cover
Contact Name
Anang Dwi Santoso
Contact Email
anangdwi@fisip.unsri.ac.id
Phone
+6285647319085
Journal Mail Official
pesirah@fisip.unsri.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : 27466523     EISSN : 27226891     DOI : 10.47753/pjap.v2i1.25
Pesirah: Journal of Public Administration is an open-access and peer-reviewed journal devoted to publishing novel studies in all aspects of public administration, with particular attention paid to the creation of newest public administration and management studies. It encompasses a wide range of public administration including public policy, public management, governance, human resource management for public sector, public sector innovation, public budgeting, indigenous public administration, digital governance and etc.
Articles 54 Documents
Transparansi Dana Desa di Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus di Desa Talang Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir Refi Hasudungan Purba; Slamet Widodo; Ermanovida
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2022): PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : lmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (593.893 KB) | DOI: 10.47753/pjap.v3i1.40

Abstract

Penelitian kualitatif ini bertujuan mengetahui sejauh mana penerapan prinsip transparansi dalam penggunaan Dana Desa di Desa Talang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur kepada informan penelitian yang dipilih secara purposive dan terdiri atas aparatur pemerintahan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dana desa di Desa Talang Jaya belum maksimal. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Desa Talang Jaya belum menginformasikan secara rinci pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa. Peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Desa Talang Jaya memperbaiki strategi komunikasi mereka kepada warga masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.
Implementasi Kebijakan Pelayanan Daring Melalui Aplikasi “Aku Mandiri” di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir Dwi Pelyadina; Tuty Khairunnisyah; Junaidi
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2022): PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : lmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (653.784 KB) | DOI: 10.47753/pjap.v3i1.41

Abstract

Penelitian ini bertujuan menggambarkan proses implementasi kebijakan pelayanan daring melalui aplikasi “AKU MANDIRI” di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan kerangka pikir yang dikembangkan Edward III (1980). Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan daring melalui aplikasi “AKU MANDIRI” di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir sudah berjalan dengan baik, namun belum maksimal. Hal ini disebabkan beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor penghambat adalah sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh ke semua desa yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Sedangkan faktor pendukung bersumber dari sumber daya yang sudah berjalan dengan baik dilihat dari kualitas dan kuantitas dimana semua operator sudah berjumlah cukup dan sudah mengikuti bimbingan teknis, sikap implementor yang cepat dalam memproses pengajuan yang dilakukan masyarakat serta adanya struktur birokrasi yang sudah sesuai dengan pembagian tugas dan fungsinya masing-masing.
Interaksi Antar Stakeholder dalam Tim Penjangkau Penanganan Anak Jalanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Mufarichatush Sholihah; Bevaola Kusumasari
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2022): PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : lmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1309.73 KB) | DOI: 10.47753/pjap.v3i1.42

Abstract

Proses pelaksanaan kebijakan penanganan anak jalanan di Provinsi DIY melibatkan berbagai stakeholder pemerintah maupun non-pemerintah dan tergabung dalam tim koordinasi khusus yakni Tim Penjangkau. Tim Penjangkau merupakan tim koordinasi khusus yang dibentuk sesuai amanat Perda DIY Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan. Penelitian ini berupaya menjelaskan interaksi antar stakeholder dalam Tim Penjangkau Penanganan Anak Jalanan di Provinsi DIY. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran terkait stakeholder yang terlibat serta pola interaksi antar stakeholder yang mencakup peran dan kerjasama stakeholder. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan terhadap seluruh anggota Tim Penjangkau yang beranggotakan Dinas Sosial DIY, Satuan Polisi Pamong Praja DIY, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat DIY, Komunitas Taabah, Panti HAFARA, Rumah Anak Indonesia, Rumah Singgah Ahmad Dahlan, Rumah Singgah Anak Mandiri, RSB Diponegoro, Yayasan Indriya Nati, dan Yayasan Rumah Impian. Terdapat adanya kerjasama dan koordinasi yang berjalan dengan baik di antara stakeholder. Didukung dengan tren penurunan anak jalanan di Provinsi DIY pada Tahun 2011-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya Tim Penjangkau mampu memperkuat penanganan anak jalanan di Provinsi DIY.
Implementasi Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Lubuk Linggau Anita Yuningsih; Juliman; Anton Mardoni
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2022): PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : lmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (462.467 KB) | DOI: 10.47753/pjap.v3i1.43

Abstract

Penelitian ini betujuan untuk mengetahui implementasi strategi pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah di Kota Lubuklinggau. Desain penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan dari informan sengaja ditentukan sesuai dengan kebutuhan (purposive sampling), hasil yang relevan dengan masalah yang di teliti di analisis secara kualitatif melalui proses pengumpulan data, reduksi data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa Lembaga Pemberdasaan Masyarakat melaksanakan rencana strategis pengembangan usaha kecil menengah cukup baik dengan memperhatikan program. Aspek menampung dan mengelola aspirasi masyarakat bahwa Lembaga Pemberdasaan Masyarakat melakukan pembentukan kelompok bersama tetapi belum melaksanakan pembentukan pengelola usaha kecil dan menengah. Pengelolaan usaha kecil dan menengah dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat. Lembaga Pemberdasaan Masyarakat dan pemerintah kelurahan berusaha membentuk program pembangunan pemberdayaan masyarakat berkelompok. Aspek kerjasama antar lembaga; koordinasi Lembaga Pemberdasaan Masyarakat dengan pihak kelurahan dilaksanakan secara informal untuk kemajuan usaha kecil dan menengah berakibat lambatnya perkembangan usaha.
Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2/2017 Dalam Pengembangan Destinasi Wisata: Studi Kasus di Destinasi Wisata Sekanak Besolek Akhmad Oktariansyah; Raniasa Putra; Mega Nugraha
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2022): PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : lmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (543.357 KB) | DOI: 10.47753/pjap.v3i1.44

Abstract

Temuan penelitian ini adalah bahwa Perda Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan telah diimplementasikan oleh Dinas Pariwisata Kota Palembang. Dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang ada, telah menunjang implementasi peraturan daerah tersebut. Namun, sebagian perusahaan yang ada di wilayah Kota Palembang, belum melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Faktor yang mempengaruhi implementasi Perda Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan terdiri dari tingkat partisipasi perusahaan yang rendah, ketersediaan dana, feedback yang diterima perusahaan hampir tidak ada dan prosedur birokrasi di lingkungan intern perusahaan yang rumit telah menghambat pengembangan destinasi wisata Sekanak Besolek yang diharapkan mendapat dukungan dana dari sektor swasta. Berkaitan dengan temuan tersebut, disarankan agar peraturan daerah tersebut diterapkan secara tegas, sehingga muncul kewajiban secara formal dari setiap perusahaan yang ada di wilayah Kota Palembang untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
Kolaborasi Pentahelix dalam Revitalisasi Sungai Sekanak di Kota Palembang Siti Aisyah Hardiyanti; Doris Febriyanti; Amaliatulwalidain
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 2 (2022): PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : lmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47753/pjap.v3i2.2

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Sungai Sekanak yang berada di pinggir Sungai Musi ini dan berada di tengah kota dulunya sangat kumuh, sehingga Sungai Sekanak hanya dijadikan tempat pembuangan sampah, maka dari itu revitalisasi sangat diperlukan agar sungai sekanak menjadi bermanfaat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain aktor pemerintah, beragam aktor terlibat dalam revitalisasi Sungai Sekanak. Proses kolaborasi ini juga sudah berjalan baik. Banyak sektor swasta yang ikut serta dalam pelaksanaan dan paska revitalisasi sungai sekanak. Komunitas jejaring kebijakan revitalisasi sungai sekanak sudah berjalan dengan baik. Dilihat dari komunitas penjagaan sungai, dalam revitalisasi sudah membantu revitalisasi dengan menghimbau masyarakat untuk ikut serta dalam membersihkan sungai sekanak serta media sudah berperan dengan baik. Media yang berperan sebagai pendukung publikasi dan promosi sungai sebagai sektor pariwisata.
Efisiensi Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Masa Pandemi COVID-19 di DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Cantika Diva Ramadina Cantika; Lili Erina; Mardianto
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 2 (2022): PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : lmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47753/pjap.v3i2.7

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efisien anggaran belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah di DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada masa pandemi Covid-19 tahun anggaran 2020 dilihat dari empat komponen biaya perjalanan dinas yaitu uang harian, uang transportasi, uang penginapan, dan uang representasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kenaikan jumlah penggunaan anggaran perjalanan dinas dalam daerah di DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada masa pandemi Covid-19 disaat adanya efisiensi penggunaan anggaran. Analisis efisiensi menggunakan rasio efisiensi menurut Mahmudi yaitu perbandingan antara realisasi anggaran perjalanan dinas dan anggaran belanja perjalanan dinas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPRD Provinsi Sumatera Selatan belum sepenuhnya melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. Adapun saran dalam penelitian ini adalah DPRD Provinsi Sumatera Selatan harus menentukan skala prioritas dan meminimalisir penggunaan anggaran disaat pandemi Covid-19 agartepat guna dan sasaran tanpa harus ada perintah dari pusat. Kata Kunci: Efisiensi, Anggaran, Perjalanan, Dinas, Komponen, Biaya, Covid-19,DPRD
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mina Piul dalam Meningkatkan Taraf Perekonomian Masyarakat Desa Oetalus, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara Fransiskus Inocensius Bere; Aplonia Pala; Stefanus Bekun
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 2 (2022): PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : lmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47753/pjap.v3i2.45

Abstract

Penelitian kualitatif ini bertujuan mendeskripsikan dan menginterpertasikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mina Piul dalam meningkatkan taraf perekonimian masyarakat di Desa Oetalus, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data mengikuti model interaktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perencanaan, pengorganisasian, dan rekrutmen pengelola BUMDes Mina Piul dilakukan melalui forum musyawarah bersama di kantor desa. Pemerintah desa bersama BPD dan masyarakat memilih dan menetapkan badan pengurus/pengelola BUMDes serta menetapkan beberapa program yang dikerjakan oleh BUMDes Mina Piul. Terdapat beberapa program yang telah dikerjakan namun tidak terealisasi dengan baik. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain: kurangnya anggota dalam mengurus setiap unit usaha, kurangnya pengetahuan dari anggota dalam mengelola setiap program, dan dalam pembagian tugas belum sesuai degan keterampilan anggota. Pengawasan yang dilakukan oleh badan penawas BUMDes Mina Piul dinilai masih lemah. Peneliti merekomendasikan pengelola BUMDes Mina Piul: (a) merekrut penambahan anggota; (b) melaksanakan diklat atau pelatihan sehingga menambah kreativitas anggota serta dalam pembagian tugas diharapkan sesuai dengan keterampilan dari anggota; (c) distribusi sumber daya manusia yang lebih merata antar unit usaha; dan (d) meningkatkan pengawasan.
Analisis Implementasi Sewa Barang Milik Negara dalam Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak Helena Br. Allagan; Sugeng Suharto; Jatmiko Yogopriyatno
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 2 (2022): PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : lmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47753/pjap.v3i2.46

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sewa Barang Milik Negara dalam hal meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dimana penelitian ini dilakukan di kantor KPKNL Bengkulu. Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilaksanakan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan yakni Teori Nugroho yaitu Sosialisasi, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Evaluasi. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan pada aspek sosialisasi berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan, bentuk sosialisasi yang dilakukan yakni melalui surat menyurat, pertemuan secara langsung, dan sosialisasi virtual yang dilakukan melalui zoom meeting yang rutin dilakukan 2 hingga 4 kali dalam setahun. Selanjutnya pada aspek pelaksanaan, telah berjalan sesuai dengan PMK Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, namun ada kendala yakni jumlah satuan kerja yang menyewakan BMN masih kurang, seringnya pergantian operator BMN satuan kerja, menjadikan komunikasi terhambat, dan terakhir besaran sewa yang ditetapkan terbilang rendah untuk menopang PNBP. Kemudian pada aspek pengawasan ditemukan bahwa pengawasan ada dua bentuk yakni on desk yakni laporan wasdal pada aplikasi SIMAN, dan on site yakni mendatangi langsung objek sewa BMN, dan keduanya telah berjalan sesuai dengan standar pengawasan sewa BMN yakni PMK RI Nomor 52/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Negara. Dan terakhir pada aspek Evaluasi, capaian kinerja PNBP dari pelaksanaan sewa BMN diwilayah kerja KPKNL Bengkulu telah mengalami peningkatan dari sewa Tanah/Bangunan, namun dianggap kurang, terlebih masih banyaknya BMN yang masih bisa dimanfaatkan, salah satunya berupa sewa.
Efektivitas Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Timor Tengah Utara Sindi Nadiyanti; Aplonia Pala; Stefanus Bekun
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 2 (2022): PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : lmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47753/pjap.v3i2.47

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pelayanan pembuatan kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik analisis data bersifat analisis deskriptif. Informan penelitian adalah Kepala Dinas, Pegawai Bidang Pelayanan Kartu Keluarga, warga masyarakat pengguna jasa layanan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan pembuatan kartu keluarga belum efektif dan berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan pemerintah. Peneliti merekomendasikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten TTU untuk: (a) meningkatkan pengetahuan dan keahlian para pegawai dalam melayani warga; (b) melaksanakan kegiatan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan tentang pentingnya kartu keluarga karena sebagai identitas kepala keluarga agar masyarakat sadar akan kepemilikan kartu keluarga bagi setiap kepala keluarga; (c) menambah alat pencetakan kartu keluarga agar proses pencetakan cepat dan tepat dengan waktu yang ditentukan dengan mengajukan usulan kepada kantor pusat untuk penambahan alat pencetakan kartu keluarga; (d) memperhatikan tempat pelayanan seperti penambahan kursi diruang tunggu bagian luar agar pengguna/jasa, mendapatkan tempat duduk pada saat mengantri.