cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnal.seikat@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnal.seikat@gmail.com
Editorial Address
LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram Jl. Tawak-Tawak Karang Sukun, Mataram e-mail: jurnal.seikat@gmail.com or seikat@45mataram.ac.id
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
ISSN : 29640962     EISSN : 29640962     DOI : https://doi.org/10.55681/seikat
Core Subject : Art, Social,
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is an open access, and peer-reviewed journal, with the online registered number E-ISSN 2964-0962. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social, political and law issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. It includes but is not limited to various fields such as philosophy and theory of law, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, and agrarian law. SJISPH is published every two month a year. Submissions are open year-round. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with SJISPHs focus and scope, written in Indonesian or English, and follows our author guidelines & manuscript template.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 604 Documents
 57   58   59   60   61 
Inclusive Citizenship and Digital Participation of Persons With Disabilities: A Systematic Literature Review Nadila Risti Puji Lestari; Yayuk Hidayah; Sukron Makmun
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4477

Abstract

Transformasi digital membuka peluang baru bagi penyandang disabilitas untuk mengakses informasi, layanan publik, komunikasi, advokasi, dan partisipasi dalam kehidupan kewargaan, tetapi kesenjangan aksesibilitas dan hambatan struktural masih membatasi partisipasi digital yang bermakna. Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan dan peluang partisipasi digital penyandang disabilitas serta mengembangkan pemahaman kewarganegaraan digital yang lebih inklusif. Penelitian menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan mengadaptasi PRISMA dan menganalisis 22 artikel yang diterbitkan pada 2016–2026 melalui thematic analysis. Hasil menunjukkan bahwa hambatan partisipasi bersifat multidimensional, mencakup akses teknologi, aksesibilitas desain, kompetensi digital, komunikasi, sumber daya sosial-ekonomi, dukungan kelembagaan, dan struktur kekuasaan. Di sisi lain, teknologi digital berpotensi memperluas akses informasi, interaksi sosial, advokasi, partisipasi politik, produksi media, layanan publik, dan co-design. Temuan menegaskan bahwa inclusive digital citizenship perlu bergeser dari orientasi akses dan kompetensi individual menuju pendekatan berbasis hak, aksesibilitas, partisipasi bermakna, representasi, agency, co-production, dan tanggung jawab kelembagaan.
Norma Hukum Hak Suara Kreditor Konkuren dalam Perkara Kepailitan dalam Rangka Rencana Perdamaian Revina; Richard C. Adam
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4482

Abstract

Creditor voting in bankruptcy compositions raises proportionality concerns because claims up to IDR 10,000,000 receive one formal voting unit, while larger claims obtain additional units based on monetary increments and rounding. This article examines voting rules for unsecured creditors and proposes measures to strengthen preventive legal protection. It employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings distinguish the voting-unit formula under Article 87(3) and Government Regulation No. 10 of 2005 from the special composition threshold under Article 151. Article 151 requires both approval by more than half of eligible unsecured creditors attending the meeting and approval representing at least two-thirds of qualifying claims present. Article 152 permits a second ballot under a separate trigger, while Article 153 preserves the result against subsequent changes in creditor or claim numbers. Thus, Article 151 does not replace the creditor-count requirement with weighted voting units. The proposed improvements include standardized creditor counting, reliable claim verification, and separate reporting of creditor numbers, voting units, and claim values. The monetary threshold under Government Regulation No. 10 of 2005 should be reviewed prospectively without altering the statutory acceptance threshold. Keywords : Voting Rights; Unsecured Creditors; Bankruptcy; Composition Plan; Preventive Legal Protection.
Peralihan Kewenangan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Menjadi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Dikaitkan dengan Keabsahan Klausula Arbitrase Luqyana Shafira Alfarhani; Richard C. Adam
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4483

Abstract

This article examines whether an arbitration clause naming the Indonesian Capital Market Arbitration Board (BAPMI) remained enforceable after its sectoral dispute-resolution function moved to the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS SJK). It analyses Supreme Court Decision No. 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 using statutory, case, conceptual, and comparative approaches. The judgment grants the appeals and restores the LAPS SJK award; its final reasoning is concise, while the published decision reproduces appellants' arguments invoking Article 47(2) of OJK Regulation No. 61/POJK.07/2020, Article 245 of Law No. 4 of 2023, and Article 70 of Law No. 30 of 1999. This article's contribution is a staged test of consent, transitional scope, dispute scope, and procedural safeguards. It argues that a transition rule may preserve a valid agreement only within its legal scope; it cannot create consent absent from the original contract. The date LAPS SJK received the application could not be verified from the published judgment.
Analysis of Reclamation and Post-Mining Obligations in Mineral and Coal Mining Business Activities Siti Nur Aini; Abdul Rokhim; Nofi Sri Utami
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4499

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis tentang kewajiban reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP mineral dan batubara serta  mengetahui sanksi hukum bagi pemegang izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang tidak memenuhi kewajiban reklamasi dan  pascatambang. Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki berbagai kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Kekayaan alam yang dimaksud meliputi bahan galian atau barang tambang. Kegiatan pertambangan  dapat memberikan efek positif serta efek negatif. Dampak negatif dari kegiatan pertambangan seperti kerusakan lingkungan. Oleh itu, upaya reklamasi dan pascatambang diperlukan untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang menggunakan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang – undangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kegiatan reklamasi dan pascatambang diatur di dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan batubara.  Kegiatan reklamasi sert kegiatan pascatambang adalah suatu kewajiban bagi pemegang IUP. Apabila didapati pemegang IUP tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, maka pemegang IUP dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Amelia Abdullah Zimah; Amad Sudiro
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4503

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan peristiwa yang mengakhiri hubungan kerja dan dapat berdampak pada hilangnya pekerjaan serta sumber penghasilan pekerja. Permasalahan dapat timbul ketika PHK dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan hukum dan hak-hak pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja akibat PHK sepihak serta pelaksanaan PHK berdasarkan ketentuan hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja diwujudkan melalui pemenuhan hak setelah PHK, meliputi kompensasi, jaminan sosial, dan penyelesaian perselisihan. Pelaksanaan PHK juga harus memperhatikan alasan dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta pemenuhan hak pekerja setelah hubungan kerja berakhir. Dengan demikian, pelaksanaan PHK perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan agar hak pekerja tetap terpenuhi.
Analisis Prinsip Transfer of Undertaking Protection of Employment dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Bagi Pekerja Alih Daya Febriany; Amad Sudiro
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4505

Abstract

Perkembangan mekanisme alih daya (outsourcing) dalam praktik ketenagakerjaan menimbulkan persoalan mengenai keberlanjutan hubungan kerja dan perlindungan hak pekerja, khususnya ketika terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja. Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 dan kembali ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 melalui penerapan prinsip Transfer of Undertaking Protection of Employment (TUPE). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi dan perkembangan konsep TUPE dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia serta menganalisis penerapannya dalam mekanisme alih daya sebagaimana dikehendaki oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, melalui pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun TUPE tidak diadopsi secara eksplisit sebagai nomenklatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, substansi prinsip tersebut telah tercermin dalam perlindungan keberlanjutan hubungan kerja dan hak pekerja, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 kembali menegaskan bahwa apabila terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja dan objek kerja masih ada, perusahaan penyedia jasa yang baru harus melanjutkan kontrak kerja sebelumnya tanpa mengurangi hak pekerja. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan operasional mengenai mekanisme penerapan TUPE serta penguatan pengawasan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pekerja alih daya.
Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Cagar Alam Rimbo Panti Di Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat Raudhatul Natasya Annur Annur; Rahmadani Yusran
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4515

Abstract

Penelitian ini mengkaji kebijakan yang digunakan untuk mengelola Cagar Alam Rimbo Panti di Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Kawasan seluas 2.635,85 hektare ini menjadi rumah bagi beragam jenis tumbuhan dan hewan serta memiliki sumber air panas alami. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah I Pasaman, Dinas Pariwisata, masyarakat setempat, dan pengunjung, serta dilengkapi dengan observasi lapangan langsung dan analisis dokumen. Data kemudian dianalisis menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan dari Dunn (2003) yang dikombinasikan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Strategi pengelolaan kawasan mencakup wisata alam, pemanfaatan energi panas bumi, dan perlindungan sumber daya alam hayati. Namun, efektivitas program-program tersebut terhambat oleh kerusakan infrastruktur wisata, pencemaran sumber air panas, dan pembalakan liar. Empat faktor utama yang memengaruhi keberhasilan kebijakan ini adalah ketidakjelasan peran operasional antarinstansi yang terlibat, keterbatasan pendanaan, jumlah petugas pengawas yang tidak memadai (hanya tujuh orang), dan rendahnya tingkat kebersihan pengunjung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan konservasi secara efektif, perlu dipercepat penandatanganan perjanjian kerja sama antara BKSDA dan pemerintah daerah, ditambah jumlah personel pengawas, serta ditingkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada pengunjung.
Gugatan Class Action Atas Karhutla Kalimantan Barat Tahun 2026: Analisis Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Destiya P.P Nursahar; Dinita Ayu Novela
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4517

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat kembali menjadi persoalan lingkungan dan kesehatan yang merenggut masyarakat pada tahun 2026. Penelitian ini menganalisis gugatan perwakilan kelompok yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Pontianak dengan Nomor Perkara 292/Pdt.G/2026/PN Ptk dalam hukum lingkungan mengenai ha katas lingkungan hidup yang baik dan sehat, class action, tanggung jawab pemerintah, serta berbagai bentuk tuntutan yang dimohonkan oleh penggugat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan dasar eksplisit bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, dan jenis tuntutan. Perkara Kalimantan Barat 2026 memiliki relevansi dengan rezim tersebut, tetapi keberhasilannya tetap bergantung pada pembuktian kerugian, kesalahan atau kelalaian pemerintah, hubungan kausal, kecukupan wakil kelompok, dan kesesuaian petitum dengan kewenangan peradilan. Karena perkara masih berjalan, penelitian ini tidak menilai hasil akhir gugatan, melainkan memetakan konstruksi dan isu hukum yang akan menentukan pemeriksaannya.
BRICS sebagai Norm Entrepreneur: Konstruksi Multipolaritas dalam Tata Kelola Global Tunjung Wijanarka; Sinta Andani; Sarah Novianti; Christindyah Clarasanti Panjaitan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4520

Abstract

Kemunculan BRICS memunculkan perdebatan mengenai perannya dalam membentuk kembali tatanan dan norma tata kelola global. Kajian mengenai BRICS selama ini banyak menekankan aspek kekuatan material, pembangunan institusi, dan tantangannya terhadap tatanan internasional yang ada, sementara perannya sebagai norm entrepreneur kolektif masih kurang mendapat perhatian. Artikel ini menganalisis bagaimana BRICS membangun dan mempromosikan multipolaritas sebagai kerangka normatif alternatif dalam tata kelola global. Dengan menggunakan perspektif konstruktivism dan konsep norm entrepreneurship, penelitian ini menganalisis deklarasi, dokumen resmi BRICS, serta literatur akademik yang relevan untuk mengidentifikasi gagasan normatif yang digunakan BRICS dalam mengartikulasikan visi mengenai perubahan tatanan global. Analisis berfokus pada konstruksi multipolaritas melalui keterkaitan antara prinsip kesetaraan kedaulatan, solidaritas Global South, reformasi institusi internasional, dan penolakan terhadap unilateralisme. Artikel ini beragrumen bahwa BRICS berperan sebagai norm entreprenur kolektif dengan membingkai multipolaritas bukan semata-mata sebagai redistribusi kekuatan material, tetapi sebagai alternatif pemahaman mengenai tata kelola global yang lebih representatif dan setara. Namun, promosi norma tersebut tetap menghadapi keterbatasan akibat perbedaan kepentingan internal dan kesenjangan antara klaim normatif dan praktik institusional BRICS.
Hak Kekayaan Intelektual dan Dominasi TSMC dalam Industri Semikonduktor Global di Era Digital muhammad iqbal; Muhammad Raihan Tarunajaya; Nun Arinal Haqqa El Musthafa
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4531

Abstract

Industri chip semikonduktor menjadi kunci berkembangnya ekonomi digital global, dengan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) sebagai aktor dominan dalam rantai pasok chip semikonduktor berteknologi tinggi. Tulisan ini menganalisis bagaimana rezim Hak Kekayaan Intelektual berperan dalam membentuk dan mempertahankan dominasi TSMC dalam industri chip semikonduktor global. Dengan menggunakan kerangka teori Keith E. Maskus mengenai hak kekayaan intelektual dalam ekonomi global, tulisan ini menunjukkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan inovasi, namun juga sebagai mekanisme penguasaan pengetahuan dan distribusi kekuasaan teknologi global. Melalui portofolio paten yang luas, perlindungan rahasia dagang, serta sistem manajemen Hak Kekayaan Intelektual yang terintegrasi dengan strategi bisnis global, TSMC mampu menciptakan hambatan masuk yang signifikan bagi pesaing dan mengontrol akses terhadap teknologi inti. Digitalisasi semakin memperkuat mekanisme ini melalui perlindungan terhadap perangkat lunak, algoritma, dan sistem otomatisasi yang proprietary. Dukungan regulasi Taiwan menunjukkan keterkaitan erat antara kepentingan korporasi, kebijakan nasional, dan geopolitik teknologi. Temuan ini menegaskan bahwa dominasi TSMC merupakan konsekuensi dari struktur ekonomi politik global berbasis pengetahuan yang dilembagakan melalui rezim Hak Kekayaan Intelektual. Tulisan ini juga menekankan perlunya penataan ulang tata kelola Hak Kekayaan Intelektual global untuk menyeimbangkan insentif inovasi dengan kepentingan publik serta mengurangi ketergantungan struktural dalam industri teknologi strategis.

Page 59 of 61 | Total Record : 604

 57   58   59   60   61 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026 Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026 Vol. 5 No. 2 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2026 Vol. 5 No. 1 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2026 Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025 Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025 Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025 Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2025 Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024 Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024 Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024 Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024 Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023 Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023 Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2022 More Issue