cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnal.seikat@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnal.seikat@gmail.com
Editorial Address
LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram Jl. Tawak-Tawak Karang Sukun, Mataram e-mail: jurnal.seikat@gmail.com or seikat@45mataram.ac.id
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
ISSN : 29640962     EISSN : 29640962     DOI : https://doi.org/10.55681/seikat
Core Subject : Art, Social,
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is an open access, and peer-reviewed journal, with the online registered number E-ISSN 2964-0962. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social, political and law issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. It includes but is not limited to various fields such as philosophy and theory of law, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, and agrarian law. SJISPH is published every two month a year. Submissions are open year-round. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with SJISPHs focus and scope, written in Indonesian or English, and follows our author guidelines & manuscript template.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 604 Documents
 54   55   56   57   58 
Perlindungan Hukum Konsumen Gopaylater dari Praktik Penagihan Tidak Etis Ditinjau dari Kasus Nana Mirdad Tegar Gusti Anggara; Sariyah; Jarkasi Anwar
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4381

Abstract

Perkembangan layanan beli sekarang bayar nanti telah memperluas koneksi masyarakat terhadap pembiayaan digital, namun disisi lain menimbulkan permasalahan hukum, khususnya dalam praktik pengumpulan. Kasus yang dialami oleh Nana Mirdad mengindikasikan adanya praktik pengumpulan yang bersifat intimidatif dan berpotensi melanggar hak konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum konsumen serta tanggung jawab penyedia layanan gopaylater. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan peraturan-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menekan praktik pencarian tidak etis, serta terdapat kelemahan dalam pengawasan terhadap pihak ketiga yang terlibat dalam praktik pencarian.
Pertimbangan Hakim terhadap Faktor Risiko Sosial Keluarga dalam Penetapan Perkara Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Prob) Regina Natasya; Tjempaka Tjempaka
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4391

Abstract

Dispensasi kawin memungkinkan perkawinan anak tetap berlangsung di Indonesia, meskipun batas usia minimal perkawinan 19 tahun. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mensyaratkan adanya “alasan sangat mendesak” sebagai dasar pemberian dispensasi, namun tidak merumuskan parameter faktor risiko sosial keluarga, sehingga kualifikasinya banyak bergantung pada penalaran hakim. Rumusan masalah penelitian bagaimana kualifikasi dan batas-batas normatif faktor risiko sosial keluarga sebagai bentuk alasan mendesak dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019? dan bagaimana persepsi dan interpretasi praktis hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Prob ketika mengonstruksikan faktor risiko sosial keluarga tersebut?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan, konsep “faktor risiko sosial keluarga” merupakan norma terbuka yang tersebar dalam Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tanpa parameter yang jelas, sementara instrumen verifikasinya melalui rekomendasi profesional bersifat fakultatif dan dalam penetapan a quo, hakim mengonstruksikan faktor risiko sosial keluarga terutama melalui bingkai moral-religius dan bingkai kehormatan keluarga, diperkuat oleh restu orang tua dan kesiapan ekonomi calon suami yang minim, tanpa melibatkan rekomendasi independen dari psikolog atau pekerja sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara cita hukum Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang berorientasi pada penilaian berbasis bukti dan multidisiplin dengan praktik penalaran sosiologis-partisipatoris yang ditemukan di lapangan.
Jaminan Saham Dalam Perjanjian Kredit Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing: Problematika Nominee Arrangement Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Penanaman Modal Chyrila Tifany Mailakay Hernics Wadu; Richard C. Adam
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4394

Abstract

Keabsahan perjanjian kredit antara pemegang saham Indonesia dan asing dengan jaminan saham pada perusahaan penanaman modal asing berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta penguatan norma hukumnya. Permasalahan penelitian berangkat dari adanya perbedaan antara ketentuan hukum yang memperbolehkan saham menjadi objek jaminan dengan larangan perjanjian pinjam nama dalam penanaman modal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dan sifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kredit dengan jaminan saham pada prinsipnya dapat dinyatakan sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian, ketentuan mengenai jaminan saham, anggaran dasar perseroan, serta tidak digunakan untuk menyamarkan kepemilikan atau penguasaan saham oleh pihak lain. Pasal 33 Undang-Undang Penanaman Modal menentukan bahwa perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan kepemilikan saham untuk dan atas nama orang lain merupakan perbuatan yang dilarang dan batal demi hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma melalui parameter yang lebih jelas mengenai sumber dana, manfaat ekonomi, risiko ekonomi, hak suara, pemberian kuasa, hubungan perjanjian kredit dengan jaminan saham, serta tujuan dan akibat transaksi untuk membedakan jaminan saham yang sah dari perjanjian pinjam nama dan mewujudkan kepastian hukum.
Mitigasi Konflik Manusia-Gajah Di Desa Penyangga Taman Nasional Tesso Nilo Berbasis Olfaktori Dan Co-Adaptation susanti19_rina susanti; Okta Rindah Zahra; Nindy Elsa Corvina; Fitrah Asyrafal
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4395

Abstract

Konflik manusia-gajah (HEC) di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Indonesia, merupakan persoalan sosial-ekologis berkelanjutan akibat tumpang tindih ruang pergerakan gajah dan produksi masyarakat. Studi ini bertujuan mengidentifikasi praktik mitigasi lokal, mengkaji preferensi dan penerapannya, serta menafsirkan pola mitigasi melalui kerangka co-adaptation di Desa Bagan Limau dan Desa Lubuk Kembang Bunga, Kabupaten Pelalawan. Penelitian menerapkan mixed methods, desain eksploratoris sekuensial. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 24 informan yang dipilih secara purposif dan snowball, dilengkapi observasi, dokumentasi, dan focus group discussion. Temuan kualitatif menjadi dasar survei terhadap 42 petani berpengalaman menerapkan praktik lokal pada jalur jelajah gajah, menggunakan total sampling. Data kualitatif dianalisis secara tematis, sedangkan data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif, perhitungan mean, tingkat penerapan, indeks preferensi. Studi mengidentifikasi tujuh praktik lokal, enam berbasis aroma dan satu berbasis suara, yang membentuk dua pola mitigasi: penggiringan dan pengalihan. Jeruk Siam memperoleh preferensi tertinggi (mean = 3,9; indeks = 79,62%), namun tingkat penerapannya hanya 14,29%. Sebaliknya, pisang Kepok memiliki tingkat penerapan tertinggi (71,43%) meski indeks preferensinya lebih rendah (73,25%). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pilihan mitigasi tidak hanya dibentuk oleh persepsi keberhasilan, tetapi juga ketersediaan sumber daya, biaya, kebutuhan tenaga kerja, dan keberlanjutan praktik. Mitigasi berlangsung interatif melalui respons, observasi, pembelajaran, penyesuaian, dan evaluasi, mencerminkan proses co-adaptation yang menempatkan praktik lokal sebagai repertoar adaptif hasil interaksi berulang manusia-gajah. Kebijakan mitigasi perlu mengembangkan strategi adaptif yang mengintegrasikan pengalaman masyarakat, sumber daya lokal, dan kelayakan penerapan jangka panjang.
Pertanggungjawaban Pidana atas Kekerasan Berbasis Identitas terhadap Warga Sipil di Papua Pegunungan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia irna ina; Mohamad Safrul Wijaya; Hospirene Theresia Simamora
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4399

Abstract

This study examines the legal construction of identity-based violence against civilians in Highland Papua and its implications for criminal liability from the perspective of Law Number 39 of 1999 on Human Rights. The research is important because recent incidents in Jayawijaya involved reports of separating members of a civilian group into Indigenous Papuans and non-Indigenous Papuans before three civilians were shot, followed by the killing of a travel driver from Toraja. The study employs normative juridical research using statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials are analyzed qualitatively by testing the relationship between legal facts, human rights norms, criminal-law elements, and individual responsibility. The analysis indicates that the reported separation and statements directed at migrants provide grounds to examine identity-based violence, but do not by themselves conclusively establish discriminatory intent. The right to life, security, and freedom from cruel treatment are directly relevant under Law Number 39 of 1999. Criminal liability must be attributed individually under the applicable Criminal Code, including the rules on participation and racial or ethnic discrimination. The study emphasizes an integrated human-rights and criminal-law approach that protects civilians while preserving the principle of individual criminal responsibility.
Keberlangsungan Program Mangrove For Coastal Resilience Di Desa Kuala Selat Provinsi Riau (Analisis Organizational Capacity) Ilman Rizky Isra; Sidik Pramono
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4401

Abstract

Lingkugan dan iklim menjadi salah satu isu hangat yang mengundang perhatian banyak pihak. Isu ini menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan terutama pada negara-negara tropis seperti IndonesIa. Salah satu isu dari lingkungan dan iklim di Indonesia adalah kelangsungan dari hutan mangrove dan masyarakat pesisir yang menerima dampaknya. M4CR menjadi salah satu program dalam dukungan dalam tercapainya target dari RPJMN 2020-2024 di Indonesia. Namun, saat berjalannya program tersebut. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove merupakan lembaga yang dimandatkan tugasnya dalam program tersebut di bubarkan di tengah tingginya semangat rehabilitasi mangrove. Penelitian ini bertujuan untuk meniliti bagaimana pelaksanaan program M4CR di Indonesia terutama pada Desa Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir setelah dibubarkannya BRGM sebagai lembaga yang dimandatkan dalam program rehabilitasi mangrove. Dengan menggunakan teori kapasitas kebijakan yang berfokus pada tingkat organisasi yang diharapkan dapat melihat bagaimana kapasitas dari Lembaga  M4CR dalam melaksanakan program. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil penelitian yang diketahui bahwa telah memadainya kapasitas kebijakan pada lembaga pelaksana program M4CR yakni PPIU M4CR RIAU. Serta keberlangsungan program M4CR di kuala selat berjalan dengan baik dengan melihat terpenuhinya kapasitas analytical, operational dan politcal.
Rekonstruksi Norma Restorative Justice Pasal 306 Ayat (3) Undang-Undang Kesehatan untuk Perlindungan Hukum Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Destiadi Dani Irvan Kurniawan; Mark Green Tarumetor Engka; Happy Yulia Anggraeni
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4403

Abstract

Pasal 306 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur pendekatan restorative justice dalam penyelesaian dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Namun, norma tersebut belum memberikan batasan perkara, prosedur penyelesaian, kedudukan mediator, dan akibat hukum dari proses restoratif secara jelas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasien maupun tenaga medis dan tenaga kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan normatif Pasal 306 ayat (3) serta merumuskan rekonstruksi norma yang dapat mewujudkan mekanisme penyelesaian yang lebih proporsional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan membandingkan mekanisme penyelesaian sengketa kesehatan di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Australia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan utama norma terletak pada ketidakjelasan ruang lingkup perkara, lemahnya independensi fasilitator, belum optimalnya integrasi dengan penilaian disiplin profesi, serta ketidakjelasan akibat hukum proses restoratif. Rekonstruksi norma perlu mengatur batas perkara, mediator independen, penguatan peran Majelis Disiplin Profesi, dan konsekuensi hukum kesepakatan restoratif agar perlindungan pasien dan tenaga medis serta tenaga kesehatan dapat diwujudkan secara seimbang.
Kepastian Hukum bagi Konsumen Kosmetika Berbahaya dalam Fragmentasi Regulasi Perlindungan Konsumen di Indonesia Dimas Ronggo Kusumo; Rizal Apriadi; Yuyut Prayuti
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4404

Abstract

Peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memenuhi ketentuan keamanan menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin perlindungan konsumen secara efektif. Persoalan tersebut semakin kompleks seiring berkembangnya perdagangan elektronik yang memperluas akses distribusi produk kosmetika ilegal dan meningkatkan asimetri informasi antara pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam memberikan kepastian hukum bagi konsumen kosmetika berbahaya serta mengidentifikasi kendala normatif dan implementatif dalam penegakannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dilengkapi dokumen serta publikasi resmi lembaga terkait sebagai data pendukung. Data dianalisis secara kualitatif dengan menginterpretasikan ketentuan hukum dan menghubungkannya dengan teori efektivitas hukum serta kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUPK telah menyediakan dasar normatif mengenai hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, larangan peredaran produk berbahaya, dan mekanisme pertanggungjawaban, tetapi efektivitasnya masih terbatas akibat lemahnya penegakan hukum, ketidakselarasan regulasi, keterbatasan pengawasan, dan belum optimalnya pengaturan perdagangan kosmetika melalui platform digital. Penguatan harmonisasi regulasi, koordinasi antarlembaga, pengawasan digital, serta literasi hukum konsumen diperlukan untuk mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum yang substantif.
Perlindungan Hukum Motif Kain Tenun Pringgasela sebagai Kekayaan Intelektual Produk UMKM di Kabupaten Lombok Timur Erwin Khalek; Khaerul Maksum; M. Helmi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4405

Abstract

Motif kain tenun Pringgasela merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Sasak yang memiliki nilai budaya, ekonomi, dan identitas daerah yang tinggi. Sebagai produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Lombok Timur, motif kain tenun Pringgasela memiliki potensi ekonomi yang besar, namun juga rentan terhadap tindakan peniruan, reproduksi, dan pemanfaatan tanpa izin oleh pihak lain. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan hukum terhadap motif kain tenun sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap motif kain tenun Pringgasela sebagai kekayaan intelektual produk UMKM di Kabupaten Lombok Timur serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap produknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap motif kain tenun Pringgasela dapat dilakukan melalui rezim Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, serta perlindungan Indikasi Geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun kendala yang dihadapi pelaku UMKM meliputi rendahnya pemahaman mengenai kekayaan intelektual, keterbatasan biaya dan informasi, kompleksitas prosedur pendaftaran, minimnya dokumentasi motif tradisional, serta kurangnya sosialisasi dan pendampingan dari instansi terkait. Penguatan perlindungan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan dukungan pemerintah diperlukan untuk menjaga keberlanjutan motif kain tenun Pringgasela sebagai aset budaya dan ekonomi daerah.
Kedudukan Hukum Objek Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dalam Kepailitan Perspektif Kepastian Hukum Hasya Ramania; Richard C. Adam
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4418

Abstract

This study analyzes the legal status of land objects subject to a Preliminary Sale and Purchase Agreement (Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB) when a developer is declared bankrupt, from the perspective of legal certainty, with Supreme Court Decision Number 395 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 as the case study. This study employs a normative juridical method through statutory, case, and conceptual approaches. The results demonstrate that a PPJB object that has been fully paid for, possessed by the buyer, and acquired in good faith should not automatically be included in the bankruptcy estate. However, such protection does not eliminate the requirement for a Deed of Sale and Purchase (Akta Jual Beli/AJB) and land registration as the formal mechanisms for transferring land rights. The differing decisions at the trial and cassation levels indicate inconsistent application of legal norms, while Judicial Review Decision Number 62 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024 upheld the cassation outcome, and Decision Number 24 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 reflects the subsequent development of protection for good-faith buyers. Therefore, stronger legal norms are required concerning the criteria for excluding PPJB objects from the bankruptcy estate, substantive examination by bankruptcy administrators, and mechanisms for completing the AJB and land registration while preserving the rights of secured creditors holding valid security interests. Keywords : PPJB; bankruptcy; good-faith buyer; legal certainty; bankruptcy estate.

Page 56 of 61 | Total Record : 604

 54   55   56   57   58 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026 Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026 Vol. 5 No. 2 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2026 Vol. 5 No. 1 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2026 Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025 Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025 Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025 Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2025 Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024 Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024 Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024 Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024 Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023 Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023 Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2022 More Issue