cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmatnijar
Contact Email
yprudentia@gmail.com
Phone
+6281374638063
Journal Mail Official
yprudentia@gmail.com
Editorial Address
Jl. T. Rizal Nurdin KM 4,5 Sihitang Padangsidimpuan
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Published by Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
ISSN : 24426822     EISSN : 25805134     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Humanities,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance
Yurisprudentia; Jurnal Hukum Ekonomi, ISSN Cetak: 2442-6822; ISSN ONLINE: 2580-5134, publishes scientific writings in the form of research results, literature reviews, conceptual articles and actual issues that are relevant and focused in the field of Islamic economics. The editor accepts that the article has not been published in other media with the format of writing as stated in the page script writing guidelines. Yurisprudentia; This Islamic Economics Journal was established in 2015, published by IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum twice a year, in June and December
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 10, No 1 (2024)" : 15 Documents clear
KEDUDUKAN PERJANJIAN BAKU TERHADAP JASA LAUNDRY DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT UU NOMOR 8 TAHUN 1999 DI KOTA PEKANBARU Pratama, Herdifa; Makkininnawa, Siti Yulia
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v10i1.10868

Abstract

Klausul baku dalam usaha laundry ialah upaya pelaku usaha untuk meminimalkan tanggung jawab kepada konsumen. Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK menyebutkan maksud pelarangan pencantuman klausul baku yaitu agar kedudukan konsumen sejajar dengan pelaku usaha berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini terfokus pada dua permasalahan yaitu perjanjian baku jasa laundry dikaitkan dengan UUPK di Kota Pekanbaru, serta, pengaturan hak dan kewajiban para pihak dari perjanjian baku yang dibuat oleh Badan Usaha Laundry dihubungkan dengan perlindungan konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Laundry terhadap Konsumen Pengguna Jasa Laundry di Kota Pekanbaru. Penelitian hukum sosiologis ini dilakukan dengan cara survei menggunakan wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa ketentuan perjanjian baku oleh pelaku usaha laundry yang menyatakan adanya pengalihan tanggung jawab yang bertentangan dengan UUPK Pasal 18. Lebih lanjut, pengaturan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen tidak sesuai dengan UUPK karena antara konsumen dan pelaku usaha sama-sama tidak memahami dan mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya masing-masing. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam kondisi ini merupakan sebuah ketidakseimbangan sangat merugikan konsumen.
PENGGUNAAN CRYPTOCURENCY MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Harahap, Nasruddin Khalil
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v10i1.10971

Abstract

Transaksi dan investasi menggunakan cryptocurrency dan penerapannya berdasarkan syariat Islam masih diperdebatkan dan mengalami pro dan kontra. Mengingat bahwa cryptocurrency yang bisa jadi sifatnya gharar karena merupakan sesuatu yang tidak pasti atau tidak diketahui fisiknya, maka perlu pengkajian lebih dalam mengenai bagaimana sebenarnya cryptocurrency jika dilihat dari perspektif syariah. Pembahasan tulisan ini berkaitan dengan fiqh muamalah dan konsep uang. Berdasarkan pembahasan dalam tulisan ini dapat ditarik kesimpulan jika Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang transaksinya hanya dapat dilakukan di dalam jaringan atau website. Di Indonesia sendiri aturan mengenai legalitas penggunaan bitcoin ini masih belum jelas dimana Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia mengatakan jika mata uang yang sah di Indonesia adalah mata uang Rupiah. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, Cryptocurrency dapat masuk ke dalam unsur gharar dan juga maysir karena penggunannya dilakukan untuk spekulasi dan untung-untungan dan tidak terdapat bentuk fisik dari mata uang tersebut.
DINAMIKA PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF SYARIAT ISLAM DAN ADAT Rahman, Rahman; Zulaiha, Habibah; Maulana, Ahmad Mu’is; S.Pd.I., M.Sy, Taupiq; Siregar, Sawaluddin
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v10i1.11106

Abstract

The people of Angkola Muaratais sub-district are predominantly Muslim and are identical in their customs, so when distributing inheritance, the community is done in a variety of ways, including how to determine the number of shares for each heir, the law used in dividing inheritance, determining who has the right. become the heir, the time and settlement carried out in the distribution of inherited assets. The research used is an empirical legal research method or what is known as socio-legal research, which only places law as a social phenomenon, thus, the law is viewed from the outside only which focuses on the behavior of individuals or society about the law, such as this research, namely Division Settlement. Inherited Assets in the Angkola Muaratais Community. The findings in this research are that there are three legal systems applied in the distribution of inherited assets, namely distribution by customary law, division by Islamic Law, and Civil Law (BW). The peaceful settlement of the distribution of inheritance among the community occurs because it contains goodness, by the principles of kinship and the values of justice adhered to by the local community. The factors that influence people to make peace before and after knowing their respective parts are social factors, cultural factors, educational, economic, and religious factors.
FENOMENA GADAI LAHAN SAWAH DI KOTA PADANGSIDIMPUAN Dalimunthe, Dermina
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v10i1.10802

Abstract

 Sometimes, individuals encounter financial difficulties in covering all their needs. In this regard, Islam advises its followers to extend a helping hand to those in need, manifested through acts such as grants and loans. Pawn agreements present an alternative solution for communities; however, the ironic reality is that pawn practices found in society often involve usury, which is prohibited by Islamic law. In the realm of Islamic commercial jurisprudence (Fiqh muamalah), a pawn agreement is referred to as "rahn." Rahn involves pledging an item as collateral for a debt transaction. Due to its nature as a "tabaru'" contract, it prohibits any benefit to be gained by the pledger (murtahin). Nevertheless, the murtahin is allowed to collect maintenance fees from the pledger if the pawned item requires maintenance. The significance of pawning in Islam lies in its social function, aiming to assist fellow members of the community. The phenomenon of pawning agricultural land in Padangsidimpuan City, both in terms of conditions and pillars, is not yet valid from a utilization perspective as it still involves usury. Person terkadang bertemu kesusahan finansial untuk menutupi seluruh keperluanya, untuk itu agama Islam sudah memberitahukan agar penganutnya selalu mengulurkan tangan kepada yang membutuhkan, wujudnya dapat berupa hibah dan utang. Perjanjian gadai adalah alternatif solusi bagi masyarakat, ironisnya praktik gadai yang dijumpai dalam masyarakat masih mengandung riba yang diharamkan oleh hukum Islam. Dalam Fiqh muamalah perjanjian gadai disebut rahn. Rahn adalah menggadaikan suatu barang sebagai jaminan atas transaksi utang. Disebabkan sifatnya adalah akad tabaru’, maka dilarang ada manfaat yang diambil oleh murtahin. Murtahin boleh memungut biaya perawatan dari rahin jika benda gadai membutuhkan perawatan. Urgensi gadai dalam Islam adalah hubungan sosial guna membantu sesamanya. Fenomena gadai lahan sawah di Kota Padangsidimpuan dari sisi syarat dan rukun secara total belum sah dari sisi pemanfaatan masih mengandung riba.           
BRAND PROTECTION FOR MSMES IN ENCOURAGING ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA Tribuana, Robi Rendra; Lubis, Riyani Fitri
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v10i1.10978

Abstract

This research seeks to analyze the significance of brand protection for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in encouraging economic growth in Indonesia. Through a normative juridical approach, this research identifies brand protection as the key to strengthening the position of MSMEs in a competitive market. By providing adequate brand protection, MSMEs can build reputation, increase competitiveness, and expand access to markets and financial resources. However, challenges such as a lack of understanding about brand protection, the complexity of the registration process, and high costs need to be overcome through educational approaches, process simplification, and incentives for MSMEs. Thus, brand protection will not only provide direct benefits for MSMEs but will also contribute to inclusive and sustainable economic growth in Indonesia.
ANALISIS SEJARAH DAN PERKEMBANGAN TEORI UTILITARIANISME TERHADAP HUKUM INDONESIA Taufik, Andi Darma; Wahyuni, Fitri; Gunawan, Hendra
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v10i1.11107

Abstract

 There are several schools of legal thought in philosophy, including the Natural Law School, the Positive Law School, the Utilitarian Law School, the Historical School, and others. All schools of law have their own concepts as a basis for making laws. In its actualization, these various legal schools exist in the lives of many people, both the international community and Indonesian society. Utilitarianism places benefit as the goal of law. What is meant by usefulness is happiness. Whether a law is good or not really depends on whether the law makes humanity happy or not. This Utilitarian school was pioneered by Jeremy Bentham (1748 – 1832), a philosopher, jurist economist and legal reformer. Bentham was able to weave the "thread" of the principle of utility into a broad ethical and legal doctrine known as utilitarianism. A law can only be recognized as law if it provides the greatest benefit to the greatest number of people. This principle was put forward by Bentham in his work Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789), which stated that law aims at "the greatest happiness for the greatest number". Lawmakers in drafting laws must involve looking for ways to realize "good". Lawmakers must take into account the fact that the actions they wish to prevent are “bad” or “criminal.”
TRANSFORMASI PEMBIAYAAN BERBASIS GREEN FINANCING PADA BANK SYARIAH INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Ridwan, Muhammad; Hidayah Harahap, Purnama
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v10i1.10983

Abstract

This article aims to examine the application of green financing-based financing at Bank Syariah Indonesia (BSI) from an Islamic law perspective. This research includes library research, which interprets the concepts contained in green financing. Data sources in this research are books, Bank Syariah Indonesia reports, articles and relevant manuscripts or documents. The results of this research show that the application of green financing at Bank Syariah Indonesia has increased from the previous year. This reached IDR 52.6 trillion or 23.77% based on total BSI financing. This green financing program has a positive impact on sustainable economic development in Indonesia, especially the contracts used based on Islamic principles. Review of Islamic law regarding green financing, namely Hifzh al-Maal (Maintenance of Assets), Hifzh al-Nafs (Care of the Soul), Hifzh al-Nasl (Care of Offspring), Hifzh al-'Aql (Care of the Mind) and Hifzh al -Din (Religious Maintenance) has been carried out based on legal provisions.
PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA PERJANJIAN E-CONTRACT PINJAM MEMINJAM UANG PADA LAYANAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING PUTRI, INDIRA HANAYA
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v10i1.11531

Abstract

The development of globalization has encouraged the birth of the digital era of technology, and the presence of Financial Technology (Fintech). One of the features used is money lending, then information technology-based money lending and borrowing services or Peer to Peer Lending (P2PL) emerged, regulated in Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services (LPMUBTI) . The form of bond in fintech contained in an electronic contract arises as a result of an agreement between the Organizer and the Lender, or the Lender and the Loan Recipient. This research is normative juridical, as an approach to exploring law based on statutory regulations. The nature of the research used is descriptive research, aiming to describe clearly and in detail all the information obtained regarding the research subject, namely Fintech P2PL. The research results show that the protection of the parties in P2PL fintech is very lacking, namely loan recipients who lack education regarding P2PL fintech cause losses in default. Nor can lenders lose their money if bad credit occurs.Keyword: Legal Protection, Financial Technology, Peer to Peer Lending
DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DAN HAK TANGGUNGAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Sirait, Adi Syahputra; Harahap, Muhammad Yadi
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v10i1.10365

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana dampak pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada perbankan syariah di Indonesia. Tulisan ini mengggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan case approach. Sumber data yang digunakan dalam tulisan ini adalah putusan pengadilan agama tentang eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan eksekusi jaminan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan pelanggaran dan kekerasan yang dilakukan oleh pihak kreditur dengan menggunakan debt kolektor, namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi pelaksanaan eksekusi harus melalui Pengadilan, karena sengketa tersebut terjadi pada perbankan syariah, maka perkara tersebut menjadi wewenangnya Pengadilan Agama, dengan demikian dirasa lebih membeirkan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak. Kata Kunci : Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi AbstractThis article aims to find out and describe the impact of the post-constitutional court decision number 18/PUU-XVII/2019 on the implementation of fiduciary guarantees in sharia banking in Indonesia. This paper uses an empirical research method with a case approach. The data source used in this paper is the religious court decision regarding the execution of fiduciary guarantees following the Constitutional Court decision Number 18/PUU-XVII/2019. The results of the research show that the collateral execution rules before the Constitutional Court decision gave rise to violations and violence committed by creditors using debt collectors, but after the Constitutional Court decision the execution had to go through the Court, because the dispute occurred in sharia banking, the case became The authority of the Religious Courts is thus felt to provide more legal guarantees and certainty for the parties. Keynote : Fiduciary Guarantee and Constitutional Court Decisions
PENGARUH KENAIKAN HARGA, KARAKTERISTIK, ROKOK ELEKTRONIK TERHADAP KONSUMSI ROKOK DI KOTA SEMARANG Prasetia, Irfan Rizki
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v10i1.10962

Abstract

Salah satu cara yang bisa ditempuh dalam rangka mengurangi konsumsi rokok yaitu menaikkan tarif cukainya. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan tarif cukai rokok sebanyak  7 kali sepanjang tahun 2016-2022, dengan rata-rata peningkatan 12,5 persen tiap tahunnya. Namun, peningkatan tarif cukai tersebut tidak menurunkan angka konsumen rokok. Di Kota Semarang, angka konsumen rokok justru mengalami peningkatan sepanjang tahun 2016-2021, dengan rata-rata peningkatan 5,7 persen tiap tahunnya. Penelitian ini memiliki tujuan yakni dalam rangka melakukan analisis pengaruh dari harga rokok, usia perokok, pendapatan perokok, lama konsumsi rokok, dan pengguna ganda terhadap jumlah konsumsi rokok. Data yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan sekunder yang didapatkan dari responden dengan kuisioner dan studi literatur, yang diolah menggunakan regresi data cross section ordinary least square (OLS). Berdasarkan hasil regresi, diketahui harga rokok, pendapatan rokok, dan pengguna ganda, berpengaruh terhadap jumlah konsumsi rokok. Sedangkan, usia perokok, dan lama konsumsi rokok, tidak berpengaruh terhadap jumlah konsumsi rokok. 

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2025): Edisi Januari–Juni Vol 10, No 2 (2024) Vol 10, No 1 (2024) Vol 9, No 2 (2023) Vol 9, No 1 (2023) Vol 8, No 2 (2022) Vol 8, No 1 (2022) Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2021) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue