cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnal.seikat@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnal.seikat@gmail.com
Editorial Address
LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram Jl. Tawak-Tawak Karang Sukun, Mataram e-mail: jurnal.seikat@gmail.com or seikat@45mataram.ac.id
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
ISSN : 29640962     EISSN : 29640962     DOI : https://doi.org/10.55681/seikat
Core Subject : Art, Social,
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is an open access, and peer-reviewed journal, with the online registered number E-ISSN 2964-0962. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social, political and law issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. It includes but is not limited to various fields such as philosophy and theory of law, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, and agrarian law. SJISPH is published every two month a year. Submissions are open year-round. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with SJISPHs focus and scope, written in Indonesian or English, and follows our author guidelines & manuscript template.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 604 Documents
 56   57   58   59   60 
Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hak Atas Tanah Chita Andhara Rachma Elyaza; Siciliya Mardian Yoel; Nur Chasanah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4457

Abstract

Penelitian ini berfokus pada penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia dalam perspektif kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah, khususnya terkait peran pendaftaran tanah, faktor penyebab sengketa, serta mekanisme penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran tanah merupakan instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah, tetapi keberadaan sertifikat belum sepenuhnya menghilangkan potensi sengketa apabila terdapat ketidakakuratan data fisik dan yuridis, kelemahan administrasi, ketidakjelasan riwayat hak, serta tumpang tindih regulasi. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme administratif, mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa dan litigasi sesuai dengan karakteristik permasalahan. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya peningkatan kualitas administrasi dan akurasi data pertanahan, harmonisasi regulasi, serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak para pihak. Dengan demikian, pencegahan sengketa perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem pendaftaran dan pengelolaan pertanahan di Indonesia.
Protecting Victims of Domestic Violence through Legal Advocacy: Integrating Human Rights and Jasser Auda’s Maqāṣid al-Sharīʿah Hifna Wardatussholihah; Prof. Dr Sri Lumatus Sa'adah; Dr. H. Pujiono
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4460

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di LKBH Yayasan Pesantren Nurul Islam Banyuwangi dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) dan maqāṣid al-sharī‘ah Jasser Auda. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan praktisi hukum terkait serta partisipan penelitian di LKBH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dimulai melalui konsultasi hukum, edukasi, dan penjelasan mengenai konsekuensi hukum dari KDRT, yang kemudian dilanjutkan dengan pendampingan hukum sesuai dengan kondisi dan pilihan hukum korban. Pendampingan diberikan melalui mekanisme nonlitigasi, termasuk konsultasi dan edukasi hukum, serta mekanisme litigasi, khususnya proses perceraian dan proses pidana seperti pelaporan kepada kepolisian serta pendampingan selama proses penyidikan dan penuntutan. Dalam perspektif HAM, praktik tersebut mendukung perlindungan terhadap martabat, keamanan, hak-hak, dan akses korban terhadap keadilan. Melalui pendekatan sistem Jasser Auda, temuan tersebut dapat dipahami melalui enam fitur, yaitu sifat kognitif (cognitive nature), keutuhan (wholeness), keterbukaan (openness), hierarki yang saling berkaitan (interrelated hierarchy), multidimensionalitas (multidimensionality), dan kebermaksudan (purposefulness). Penelitian ini menyimpulkan bahwa advokasi hukum menghubungkan bantuan hukum prosedural dengan perlindungan substantif dengan menempatkan martabat, pencegahan kemudaratan, keadilan, dan tujuan hukum yang lebih luas sebagai dasar pendampingan.
Judicial Reasoning on Sighat Taklik Talak: Reconstructing Legal Protection for Wives through Jasser Auda’s Maqāṣid al-sharī‘ah Zainal Arifin; Wildani Hefni; Martoyo
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4461

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim mengenai sighat taklik talak sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap istri dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama serta merekonstruksi fungsi perlindungan tersebut melalui pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah Jasser Auda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, putusan Pengadilan Agama yang dipilih, serta karya Jasser Auda tentang maqāṣid al-sharī‘ah. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dan kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan sighat taklik talak tidak dapat dinilai hanya berdasarkan pencantumannya secara eksplisit sebagai dasar formal perceraian. Pelanggaran yang berkaitan dengan taklik dapat beririsan dengan alasan perceraian lainnya, terutama perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak terpenuhinya kewajiban dalam perkawinan. Enam fitur sistem Jasser Auda, yaitu sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, hierarki yang saling berkaitan, multidimensionalitas, dan kebermaksudan, memberikan kerangka untuk memahami pola pertimbangan hukum tersebut. Penelitian ini merekonstruksi perlindungan hukum terhadap istri dari pendekatan formal terhadap taklik menuju pertimbangan hukum yang integratif, kontekstual, multidimensional, dan berorientasi pada tujuan hukum.
Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Perseroan Tertutup terhadap Pengeringan Dividen oleh Pengendali Merangkap Direksi dalam Perbandingan Sistem Hukum Sendi Sanjaya; Sunarno
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4462

Abstract

Minority shareholders in closely held companies face dividend deprivation because of illiquid shares and concentrated ownership and management. This normative legal study examines Indonesian protection through statutory, case, conceptual, and comparative approaches involving the United States, the United Kingdom, and Singapore. Legal materials were collected through document study and analysed qualitatively. Indonesian protection relies on procedural mechanisms and tort liability under Article 1365 of the Civil Code and Article 52 of the Company Law. The PT Benteng Panca Santika and PT Cakrawala Pure Bersama cases reveal remedial protection without adequate exit mechanisms. Common law provides fairness standards and share buy-out remedies. Stronger fairness standards, information rights, shareholder meeting mechanisms, and fair-value share purchases are recommended to secure effective minority protection.
Norma Hukum Visual, Fonetik dan Konseptual dalam Pemeriksaan Substantif Sehubungan Prinsip Persamaaan pada Pokoknya dalam Hukum Merek Sulthan Fadhil Hisyam; Richard C. Adam
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4463

Abstract

Tahap pemeriksaan substantif dalam proses pendaftaran merek memiliki peran penting dalam menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar. Penilaian kemiripan tidak cukup dilakukan berdasarkan kesamaan secara harfiah, tetapi perlu memperhatikan unsur dominan dan karakter keseluruhan merek. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip persamaan pada pokoknya dalam pemeriksaan substantif berdasarkan aspek visual, fonetik, dan konseptual serta merumuskan bentuk ideal perlindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan menghubungkan norma hukum dan doktrin mengenai persamaan pada pokoknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kemiripan merek harus dilakukan secara komprehensif dengan memadukan aspek visual, fonetik, dan konseptual serta mempertimbangkan daya pembeda dan jenis barang atau jasa. Perlindungan hukum yang ideal memerlukan pemeriksaan substantif yang konsisten sebagai upaya preventif dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif sebagai upaya represif.
Urgensi Pembaruan Hukum Merek Dalam Era Kecerdasan Buatan Dalam Rangka Kepastian Hukum Indonesia Tan Hao Qing; Richard C. Adam
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4464

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) generatif telah mengubah proses penciptaan dan penggunaan identitas merek serta menimbulkan tantangan baru bagi perlindungan hukum merek di Indonesia. AI mampu menghasilkan nama, logo, dan identitas visual secara cepat, termasuk tanda yang berpotensi memiliki persamaan dengan merek pihak lain. Penelitian ini bertujuan menganalisis kecukupan norma hukum merek Indonesia dalam menghadapi perkembangan AI serta merumuskan konsep penguatan norma untuk mewujudkan kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual, dengan membandingkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan Trademark Law of the People’s Republic of China, termasuk revisi tahun 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sistem hukum pada dasarnya bersifat teknologi-netral dan tidak menempatkan AI sebagai subjek hukum, sehingga tanggung jawab tetap dibebankan kepada manusia atau badan hukum yang menggunakan atau mendaftarkan merek. Namun, hukum Indonesia belum secara khusus mengatur penggunaan merek dalam lingkungan digital, pertanggungjawaban atas penggunaan AI, dan pembuktian elektronik. Oleh karena itu, penguatan norma diperlukan melalui perluasan penggunaan merek di lingkungan digital, pemanfaatan AI dalam pemeriksaan merek, penegasan tanggung jawab pengguna AI, penguatan prinsip itikad baik, serta peningkatan mekanisme pembuktian dan penegakan hukum.
Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Scalper Atau Pedagang Perantara Dalam Transaksi Tiket Pertunjukan Konser Musik Tatsbita Khaulah; Richard C. Adam
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4465

Abstract

Perkembangan industri musik di Indonesia turut mendorong meningkatnya penyelenggaraan pertunjukan konser musik yang melibatkan berbagai pihak dalam proses penjualan dan pengalihan tiket. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan perniagaan tiket pertunjukan konser musik dapat menimbulkan berbagai hubungan hukum, khususnya dalam perspektif hukum perdata, baik dalam transaksi melalui penyelenggara resmi maupun transaksi yang dilakukan di luar mekanisme penjualan tiket yang disediakan oleh penyelenggara. Keadaan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pihak tertentu dengan membeli tiket untuk dijual kembali kepada pihak lain dengan memperoleh keuntungan dari selisih harga. Dalam kehidupan masyarakat, pihak yang melakukan kegiatan tersebut umumnya dikenal dengan istilah scalper atau pedagang perantara. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena perniagaan tiket tidak selalu berlangsung antara seorang penjual dengan konsumen akhir. Seseorang yang memperoleh tiket untuk kemudian menjualnya kembali dapat melakukan transaksi dengan pihak lain yang juga mempunyai tujuan untuk menjual kembali tiket tersebut. Dengan demikian, dapat terbentuk suatu hubungan hukum yang bersifat horizontal antara satu scalper dengan lainnya.
NORMA HUKUM ITIKAD BAIK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG MEREK TERDAFTAR DALAM SENGKETA MEREK TERHADAP PERSAMAAN PADA POKOKNYA Elissa Virginia; Richard C. Adam
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4467

Abstract

Trademark disputes involving similarity in principle may harm registered trademark holders, particularly when a trademark is registered by imitating or exploiting the reputation of another party’s trademark. This study aims to analyze the application of the good faith principle in trademark cancellation based on similarity in principle and to examine efforts to strengthen the good faith principle in providing legal protection for registered trademark holders in Indonesia. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials are analyzed qualitatively, focusing on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, as well as the principles of good faith and similarity in principle. The results indicate that the good faith principle plays an important role in assessing the validity of trademark registration, particularly where similarity in principle is accompanied by indications of imitation or exploitation of another trademark’s reputation. Strengthening this principle may be achieved through more thorough substantive examination, assessment of dominant elements and the overall impression of trademarks, identification of indications of imitation, and optimization of the trademark cancellation mechanism. Therefore, consistent application of the good faith principle can strengthen legal certainty and effective protection for registered trademark holders. Keywords: Good Faith; Trademark; Legal Protection; Registered Trademark Holder; Similarity In Principle.
Government Authority over State-Owned Immovable Property in Timor-Leste: Management and Supervision under Decree-Law No. 19/2004 José Agustinho da Costa Belo; Sequito Monteiro
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4471

Abstract

Barang tidak bergerak milik negara merupakan sumber daya publik strategis yang penyewaannya memerlukan pengawasan pemerintah yang sah, akuntabel, dan konsisten. Artikel ini menganalisis kewenangan pemerintah dalam pengelolaan dan pengawasan barang tidak bergerak milik negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tanggal 29 Desember, dengan studi kasus pada Kementerian Kehakiman–Direktorat Jenderal Pertanahan dan Properti, Dili, Timor-Leste. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keterlambatan pembayaran sewa, tidak dilakukannya pembayaran setelah pemberitahuan resmi, penyewaan kembali tanpa izin, pengalihan penggunaan kepada pihak ketiga, ketidakjelasan pengguna sebenarnya, berakhirnya kontrak, dan tetap dikuasainya objek setelah masa sewa berakhir. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, didukung dokumen administratif, temuan pemeriksaan, dan informasi berbasis wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan yang jelas untuk mendaftarkan, mengelola, menyewakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengambil tindakan administratif, tetapi pelaksanaannya belum efektif karena lemahnya integrasi data, pemantauan kontrak, pengawasan pembayaran, koordinasi antarlembaga, dan tindak lanjut administratif. Data kelembagaan mengidentifikasi 82 kasus atau kondisi khusus dengan potensi kerugian negara sebesar US$1.366.112,00. Artikel ini menawarkan model pengawasan siklus sewa yang menghubungkan verifikasi status hukum, pencatatan kontrak, pemantauan pembayaran, pemeriksaan lapangan, sanksi proporsional, dan penegakan administratif yang adil.
Kajian Ritual Menanda Tahun Suku Pakpak dalam Perspektif Kewarganegaraan Ekologis: Studi Kasus Desa Aornakan II, PGGS, Pakpak Bharat toba sastrawan manik; Ary Purwantiningsih; Dwi Riyanti
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4474

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ritual menanda tahun suku Pakpak dikaji dari aspek kewarganegaraan ekologis. Penelitian dilaksanakan di Desa Aornakan II 2026. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah kualitatif metode studi deskriptif. Subjek dalam penelitian ini ialah pelaku ritual Menanda Tahun yang terdiri dari sukut ni talun (1); Kula-kula/puang (2); Berru (3); Dengan Sebeltek (4); Guru/Pemimpin Acara (5); Pemuda (6); Pengituai Kuta/Pemerintah (7); Pemuka Agama (8); Akademisi (Tokoh Budaya). Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi serta dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa ritual menanda tahun di Desa Aornakan II erat kaitannya dengan kesadaran akan lingkungan. Dalam suku Pakpak secara topografis hidup secara bertani. Hal ini melatarbelakangi ketergantungan terhadap alam. Ritual Menanda Tahun dilakukan saat memulai masa tanam. Ritual ini melibatkan seluruh kekerabatan dalam Pakpak seperti Sukut Ni Talun, Beru, Puang, Dengan Sebeltek, Pengituai Kuta dan Pemuda. Dalam Menanda Tahun dikenal istilah patin-patin yakni larangan untuk menebang pohon, mematahkan dedauanan, dan menggali tanah dan sebagainya selama proses menanda tahun. Hal ini bisa dimaknai sebagai penghormatan Suku Pakpak terhadap alam. Dapat disimpulkan bahwa Menanda Tahun merupakan kearifan lokal suku Pakpak manifestasi kewarganegaraan ekologis yakni hubungan utuh manusia dan lingkungan dengan kesadaran akan kepedulian terhadap lingkungan. Penelitian masih sangat terbatas. Peneliti belum sepenuhnya bisa memasuki setiap tahapan Menanda Tahun sejak awal hingga tuntas. Sehingga penelitian perlu diperdalam.

Page 58 of 61 | Total Record : 604

 56   57   58   59   60 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026 Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026 Vol. 5 No. 2 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2026 Vol. 5 No. 1 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2026 Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025 Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025 Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025 Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2025 Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024 Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024 Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024 Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024 Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023 Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023 Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2022 More Issue