cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnal.seikat@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnal.seikat@gmail.com
Editorial Address
LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram Jl. Tawak-Tawak Karang Sukun, Mataram e-mail: jurnal.seikat@gmail.com or seikat@45mataram.ac.id
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
ISSN : 29640962     EISSN : 29640962     DOI : https://doi.org/10.55681/seikat
Core Subject : Art, Social,
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is an open access, and peer-reviewed journal, with the online registered number E-ISSN 2964-0962. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social, political and law issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. It includes but is not limited to various fields such as philosophy and theory of law, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, and agrarian law. SJISPH is published every two month a year. Submissions are open year-round. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with SJISPHs focus and scope, written in Indonesian or English, and follows our author guidelines & manuscript template.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 604 Documents
 44   45   46   47   48 
Makna Sosio-Kultural Tradisi Makan Seperindokan pada Pernikahan Masyarakat Melayu Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Tyara Apriyani; Iwan Ramadhan; Patrisia Rahayu Utami; Hadi Wiyono; Adhalia Zatalini
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.2446

Abstract

This study aims examine the socio-cultural meanings embedded in the Makan Seperindokan tradition in Malay wedding customs in Sekura Village, Teluk Keramat District, Sambas Regency. This research employed a discriptive qualitative approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. Informants were selected purposively from tradition leaders and local community members. The findings reveal that the Makan Seperindokan tradition is a symbolic ceremonial process reflecting the values of togetherness, harmony, and reciprocal relationships between husband an wife. The practices of eating from the same container, feeding each other, and drinking together symbolize unity in married life. Furthermore, this tradition serves as a mechanism of social integration that strengthens kinship ties, solidarity, and mutual cooperation within the community. From the perspective of Talcott Parsons, this tradition reflects the function of integration and pattern maintenance within the social system. Despite shifts caused by modernization, this tradition continues to be preserved as part of the cultural identity of the Malay community.
Overcriminalization dalam Tindak Pidana Santet Perspektif Hukum Pidana Islam: Analisis Kritis Terhadap Pasal 252 KUHP Anindy Rizkika Aristianti; Mohamad Solek; Taufiq Ali Romdloni
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.2687

Abstract

Santet adalah praktik ilmu gaib yang, dalam konteks sosial dan budaya Indonesia, dianggap bisa digunakan untuk mencelakai orang lain melalui kekuatan supranatural, sehingga sering menyebabkan keresahan dan konflik dalam masyarakat. Dari sudut pandang hukum pidana, fenomena ini telah diwadahi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama di Pasal 252, yang mengatur tindakan mengklaim memiliki kekuatan gaib dan menawarkan jasa untuk menyebabkan penderitaan. Namun, regulasi ini memicu perdebatan karena dianggap berpotensi mengarah pada overcriminalization, yaitu perluasan kriminalisasi terhadap tindakan yang sulit untuk dibuktikan secara empiris, dan dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis alasan di balik regulasi tindak pidana santet dalam Pasal 252 KUHP dari perspektif kebijakan hukum pidana, mengevaluasi apakah aturan tersebut mencerminkan overcriminalization, serta menilai dampaknya terhadap penerapan prinsip ultimum remedium. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), melalui studi literatur mengenai bahan hukum primer, dan sekunder. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk meneliti regulasi santet dari sudut pandang hukum pidana Islam sebagai bahan perbandingan, dengan harapan bisa memberikan konstribusi dalam merancang kebijakan hukum pidana yang lebih seimbang, fair, dan sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.
Analisis Peran GMMTV dalam Diplomasi Publik Tailan melalui Thailand’s Public Diplomacy Award 2025 Afifah Shabrina Zhahira Shofa; Sarah Anabarja
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.3227

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh transformasi diplomasi publik yang semakin melibatkan aktor non-negara melalui industri hiburan sebagai instrumen soft power. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran GMMTV dalam memperkuat citra internasional Tailan melalui Thailand’s Public Diplomacy Award 2025. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis berbasis studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GMMTV tidak hanya berperan sebagai produsen konten, tetapi sebagai agen diplomasi budaya yang secara strategis membentuk persepsi global melalui distribusi digital lintas platform. Melalui narasi yang merepresentasikan modernitas, keberagaman, dan inklusivitas, GMMTV menciptakan keterlibatan emosional dan kedekatan budaya dengan audiens internasional. Kemampuan ini menjadikan konten hiburan sebagai instrumen komunikasi strategis dalam memperkuat nation branding. Dengan demikian, GMMTV berperan penting dalam memperluas jangkauan diplomasi publik Tailan dalam kerangka networked diplomacy serta membentuk citra internasional yang positif
Status Visa Pelajar dalam Praktik Bisnis Mahasiswa Indonesia di Mesir: Perspektif Strukturasi Lalu Kholid Jaelani; Daepullah; Muhammad Fajrul Ikhsan; Ahmad Multazam; Ahmad Zied Al Faqih Zohri
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.3235

Abstract

Penelitian ini mengkaji hubungan antara status visa pelajar dan praktik bisnis mahasiswa Indonesia di Mesir dalam perspektif Teori Strukturasi Anthony Giddens. Fenomena menunjukkan bahwa mahasiswa Indonesia di Mesir tidak hanya menjalankan peran akademik, tetapi juga terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi seperti bisnis bagasi, jasa titip, perdagangan makanan, dan layanan berbasis keterampilan. Hal ini menimbulkan ketegangan antara struktur hukum keimigrasian yang membatasi aktivitas kerja pemegang visa pelajar dan realitas sosial-ekonomi yang dihadapi mahasiswa selama masa studi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi terbatas, dan dokumentasi terhadap mahasiswa Indonesia di Mesir yang menjalankan aktivitas bisnis. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif dan ditafsirkan dengan Teori Strukturasi Anthony Giddens.Hasil penelitian menunjukkan bahwa status visa pelajar berfungsi sebagai struktur yang membatasi sekaligus memungkinkan tindakan sosial. Di sisi lain, mahasiswa sebagai agen sosial memiliki kapasitas reflektif untuk menegosiasikan keterbatasan tersebut melalui berbagai strategi ekonomi. Praktik bisnis yang dilakukan secara berulang kemudian membentuk pola sosial dan jaringan ekonomi informal dalam komunitas mahasiswa. Penelitian ini menegaskan bahwa interaksi antara struktur hukum dan agensi menghasilkan proses strukturasi yang membentuk realitas sosial-ekonomi mahasiswa Indonesia di Mesir.
Pengawasan dan Pencegahan Pungutan Liar Dalam Pelayanan Penerbitan Surat Izin Mengemudi: Analisis Kesenjangan Normatif Dan Konsep Pengawasan Ideal Surya Dharma Putra; Muhamad Adystia Sunggara; Wijayono Hadi Sukrisno
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.3346

Abstract

Illegal levies (pungli) in the issuance of Driving Licenses (SIM) represent a recurring structural problem in the public services of the Indonesian National Police (Polri), despite more than a decade of anti-corruption regulatory efforts. Previous studies have generally examined this issue in isolation focusing on service digitalization, regulatory weaknesses, or corruption culture without offering a comprehensive analysis of the oversight system as a whole. This study aims to analyze the causes of ineffective pungli oversight in SIM issuance services from the perspective of administrative criminal law (bestuursstrafrecht), and to formulate an ideal and integrative oversight concept. A normative juridical method was employed, combining statutory, conceptual, and case approaches through an examination of relevant public service and anti-corruption regulations, as well as Pangkalpinang District Court Decision No. 52/Pid.B/2017/PN.Pgp. The analysis draws on Soekanto's legal effectiveness theory, Siagian's supervision theory, Klitgaard's anti-corruption formula, and the principles of good governance. The findings identify five major weaknesses: fragmented regulations, suboptimal internal oversight, a reactive supervision system, uneven service digitalization, and a social culture that tolerates pungli. As a solution, this study proposes a multi-layered oversight concept encompassing consistent administrative criminal law enforcement, the use of technology to strengthen oversight transparency, and integrity development for public officials, integrated through an Integrated SIM Issuance Supervision Unit. This study contributes to the development of administrative criminal law concepts in the context of Indonesian police public services.
Supremasi Hukum dalam Penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Raja Zukifli; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Indra Sakti; Dwi Afni Maileni
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.3647

Abstract

Penegakan peraturan daerah (Perda) oleh Kepolisian Kota (Satpol PP) berada di titik temu antara mandat ketertiban umum dan kewajiban konstitusional negara hukum, di mana pengejaran ketertiban semata tidak dapat membenarkan tindakan penegakan hukum kecuali jika tindakan tersebut mematuhi legalitas, proporsionalitas, dan keadilan prosedural sesuai dengan Prinsip-Prinsip Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (AUPB). Artikel ini menyelidiki implementasi supremasi hukum dalam penegakan peraturan Satpol PP dengan mengevaluasi struktur kekuasaan, batasan diskresi, dan mandat akuntabilitas administratif yang membatasi kegiatan penegakan hukum. Studi ini menggunakan metodologi normatif-yuridis, memanfaatkan pendekatan hukum, konseptual, dan kasus untuk mengubah prinsip-prinsip supremasi hukum menjadi kriteria evaluatif praktis yang didasarkan pada landasan hukum, tahapan prosedural, dan bukti dokumenter. Analisis menunjukkan bahwa kepatuhan substansial terhadap supremasi hukum bergantung pada tiga kriteria operasional yang saling terkait: (1) legalitas operasional, yang memerlukan “dasar hukum” yang pasti (peraturan Perda/wali kota/SOP) dan verifikasi faktual atas dugaan pelanggaran; (2) proporsionalitas, yang dilaksanakan melalui eskalasi bertahap dengan intensitas yang terukur; dan (3) keadilan prosedural sebagai proses hukum administratif, yang mewajibkan pemberitahuan, penjelasan rasional, kesempatan untuk kepatuhan, dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Kerentanan utama ada pada tingkat operasional ketika prosedur operasi standar gagal untuk secara konsisten menjamin langkah-langkah prosedural dan ketika catatan administratif tidak memadai, sehingga meningkatkan keleluasaan diskresioner dan membahayakan kemampuan audit. Oleh karena itu, artikel ini menganjurkan standardisasi bukti administratif minimum (jejak perintah/penugasan, peringatan/pemberitahuan, dokumentasi faktual, notulen resmi, dan laporan pasca-tindakan) untuk menjamin penegakan hukum yang tidak sewenang-wenang dan dapat diaudit sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Kota Batam Agus Priyo Trapsilo; Isfandir Hutasoit; Edwar Kelvin; Rizki Tri Anugrah Bhakti
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.3667

Abstract

Dalam sistem pemerintahan desentralisasi Indonesia, penegakan peraturan daerah merupakan kunci untuk menjaga ketertiban umum, kepastian hukum, dan keadilan sosial di tingkat lokal. Studi ini menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menangani tindak pidana ringan (Tindak Pidana Ringan/Tipiring) yang berasal dari peraturan daerah di Kota Batam. Dengan menggunakan pendekatan penelitian sosio-legal, studi ini menggabungkan analisis normatif-yuridis dengan data empiris yang dikumpulkan melalui wawancara, tinjauan dokumen, dan observasi lapangan terbatas. Temuan menunjukkan bahwa Satpol PP memainkan peran strategis sebagai penjaga gerbang dan koordinator sepanjang proses penegakan Tipiring, dari penegakan administratif awal hingga proses peradilan dan pemantauan pasca-keputusan. Namun, efektivitas penegakan dibatasi oleh prosedur operasi standar yang tidak konsisten, manajemen administratif dan pembuktian yang lemah, kapasitas sumber daya manusia yang tidak merata, dan koordinasi antarlembaga yang terfragmentasi. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan, standar profesional, koherensi prosedural, dan kolaborasi antarlembaga yang terstruktur sangat penting untuk memastikan penegakan peraturan daerah yang efektif, akuntabel, dan adil secara sosial di Kota Batam.
The Effectiveness of INTERPOL Red Notices in Indonesia’s Transnational Law Enforcement Cooperation (2024–2025) Gabriella Riani Aritonang; Made Fitri Maya Padmi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.3713

Abstract

Transnational Organized Crime (TOC) increasingly challenges national law enforcement by exploiting jurisdictional boundaries, making international police cooperation an essential component of security governance. As the world's largest international police organization, INTERPOL facilitates cooperation through the Red Notice mechanism, enabling member states to locate and provisionally arrest fugitives for extradition or surrender. Employing quantitative research, descriptive statistical analysis, and content analysis techniques, this study measures the effectiveness of INTERPOL Red Notices by comparing the number of notices issued with fugitives apprehended and handed over. Content analysis examines legal documents, institutional reports, interview findings, and scientific literature to identify the legal, procedural, and institutional factors influencing Red Notice implementation in Indonesia. The findings reveal that the effectiveness of INTERPOL Red Notices cannot be measured solely by the number of notices issued but by their ability to produce successful fugitive handovers. Although INTERPOL provides an institutional platform for information sharing and cross-border police cooperation, implementation remains constrained by domestic legal frameworks, extradition arrangements, and institutional coordination. This study argues that Red Notice effectiveness is determined by the interaction between international institutional cooperation and domestic enforcement capacity.
Kepastian Hukum Perlindungan Data Pribadi dan Pembuktian Data Elektronik dalam Transaksi Electronic Commerce Perspektif: Pelaku UMKM di Indonesia Rizka Ayu Andarbeni; Horadin Saragih; Helvis
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.3726

Abstract

Perkembangan informasi, teknologi saat ini mendorong prilaku usaha berkembang menggunakan transaksi elektronik, pelaku Usaha Menengah, Kecil, Mikro (UMKM) memanfaatkan platform e-commerce sebagai sarana pemasaran dan transaksi, hal tersebut mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Namun, Transaksi elektronik meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi serta dapat menimbulkan permasalahan dalam pembuktian elektronik ketika terjadi permasalahan hukum. Meskipun saat ini sudah ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam implementasinya masih menemui sejumlah hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum perlindungan data pribadi dan pembuktian elektronik dalam transaksi e-commerce dari perspektif pelaku UMKM. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP, UU ITE telah memberikan dasar hukum terkait perlindungan data pribadi serta pembuktian elektrionik. Namun, masih terdapat hambatan berupa rendahnya literasi digital UMKM, minimnya standar keamanan data, serta belum optimalnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Diperlukan pedoman teknis, harmonisasi antar UU, serta penguatan pengawasan, dalam pengelolaan data pribadi guna mewujudkan Perlindungan serta kepastian hukum dalam ekosistem e-commerce di Indonesia.
Dilema Epistemologis Penalaran Hakim dalam Penentuan Status Hubungan Hukum Tenaga Medis Sri Narulita; Cecep Sutrisna; Daniel Setiawan Nathan; Harm Sanguk; Umi Enggarsasi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan tata kelola rumah sakit swasta yang diikuti penggunaan perjanjian kemitraan profesi telah memunculkan persoalan mengenai dasar penentuan status hubungan hukum tenaga medis. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika hubungan yang secara faktual menunjukkan karakteristik serupa justru memperoleh konsekuensi hukum yang berbeda setelah digunakan bentuk kontrak kemitraan. Penelitian ini bertujuan mengkaji dasar epistemologis penalaran hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023 terkait penentuan status hubungan hukum tenaga medis sebelum dan sesudah lahirnya perjanjian kerja sama profesi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan filsafat hukum. Analisis dilakukan secara interpretatif, argumentatif, komparatif, dan reflektif dengan memanfaatkan teori Law as Integrity, teori legal reasoning, teori balancing of principles, teori keadilan, serta hukum progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan bentuk kontraktual memengaruhi konstruksi penalaran hakim dalam menentukan status hubungan hukum meskipun karakteristik faktual hubungan para pihak tidak mengalami perubahan yang bermakna. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi penalaran dari penilaian terhadap realitas hubungan menuju penekanan pada validitas formal kontrak. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan model rekonstruksi penemuan hukum yang mengintegrasikan verifikasi validitas kontrak, identifikasi fakta empiris, pengujian koherensi, proses balancing, dan argumentasi hukum yang rasional untuk menghasilkan penentuan status hubungan hukum yang lebih konsisten dan berkeadilan substantif.

Page 46 of 61 | Total Record : 604

 44   45   46   47   48 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026 Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026 Vol. 5 No. 2 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2026 Vol. 5 No. 1 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2026 Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025 Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025 Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025 Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2025 Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024 Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024 Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024 Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024 Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023 Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023 Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2022 More Issue