cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahmawati Sururama
Contact Email
rahmawatisururama@ymail.com
Phone
+6281321130752
Journal Mail Official
jmb@ipdn.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. Soekarno Km.20, Jatinangor, Jawa Barat, Sumedang, Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Media Birokrasi
Published by Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ISSN : 27221695     EISSN : 27147339     DOI : https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Media Birokrasi merupakan upaya Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam meningkatkan publikasi karya ilmiah dalam bidang Administrasi Pemerintahan Daerah. Jurnal Media Birokrasi terbit dua kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober. Jurnal Media Birokrasi telah terdaftar dengan nomor ISSN 2722-1695 (media cetak) dan nomor e-ISSN 2714-7339. Jurnal Media Birokrasi memuat artikel dan karya ilmiah baik berupa hasil penelitian maupun non penelitian. Jurnal Media Birokrasi bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran atau gagasan konseptual dan hasil penelitian yang telah dicapai di bidang administrasi pemerintahan daerah. Jurnal Media Birokrasi secara khusus menitikberatkan pada permasalahan pokok dalam pengembangan ilmu Administrasi Pemerintahan Darah. Jurnal ini berfokus pada kajian teoritis dan praktis diantaranya: Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Administrasi Pembangunan Daerah Administrasi Pertanahan Administrasi Publik Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintahan Daerah Desentralisasi dan Otonomi Daerah Pelayanan Publik
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 118 Documents
 8   9   10   11   12 
REFORMASI BIROKRASI: (Reposisi dan Penerapan E-Government) Lilis Sholihah Dahlan; Mulianingsih Mulianingsih
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 1, April, 2023
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v5i1.3189

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran reformasi birokrasi di Indonesia dalam hal Reposisi dan penerapan E-Government. Adapun Metode yang digunakan yaitu dalam kajian ini adalah library research dengan di dukung fenomena yang ada di Indonesia. Reformasi birokrasi di Indonesia yang dijalankan kondisinya masih belum sesuai harapan masyarakat yaitu tercipta pemerintah yang transfaran dan akuntabel seperti yang terjadi di negara maju. Hal ini karena pengaruh kultur masyarakat feodal yang telah di turunkan dari masyarakat zaman dahulu dan kolonial Belanda. Namun Indonesia meskipun potret reformasinya dalam birokrasi masih jauh dari harapan tapi sudah berusaha mengimplementasikan reformasi birokrasi dengan menggulirkan regulasi yaitu menjalankan reformasi birokrasi dalam mewujudkan birokrat yang akuntabel dengan menghadirkan sistem reposisi dan menerapkan E-Government dengan bantuan teknologi internet sebagai tuntutan zaman globalisasi. Agar birokrasi reformasi berjalan dengan baik maka pemerintah Indonesia hendaknya memiliki konsistensi dalam menggulirkan pembaharuan birokrasi pada tingkat pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan sumber daya manusia serta mendidikanya agar menjadi sumber daya yang berkualitas serta mereposisi aparat agar dapat menempatkankan orang yang sesuai pada tempat yang semestinya dengan mekanisme yang teratur sehingga terhindar dari praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Disamping itu dapat memanfaatkan teknologi internet secara maksimal dalam rangka menciptakan pelayanan yang transparan dan akuntabel serta cepat sehingga masyarakat dapat terhubung dengan pemerintah dan mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Kata Kunci: Reformasi Birokrasi; Pelayanan Publik; Reposisi; E-Government.
Penguatan Fungsi Organisasi Kesekretariatan Di Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indra Muhammad Nur Nasution
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 1, April, 2023
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v5i1.3209

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penguatan fungsi organisasi kesekretariatan di setiap Deputi agar terjadi pelayanan internal dan administrasi yang efektif dan efisien. Dibutuhkan pelimpahan kewenangan atau desentaralisasi beberapa fungsi-fungsi operasional manajemen, tata kelola, pengendalian dokumen, filter issue dan beberapa urusan lain yang bersifat kekhususan di Deputi masing-masing. Saat ini pelaksanaan good governance di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih dalam tahap upaya pembenahan. Evaluasi SAKIP, zona integritas, pengajuan WBK dan WBBM serta banyaknya agenda reformasi birokrasi serta reformasi birokrasi tematik saat ini telah bergeser ke masing-masing unit eselon I. Hal ini berimplikasi terhadap perubahan pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja, pemetaan dalam manajemen risiko, beban kerja organisasi, fungsi-fungsi serta branding organisasi yang menjadi semakin detail, kompleks dan komprehensif. Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya kinerja pelayanan internal Sekretariat Kementerian yang menimbulkan berbagai permasalahan terkait optimalisasi pelayanan internal. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang diawali dengan asumsi, poin pandangan, studi masalah, dan eksploitasi teoritis untuk menelaah informasi dari individu dan kelompok tentang isu-isu sosial. Hasil penelitian terdapat 3 (tiga) pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk penguatan fungsi kesekretariatan di Deputi. Pertama, menambah jumlah pegawai pada sekretariat kementerian; kedua, menambah unit eselon III yang khusus mengurusi kesekretariatan pada Deputi; atau ketiga, menaikkan unit eselon III di setiap Deputi yang membawahi dua pejabat setingkat eselon IV menjadi unit eselon II yang dedicated mengurus fungsi kesekretariatan. Pilihan yang dianggap efektif adalah pilihan kedua dengan menambah unit eselon III atau menambah jumlah pegawai yang khusus mengurus fungsi kesekretariatan di setiap Deputi. Harapannya terjadi pendekatan pelayanan internal dengan rentang kendali yang lebih singkat sesuai kebutuhan di setiap Deputi. Kata Kunci: Fungsi Sekretariat; Kesekretariatan, Organisasi; Beban Kerja Organisasi.
Efektivitas Penataan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tanah Papua: Studi kasus di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Dedi Kusmana; Cicilia Cicilia
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 1, April, 2023
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v5i1.3211

Abstract

Administrasi pemerintahan daerah merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terjadi konflik di masyarakat selama lebih dari 8 tahun yang diakibatkan adanya pemindahan ibukota Kabupaten Maybrat yang awalnya berada di Kumurkek ke Ayamar. Keberadaan administrasi pun tidak menentu apakah di Ayamaru atau Kumurkek sehingga pembangunan serta pelayanan pemerintahan untuk warga di wilayah Maybrat tidak berjalan sesuai dengan rencana pengembangan ibukota Maybrat. Tujuan daripada penelitian ini adalah menganalisis, menguraikan hambatan, dan memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan pada penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Dalam memperoleh data penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu teknik Wawancara, teknik dokumentasi dan teknik observasi. Kemudian disempurnakan dengan teknik triangulasi, dengan 3 indikator meurut Duncan dalam Steer yang sudah ditentukan yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Hasil penelitian berdasarkan indikator tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaran pemerintahan di Sekretariat Daerah Maybrat tidak berjalan dengan efektif. Kesimpulan daripada penelitian ini adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak berjalan dengan efektif karena permasalahan pemindahan ibukota Kabupaten dan penyerangan pos koramil di Kisor, Distrik Aifat Selatan. Peneliti menyarankan agar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Kata Kunci: Efektivitas; Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan; Tanah Papua.
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Tumija Tumija; Asep Hendra; Marja Sinurat
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 1, April, 2023
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v5i1.3389

Abstract

Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang sebagai resolusi digital 4.0 sebagai landasan dalam pengelolaan keuangan daerah harus diterapkan berbasis digital guna meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah, yang dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah. Tujuan penelitian ini mengetahui gambaran penerapan SIPD dan hambatannya serta strategi dalam mengatasi hambatan pengelolaan keuangan daerah di Kota Semarang. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah sudah dilaksanakan, namun pada dimensi sumber daya terutama pada indikator fasilitas sistem informasi Akuntansi dan Pelaporan (Aklap), menu yang digunakan sudah ada namun belum bisa diakses. Hambatan Penerapan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Semarang antara lain a) pelatihan SIPD dari pemerintah pusat belum optimal; b) Server yang tersedia kurang kuat; dan c) teknis pengelolaan keuangan terkait dengan Aklap laporan Realisasi Anggaran, menunya belum tersedia, sehinga laporanya belum balance dan pengembalian LS Kas Umum belum sesuai. Strategi dalam mengatasi hambatannya menggunakan strategi SO (Strenght-Opprtunity), SC (Strenght-Culture) dan AgC (Agility-Culture). Kata Kunci: Penerapan; Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); Pengelolaan; Keuangan Daerah.
Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Difabel di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah Irfan Setiawan; Diva Wira Kusuma
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 2, Oktober, 2023
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v5i2.3560

Abstract

Anak-anak yang mengalami keterbatasan dalam kegiatan sehari-hari sering diidentifikasi sebagai penyandang disabilitas. Walaupun pemerintah daerah telah meluncurkan beberapa kebijakan seperti Pusat Informasi dan Layanan Difabel dan Dinas Sosial Kabupaten Purworejo yang memiliki unit layanan khusus bagi difabel, namun pelayanan publik bagi orang dengan disabilitas masih belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelayanan publik pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup difabel di Kabupaten Purworejo. Penulis menganalisis fenomena tersebut dengan konsep pelayanan publik Denhardt dan Denhardt. (2003). Metode Penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan observasi kepada sumber data yaitu pemerintah daerah, penyandang difabel, dan organisasi non pemerintah. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Purworejo telah memberikan fasilitas yang ramah difabel seperti Unit Layanan Difabel, trotoar taktis, Ram Ramp, toilet difabel, pintu otomatis, lift, transportasi umum, dan program bantuan teknologi asistif. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasinya, seperti minimnya pemahaman masyarakat dan petugas pelayanan publik mengenai cara penggunaan fasilitas yang ramah difabel, sarana prasarana yang belum sepenuhnya efektif bagi difabel, serta kurangnya aksesibilitas di beberapa lokasi fasilitas umum. Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan petugas pelayanan publik mengenai penggunaan fasilitas pelayanan publik yang ramah difabel. Selain itu, diperlukan perbaikan dan peningkatan aksesibilitas pada beberapa sarana prasarana yang masih belum sepenuhnya efektif digunakan oleh difabel. Kata Kunci: Pelayanan Publik; Kualitas Hidup; Difabel
Urgensi Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan pada Kabupaten Lampung Utara Hendri Sopian
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 2, Oktober, 2023
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v5i2.3690

Abstract

Lampung Utara memerlukan pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena menjadi salah satu kabupaten tertua di Provinsi Lampung, Lampung Utara seharusnya menjadi kabupaten yang berpengalaman dan maju. Namun fakta yang terjadi tidak sesuai harapan. Penelitian dilakukan sebagai masukan ilmiah untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lampung Utara. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif menggunakan teknik studi pustaka dan panduan SDGs serta pengalaman daerah lain yang sejenis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Lampung Utara berada pada kuadran 1 dalam analisis SWOT. Sehingga dibutuhkan sejumlah strategi seperti strategi Bottom-Up dan Top-Down untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dengan dilakukannya sejumlah langkah sesuai hasil penelitian, maka diharapkan tercipta pembangunan yang berkelanjutan untuk membuat Lampung Utara menjadi BETTAH (Bersih, Elok, Tertib, Taqwa, Aman dan Hidup). Kata Kunci: Lampung Utara; Pembangunan Berkelanjutan; Sejahtera; Strategi; Investasi.
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Tumija Tumija; Prayoga Arif Erlambang
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 2, Oktober, 2023
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v5i2.3696

Abstract

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan salah satu bentuk perwujudan dari inovasi yang dirumuskan oleh Pemerintah Pusat guna membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah pada pengelolaan keuangan daerah khususnya tahap perencanaan anggaran daerah. Adapun ruang lingkup SIPD antara lain sistem informasi pembangunan daerah, sistem informasi keuangan daerah dan sistem pemerintah lainnya. Pemerintah Pusat Berharap dengan adanya sistem ini mampu menciptakan penyelenggaran pemerintahan yang baik (good govarnance). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi SIPD dalam perencanaan anggaran daerah di Kabupaten OKU dan mengetahui hambatannya dalam perencanaan anggaran daerah di Kabupaten OKU. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara serta dokumentasi, selain itu data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data skunder dan primer berupa wawancara serta dokumentasi, dengan informan berjumlah lima orang dari BKAD. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi SIPD dalam perencanaan anggaran daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) sudah berjalan dengan baik. hal tersebut dibuktikan dengan manfaat yang dirasakan oleh Pemerintah Daerah dalam perencanaan anggaran. Adapun yang menjadi faktor penghambat antara lain Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum mampu menggunakan SIPD secara keseluruhan, aplikasi SIPD kurang flesksibel, masih didapati server down, masih ditemukan jaringan kurang stabil, kurangnya koordinasi antar OPD, tidak memiliki SOP maupun standar sarana dan prasarana, kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta anggaran yang hanya berfokus pada sarana dan prasarana. Kesimpulan Meskipun demikian agar pelaksanaan SIPD tetap berjalan sesuai dengan harapan dilakukan upaya maupun startegi untuk mengatasi faktor penghambat tersebut yaitu melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan, memperbaharui perangkat dan jaringan serta melakukan diskusi bersama antar OPD Kabupaten OKU. Kata Kunci: Implementasi; SIPD; Perencanaan Anggaran
Inovasi Pelayanan Publik Di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin: (Studi Pada Aplikasi M-Paspor Dan Layanan Micin Darurat) Muhammad Riduan; Annisa Rahmadanita; Agung Nurrahman
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 2, Oktober, 2023
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v5i2.3766

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesulitan yang dihadapi oleh kelompok rentan, seperti individu yang sakit, disabilitas, dan Lansia di atas 65 tahun, yang ingin membuat paspor di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin. Oleh sebab itu, Kantor Imigrasi perlu mengembangkan inovasi untuk mempermudah proses bagi kelompok tersebut yang tidak dapat mengunjungi kantor secara langsung. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang inovasi layanan publik yang dikhususkan pada beberapa aplikasi sebagai contoh. Dengan menggunakan data dan deskripsi rinci, pendekatan kualitatif digunakan untuk mencapai tujuan ini. Wawancara, observasi, dan pendokumentasian dengan menggunakan analisis reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan digunakan sebagai pendekatan pengumpulan dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi layanan publik di Kantor Imigrasi Batulicin dilakukan dengan menyediakan inovasi M-Paspor dan Layanan Micin Darurat. Dari keenam dimensi yang digunakan dalam penelitian, terdapat 2 (dua) dimensi yang masih kurang baik yaitu aspek kesesuaian dan aspek kerumitan. Sementara itu 4 (empat) aspek lainnya sudah terselenggara dengan baik. Kesimpulannya, penyelenggaraan inovasi pelayanan publik yang di Kantor Imigrasi Batulicin, terselenggara dengan baik. Kata Kunci: Aplikasi M-Paspor, Inovasi Pelayanan Publik, Layanan Micin Darurat.
Efektivitas Program Layanan Sambang Warga (Lasamba) Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Isman Hadijaya; Gina Satiya
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 2, Oktober, 2023
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v5i2.3812

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas program Layanan Sambang Warga bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi pencapaian tujuan menunjukkan adanya kejelasan tujuan/sasaran dan dasar hukum. Pada dimensi integrasi telah digambarkan melalui adanya SOP yang jelas untuk memberikan kemudahan dan kejelasan bagi petugas layanan dan masyarakat. Dimensi adaptasi menunjukkan adanya kegiatan Bimtek yang telah diperoleh petugas layanan dan adanya keterbatasan sarana khususnya kendaraan bermotor dalam penerapan program Layanan Sambang Warga (LASAMBA). Kesimpulannya, bahwa pelaksanaan Program LASAMBA bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sleman sudah berjalan cukup efektif. Akan tetapi masih ditemui kendala-kendala yan terjadi karena kurang mencukupinya kebutuhan sarana dan prasarana dan data alamat yang belum valid. Kajian ini juga mengungkap adanya tantangan terkait kemampuan sumber daya manusia petugas pelayanan. Secara teknis, program LASAMBA dijalankan dengan melakukan kunjungan langsung ke masyarakat, khususnya masyarakat miskin, yang kesulitan mengakses layanan sosial karena berbagai keterbatasan. Pendekatan ini memungkinkan respons yang lebih cepat dan efektif terhadap permasalahan sosial. Kata Kunci: Efektivitas; Masyarakat Miskin; Program Layanan Sambang Warga (LASAMBA)
Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020) Afif Syarifudin Yahya
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 2, Oktober, 2023
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v5i2.3993

Abstract

Kebijakan desentralisasi telah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Daerah. Berbagai kewenangan yang diserahkan dilaksanakan oleh perangkat daerah selaku pembantu Kepala daerah. Oleh karena itu, Perangkat daerah menjadi ujung tombak keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi menunjukkan hasil kinerja yang tinggi, begitu pun sebaliknya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kematangan perangkat daerah penyelenggara urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Metode yang digunakan adalah metode campuran dengan strategi eksplanatoris sekuensial. Pengumpulan data dilaksanakan melalui pengisian tabel yang didasarkan atas 11 variabel yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018. Tabel yang telah diisi kemudian diverifikasi melalui wawancara dan studi dokumentasi untuk memperoleh bukti pendukung pelaksanaan agar hasil analisis menjadi valid. Wawancara dilaksanakan kepada Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Pelaksana Teknis. Hasil studi menunjukkan bahwa tingkat kematangan perangkat daerah penyelenggara urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masuk pada kategori “Sangat Rendah” dengan skor 18. Berdasarkan hal tersebut, hendaknya Pemerintah daerah berupaya memenuhi persyaratan pada variabel dengan tingkat kematangan yang sangat rendah yakni penjaminan mutu pelayanan, pendidikan dan pelatihan aparatur, analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas, sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur, manajemen resiko pelaksanaan tugas aparatur, dan budaya organisasi. Kata Kunci: , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Kinerja Sangat Rendah.

Page 10 of 12 | Total Record : 118

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Jurnal Media Birokrasi, Vol. 8 No. 1, April 2026 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 7 No. 2, Oktober, 2025 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 7 No. 1, April, 2025 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 2, Oktober, 2024 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 1, April, 2024 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 2, Oktober, 2023 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 1, April, 2023 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 4 No. 2, Oktober, 2022 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 4 No. 1, April 2022 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 3 No. 2, Oktober 2021 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 3 No. 1, April 2021 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 2 No. 2, Oktober 2020 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 2 No. 1, April 2020 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 1 No. 2, Oktober 2019 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 1 No. 1, April 2019 More Issue