cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnal.seikat@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnal.seikat@gmail.com
Editorial Address
LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram Jl. Tawak-Tawak Karang Sukun, Mataram e-mail: jurnal.seikat@gmail.com or seikat@45mataram.ac.id
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
ISSN : 29640962     EISSN : 29640962     DOI : https://doi.org/10.55681/seikat
Core Subject : Art, Social,
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is an open access, and peer-reviewed journal, with the online registered number E-ISSN 2964-0962. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social, political and law issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. It includes but is not limited to various fields such as philosophy and theory of law, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, and agrarian law. SJISPH is published every two month a year. Submissions are open year-round. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with SJISPHs focus and scope, written in Indonesian or English, and follows our author guidelines & manuscript template.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 604 Documents
 48   49   50   51   52 
Konstitusionalitas Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Proyek Strategis Nasional: Rekonstruksi Makna Kepentingan Umum dalam Hukum Agraria Indonesia Maya Alda Yolanda; Emelia Kontesa
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4107

Abstract

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) menimbulkan persoalan konstitusional setelah rezim Cipta Kerja menempatkan PSN sebagai dasar pengecualian terhadap larangan alih fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstitusionalitas pengaturan tersebut serta merekonstruksi makna kepentingan umum dalam hukum agraria Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSN dan kepentingan umum merupakan dua konsep hukum yang berbeda. Status strategis suatu proyek tidak dapat secara otomatis membuktikan adanya kepentingan umum yang membenarkan penggunaan LP2B. Konstitusionalitas alih fungsi harus diuji berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 melalui penilaian terhadap manfaat publik, kebutuhan, alternatif lokasi, proporsionalitas, ketahanan pangan, dan keadilan agraria. Penelitian ini menawarkan Agrarian Public Interest Test yang terdiri atas lima parameter kumulatif, yaitu Public Purpose, Necessity, Alternative Location, Proportionality, serta Food Security and Agrarian Justice. Model ini menempatkan penggunaan LP2B sebagai tindakan pengecualian yang hanya dapat dibenarkan apabila PSN secara substantif memenuhi kepentingan umum dan tidak tersedia alternatif dengan beban agraria yang lebih ringanl.
Reformulasi Pidana Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Berlakunya KUHP Nasional: Model Pemidanaan Proporsional Berjenjang Natasa Nafa Adesya; Herlita Eryke
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4108

Abstract

Perubahan pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi setelah berlakunya KUHP Nasional menimbulkan kebutuhan untuk menyeimbangkan ketegasan pemidanaan dengan proporsionalitas dan individualisasi pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan struktur minimum dalam Pasal 603–606 KUHP, hubungannya dengan Pasal 53–54 KUHP, serta kecukupan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 sebagai pedoman pemidanaan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimum khusus tetap berfungsi sebagai batas legislasi, tetapi tidak cukup untuk menentukan pidana konkret. Kerugian negara juga tidak dapat menjadi indikator dominan karena tingkat kesalahan dipengaruhi oleh peran pelaku, perencanaan, penyalahgunaan kewenangan, keuntungan ilegal, serta dampak institusional. Penelitian ini menawarkan Model Pidana Minimum Khusus Proporsional Berjenjang melalui statutory minimum floor, harm assessment, culpability and role assessment, sentencing band, individualized adjustment, dan reason-giving control. Model tersebut menempatkan minimum sebagai proportional sentencing floor, bukan pidana presumptif, sehingga kepastian hukum, efek pencegahan, proporsionalitas, dan diskresi hakim yang terstruktur dapat diintegrasikan dalam satu sistem pemidanaan korupsi.
Deferred Prosecution Agreement dalam KUHAP 2025: Model Pengawasan Yudisial Terstruktur terhadap Diskresi Penuntutan Korporasi Richad Aidul Ali; Herlita Eryke
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4109

Abstract

Dinamika legislasi perubahan iklim Indonesia sepanjang 2026 menunjukkan belum finalnya desain politik hukum pembangunan hijau, khususnya antara pembentukan undang-undang iklim tersendiri dan integrasi pengaturannya ke dalam reformasi hukum lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis arah politik hukum pembangunan hijau, mengidentifikasi ketegangan antara green growth dan climate justice, serta merumuskan model pembangunan berbasis keadilan iklim. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis-legislatif, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi pembangunan hijau telah diperkuat melalui RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, dan komitmen iklim nasional, tetapi arsitektur hukumnya masih tersebar dan belum sepenuhnya mengintegrasikan dimensi keadilan. Penelitian ini menawarkan Climate Justice-Based Green Development Model melalui dua lapis pengujian, yaitu ecological-climate performance dan justice performance. Model tersebut mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, perlindungan ekosistem, serta keadilan distributif, prosedural, pengakuan, dan antargenerasi dalam satu kerangka evaluasi. Model ini juga memperkenalkan Climate Justice Assessment sebagai instrumen untuk menilai kebijakan dan proyek pembangunan sejak tahap perencanaan. Rekonstruksi tersebut menempatkan keadilan iklim sebagai standar hukum substantif dalam menentukan legitimasi pembangunan hijau.
Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Berlakunya KUHP Nasional: Model Kesalahan Organisasional Terintegrasi Sutra Geri; Herlita Eryke; Sirman Dahwal; Angga Wijaya
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4110

Abstract

Pemberlakuan KUHP Nasional pada 2 Januari 2026 mengubah konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi melalui Pasal 45–50 yang memperluas atribusi perbuatan, pengendalian faktual, dan kesalahan organisasional. Perubahan tersebut menimbulkan persoalan harmonisasi dengan Pasal 20 UU Tipikor dan PERMA Nomor 13 Tahun 2016, terutama dalam menentukan hubungan antara kesalahan individual, kesalahan korporasi, beneficial ownership, dan sistem pemidanaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi serta merumuskan model integratif yang sesuai dengan sistem hukum pasca KUHP Nasional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban korporasi tidak dapat dibangun hanya berdasarkan kesalahan pengurus atau keuntungan yang diperoleh, tetapi harus didasarkan pada hubungan fungsional dengan tindak pidana dan kesalahan organisasi berupa kebijakan, kegagalan pencegahan, pembiaran, atau kelemahan pengendalian. Penelitian ini menawarkan Integrated Organizational Fault Model yang terdiri atas conduct attribution, organizational fault assessment, control attribution, serta sanction and remediation alignment. Model ini mengintegrasikan UU Tipikor, KUHP, PERMA Nomor 13 Tahun 2016, dan rezim sanksi korporasi untuk membentuk pertanggungjawaban yang lebih konsisten, proporsional, dan berorientasi pada pencegahan serta pemulihan.
Rekonstruksi Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Pemberantasan Korupsi: Model Hybrid dalam RUU Perampasan Aset Berbasis Due Process of Law Indah Safitri; Fero Sanjaya; Herlita Eryke
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4111

Abstract

Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak cukup berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus memastikan pemulihan aset hasil kejahatan. Dominasi conviction-based forfeiture (CBF) dalam sistem hukum Indonesia menimbulkan keterbatasan ketika proses pidana tidak dapat diselesaikan akibat kematian pelaku, pelarian, hambatan yurisdiksi, atau kondisi objektif lainnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterbatasan CBF, menilai posisi non-conviction based asset forfeiture (NCBAF) dalam arah pembentukan RUU Perampasan Aset 2026, serta merekonstruksi model perampasan aset yang selaras dengan prinsip due process of law. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan reformasi hukum. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui interpretasi sistematis, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model hybrid CBF dan NCB belum memadai apabila keduanya ditempatkan sebagai jalur paralel yang dapat dipilih secara bebas oleh aparat penegak hukum. Konstruksi semacam ini berpotensi memperluas diskresi dan melemahkan perlindungan hak milik. Penelitian ini menawarkan Due Process-Based Sequential Hybrid Asset Forfeiture Model yang menempatkan CBF sebagai primary route dan NCB sebagai exceptional complementary route. Model tersebut dibangun melalui statutory activation gateways, prima facie evidentiary threshold, two-stage evidentiary model, judicial oversight, periodic judicial review, perlindungan pihak ketiga beritikad baik, remediasi atas perampasan yang tidak sah, serta pemisahan fungsi kelembagaan. Model ini menawarkan desain perampasan aset yang lebih efektif, terukur, dan akuntabel tanpa mengurangi jaminan konstitusional atas proses hukum yang adil.
Model Perlindungan Pihak Ketiga Beritikad Baik dalam Non-Conviction Based Asset Forfeiture pada RUU Perampasan Aset 2026 Anisyah; Herlita Eryke; Edra Satmaidi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4112

Abstract

Perluasan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) dalam pembahasan RUU Perampasan Aset 2026 meningkatkan kemampuan negara mengejar hasil kejahatan, tetapi juga menimbulkan risiko terhadap hak pihak ketiga yang memperoleh kepentingan atas aset secara sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kecukupan perlindungan pihak ketiga dalam Pasal 19 UU Tipikor dan PERMA Nomor 2 Tahun 2022 serta merekonstruksi model perlindungan berbasis due process untuk penerapan NCB. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme saat ini masih berorientasi pada post-forfeiture objection dan belum memadai bagi NCB yang dapat secara langsung memengaruhi hak pihak ketiga tanpa didahului putusan pidana. Perlindungan harus mencakup definisi itikad baik yang terukur, beban pembuktian berurutan, pemberitahuan efektif, standing, proporsionalitas, pemisahan hak yang sah, kontrol yudisial, dan pemulihan yang efektif. Penelitian ini menawarkan Bona Fide Third-Party Protection Model berbasis Due Process yang mengubah perlindungan dari mekanisme korektif menjadi participatory due process sepanjang proses perampasan. Model ini menjaga efektivitas asset recovery sekaligus mencegah perampasan hak pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidan
Rekonstruksi Perlindungan Tanah Ulayat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XXIV/2026: Model Pendaftaran Tanah Berbasis Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat Rahmat Zuljaddi Ramansyah; Emelia Kontesa
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan tanah ulayat di Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara pengakuan konstitusional dan efektivitas administrasi pertanahan. Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 telah mengatur mekanisme administrasi dan pendaftaran tanah ulayat, tetapi belum menjamin perlindungan memadai bagi tanah yang belum terdaftar, masih dalam proses verifikasi, atau mengalami tumpang tindih klaim. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa tanah yang belum terdaftar tidak identik dengan tanah tanpa hak serta menempatkan pendaftaran sebagai instrumen pengakuan administratif dan pembuktian yuridis. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi putusan tersebut terhadap perlindungan tanah ulayat dan merekonstruksi model pendaftaran yang responsif terhadap karakter hak masyarakat hukum adat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan perlindungan pada tahap antara identifikasi klaim dan pendaftaran definitif. Penelitian ini menawarkan Model Pendaftaran Tanah Ulayat Berbasis Rekognisi Bertingkat melalui tiga tahap, yaitu rekognisi awal, pencatatan protektif, dan rekognisi definitif. Model tersebut memisahkan eksistensi hak dari pendaftaran, memberikan perlindungan administratif sejak tahap awal, serta tetap menjamin kepastian hukum bagi pihak lain.
Deferred Prosecution Agreement dalam KUHAP 2025: Model Pengawasan Yudisial Terstruktur terhadap Diskresi Penuntutan Korporasi Masdawati; Herlambang; Iskandar
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4114

Abstract

KUHAP 2025 memperkenalkan Deferred Prosecution Agreement (DPA) sebagai mekanisme penyelesaian khusus tindak pidana korporasi yang memberikan ruang diskresi kepada Penuntut Umum sekaligus mensyaratkan pengesahan pengadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi diskresi penuntutan dan pengawasan yudisial dalam Pasal 328 KUHAP serta merumuskan standar pengujian yang lebih terstruktur. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP dan SEMA Nomor 1 Tahun 2026 telah menyediakan dasar pengawasan hakim, tetapi belum merumuskan intensitas dan urutan pemeriksaan substantif terhadap legalitas, proporsionalitas, kepentingan korban dan publik, serta kelayakan pelaksanaan DPA. Penelitian ini menawarkan Structured Judicial Scrutiny Model yang terdiri atas legality review, proportionality review, public and victim impact review, serta feasibility and compliance review. Model tersebut dilengkapi graduated scrutiny berdasarkan tingkat keseriusan perkara dan reasoned judicial approval untuk menjamin konsistensi. Konstruksi ini menempatkan DPA sebagai bentuk controlled prosecutorial discretion yang tetap memberikan fleksibilitas kepada Penuntut Umum, tetapi membatasi risiko selective justice, corporate impunity, dan pengesahan yudisial yang bersifat formalistik.
Rekonstruksi Pembuktian Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026: Harmonisasi Kewenangan Audit dan Independensi Hakim Devin Rizki; Herlita Eryke
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4115

Abstract

Kerugian keuangan negara merupakan unsur penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi yang mengalami perkembangan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menggeser pendekatan kerugian potensial menjadi kerugian nyata (actual loss). Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap mempertahankan unsur kerugian keuangan negara, sedangkan Penjelasan Pasal 603 mengaitkannya dengan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai kewenangan menentukan kerugian negara, kedudukan hasil audit lembaga selain Badan Pemeriksa Keuangan, dan standar pembuktiannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pembuktian kerugian keuangan negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 serta merumuskan model pembuktian yang menjamin kepastian hukum dan independensi hakim. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan konstitusional BPK tidak menjadikan laporan BPK sebagai satu-satunya dasar pembuktian kerugian keuangan negara. Hasil audit BPKP, inspektorat, akuntan publik, dan keterangan ahli tetap dapat digunakan sepanjang diperoleh secara sah dan diuji di persidangan. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi pembuktian melalui pemisahan antara kewenangan menentukan kerugian negara, penghitungan nilai kerugian, kedudukan hasil audit, dan kewenangan hakim dalam menilai terpenuhinya unsur kerugian keuangan negara.
Erosi Kearifan Lokal dalam Komunikasi Mitigasi Bencana: Studi pada Generasi Muda Mandar di Majene Dewi Nuraliah; Rezki Rahmawati
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4126

Abstract

Kajian terdahulu mengenai kearifan lokal dan mitigasi bencana sebagian besar masih deskriptif dan jarang dibaca dari perspektif Ilmu Komunikasi; penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengkaji erosi kearifan lokal dalam komunikasi mitigasi bencana pada generasi muda Mandar di Kabupaten Majene, wilayah pada zona subduksi aktif dengan riwayat kerugian besar akibat gempa bumi. Penelitian menggunakan desain kualitatif fenomenologi dengan wawancara mendalam terhadap 13 informan purposif pada tiga sub-wilayah, dilengkapi observasi dan analisis dokumen, serta dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa erosi bukan sekadar hilangnya pengetahuan, melainkan pergeseran bertahap pada aktor, kanal, dan makna komunikasi: otoritas bergeser dari Tomatua menuju sumber digital-institusional, transmisi lisan bergeser ke kanal digital, sementara istilah dan ritual tetap dijalankan namun dimaknai ulang. Pola evakuasi berbasis topografi menjadi elemen dengan daya transmisi paling kuat, sementara kekayaan kosakata dan ritual bertahan tidak merata antarwilayah. Selain melalui Diffusion of Innovations, Media System Dependency Theory, Narrative Paradigm, dan Social Amplification of Risk Framework, temuan juga dibaca kritis sebagai kontestasi otoritas epistemik antara pengetahuan lokal dan institusional, menghasilkan strategi revitalisasi yang menautkan pengetahuan evakuasi dengan makna lokal, mendokumentasikan istilah lokal secara resmi, dan memposisikan tokoh adat sebagai mitra komunikator.

Page 50 of 61 | Total Record : 604

 48   49   50   51   52 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026 Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026 Vol. 5 No. 2 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2026 Vol. 5 No. 1 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2026 Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025 Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025 Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025 Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2025 Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024 Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024 Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024 Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024 Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023 Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023 Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2022 More Issue