cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnal.seikat@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnal.seikat@gmail.com
Editorial Address
LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram Jl. Tawak-Tawak Karang Sukun, Mataram e-mail: jurnal.seikat@gmail.com or seikat@45mataram.ac.id
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
ISSN : 29640962     EISSN : 29640962     DOI : https://doi.org/10.55681/seikat
Core Subject : Art, Social,
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is an open access, and peer-reviewed journal, with the online registered number E-ISSN 2964-0962. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social, political and law issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. It includes but is not limited to various fields such as philosophy and theory of law, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, and agrarian law. SJISPH is published every two month a year. Submissions are open year-round. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with SJISPHs focus and scope, written in Indonesian or English, and follows our author guidelines & manuscript template.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 604 Documents
 46   47   48   49   50 
Strategi Partai Gerindra Dalam Menarik Dukungan Pemilih Generasi Z Melalui Platform Tiktok Rahma Nabilla; Hasanul Bulqiyah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.3939

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi politik DPP Partai Gerindra dalam menarik dukungan pemilih Generasi Z melalui platform TikTok pada Pemilu 2024. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Tim Online DPP Partai Gerindra serta studi dokumentasi dan observasi digital. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Temuan menunjukkan bahwa Gerindra menerapkan strategi komunikasi multichannel yang adaptif dengan menempatkan TikTok sebagai instrumen utama untuk menyasar pemilih Generasi Z. Strategi ini digerakkan secara organik oleh relawan dan kader, didukung oleh Team Question Response (Tim QR) untuk memastikan komunikasi dua arah. Gerindra berhasil mengonstruksi narasi politik yang relatable melalui isu ekonomi dan lingkungan, serta menerapkan political agility dalam menghadapi volatilitas isu di media sosial. Efektivitas strategi ini dibuktikan dengan tingginya digital political engagement yang memicu bandwagon effect, sehingga mengonversi keterlibatan digital menjadi dukungan elektoral yang signifikan. Penelitian ini menegaskan bahwa solidaritas tim internal dan komunikasi partisipatif menjadi kunci utama keberhasilan partai dalam membangun kedekatan emosional serta memenangkan simpati konstituen muda di era digital
Urgensi Pembentukan Pengadilan Medis di Indonesia Berdasarkan Prinsip Keadilan Daniel Setiawan Nathan; Yeti Rohayati
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.3944

Abstract

Sengketa medis di Indonesia diperiksa dan diputus oleh peradilan umum yang hakimnya memiliki kompetensi hukum tetapi tidak memiliki kompetensi biomedis, sehingga batas antara risiko medis yang tidak terhindarkan dan kelalaian medis yang dapat dipersalahkan kerap tidak berhasil ditentukan. Penelitian ini menganalisis urgensi pembentukan pengadilan medis khusus di Indonesia berdasarkan prinsip keadilan. Penelitian bersifat yuridis normatif (doktrinal) dengan pendekatan filsafat, sejarah, kasus, perundang-undangan dan konsep. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025; bahan hukum sekunder berupa literatur internasional bereputasi yang ditelusuri melalui mesin pencari akademik. Diperoleh tiga temuan. Secara filosofis, pengadilan medis merupakan instrumen epistemik negara untuk menemukan kebenaran materiil pada sengketa yang substrat faktualnya bersifat ilmiah; secara ontologis melembagakan keahlian, secara epistemologis menggantikan pertarungan ahli para pihak dengan ahli netral yang ditunjuk pengadilan, dan secara aksiologis mengoperasionalkan prioritas keadilan atas kemanfaatan dan kepastian menurut Radbruch serta dua prinsip keadilan Rawls. Secara konseptual, pengadilan medis sebaiknya dibentuk sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung, dengan majelis hibrida, panel ahli netral, standar avoidability untuk ganti rugi perdata dan culpa lata sebagai ambang pidana. Secara mekanistik, pembentukannya menuntut harmonisasi norma Pasal 304–308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, undang-undang tersendiri, sertifikasi hakim dan uji coba bertahap.
Perancangan KPBU dengan Konsep Growth Inclusive Loop System terhadap Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa di Ibu Kota Nusantara Diani Sadiawati; Wicipto Setiadi; Surahmad; Muhammad Fauzan; Audy Luvena; Jordan Fahran Brelian
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.3988

Abstract

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menargetkan sistem ketenagalistrikan 100% berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) pada tahun 2045. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) memiliki potensi besar di Kalimantan, namun pengembangannya terkendala oleh kepastian pasokan bahan baku dan belum optimalnya pembiayaan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Penelitian ini bertujuan merumuskan formulasi skema KPBU dan konsep Growth Inclusive Loop System (GILS) guna mendukung pendirian proyek PLTBm di IKN. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed-method yang dikombinasikan dengan pendekatan Design Thinking, System Dynamics, dan Action Research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep GILS berbasis quadruple helix (pemerintah, masyarakat/petani, akademisi, dan industri) mampu mengoptimalkan peran petani lokal dan lembaga keuangan/koperasi dalam rantai pasok bahan baku biomassa non-kayu. Selain itu, pembaruan skema KPBU-IKN dilakukan dengan menghadirkan entitas Badan Usaha Milik Otorita (BUMO) off-taker sebagai penjamin ketersediaan bahan baku bagi Badan Usaha Pelaksana (BUP) PLTBm. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi BUMO off-taker dan skema GILS efektif menekan risiko investasi, menjamin keberlanjutan pasokan energi, serta mendorong ekonomi kerakyatan. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Peraturan Kepala Otorita IKN tentang BUMO off-taker serta penyesuaian materi muatan bahan baku biomassa dalam RUU EBT.
Perlindungan Hukum Pengguna Fintech P2P Lending melalui Penguatan Online Dispute Resolution di Indonesia Donny Yuhendra Wibiantoro; Teddy Prima Anggriawan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4000

Abstract

Perkembangan fintech P2P lending memberikan kemudahan akses pendanaan, tetapi juga menimbulkan berbagai risiko hukum bagi pemberi dan penerima dana. Risiko tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan karakter layanan berbasis elektronik. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pengguna fintech P2P lending, kelemahan pengaturan penyelesaian sengketa berbasis daring, serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna telah diberikan secara preventif melalui pengaturan, perizinan, pengawasan, keterbukaan informasi, perlindungan data, dan layanan pengaduan serta secara represif melalui penerapan sanksi dan penyelesaian sengketa. Namun, belum terdapat pengaturan khusus dan komprehensif mengenai Online Dispute Resolution (ODR) nonlitigasi sehingga menimbulkan ketidakpastian prosedur dan kekuatan hukum hasil penyelesaian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan dan pengembangan ODR yang terintegrasi dengan LAPS SJK untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, terjangkau, aman, dan berkepastian hukum
Konstruksi Pembuktian dalam Kekerasan Seksual: Analisis Epistemologis antara Qanun Aceh dan UU TPKS: Analisis Epistemologis antara Qanun Aceh dan UU TPKS Rohmat Baihaqi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4003

Abstract

Abstract : Sexual violence presents distinctive evidentiary challenges because it commonly occurs in private settings, involves few or no witnesses, and relies heavily on the victim’s testimony. This study aims to examine the evidentiary construction of sexual violence cases by comparing Aceh Qanun No. 6 of 2014 on Jinayat Law and the Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) through a legal epistemological approach. This study employs normative legal research using conceptual and comparative approaches. The findings reveal distinct evidentiary paradigms: certainty-based proof under the Aceh Qanun, which emphasizes direct evidence and a high degree of certainty, and probabilistic proof under the UU TPKS, which adopts a more flexible approach through the corroboration of multiple forms of evidence. This divergence creates an epistemic gap between factual truth and legally established truth, thereby affecting victims’ access to justice. The study argues for a reconstruction of the epistemology of evidence based on contextual assessment, the interconnection of evidentiary elements, and the recognition of victims’ experiences as an essential basis for establishing legal truth. Keywords: Sexual Violence, Evidence, Legal Epistemology, Aceh Qanun, Sexual Violence Crimes Law. Abstrak : Kekerasan seksual memiliki karakteristik khusus yang menyulitkan pembuktian, karena umumnya terjadi di ruang privat, minim saksi, dan bergantung pada keterangan korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pembuktian dalam kasus kekerasan seksual melalui perbandingan antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan pendekatan epistemologi hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif.Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan paradigma pembuktian, yaitu certainty based proof dalam Qanun Aceh yang menuntut bukti langsung dan kepastian tinggi, serta probabilistic proof dalam UU TPKS yang lebih fleksibel melalui kombinasi alat bukti. Perbedaan ini menimbulkan epistemic gap antara kebenaran faktual dan kebenaran yuridis, yang berdampak pada akses keadilan bagi korban.Penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi epistemologi pembuktian dengan pendekatan berbasis konteks, keterhubungan antar bukti, serta penempatan pengalaman korban sebagai dasar dalam membangun kebenaran hukum. Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Pembuktian, Epistemologi Hukum, Qanun Aceh, UU TPKS
Equality of Marriage Rights of Persons with Disabilities in the Perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah neneng sri sundayani
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4011

Abstract

People with disabilities basically have equal rights to marry and form families, but in practice still face stigma, discrimination, and limited access to marriage services. This study aims to analyze the equality of marriage rights of persons with disabilities in Islamic law and examine it through the perspective of maqāṣid al-syarī'ah Jasser Auda. This research is a normative legal research with a conceptual approach and a statute approach, using library research as a technique for collecting legal materials. The analysis is carried out through content analysis, legal interpretation, and the maqāṣid al-syarī'ah approach with a systems approach. The results of the study show that disability is not a reason to eliminate a person's rights in marriage as long as legal skills and contract provisions are met. However, substantive equality is still hampered by stigma, discrimination, and limited access to services. Jasser Auda's perspective through the principles of openness, wholeness, purposefulness, and multi-dimensionality shows that the fulfillment of the right to marry is not enough through normative recognition, but requires a legal system that is inclusive, accessible, fair, and oriented towards the benefit and dignity of human beings
Status Keperdataan dan Hak Kewarisan Anak yang Lahir Melalui Metode Posthumous Reproduction (Pembuahan Pasca-Kematian) Shaula putri samudra; Gusty Ayu Pratiwi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4019

Abstract

Status keperdataan dan hak kewarisan anak hasil Posthumous Reproduction menjadi persoalan hukum keluarga seiring berkembangnya teknologi reproduksi berbantu. Kejelasan status hukum anak tersebut penting karena berkaitan dengan pemenuhan hak keperdataannya, khususnya hak mewaris dari ayah biologis. Penelitian ini bertujuan menganalisis status keperdataan dan hak waris anak hasil Posthumous Reproduction berdasarkan hukum perkawinan dan kewarisan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak tersebut belum memperoleh kepastian status sebagai anak sah, karena Undang-Undang Perkawinan disusun dengan asumsi pembuahan terjadi ketika kedua orang tua masih hidup. Ketidakjelasan ini turut berdampak pada hak waris, sebab Pasal 836 KUHPerdata dan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan keberadaan ahli waris saat pewarisan terbuka, sehingga anak yang belum lahir atau dikandung berisiko kehilangan hak tersebut. Oleh karena itu, diperlukan norma hukum baru yang mengatur batas waktu kelahiran anak hasil Posthumous Reproduction sebagai dasar pengakuan status dan hak warisnya, dengan pengaturan negara lain sebagai bahan perbandingan.
Penerapan Asas Keadilan dalam Pembagian Waris Menurut Fiqh Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam Ursamayor Arfadis; Mardani
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4024

Abstract

Penerapan asas keadilan dalam pembagian warisan Islam kerap menghadapi ketegangan antara kepastian tekstual fiqh mawaris dan tuntutan keadilan kontekstual masyarakat Indonesia yang plural. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kajian mengenai konstruksi keadilan dalam fiqh mawaris dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas keadilan dalam pembagian waris berdasarkan fiqh mawaris dan KHI serta relevansinya dalam sistem hukum kewarisan di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sedangkan bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal tahun 2021–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan dalam fiqh mawaris bersifat tekstual, tetapi dapat menyesuaikan dengan konteks adat dan kekeluargaan. KHI juga memberikan ruang ijtihad melalui penafsiran hakim dan mekanisme musyawarah untuk mewujudkan keadilan substantif berbasis maqashid al-syari'ah. Keadilan dalam kewarisan Islam di Indonesia merupakan hasil dialektika antara teks syariat, hukum positif, dan realitas sosial masyarakat.
Pembatalan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Karena Gugatan Obscuur Libel: Analisis Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-Phi/2025/Pn Jkt.Pst Dan Putusan Nomor 123 K/Pdt.Sus-Phi/2026 Thomas Triwicaksono; Jumiarti
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4025

Abstract

Penelitian ini mengkaji ketepatan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan gugatan para pekerja tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard / NO) karena dinilai kabur (obscuur libel) dalam Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst, yang kemudian dibatalkan oleh Putusan Kasasi Nomor 123 K/Pdt.Sus-PHI/2026. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan PHI tingkat pertama keliru karena menerapkan standar obscuur libel yang terlalu ketat: posita gugatan telah secara rinci menjabarkan dasar konversi status kerja dari PKWT ke PKWTT berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2021, dan petitum telah mencantumkan angka pesangon yang pasti dan dapat diverifikasi. Mahkamah Agung dengan tepat membatalkan putusan NO dan mengadili sendiri pokok perkara karena hyper-formalisme prosedural yang diterapkan PHI tingkat pertama telah mengorbankan keadilan substantif bagi pekerja
Jaringan Sosial Dalam Isu Transparansi dan Partisipasi Publik pada Pilkada Jawa Timur 2024 Mochammad Alexander Mujiburrohman; Novy Setia Yunas; Fauzi Fauzi; Muhtar Haboddin
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4027

Abstract

Perkembangan media sosial telah mengubah pola komunikasi politik dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, termasuk pada Pilkada Jawa Timur 2024. Tingginya intensitas interaksi publik di ruang digital menjadikan isu transparansi penyelenggaraan pemilu dan partisipasi masyarakat semakin penting untuk dikaji karena berpengaruh terhadap kualitas demokrasi lokal. Penelitian ini bertujuan memetakan struktur jaringan sosial dalam isu transparansi dan partisipasi publik pada Pilkada Jawa Timur 2024 serta mengidentifikasi aktor yang berpengaruh dan pola hubungan antaraktor dalam percakapan digital. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Social Network Analysis (SNA). Data diperoleh dari interaksi publik pada platform X dan Facebook yang memuat kata kunci terkait transparansi pemilu, partisipasi publik, KPU Jawa Timur, dan pengawasan pemilu. Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak Gephi melalui pengukuran degree centrality, betweenness centrality, dan modularity. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan percakapan membentuk empat klaster utama yang didominasi oleh akun media lokal, KPU Jawa Timur, dan influencer politik. KPU Jawa Timur memiliki peran strategis sebagai penghubung antar klaster percakapan, sedangkan media lokal menjadi aktor yang paling dominan dalam distribusi informasi. Temuan ini menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai arena penting dalam penyebaran informasi, pengawasan publik, dan pembentukan partisipasi politik digital pada Pilkada Jawa Timur 2024 sehingga penguatan komunikasi digital yang partisipatif dan inklusif menjadi penting untuk mendukung transparansi dan kualitas demokrasi lokal.

Page 48 of 61 | Total Record : 604

 46   47   48   49   50 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026 Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026 Vol. 5 No. 2 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2026 Vol. 5 No. 1 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2026 Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025 Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025 Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025 Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2025 Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024 Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024 Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024 Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024 Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023 Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023 Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2022 More Issue