cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahmawati Sururama
Contact Email
rahmawatisururama@ymail.com
Phone
+6281321130752
Journal Mail Official
jmb@ipdn.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. Soekarno Km.20, Jatinangor, Jawa Barat, Sumedang, Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Media Birokrasi
Published by Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ISSN : 27221695     EISSN : 27147339     DOI : https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Media Birokrasi merupakan upaya Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam meningkatkan publikasi karya ilmiah dalam bidang Administrasi Pemerintahan Daerah. Jurnal Media Birokrasi terbit dua kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober. Jurnal Media Birokrasi telah terdaftar dengan nomor ISSN 2722-1695 (media cetak) dan nomor e-ISSN 2714-7339. Jurnal Media Birokrasi memuat artikel dan karya ilmiah baik berupa hasil penelitian maupun non penelitian. Jurnal Media Birokrasi bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran atau gagasan konseptual dan hasil penelitian yang telah dicapai di bidang administrasi pemerintahan daerah. Jurnal Media Birokrasi secara khusus menitikberatkan pada permasalahan pokok dalam pengembangan ilmu Administrasi Pemerintahan Darah. Jurnal ini berfokus pada kajian teoritis dan praktis diantaranya: Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Administrasi Pembangunan Daerah Administrasi Pertanahan Administrasi Publik Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintahan Daerah Desentralisasi dan Otonomi Daerah Pelayanan Publik
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 118 Documents
 8   9   10   11   12 
Upaya Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung dalam Penataan Hutan Kota untuk Meningkatkan Kunjungan Wisata di Kota Bandung Suripto Suripto
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 1, April, 2024
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v6i1.4124

Abstract

Seiring dengan perkembangan pembangunan kota, Kota Bandung yang berfokus pada pembangunan fisik yang banyak memerlukan ruang kosong mengakibatkan berkurangnya Ruang Tebuka Hijau (RTH)yang berfungsi sebagai Hutan Kota hal ini mengakibatkan menurunnya kualitas udara di Kota Bandung dan berakibat kurang baik bagi kesehatan. Dalam rangka memperbaiki kualitas udara di Kota Bandung salah satunya dengan cara menambah atau memperluas Hutan Kota, untuk merealisasikan hal tersebut maka Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung melakukan usaha memperluas Hutan Kota berupa Ruang Tebuka Hijau yang semula seluas 2.853 Ha menjadi 12,758 Ha dengan cara melakukan penggelolaan Hutan Kota pada tipe pemukiman, Kawasan industri, rekreasi dan keindahan, perlinndungan, dan pengamanan. Dengan adanya lingkungan yang bersih, indah dan nyaman diharapkan akan menambah kunjumgan wisata ke Kota Bandung, yang penting Dalam hal ini adalah kuaalitas hidup masyarakat akan menjadi lebih baik karena kualitas udara memenuhi standar udara yang sehat. Kata Kunci: Penataan Hutan Kota; Kunjungan Wisata; Kota Bandung.
Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Tanah Tahun 2022 di Kabupaten Sleman Arfan Yusuf Indratama; Tumija Tumija
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 1, April, 2024
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v6i1.4148

Abstract

Aset Tanah merupakan suatu bagian terpenting atau peran utama dalam sebuah pengelolaan keuangan daerah. Sebagai Pengelola barang, BKAD Sleman mengemban tanggung jawabnya untuk mengelola aset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Dalam pengelolaan aset daerah, terkhususnya pengelolaan penatausahaan aset tetap berupa tanah tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan dalam prosesnya. Tujuan penelitian mengetahui gambaran optimalisasi penatausahaan aset tanah, faktor penghambat serta upaya yang dilakukan oleh BKAD Kabupaten Sleman. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta menggunakan pendekatan induktif. Adapun teknik pengumpulan dengan menggunakan wawancara semistruktur, observasi tidak terstruktur, serta ditambahkan dengan menggunakan dokumentasi guna memperkuat pengumpulan data di lapangan dengan jumlah informan 6 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap berupa tanah yang dilakukan oleh BKAD Sleman belum optimal. Hal ini dilihat dari pelaksanaan penatausahaan aset tetap berupa tanah yang dilakukan masih terdapat permasalahan pada pembukuan yang menggunakan KIB A Tanah belum sesuai dengan regulasi, pada inventarisasi masih ditemukan data aset tanah yang belum lengkap meliputi sertifikat dan beberapa dokumen pendukung lainnya, serta dalam pelaporan masih adanya permasalahan dalam pelaporan pengelolaan Sultan Ground pada kekancingannya. Pada dimensi Sumber Daya Aparatur masih kurangnya kualitas dan kuantitasnya. Upaya yang dilakukan oleh BKAD Sleman dengan melakukan pembaharuan terhadap KIB A Tanah, melakukan penelusuran serta pengecekan kembali terhadap aset tanah yang belum lengkap terkait dengan data, serta melakukan pengajuan kembali terhadap sewa tanah Sultan Ground atau kekancingan dengan koordinasi dengan kepala bidang aset BKAD Sleman.Kata Kunci: Optimalisasi; Penatausahaan; Aset Tanah.
Collaborative Governance dalam Penanganan Kemacetan di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Afif Syarifudin Yahya; Dedi Kusmana; Ismunarta Ismunarta; Rahmawati Sururama
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 1, April, 2024
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v6i1.4151

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan collaborative governance dalam penanganan kemacetan di Kota Surabaya. Teori collaborative governance yang digunakan untuk menganalisis didasarkan atas pandangan Ansell dan Gash (2007) yang meliputi 4 dimensi yakni: Starting Conditions, Institusional Design, Facilitative Leadership, dan Collaborative Process. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan post positivism. Pengumpulan data dilaksanakan melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Penentuan informan didasarkan atas kriteria tertentu dengan asumsi bahwa informan merupakan aktor atau pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan fokus/tema penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan terlebih dahulu memilah berdasarkan tema/kategori, kemudian dianalisis berdasarkan pola umum yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan collaborative governance mampu mengurangi tingkat kemacetan di Kota Surabaya. Berdasarkan hasil analisis terhadap 4 dimensi menunjukkan adanya berbagai upaya kolaborasi untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan lalu lintas. Meskipun demikian, program kerja yang dilaksanakan hanya berdasarkan perintah, instruksi, dan kebijakan pimpinan sesuai koridor yang dibuat oleh Kepala daerah karena jelas bentuk dokumen kerja sama antar stakeholder dalam penanganan kemacetan. Kondisi ini dapat mengancam keberlanjutan pelaksanaan collaborative governance apabila terjadi pergantian kepemimpinan.Kata Kunci: Collaborative governance; Kemacetan; Pemerintahan Daerah
Tren Penelitian Artificial Inteligence pada Pelayanan Publik Allisa Akhidatul Idza
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 1, April, 2024
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v6i1.4202

Abstract

Pemanfaatan Artificial intelligence (AI) pada berbagai bidang dinilai dapat memberikan kemudahan, efektifitas, dan efisiensi. Begitupula dengan manfaat AI di bidang pelayanan publik. Penyelenggaraan fungsi pelayanan publik menghadapi berbagai tantangan AI diantaranya berkaitan dengan privasi data, kejelasan regulasi, dan ketersediaan sumber daya manusia yang professional dan terlatih. Publikasi ilmiah terkait pemanfaatan AI telah banyak dilakukan namun belum ada yang secara spesifik mengkaji pemanfaatan AI pada bidang pelayanan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dokumen penelitian terkait AI pada bidang pelayanan publik dan memvisualisasikan perkembangan penelitian AI terhadap variabel pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan analisis bibliometrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah 96 dokumen terkait AI pada bidang pelayanan publik dianalisis melalui berbagai tampilan pada VosViewer. Kesimpulannya, negara China, jurnal government information quarterly, organisasi College of Automation, Chongqing University College of Mechanical and Vehicle Engineering, dokumen yang dihasilkan oleh Wamba, dan Misuraca, Gianluca (Jerman) menjadi yang paling memberikan pengaruh pada pemanfaatan artificial intelligence pada pelayanan publik berdasarkan database Scopus pada sepuluh tahun terakhir. Artificial intelligence dan internet of things menjadi kata kunci yang sering muncul pada bidang ini. Sementara itu penelitian terkait Artificial intelligence belum secara langsung melibatkan variable lain seperti decision support system dan public procurement. Penelitian tentang Internet of things yang menjadi kata kunci terbaru juga belum secara langsung berkaitan dengan variabel lainnya sepertii innovation, decision support system, public procurement, dan digital government. Kata Kunci: Artificial intelligence; Pelayanan Publik; Transformasi Digital.
Inovasi Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah: : Studi pada Tingkat Kementerian/Lembaga Hamzah Fansuri; Ika Sartika; Ismiyarto Ismiyarto
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 1, April, 2024
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v6i1.4235

Abstract

Media sosial YouTube telah dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga sebagai media komunikasi pemerintah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi kehumasan. Masyarakat dapat lebih interaktif dalam berkontribusi terhadap program kerja pemerintah dan mendapatkan informasi yang lebih komprehensif yang disampaikan dalam bentuk video dan suara. Hal ini merupakan bentuk penerapan transformasi digital melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penerapan transformasi digital dalam penerapannya selain merubah proses konvensional menjadi digital, juga berfokus pada penciptaan nilai baru atau inovasi baru. Penulisan ini bertujuan untuk menemukan inovasi dalam pemanfaatan media sosial YouTube dalam rangka pelaksanaan transformasi digital. Penulisan ini merupakan penulisan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, dan analisisnya menggunakan teori innovation decision process dari Everett M Rogers (2003) yang terdiri dari knowledge, persuasion, decision, implementation, and confirmation. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan 10 informan, observasi, dan dokumentasi. Hasil penulisan menunjukkan, tahap knowledge ditemukan bahwa pemanfaatan YouTube secara umum digunakan untuk berbagi konten video, dan juga dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Hal tersebut dapat dijadikan inovasi dalam penyelenggaraan media sosial instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan transformasi digital, YouTube dimanfaatkan sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Tahap persuasion, ditemukan potensi penerimaan negara pertahunnya mencapai 131,9 milyar rupiah. Tahap decision inovasi tersebut belum dapat dilakukan karena fungsi utama dari media sosial adalah untuk kehumasan dan tidak untuk mendapatkan keuntungan, serta tidak adanya regulasi yang mengatur menyebabkan inovasi tersebut belum bisa diimplementasikan. Oleh karena itu, peraturan terkait pendapatan negara dari media sosial perlu ditetapkan, arah dan perencanaan perlu dibuat secara jelas dan rinci, serta investasi pada infrastruktur dan pendukung lainnya seperti sumber daya manusia perlu ditingkatkan. Kata Kunci: Inovasi; Media Sosial; YouTube; Transformasi Digital; Pendapatan Negara.
Faktor-Faktor Penentu Akuisisi Talenta di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Ajud Tajudin; Citra Firmadhani
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 1, April, 2024
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v6i1.4257

Abstract

Akuisisi talenta merupakan proses penting dalam menentukan strategi jangka panjang rekruitmen pegawai dan menjadi pijakan awal dalam pelaksanaan kebijakan manajemen talenta yang baru dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menentukan terlaksananya akuisisi talenta dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain eksploratori. Data diperoleh melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Peneliti juga menggunakan aplikasi Nvivo untuk mengkodifikasi tema-tema yang sering muncul pada saat wawancara sehingga membantu peneliti untuk mengklasifikasikan faktor penentu dari akuisisi talenta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 11 tema yang dikodifikasi, tema yang paling sering muncul adalah Sistem Informasi, Assesmen, Penyamaan Persepsi, dan Peraturan. Senada dengan itu, kami mengidentifikasi bahwa sistem informasi dan kebijakan merupakan hal krusial yang menjadi penentu keberhasilan akuisisi talenta. Tahapan pemetaan talenta dan strategi akuisisi telah dilakukan secara parsial, namun identifikasi jabatan kritikal dan analisis kebutuhan talenta belum terlaksana di BKD Provinsi Sulawesi Selatan. Kata Kunci : Akusisi Talenta, Manajemen Talenta, Pemerintah Daerah
Kualitas Pelayanan pada Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandarlampung Provinsi Lampung Asep Hendra; Syifa Yuni Oktavia; Jatnika Dwi Asri
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 2, Oktober, 2024
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v6i2.4588

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah terdapat kompleksitas birokrasi, kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum dari pemilik bangunan terhadap PBG, serta keluhan dari masyarakat terkait keterlambatan, kompleksitas prosedur, dan kurangnya transparansi dalam proses pelayanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan pada Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di DPMPTSP Kota Bandarlampung, kendala yang terjadi dalam proses pelayanan PBG di DPMPTSP Kota Bandarlampung serta mengetahui Upaya yang dilakukan DPMPTSP Kota Bandarlampung untuk menyelesaikan kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode dekriptif kualitatif dengan pendekatan induktif sehingga penulis menggambarkan keadaan sebenarnya di lokasi peneltian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuannya adalah bahwa kualitas pelayanan di DPMPTSP Kota Bandarlampung dalam mengeluarkan surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bergantung kepada kinerja DISPERKIM dalam memberikan rekomendasi pemenuhan syarat Bangunan Gedung. Kemudian masih terdapat kendala yaitu pada dimensi Tangible dan dimensi Assurance. Pada dimensi Realiability, Responsiveness, dan Empathy sudah dilaksanakan dengan baik. Kendala dalam proses pelayanan PBG di DPMPTSP Kota Bandarlampung meliputi kesalahan teknis pada akses web, kesulitan akses bagi mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi, dan keterlibatan DISPERKIM Kota Bandarlampung yang memengaruhi konsistensi waktu pelayanan. Kualitas pelayanan pada Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandarlampung masih perlu ditingkatkan terutama pada kemudahan akses pelayanan dan juga koordinasi serta evaluasi yang baik dengan DISPERKIM. Kata Kunci: DPMPTSP, Kualitas Pelayanan, PBG.
Implementasi Peraturan Desa Babadan Nomor 7 Tahun 2022 dalam upaya pengaktifan BUMDES Febry Alvian Surya Lesmana; Irvan Nur Ridho; Yusuf Adam Hilman; Bambang Triono
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 2, Oktober, 2024
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v6i2.4629

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implemntasi peraturan Desa No 7 Tahun 2022 dalam upaya pengaktifan BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri di Desa Babadan Ponorogo, masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi peraturan desa dalam upaya pengaktifan BUMDES. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif didasarkan pada data primer dan sekunder, yang dihimpun dari beberapa informan, menggunakan teknik purposive sampling, informannya antara lain: Kepala Desa Babadan, Perangkat Desa Babadan, Ketua BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri. Teori implementasi yang digunakan adalah model George C. Edward III meliputi: komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan tingkat partisipasi dan komunikasi pengurus BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri kurang maksimal disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhinya yaitu kurangnya pengetahuan mengenai kepengurusan BUMDes di desa, anggaran dana yang keluar terlalu tinggi dibanding pemasukan, sulitnya masyarakat dalam mengembalikan dana desa dan juga pengurus BUMDes yang memiliki kesibukan lain sehingga kurangnya komunikasi yang menyebabkan kepengurusan terbengkalai. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengaktifan BUMDes, Pemerintahan Desa.
Collaborative Governance Pada Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang Alvianty Nur Assyfa; Annisa Rahmadanita; Tumija Tumija
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 2, Oktober, 2024
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v6i2.4637

Abstract

Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang telah diinisiasi sejak tahun 2019, namun penelitian terkait aspek collaborative covernance pada penyelenggaraannya belum pernah dilakukan. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran umum terkait collaborative governance pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan metode kuasi kualitatif. Peneliti yang menggunakan metode kuasi kualitatif menggunakan teori sejak awal proses penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa kondisi awal menujukkan adanya pemerintah daerah yang adaptif menyambut inovasi Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang; desain kelembagaan menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas, kepemimpinan fasilitatif yang ditunjukkan oleh pimpinan instansi memberikan dukungan positif bagi penerapan Mal Pelayanan Publik, dan proses kolaboratif yang didukung oleh outcome positif yang diterima oleh masyarakat. Kesimpulannya, penerapan collaborative governance dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang menunjukkan hasil yang baik. Rekomendasi penelitian ini adalah adanya penguatan prioritas anggaran dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur, sarana dan prasarana, dan teknologi yang digunakan. Di samping itu, penguatan kontribusi unsur media dan akademisi, juga dapat dilakukan, terutama dalam rangka mendukung keberhasilan kolaborasi yang lebih efektif dan efisien.
Peran Bappenas dalam Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara Bangkit Ayatullah Datupalinge; Dedi Kusmana
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 2, Oktober, 2024
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v6i2.4676

Abstract

Sebagai Ibukota Negara, Jakarta saat ini terasa kurang mendukung jalannya roda pemerintahan, sebab kegiatan pemerintahan praktis terhambat oleh permasalahan ketidakseimbangan sarana transportasi publik hingga banjir dan air bersih yang terjadi dimana-mana. IKN dibangun di Kalimantan Timur sebagai alternatif pemindahan ibukota negara untuk menghindari jawasentris. Kalimantan dipilih sebagai alternatif karena memiliki daya tarik keterpilihan ibukota alternatif, maka pada sisi lain Jakarta kini memiliki daya tolak yang tinggi sebagai ibukota negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif untuk mendeskripsikan peran Bappenas berdasarkan teori Heroepoetri, Arimbi dan Santosa, Mas Achmad. (2003) mengenai peran sebagai kebijakan, strategi, alat komunikasi dan alat penyelesaian konflik atau isu, serta diamati menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. kemudian data yang di peroleh dianalisis melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Bappenas memiliki peran dalam pengawalan, perencanaan dan penganggaran pembangunan Ibu Kota Negara yang termuat dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2023 mengenai Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) yang merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional. Direktorat Regional II sebagai mitra dari Otorita Ibu Kota Negara memiliki peran sangat penting dalam siklus perencanan dan penganggaran tahunan pembangunan Ibu Kota Negara. Terakhir dari sisi perencanaan menengah dan Panjang, Bappenas memiliki peran dalam hal memastikan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara dengan menyelaraskan agenda pembangunan Ibu Kota Negara dengan agenda pembangunan nasional jangka menengah dan Panjang. Kata Kunci: Bappenas, Peran, Pemindahan Ibu Kota Negara.

Page 11 of 12 | Total Record : 118

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Jurnal Media Birokrasi, Vol. 8 No. 1, April 2026 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 7 No. 2, Oktober, 2025 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 7 No. 1, April, 2025 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 2, Oktober, 2024 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 1, April, 2024 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 2, Oktober, 2023 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 1, April, 2023 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 4 No. 2, Oktober, 2022 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 4 No. 1, April 2022 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 3 No. 2, Oktober 2021 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 3 No. 1, April 2021 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 2 No. 2, Oktober 2020 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 2 No. 1, April 2020 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 1 No. 2, Oktober 2019 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 1 No. 1, April 2019 More Issue