems and prerequisites for successful policy implementation, namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. The results showed that the implementation of electronic divorce administration through E-Court at the Pekanbaru Religious Court can be said to run as it should and can improve public services. However, there are still a few obstacles such as server problems from the Supreme Court, network problems and lack of user understanding, namely the elderly in conducting divorce administration electronically through E-Court. Keywords: Implementation, Divorce Administration, E-Court