cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnal.seikat@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnal.seikat@gmail.com
Editorial Address
LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram Jl. Tawak-Tawak Karang Sukun, Mataram e-mail: jurnal.seikat@gmail.com or seikat@45mataram.ac.id
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
ISSN : 29640962     EISSN : 29640962     DOI : https://doi.org/10.55681/seikat
Core Subject : Art, Social,
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is an open access, and peer-reviewed journal, with the online registered number E-ISSN 2964-0962. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social, political and law issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. It includes but is not limited to various fields such as philosophy and theory of law, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, and agrarian law. SJISPH is published every two month a year. Submissions are open year-round. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with SJISPHs focus and scope, written in Indonesian or English, and follows our author guidelines & manuscript template.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 604 Documents
 57   58   59   60   61 
Strategy for Developing Seribu Goa Ecotourism in Banuarea Village: A 4A Assessment and Community Participation Gina Tamara Br. Naibaho; M. Arif Nasution; Lina Sudarwati
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seribu Goa Ecotourism in Banuarea Village, Humbang Hasundutan Regency, is a karst destination whose development is held back by access, facilities, institutions, and limited community decision power. This study assesses the feasibility of attractions, amenities, and accessibility, describes ancillary services, identifies the level of community participation on Arnstein’s ladder, and formulates a development strategy. A descriptive qualitative design used observation, interviews with 10 informants, documentation, and SWOT assessment sheets completed by 20 participants. The ADO-ODTWA guideline gives an overall feasibility index of 73.48%: attractions 80.56%, amenities 70.00%, and accessibility 62.50%, the only component not yet feasible. Ancillary services have an institutional base but lack capacity, funding, and partnerships. Participation reaches the partnership rung, while strategic authority stays with government. The SWOT position (-0.22; 0.03) falls in quadrant II, which favours a weakness-opportunity strategy: better access, amenities, digital promotion, an area map, Pokdarwis capacity, and wider partnerships. The strategy aims at quality and conservation, not visitor growth.
Progress Report Regulasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia: NCBAF Challenge Fares Aufal Muna; Ahmad Hafidh
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4685

Abstract

Permasalahan mendasar dalam sistem peradilan pidana korupsi di Indonesia adalah mekanisme pemberantasan yang berorientasi pada pertanggungjawaban individu. Mekanisme tersebut dinilai kurang efektif dalam menanggulangi kejahatan korupsi. Sementara, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang diharapkan dapat mengatasi problematika tersebut justru mengalami perdebatan panjang akibat konfigurasi politik hukum yang memprioritaskan pemidanaan pelaku. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meneliti perkembangan peraturan tindak pidana korupsi dengan menggunakan non-conviction based asset forfeiture (NCBAF) atau perampasan aset in rem sebagai perspektif dalam membedah kerangka peraturan pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan, berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang kemudian dibandingkan dengan mekanisme perampasan aset dalam Konvensi UNCAC serta didukung bahan hukum sekunder seperti doktrin hukum, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil analisis menunjukkan bahwa adopsi perampasan aset tanpa putusan pidana melalui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset memperkenalkan pendekatan gugatan kebendaan terhadap status hukum aset dengan beberapa instrumen baru yang diadopsi. Akan tetapi, implementasinya dihadapkan pada tantangan normatif, tantangan kelembagaan, dan tantangan teknis implementasi.
Batas Pertanggungjawaban Perdata Instagram sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik atas Kerugian Konsumen dalam Jual Beli Daring Menurut UU ITE Lucya Agyu Putri; Muhammad Ilman Abidin
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4774

Abstract

Instagram banyak dipakai sebagai “pasar informal”, padahal platform ini tidak dirancang untuk memproses jual beli. Ketika konsumen dirugikan, misalnya barang tidak dikirim setelah dibayar, belum jelas apakah dan sejauh mana Instagram sendiri dapat dimintai pertanggungjawaban perdata. Artikel ini mengkaji kedudukan hukum Instagram sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam transaksi jual beli melalui Instagram, serta batas pertanggungjawaban perdatanya ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) . Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, penelitian ini menemukan bahwa Instagram adalah PSE lingkup privat yang dalam transaksi organik hanya berperan sebagai perantara dan bukan pihak dalam perjanjian jual beli. Karena itu, Pasal 15 UU ITE membatasi tanggung jawabnya pada penyelenggaraan sistem yang andal dan aman, bukan pada prestasi penjual. Tanggung jawab tetap dapat timbul melalui perbuatan melawan hukum  apabila Instagram mengabaikan laporan akun penipu, gagal mengamankan sistemnya, atau mengambil keuntungan dari promosi penjual curang melalui iklan atau verifikasi berbayar. Kebaruan artikel ini terletak pada model tanggung jawab bertingkat yang memetakan batas tanggung jawab Instagram berdasarkan derajat keterlibatannya.
Keabsahan Perkawinan atas Dasar Kawin Paksa Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Gereja Katolik Hardaningrum Binar Subekti; Mochamad Cholil
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4921

Abstract

Kawin paksa masih terjadi di berbagai daerah, sering kali karena tekanan orang tua, keluarga, atau lingkungan. Penelitian ini mengkaji cacat kehendak akibat kawin paksa terhadap keabsahan perkawinan, khususnya keabsahan ijab qabul, serta pergeseran pandangan antara fiqh klasik dan hukum Islam formal. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab fiqh klasik membenarkan hak ijbar wali mujbir, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menolaknya secara tegas dan mensyaratkan persetujuan kedua calon mempelai. Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek, paksaan melanggar syarat subjektif sehingga perkawinan dapat dibatalkan. Kitab Hukum Kanonik juga menjadikan kesepakatan sebagai syarat sahnya perkawinan, meskipun Gereja Katolik tidak mengenal perceraian, korban paksaan dapat mengajukan pembatalan melalui Tribunal Gereja. Putusan pengadilan yang dikaji memperlihatkan bahwa kawin paksa memicu perselisihan terus-menerus yang berujung pada perceraian. Pembatalan perkawinan dan perceraian akibat kawin paksa merupakan konsep hukum yang berbeda. Kehamilan di luar nikah yang disusul desakan orang tua tidak otomatis menjadi pemaksaan perkawinan. Paksaan membuat perkawinan dapat dibatalkan menurut UUP dan KHI, tetapi tidak sah sejak awal menurut Kanon 1103.

Page 61 of 61 | Total Record : 604

 57   58   59   60   61 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026 Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026 Vol. 5 No. 2 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2026 Vol. 5 No. 1 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2026 Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025 Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025 Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025 Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2025 Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024 Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024 Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024 Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024 Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023 Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023 Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2022 More Issue