cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnal.seikat@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnal.seikat@gmail.com
Editorial Address
LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram Jl. Tawak-Tawak Karang Sukun, Mataram e-mail: jurnal.seikat@gmail.com or seikat@45mataram.ac.id
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
ISSN : 29640962     EISSN : 29640962     DOI : https://doi.org/10.55681/seikat
Core Subject : Art, Social,
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is an open access, and peer-reviewed journal, with the online registered number E-ISSN 2964-0962. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social, political and law issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. It includes but is not limited to various fields such as philosophy and theory of law, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, and agrarian law. SJISPH is published every two month a year. Submissions are open year-round. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with SJISPHs focus and scope, written in Indonesian or English, and follows our author guidelines & manuscript template.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 604 Documents
 45   46   47   48   49 
Implementasi Diversi pada Tindak Pidana Tawuran dengan Pelaku Anak di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar Afrisandi Kamcani; Syaiful Munandar
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.3761

Abstract

Secara hukum, Indonesia memberikan perlindungan terhadap anak melalui berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah penerapan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke penyelesaian di luar pengadilan guna melindungi hak anak dan mencegah stigmatisasi. Dalam kasus tawuran, tindakan anak dapat dikategorikan sebagai kenakalan atau tindak pidana apabila menimbulkan kekerasan terhadap orang atau barang, sehingga dapat dikenakan Pasal 170 KUHP. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi diversi pada tindak pidana tawuran yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Tanah Datar, serta mengidentifikasi kendala dan upaya penyidik dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif, memanfaatkan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi bergantung pada tingkat berat ringannya tindak pidana. Diversi hanya dapat diterapkan pada tindak pidana ringan, sedangkan tindak pidana berat tidak memenuhi syarat. Dalam proses diversi, penyidik mempertemukan pelaku dan korban untuk melakukan musyawarah guna mencapai kesepakatan. Kendala implementasi diatasi melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan diversi serta peningkatan kerja sama antarinstansi penegak hukum agar tercipta kesamaan persepsi dalam pelaksanaannya.
DINASTI POLITIK DAN KORUPSI KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR M. DAWAM RAHARDJO Lisma Amelia Kartika; Tabah Maryanah; Pitojo Budiono
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan antara praktik dinasti politik, maladministrasi, dan tindak pidana korupsi kepala daerah dengan mengambil studi kasus mantan Bupati Lampung Timur, M. Dawam Rahardjo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka dengan memanfaatkan data sekunder berupa dokumen resmi, putusan pengadilan, laporan lembaga negara, jurnal ilmiah, serta pemberitaan media. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dugaan korupsi dalam proyek pembangunan kawasan gerbang rumah jabatan Bupati Lampung Timur Tahun Anggaran 2022 tidak hanya mencerminkan penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga memperlihatkan indikasi konflik kepentingan, praktik patronase, nepotisme, serta maladministrasi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Keterlibatan jaringan politik keluarga, posisi strategis aktor birokrasi, serta lemahnya sistem pengawasan memperkuat peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan proyek pemerintah. Berdasarkan perspektif Teori Transformasi Konflik John Paul Lederach, kasus tersebut merepresentasikan konflik pada dimensi personal, relasional, struktural, dan kultural yang saling berkaitan. Oleh karena itu, pencegahan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi juga memerlukan reformasi kelembagaan, penguatan sistem pengawasan, peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta perubahan budaya politik menuju tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Kata kunci: dinasti politik, korupsi kepala daerah,transformasi konflik
Implementasi Kebijakan Undang-undang pelayaran dalam Perjanjian Kerja Laut di Tengah Dinamika Maritim Mochammad Fioranda Ario; Mas Roro Lilik Ekowanti; Sri Umiyati
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.3876

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Undang Undang Pelayaran Dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) dari sistem konvensional tatap muka menuju ekosistem digital di tengah dinamika sektor maritim kontemporer, dengan studi kasus di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif-analitis. Pisau analisis yang digunakan mendasarkan pada teori implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn serta dikombinasikan dengan teori interpretasi hukum evolutif-historis dan diskresi administratif. Hasil penelitian menunjukkan adanya konsensus yang sangat tinggi di antara para aktor pelaksana mengenai tujuan kebijakan demi percepatan pelayanan logistik nasional. Namun demikian, implementasi di lapangan menghadapi hambatan berupa regulatory mismatch atau dualisme hukum antara peraturan kementerian berbasis digital dengan norma perdata klasik KUHD yang belum diamandemen. Untuk mengatasi ketegangan normatif ini, aparatur tingkat tapak (street-level bureaucrats) secara aktif menerapkan metode interpretasi hukum evolutif-historis dengan mengedepankan asas kemanfaatan (doelmatigheid) di atas kepastian hukum formal (rechtmatigheid). Selain itu, kerentanan stabilitas infrastruktur IT pusat sering kali memaksa petugas menggunakan diskresi administratif berupa pelayanan manual sementara demi kelancaran operasional pelabuhan. Sikap pelaksana tercatat sangat positif karena digitalisasi terbukti mampu mereduksi antrean fisik dan menutup celah pungutan liar di loket.    
Kajian Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana dan Perdata Secara Bersamaan Terhadap Korporasi Pencemar Lingkungan Moehamad Nindyarto Laskmana Praja; Kadi Sukarna
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.3877

Abstract

This study aims to analyze the normative basis, the position of the doctrine of parallelism of criminal and civil sanctions against environmental polluting corporations, and its relevance to the principle of ne bis in idem. The urgency of this research lies in the still limited studies that combine criminal and civil liability of corporations in one analytical framework, especially when the two paths produce different decisions as in the case of PT Rayon Utama Makmur. The study uses a normative legal method with a statutory, conceptual, and case approach to the Sukoharjo District Court Decision Number 152/Pid.B/LH/2023/PN Skh and the Supreme Court Decision Number 4441 K/Pdt/2024. The results of the study indicate that the parallelism of sanctions based on Article 1 number 2 of the PPLH Law does not violate ne bis in idem because the idem element is not fulfilled across regimes, and the acquittal of PT RUM does not eliminate the success of the civil lawsuit of affected residents. In conclusion, parallelism is a legitimate and necessary form of environmental law enforcement. The novelty and contribution of the research lies in positioning the divergence of decisions as evidence of the independence of the legal regime, rather than judicial inconsistency.
Pengaruh Penggunaan Media Sosial terhadap Partisipasi Politik Daring dan Luring pada Mahasiswa di Indonesia Naura Herdiani
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.3878

Abstract

This study examines the influence of social media use on online and offline political participation, as well as the effect of online political participation on offline political participation among Indonesian university students. A quantitative survey was conducted with 135 active university students in Indonesia. Data were analyzed using Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) with SmartPLS 4. The findings show that social media use positively and significantly influences online political participation and has a positive, though weaker, effect on offline political participation. In addition, online political participation significantly encourages offline political participation. These findings suggest that political engagement in digital spaces can motivate students to participate in political activities in the real world.
Tanggung Jawab Berjenjang Platform Digital Berbasis Kendali untuk Perlindungan Konsumen Berkeadilan Suwandi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.3889

Abstract

Platform digital tidak lagi sekadar mempertemukan pedagang dan konsumen, tetapi juga mengendalikan informasi, pemeringkatan produk, pembayaran, bukti transaksi, dan mekanisme pengaduan. Perkembangan tersebut menimbulkan ketimpangan hubungan hukum serta ketidakjelasan tanggung jawab platform atas kerugian konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi perlindungan hukum konsumen dalam transaksi digital di Indonesia, mengkaji tanggung jawab platform dari perspektif keadilan, dan merumuskan model pertanggungjawaban yang tepat. Penelitian hukum normatif ini bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, filosofis, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen telah diatur melalui beberapa rezim hukum, tetapi pengaturannya masih tersebar dan belum membedakan secara tegas perantara pasif dengan platform aktif. Kedudukan hukum platform harus ditentukan berdasarkan fungsi aktual dan tingkat kendalinya. Tanggung jawab perlu diterapkan secara proporsional melalui tanggung jawab berdasarkan kesalahan, pembalikan beban pembuktian, tanggung jawab ketat secara terbatas, atau tanggung jawab bersama. Model berjenjang berbasis kendali penting untuk menyelaraskan kekuasaan faktual platform dengan kewajiban hukumnya serta mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih berkeadilan.
Global Narrative Contestation: Framing Media Internasional Terhadap Isu Pelanggaran Ham Di Papua Juliana Ondi; Roberto Octavianus Cornelis Seba; Rendy Hermanto Abraham
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.3892

Abstract

Isu dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua telah menjadi perhatian media internasional dan bagian dari diskursus HAM global. Penelitian ini menganalisis framing BBC News, Al Jazeera, dan The Guardian terhadap isu konflik dan HAM di Papua periode 2019–2025 menggunakan model framing Robert N. Entman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga media membingkai Papua sebagai wilayah konflik dengan dampak kemanusiaan dan HAM yang signifikan. BBC News cenderung menggunakan human rights frame, Al Jazeera menonjolkan humanitarian conflict frame, sedangkan The Guardian menampilkan framing yang lebih kritis terhadap dugaan pelanggaran HAM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa framing media internasional berkontribusi dalam membentuk persepsi global mengenai Papua dan legitimasi Indonesia dalam norma HAM internasional.
Implementasi Sanksi Adminisratif Terhadap Pelanggaran Pengelolaan Sampah Dikawasan Wisata Kota Bukittinggi Tahun 2023 -2025 Risky Saputra; Wendra Yunaldi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan sampah di kawasan wisata merupakan salah satu tantangan utama dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan di Kota Bukittinggi. Meskipun Pemerintah Kota Bukittinggi telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagai dasar penegakan hukum, pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan sampah masih sering terjadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi sanksi administratif terhadap pelanggaran pengelolaan sampah di kawasan wisata Kota Bukittinggi serta mengidentifikasi kendala yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sanksi administratif belum berjalan secara efektif karena penegakan hukum masih didominasi oleh teguran lisan, sedangkan sanksi berupa teguran tertulis, denda administratif, maupun pencabutan izin usaha belum diterapkan secara optimal. Hambatan implementasi meliputi lemahnya koordinasi antarinstansi, belum tersedianya prosedur operasional yang jelas, keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan wisatawan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan, penyempurnaan mekanisme penegakan hukum, peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, serta penerapan sanksi administratif secara konsisten guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dan menjaga keberlanjutan kawasan wisata Kota Bukittinggi.
Pelaksanaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Persetujuan Lingkungan (Studi Kasus Kota Payakumbuh) Aprillia Kurnia Putri; Edi Haskar
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.3927

Abstract

Persetujuan lingkungan merupakan instrumen hukum yang berfungsi mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pengawasan terhadap kegiatan usaha. Namun, pelaksanaan sanksi administratif terhadap pelanggaran persetujuan lingkungan di tingkat pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pelaksanaan, jenis sanksi administratif yang diterapkan, serta kendala dalam pelaksanaan sanksi administratif terhadap pelanggaran persetujuan lingkungan di Kota Payakumbuh. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi administratif telah dilakukan melalui tahapan pengawasan, pemeriksaan, pelaporan, hingga penetapan sanksi. Sanksi yang diterapkan didominasi oleh teguran tertulis, pembinaan, kewajiban penyusunan dokumen lingkungan, dan paksaan pemerintah. Pendekatan pembinaan dinilai mampu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, namun efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana operasional, serta perubahan regulasi yang membatasi penerapan sanksi terhadap pelaku usaha tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, penyempurnaan mekanisme pengawasan, dan penegakan sanksi yang lebih konsisten guna mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif.
I Implementation of Budget Efficiency in Tourism Programs of Kutai Kartanegara Regency Awang Ivan Akhmad Yamani; Daryono; Anwar Alaydrus
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.3935

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the budget efficiency policy in the Tourism Programs of Kutai Kartanegara Regency in 2025 and to identify the supporting and inhibiting factors affecting its implementation. A qualitative descriptive approach was employed. Data were collected through a literature review, interviews, observations, and document analysis, and were analyzed using the interactive model of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the budget efficiency policy was implemented effectively through the restriction of non-priority operational expenditures, prioritization of programs and activities, reduction of non-essential spending, optimization of information technology and digital payment systems, and strengthening of accountability, transparency, and compliance with public financial management regulations. These measures contributed to more efficient achievement of program outputs and outcomes. Supporting factors included high-quality budget planning, performance-based budgeting, effective utilization of information technology, productive spending patterns, and policy support from the local government and legislative budget aspirations. The main inhibiting factors were delays in the issuance of Budget Implementation Documents, limited human resource competencies, suboptimal leadership oversight, and the low participation of accommodation businesses in reporting tourist visitation data.

Page 47 of 61 | Total Record : 604

 45   46   47   48   49 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026 Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026 Vol. 5 No. 2 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2026 Vol. 5 No. 1 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2026 Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025 Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025 Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025 Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2025 Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024 Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024 Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024 Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024 Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023 Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023 Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2022 More Issue