cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnal.seikat@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnal.seikat@gmail.com
Editorial Address
LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram Jl. Tawak-Tawak Karang Sukun, Mataram e-mail: jurnal.seikat@gmail.com or seikat@45mataram.ac.id
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
ISSN : 29640962     EISSN : 29640962     DOI : https://doi.org/10.55681/seikat
Core Subject : Art, Social,
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is an open access, and peer-reviewed journal, with the online registered number E-ISSN 2964-0962. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social, political and law issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. It includes but is not limited to various fields such as philosophy and theory of law, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, and agrarian law. SJISPH is published every two month a year. Submissions are open year-round. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with SJISPHs focus and scope, written in Indonesian or English, and follows our author guidelines & manuscript template.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 604 Documents
 57   58   59   60   61 
Keraguan dalam Pembuktian Perkara Pidana: Penerapan In Dubio Pro Reo dan Konsep Shubhah dalam Hukum Pidana Islam Muhammad Fadhlan Aziz; Ija Suntana; Rahmat Syafi'i; Muhamad Yogi Mubarok; Ilman Napiah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4551

Abstract

Tidak setiap perkara yang dilimpahkan ke pengadilan menghadirkan suatu rangkaian fakta hukum dan alat bukti yang jelas serta meyakinkan benak hakim. Pada keadaan tertentu, ditemukan keraguan yang berdampak secara langsung kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Kondisi ini dinilai dilematis, Satu sisi, sistem peradilan pidana menghendaki untuk memberikan dan memastikan terdakwa memperoleh pertanggung jawaban sesuai dengan perbuatan pada sisi lain justru hakim masih menyisakan keraguan hakim yang tidak dapat diselesaikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan penerapan in dubio pro reo dan shubhah dalam pembuktian perkara pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua konsep memiliki persamaan dalam menempatkan kehati-hatian sebagai dasar menghadapi keraguan dalam pembuktian dan penjatuhan sanksi. Perbedaannya terletak pada konsekuensi hukum, yaitu in dubio pro reo berorientasi pada perlindungan terdakwa ketika kesalahan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan shubhah dapat menyebabkan gugurnya atau dihindarinya sanksi hudud. Kebaruan penelitian terletak pada analisis komparatif kedua konsep dalam perspektif keraguan sebagai dasar kehati-hatian. Penelitian ini berkontribusi memperkaya kajian hukum pidana komparatif dan pembuktian pidana. 
Reformulating Public Participation Mechanisms In Legislative Processes: Towards A Deliberative And Responsive Model Of Democratic Lawmaking Habibah Zulaiha
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4557

Abstract

Partisipasi publik telah menjadi elemen fundamental dalam pembentukan hukum yang demokratis; namun, banyak sistem legislatif masih menghadapi tantangan dalam mengubah partisipasi dari sekadar konsultasi prosedural menjadi keterlibatan demokratis yang bermakna. Studi ini bertujuan untuk merumuskan kembali mekanisme partisipasi publik dalam proses legislasi dengan mengembangkan model pembentukan hukum yang demokratis, deliberatif, dan responsif. Dengan menggunakan pendekatan penelitian sosio-legal kualitatif, studi ini menganalisis kerangka legislatif, perkembangan konstitusional, literatur akademis, serta perdebatan kontemporer mengenai partisipasi publik melalui pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. Temuan studi ini menunjukkan tiga masalah utama: pertama, mekanisme partisipasi yang ada saat ini telah mendapatkan pengakuan hukum secara formal, namun sifatnya masih sangat prosedural; kedua, mekanisme tersebut kurang memiliki kualitas deliberatif, responsivitas kelembagaan, dan akuntabilitas dalam menghubungkan masukan publik dengan hasil legislasi; dan ketiga, pembentukan hukum yang demokratis dan efektif memerlukan kerangka kerja terintegrasi yang menggabungkan deliberasi, responsivitas, akuntabilitas, dan inklusi. Studi ini mengusulkan "Model Partisipasi Publik yang Deliberatif-Responsif", yang mengonseptualisasikan keterlibatan publik sebagai proses kelembagaan yang mencakup dialog bermakna, pertimbangan terhadap masukan publik, mekanisme umpan balik yang transparan, serta keterlibatan yang inklusif. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dengan mengintegrasikan perspektif demokrasi deliberatif, hukum responsif, dan partisipasi bermakna ke dalam kerangka kerja komprehensif untuk reformasi legislatif. Secara praktis, model yang diusulkan ini menyediakan landasan bagi penguatan tata kelola partisipatif dan peningkatan legitimasi demokratis dalam proses legislasi.
Harmonisasi Penguatan Hukum Bagi Pembeli Beritikad Baik Atas Akta Jual Beli Tanah Yang Melanggar Kode Etik Ppat Frans Gerhad Silalahi; Richard C. Adam
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4578

Abstract

Peralihan hak atas tanah melalui Akta Jual Beli (AJB) memerlukan harmonisasi antara hukum pendaftaran tanah, kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kode etik profesi, dan perlindungan terhadap pembeli beritikad baik. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik dalam kaitannya dengan AJB yang dibuat dalam keadaan terdapat dugaan pelanggaran kode etik PPAT dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 99/Pdt.G/2013/PN.YK. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tahun 2014 terutama menyelesaikan persoalan prosedural berupa kurang pihak sehingga tidak sampai memberikan penilaian materiil mengenai keabsahan AJB. Perkembangan hukum selanjutnya, termasuk kriteria pembeli beritikad baik yang dirumuskan Mahkamah Agung serta pengaturan mengenai PPAT dan pendaftaran tanah, memberikan dasar perlindungan yang lebih kuat. Artikel ini menawarkan harmonisasi melalui pemeriksaan preventif, pertanggungjawaban etik dan administratif PPAT, serta perlindungan represif yang efektif bagi pembeli. Perlindungan tersebut tetap harus membedakan pelanggaran kode etik dari persoalan keabsahan perbuatan hukum yang mendasari AJB. Harmonisasi diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas transaksi pertanahan.
Politik Akses dan Redistribusi Sumber Daya dalam Tata Kelola Makan Bergizi Gratis Di Indonesia Rizki Amalia Yanuartha; Putri Hergianasari
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4583

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kebijakan pemerintah yang melibatkan pengeluaran publik skala besar dan implementasi yang melibatkan berbagai aktor di luar birokrasi negara. Perkembangan ini menjadikan MBG relevan untuk dianalisis tidak hanya dalam hal penyediaan gizi, tetapi juga dalam hal bagaimana sumber daya publik dialokasikan dan diakses oleh aktor-aktor yang terlibat. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tata kelola MBG membentuk akses terhadap sumber daya dan memengaruhi hubungan antara negara, aktor ekonomi, dan masyarakat. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis dokumen. Data diperoleh dari peraturan pemerintah, dokumen kebijakan, publikasi Badan Gizi Nasional, dokumen anggaran, dan artikel ilmiah yang relevan dengan ekonomi politik kebijakan publik dan teori akses. Analisis ini menggabungkan perspektif Ekonomi Politik Kritis dengan Teori Akses Ribot dan Peluso. Temuan menunjukkan bahwa distribusi sumber daya dalam MBG beroperasi melalui saluran yang saling terkait, termasuk penganggaran, pengembangan SPPG, kemitraan, pengadaan, dan rantai pasokan makanan. Pemerintah mempertahankan otoritas yang substansial atas aturan, standar, pendanaan, dan mekanisme kerja sama. Namun, akses ekonomi tetap tidak merata karena perbedaan kapasitas administrasi, modal, kapasitas produksi, informasi, dan posisi dalam jaringan distribusi. Oleh karena itu, MBG dapat dipahami sebagai kebijakan sosial yang juga menghasilkan redistribusi ekonomi melalui pengeluaran publik.
Tantangan Perlindungan Hak Moral Pelaku Pertunjukan Audiovisual di Era Digital Dr. Henky Solihin MZ, SH.,MH.; Budi Rahman; KM Ibnu Shina Zaenudin
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4594

Abstract

Perkembangan teknologi digital, kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), deepfake, dan distribusi konten melalui platform digital menimbulkan persoalan baru bagi pelindungan hak moral pelaku pertunjukan audiovisual. Penelitian ini menganalisis konstruksi hak moral pelaku pertunjukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Beijing Treaty on Audiovisual Performances, serta mengkaji tantangan implementasinya dalam hubungan kontraktual, pemanfaatan teknologi digital, dan penegakan hukum. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris/socio-legal dengan menempatkan hukum positif sebagai dasar analisis dan menggunakan bahan dokumenter serta literatur sebagai data pendukung. Hasil kajian menunjukkan bahwa UU Hak Cipta Indonesia telah memberikan dasar perlindungan hak moral pelaku pertunjukan yang memiliki kesesuaian penting dengan prinsip Beijing Treaty, terutama hak untuk dicantumkan namanya dan hak untuk menolak distorsi, mutilasi, modifikasi, atau tindakan lain yang merugikan kehormatan atau reputasinya. Persoalan utama bukan ketiadaan norma, melainkan penerapan norma tersebut dalam lingkungan digital. Deepfake memperlihatkan adanya perbedaan antara modifikasi atas rekaman pertunjukan yang sudah ada dan penciptaan pertunjukan sintetis baru dengan menggunakan wajah atau suara seorang pelaku pertunjukan. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap dasar hukum yang dapat digunakan. Selain itu, kontrak produksi audiovisual yang mengatur pengalihan atau penggunaan hak ekonomi perlu memberikan batas yang jelas agar tidak menghilangkan perlindungan hak moral. Penguatan mekanisme pengaduan, pengelolaan informasi manajemen hak, klausul persetujuan penggunaan digital replica, serta pengembangan mekanisme pengelolaan hak secara kolektif untuk sektor audiovisual perlu dipertimbangkan
Penerapan Hukum Pidana terhadap Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Areta Yowan Theona; Amad Sudiro
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4604

Abstract

Perkembangan penggunaan media sosial memberikan kemudahan dalam menyampaikan informasi dan pendapat, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum ketika digunakan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks seiring dengan perubahan pengaturan hukum pidana Indonesia, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial serta pertanggungjawaban pidananya berdasarkan hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial tidak hanya didasarkan pada adanya pernyataan atau unggahan yang merugikan pihak lain, tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana dan kesalahan pelaku. Setelah berlakunya KUHP Nasional, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 433 dengan sistem pertanggungjawaban pidana yang lebih terstruktur. Perubahan tersebut memberikan dasar yang lebih jelas dalam menentukan batas pemidanaan sekaligus tetap mempertimbangkan kepentingan umum dan alasan pembenar atau pemaaf yang relevan.
Beyond Disruption and Digital Political Education: Reading the Reality of Disinformation and Polarization in Digital Democracy Irwan Alim
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4630

Abstract

Ekspansi pesat teknologi digital dan platform media sosial telah mengubah cara warga mengakses informasi serta berpartisipasi dalam proses demokrasi. Namun, transformasi ini juga menghadirkan tantangan signifikan, terutama penyebaran disinformasi yang luas dan fenomena polarisasi politik yang kian meningkat, yang mengancam kualitas kehidupan demokrasi. Studi ini mengkaji realitas disinformasi dan polarisasi politik dalam demokrasi digital melalui perspektif *Beyond Disruption*. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif-analitis, studi ini didasarkan pada tinjauan mendalam terhadap literatur akademik mengenai pendidikan politik digital, disinformasi, polarisasi, dan transformasi demokrasi di era digital. Temuan menunjukkan bahwa teknologi digital telah memperluas akses terhadap informasi dan partisipasi politik secara signifikan; namun, teknologi ini juga memfasilitasi penyebaran disinformasi, pembentukan ruang gema (*echo chambers*), serta fragmentasi ruang publik digital. Dinamika ini berkontribusi pada penurunan kepercayaan publik, perpecahan ideologis, dan tantangan terhadap deliberasi demokratis. Studi ini lebih lanjut menunjukkan bahwa pendidikan politik digital memainkan peran krusial dalam memperkuat keterampilan berpikir kritis, literasi digital, dan kesadaran politik warga di tengah lingkungan informasi yang semakin kompleks. Dari perspektif *Beyond Disruption*, transformasi digital sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai sumber tantangan, melainkan juga sebagai peluang untuk menumbuhkan kewarganegaraan digital yang terinformasi, bertanggung jawab, dan partisipatif, sehingga dapat meningkatkan ketahanan serta kualitas demokrasi kontemporer.
Reconstruction of the Ombudsman's Authority in Preventing Public Service Maladministration Following Ombudsman Regulation Number 61 of 2025 Rino Dedi Aringga; Siti Nurhaliza; Nur Rohman; Najwa Dzikrul Lailah; R. Winda Indah Fatmayanti
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4631

Abstract

Changes in the Ombudsman's supervisory approach through Ombudsman Regulation Number 61 of 2025 position Maladministration Assessment as a crucial instrument for promoting prevention and improvement of public services. The problem is, the existence of an assessment instrument does not automatically guarantee that the Ombudsman's authority is capable of working preventively when maladministration is still found in practice. This study aims to analyze the implementation of the Ombudsman's authority in preventing maladministration and formulate a more adequate reconstruction of the authority. The study uses normative legal methods with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The case of prolonged delays in the service of certificate blocking applications at the Gorontalo City Land Office is used as a practical illustration to test the adequacy of the design of the authority. The results show that Ombudsman Regulation Number 61 of 2025 has strengthened the preventive orientation through assessment, mapping of potential maladministration, and follow-up improvements, but still needs to strengthen the integration between assessment, supervision, corrective action, and follow-up monitoring. Reconstruction is needed so that the Ombudsman's authority is more proactive in preventing maladministration. This strengthening is important to ensure that supervision does not stop at identifying violations, but results in continuous improvements to the service system.
Freedom Of Navigation Vs Soverignty: Dampak Eskalasi Militer Di Selat Hormuz Terhadap Pasar Energi Global Roberto Octavianus Cornelis Seba; Rizki Amalia Yanuartha
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4633

Abstract

Selat Hormuz merupakan salah satu chokepoint maritim paling strategis dalam sistem perdagangan energi dunia. Persoalan hukumnya terletak pada ketegangan antara kedaulatan negara pantai atas perairan selat dan kebebasan navigasi internasional, khususnya rezim lintas transit (transit passage) dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS). Artikel ini menganalisis kedudukan hukum lintas transit di Selat Hormuz, hubungan antara sovereignty dan freedom of navigation, serta implikasi eskalasi militer terhadap pasar energi global dan ketahanan ekonomi Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan politik-ekonomi internasional. Analisis menunjukkan bahwa status sebagai perairan yang berada di bawah kedaulatan negara pantai tidak dengan sendirinya menghapus rezim khusus lintas transit. Pasal 34, 37, 38, 42, dan terutama Pasal 44 UNCLOS membentuk keseimbangan antara sovereignty negara pantai dan kepentingan navigasi internasional. Persoalan menjadi lebih kompleks karena Iran menandatangani tetapi belum meratifikasi UNCLOS, sehingga dasar keberlakuan rezim transit passage terhadap Iran perlu dianalisis juga melalui hukum kebiasaan internasional dan praktik negara. Secara ekonomi-politik, gangguan di Hormuz berpotensi memengaruhi harga minyak, LNG, biaya pelayaran, inflasi, nilai tukar, dan kebijakan fiskal negara importir. Bagi Indonesia, konsekuensi tersebut menempatkan ketahanan energi, stabilitas makroekonomi, dan diplomasi maritim sebagai satu rangkaian kebijakan yang saling terkait. Artikel ini menawarkan novelty berupa integrasi analisis hukum laut dengan pendekatan geopolitik energi dan ketahanan ekonomi Indonesia, serta menempatkan Hormuz sebagai studi mengenai batas kedaulatan dalam tata kelola chokepoint maritim global.
Reformulasi Penegakan Hukum Eco-Financial Crime dalam Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Mekanisme Non-Conviction Based Aset Forfeiture Seto Ferdiantoro; Muhammad Al Fajar; Shendy Prasetyo; Murad Fadirah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4634

Abstract

Perkembangan kejahatan di bidang lingkungan kini tidak lagi sekedar tindak pidana konvensional, melainkan telah bertransformasi menjadi kejahatan berdimensi keuangan dan korporasi (eco-financial crime). Tindak pidana ini berdampak ganda, yaitu kerusakan ekologis yang masif dan kerugian keuangan negara akibat hilangnya penerimaan negara serta besarnya biaya pemulihan ekosistem (biaya perbaikan lingkungan). Kendala utama hukuman pidana konvensional yang berbasis pada pertanggungjawaban pidana subyektif (in personam) adalah lambatnya proses pembuktian, potensi cacat, serta lolosnya aset hasil kejahatan yang disembunyikan oleh korporasi atau pelaku yang melarikan diri (absconding). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan skema reformulasi penegakan hukum melalui penerapan Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture) berdasarkan tindakan terhadap barang (in rem) dalam pemulihan kerugian keuangan negara akibat kejahatan eco-financial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi kerangka hukum melalui penerapan NCB Asset Forfeiture berbasis pendekatan follow the money mampu menerobos batasan jalur pidana umum dengan fokus pembuktian pada status kejahatan atas aset itu sendiri (civil forfeiture). Reformulasi ini mendesak untuk dimasukkan ke dalam revisi UU Tipikor guna menjamin pemulihan kerugian keuangan negara dan kerusakan ekologi secara optimal serta berkeadilan.

Page 60 of 61 | Total Record : 604

 57   58   59   60   61 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026 Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026 Vol. 5 No. 2 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2026 Vol. 5 No. 1 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2026 Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025 Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025 Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025 Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2025 Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024 Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024 Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024 Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024 Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023 Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023 Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2022 More Issue