cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnal.seikat@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnal.seikat@gmail.com
Editorial Address
LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram Jl. Tawak-Tawak Karang Sukun, Mataram e-mail: jurnal.seikat@gmail.com or seikat@45mataram.ac.id
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
ISSN : 29640962     EISSN : 29640962     DOI : https://doi.org/10.55681/seikat
Core Subject : Art, Social,
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is an open access, and peer-reviewed journal, with the online registered number E-ISSN 2964-0962. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social, political and law issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. It includes but is not limited to various fields such as philosophy and theory of law, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, and agrarian law. SJISPH is published every two month a year. Submissions are open year-round. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with SJISPHs focus and scope, written in Indonesian or English, and follows our author guidelines & manuscript template.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 604 Documents
 47   48   49   50   51 
Kontroversi Sumbangan Eksternal dan Urgensi Reformasi Regulasi Pendanaan Politik Pemilu untuk Menjaga Integritas Demokrasi Ajeng Hijriatul Aulia; Hilyatul Asfia; Ibnu Elmi AS Pelu
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4033

Abstract

Sistem pendanaan politik pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan terkait transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam aspek sumbangan eksternal yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan korupsi politik. Sumbangan yang berasal dari pihak asing, anonim, maupun melalui pihak ketiga dapat mengancam integritas demokrasi dengan menciptakan ketergantungan partai terhadap kepentingan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan pokok: (1) bagaimana urgensi reformasi regulasi sumbangan eksternal dalam pendanaan politik pemilu di Indonesia dalam upaya menjaga integritas demokrasi; dan (2) bagaimana mekanisme ideal pengaturan dan pengawasan sumbangan eksternal agar pendanaan politik pemilu berjalan transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statutory approach dan comparative approach, melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen internasional, dan praktik negara lain. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menitikberatkan pada kesesuaian norma hukum dengan prinsip integritas politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi regulasi pendanaan politik pemilu menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat integritas demokrasi. Mekanisme idealnya mencakup pembatasan sumbangan eksternal, pelaporan real-time yang dapat diakses publik, pelarangan sumbangan dari badan usaha yang berkontrak dengan pemerintah, serta pembentukan lembaga audit independen. Reformasi ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pendanaan politik pemilu yang transparan, akuntabel, dan berintegritas dalam rangka menjaga kedaulatan demokrasi Indonesia.
Analisis Debat Pilkada Kabupaten Semarang 2024 dalam Isu Kebijakan dan Functional Theory Gede Pramana Dickpala Sandi; Ikhsan Fuady; Kunto Adi Wibowo; Dzikrifa Ningtyas Aliifa
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4037

Abstract

Debat publik merupakan salah satu bentuk komunikasi politik yang digunakan kandidat untuk menyampaikan visi, misi, program, serta membangun citra di hadapan masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan fungsi pesan politik dan penekanan kebijakan yang digunakan oleh pasangan calon dalam Debat Publik Pilkada Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis isi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh kedua pasangan calon selama debat publik Pilkada Kabupaten Semarang. Pengodean dilakukan berdasarkan functional theory yang dikemukakan oleh Benoit, meliputi fungsi pesan politik (acclaim, attack, dan defense) serta isu kebijakan (past deeds dan future plans). Data dianalisis menggunakan uji Chi-Square untuk mengetahui perbedaan antar kandidat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam penggunaan fungsi pesan politik antara kedua kandidat (χ² = 32,843; p < 0,001). Pasangan calon 1 lebih dominan menggunakan fungsi acclaim (86,5%), sedangkan pasangan calon 2 lebih sering menggunakan fungsi attack (32,3%). Selain itu, terdapat perbedaan yang signifikan dalam penekanan kebijakan yang disampaikan oleh kedua kandidat (χ² = 4,123; p = 0,042). Pasangan calon 1 menunjukkan proporsi yang seimbang antara past deeds dan future plans, sementara pasangan calon 2 lebih banyak menekankan future plans. Penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing kandidat menerapkan strategi komunikasi politik yang berbeda dalam debat publik untuk memperoleh dukungan pemilih. Temuan ini memperkuat relevansi functional theory dalam menjelaskan pola komunikasi kandidat pada kontestasi politik lokal serta memberikan gambaran mengenai strategi komunikasi yang digunakan dalam Pilkada Kabupaten Semarang.
Analisis Functional Theory dan Isu kebijakan dalam Debat Pilkada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Luh De Rat Yuningsih; Ikhsan Fuady; Kunto Adi Wibowo; Dzikrifa Ningtyas Aliifa
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4038

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui functional theory dalam debat pilkada Kabupaten Pekalongan Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis isi yang difokuskan pada distribusi fungsi acclaim, attack, dan defense, serta isu kebijakan (policy) berupa past deeds dan future plans dari masing-masing kandidat menang dan kalah, untuk memahami perbedaan strategi dalam memengaruhi opini publik. Data penelitian diperoleh dari tayangan debat Pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2024 yang dapat diakses secara penuh melalui kanal Youtube. Sebelum proses pengkodean, coder melakukan uji intercoder reliability untuk meminimalkan subjektivitas dalam proses pengodean data dengan menggunakan coding book dan instrumen berbasis web ReCal2Proses. Setelah proses pengkodean, tersisa 305 ujaran dari 332 total ujaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi acclaim merupakan fungsi yang paling sering digunakan oleh kedua kandidat (64%), diikuti fungsi attack (42%), dan defense (11%). Uji hipotesis menggunakan Chi-square mengindikasikan tidak terdapat perbedaan yang signifikaan antara penggunaan fungsi wacana (acclaim, attack, defense) antara kandidat menang dan kalah dalam debat pilkada dengan nilai p= 0,545>0,05 (H1 ditolak). Sebaliknya, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kandidat 01 dan 02 dalam hal menekankan isu kebijakan selama debat pilkada berlangsung dengan nilai p= 0,001<0,05 (H2 diterima).
Mens Rea Sebagai Unsur Penentu Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Tenaga Pendidik Dilingkungan Universitas: Tinjauan Analisis Hukum Normatif Egi Torino; Yurika Fahliany Dewi; Hilyatul Asfia; Kiki Kristanto
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4051

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan mens rea dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga pendidik sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan universitas serta mengkaji kepastian hukum dalam pembuktian mens rea berdasarkan sistem hukum pidana Indonesia. Permasalahan tersebut penting dikaji karena kekerasan seksual yang melibatkan tenaga pendidik memiliki karakteristik khusus berupa adanya relasi kuasa dan ketimpangan kewenangan akademik, sementara mens rea sebagai keadaan batin pelaku tidak dapat diamati secara langsung dan harus dikonstruksikan melalui fakta serta alat bukti yang sah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif yuridis dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif melalui penafsiran hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mens rea memiliki kedudukan fundamental sebagai aspek kesalahan yang menghubungkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban individual pelaku. Relasi kuasa antara tenaga pendidik dan mahasiswa dapat menjadi fakta kontekstual yang relevan dalam mengonstruksikan keadaan batin pelaku, tetapi tidak dapat secara otomatis dipersamakan dengan mens rea tanpa didukung fakta dan alat bukti yang berkaitan dengan unsur delik. Kepastian hukum dalam pembuktian mens rea ditentukan oleh kejelasan norma, kejelasan dasar pembuktian, serta konsistensi penalaran dan penerapan hukum. Implikasi penelitian ini adalah perlunya konstruksi pembuktian mens rea yang lebih konsisten dengan tetap mengintegrasikan perlindungan korban, asas kesalahan dan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
Menilai Kesiapan Pemerintah dalam Transformasi Digital: Bukti Empiris Implementasi SAMAGOV di Kota Samarinda Elza Fatika Nur Haliza; Bambang Irawan; Cathas Teguh Prakoso
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4091

Abstract

Transformasi digital menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik. Namun, keberadaan aplikasi digital belum secara otomatis menunjukkan kesiapan pemerintah dalam menjalankan transformasi digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan Pemerintah Kota Samarinda dalam mengimplementasikan transformasi digital melalui aplikasi Samarinda Government (SAMAGOV). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi kondisi kesiapan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda memiliki kesiapan yang relatif baik, yang ditunjukkan melalui lima aspek, yaitu enterprise readiness, human resource readiness, information readiness, ICT readiness, dan external environment readiness. Kesiapan tersebut didukung oleh struktur organisasi yang jelas, kompetensi SDM, pengelolaan informasi dan keamanan, pengembangan infrastruktur serta interoperabilitas, dan penerimaan masyarakat terhadap SAMAGOV. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, terutama integrasi proses bisnis dan layanan, keterbatasan jumlah tenaga teknis, penguatan infrastruktur, serta kesenjangan literasi digital dan akses masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan organisasi, SDM, informasi, dan lingkungan pendukung secara berkelanjutan.
Reconstruction Of The Police Discretion System In Resolving Traffic Accidents To Achieve Justice For All Parties Eva Guna Pandia; Budi Santoso; Siti Malihkatun Badriyah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4092

Abstract

Resolving traffic accidents solely through a punishment-oriented penal approach is not always effective. In certain situations, police discretion is necessary to take into account the interests of the victim, the offender, their families, and the community. However, the exercise of police discretion still faces challenges regarding the limits of authority, inconsistent practices, the potential for subjectivity, and weak oversight mechanisms. This study aims to analyze and reconstruct the system of police discretion in traffic accident resolution to ensure justice for all parties involved. It employs a normative-juridical method utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. A qualitative analysis of primary and secondary legal materials was conducted to identify gaps between the regulations governing police discretion and actual practice. The findings indicate that while a legal basis exists for discretion allowing for flexible case resolution it lacks clear parameters regarding case criteria, resolution procedures, the consent of the parties involved, and oversight mechanisms. Therefore, a reconstruction of the discretion framework is required, grounded in the principles of restorative justice, victim protection, legal certainty, proportionality, and accountability. This model is expected to facilitate the resolution of traffic accidents in a manner that is fair, transparent, and responsive to the interests of all parties.
Governance Ecology In Indonesia: Institutional Adaptation And Collaborative Governance In Public Policy Processes Satria Bagaskoro; Baktiawan Nusanto
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4093

Abstract

This study analyzes governance ecology as an analytical framework for understanding institutional adaptation and collaborative governance practices in Indonesia's public policy processes. Decentralization reforms initiated since 1999 have created a complex, multi-level governance landscape in which diverse actors, institutions, and policy arenas interact dynamically. This qualitative research employs a critical interpretive synthesis (CIS) approach, drawing on data from international and national peer-reviewed journals, government policy documents, and international organization reports. Key findings demonstrate that Indonesia's governance ecology is characterized by three interrelated dimensions: institutional fragmentation resulting from big-bang decentralization, uneven adaptive capacity across regional governments, and the emergence of collaborative forums including Musrenbang, Forest Management Units (KPH), and service delivery partnerships as adaptive responses to governance complexity. This study makes a theoretical contribution by integrating the ecology of games framework, institutional adaptation theory, and collaborative governance model within a developing country context. Practically, findings indicate that strengthening governance ecology requires not only formal structural reforms but also enhanced inter-institutional collaborative capacity and active non-governmental actor engagement in Indonesia's public policy processes.
Rekonstruksi Harmonisasi Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Pasca Berlakunya KUHP Nasional: Integrasi Pasal 603–606 KUHP dan Undang-Undang Tipikor Angga Wijaya; Herlita Eryke; Sutra Geri
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4104

Abstract

Berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026 mengubah struktur pengaturan tindak pidana korupsi melalui rekodifikasi parsial Pasal 603–606 KUHP, sementara sebagian besar ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana kembali mengubah sejumlah ketentuan tersebut sehingga membentuk rezim pengaturan yang terfragmentasi antara KUHP dan UU Tipikor. Penelitian ini bertujuan menganalisis konfigurasi pengaturan tindak pidana korupsi pasca berlakunya KUHP Nasional, mengidentifikasi persoalan hubungan lex specialis, Buku Kesatu KUHP, hukum acara, pemidanaan, asset recovery, dan tempus delicti, serta merekonstruksi model harmonisasi yang integratif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui interpretasi sistematis dan harmonisasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan terbentuknya fragmented dual regulatory regime yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan disparitas apabila tidak dilengkapi parameter hubungan antarnorma. Penelitian menawarkan Integrative KUHP–Anti-Corruption Law Harmonization Model yang terdiri atas normative mapping, specialty preservation, systemic integration, dan temporal consistency, serta diterapkan melalui four-step harmonization test. Model ini menempatkan KUHP dan UU Tipikor sebagai rezim yang saling melengkapi dengan tetap menjaga kekhususan pemberantasan korupsi, kepastian penerapan hukum, konsistensi pemidanaan, dan efektivitas pemulihan aset.
Rekonstruksi Politik Hukum Pemidanaan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026: Model Pemidanaan Integratif-Proporsional Bambang Irawan; Herlita Eryke; Emelia Kontesa
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4105

Abstract

Perubahan politik hukum pemidanaan korupsi pasca-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 menimbulkan persoalan baru mengenai hubungan antara pidana minimum khusus, proporsionalitas, individualisasi, disparitas, dan pemulihan aset. Penelitian ini bertujuan menganalisis konfigurasi pemidanaan dalam Pasal 603–606 KUHP serta merumuskan model pemidanaan korupsi yang lebih terintegrasi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif-kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi tetap dikecualikan dari kebijakan umum penghapusan minimum khusus, tetapi Pasal 603–606 membentuk pola ancaman pidana yang berbeda tanpa parameter pemidanaan yang sepenuhnya terintegrasi. Kondisi tersebut membuka ruang disparitas dan memperlihatkan ketegangan antara punitive exceptionalism dan individualized justice. Orientasi pemidanaan juga masih terlalu bertumpu pada pidana penjara, sedangkan denda, uang pengganti, dan pemulihan aset belum ditempatkan secara sistematis dalam penentuan bobot pidana. Penelitian ini menawarkan Model Pemidanaan Korupsi Integratif-Proporsional yang menghubungkan keseriusan perbuatan, derajat kesalahan, peran pelaku, kerugian negara, keuntungan ilegal, dampak publik, dan pemulihan aset dalam satu konstruksi pemidanaan. Model ini mempertahankan minimum khusus secara selektif sekaligus menstrukturkan diskresi hakim untuk meningkatkan proporsionalitas, konsistensi, dan efektivitas pemulihan hasil korupsi.
Pengakuan Bersalah dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca KUHAP 2025: Antara Efisiensi Peradilan dan Perlindungan Kepentingan Publik Dwi Ratnasari; Herlita Eryke; Herawan Sauni
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4106

Abstract

Pembaruan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memperkenalkan mekanisme Pengakuan Bersalah sebagai instrumen penyelesaian perkara yang berorientasi pada efisiensi peradilan. Persoalan muncul ketika mekanisme tersebut diterapkan pada tindak pidana korupsi, khususnya Pasal 605 dan Pasal 606 KUHP yang secara normatif dapat memenuhi ambang ancaman pidana dalam Pasal 78 dan Pasal 234 KUHAP. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi Pengakuan Bersalah pasca KUHAP 2025, menilai ketegangan antara efisiensi peradilan dan perlindungan kepentingan publik, serta merumuskan model penerapan yang sesuai bagi perkara korupsi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelayakan formal berdasarkan ancaman pidana tidak cukup untuk menentukan penggunaan Pengakuan Bersalah pada perkara korupsi. Penerapannya harus mempertimbangkan diskresi jaksa, kontrol hakim, transparansi, pemulihan aset, tingkat kerja sama terdakwa, dan pengungkapan jaringan pelaku. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 213/PUU-XXIV/2026 belum menyelesaikan persoalan tersebut secara substantif. Penelitian ini menawarkan Public Interest Safeguarded Guilty Plea Model melalui formal eligibility test dan public interest eligibility test. Model ini menegaskan bahwa efisiensi hanya dapat dibenarkan apabila menghasilkan nilai penegakan hukum yang terukur serta tetap melindungi kepentingan publik.

Page 49 of 61 | Total Record : 604

 47   48   49   50   51 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026 Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026 Vol. 5 No. 2 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2026 Vol. 5 No. 1 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2026 Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025 Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025 Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025 Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2025 Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024 Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024 Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024 Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024 Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023 Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023 Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2022 More Issue