cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahmawati Sururama
Contact Email
rahmawatisururama@ymail.com
Phone
+6281321130752
Journal Mail Official
jmb@ipdn.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. Soekarno Km.20, Jatinangor, Jawa Barat, Sumedang, Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Media Birokrasi
Published by Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ISSN : 27221695     EISSN : 27147339     DOI : https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Media Birokrasi merupakan upaya Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam meningkatkan publikasi karya ilmiah dalam bidang Administrasi Pemerintahan Daerah. Jurnal Media Birokrasi terbit dua kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober. Jurnal Media Birokrasi telah terdaftar dengan nomor ISSN 2722-1695 (media cetak) dan nomor e-ISSN 2714-7339. Jurnal Media Birokrasi memuat artikel dan karya ilmiah baik berupa hasil penelitian maupun non penelitian. Jurnal Media Birokrasi bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran atau gagasan konseptual dan hasil penelitian yang telah dicapai di bidang administrasi pemerintahan daerah. Jurnal Media Birokrasi secara khusus menitikberatkan pada permasalahan pokok dalam pengembangan ilmu Administrasi Pemerintahan Darah. Jurnal ini berfokus pada kajian teoritis dan praktis diantaranya: Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Administrasi Pembangunan Daerah Administrasi Pertanahan Administrasi Publik Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintahan Daerah Desentralisasi dan Otonomi Daerah Pelayanan Publik
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 118 Documents
 8   9   10   11   12 
Analisis Collaborative Governance pada Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh Eem Nurnawati; Sabaruddin Sabaruddin; Agung Nurrahman
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 2, Oktober, 2024
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v6i2.4832

Abstract

Mal Pelayanan Publik merupakan salah satu wujud dari konsep collaborative governance. Namun, dalam pelaksanaannya, Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh masih menghadapi permasalahan terkait sumber daya manusia IT dan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum dan menganalisis collaborative governance pada Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh. Metode penelitian adalah kuasi kualitatif dengan menggunakan software NviVo 12 dalam pengolahan datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh menggambarkan bahwa DPMPTSP Kota Banda Aceh dapat mengenali kebutuhan masyarakat yang perlu diimbangi dengan pemanfaatan teknologi. Adanya dukungan teknologi dari Diskominfo dan komitmen positif dari kepala daerah memberikan peluang yang luas bagi penerapan MPP di Kota Banda Aceh. Tahapan strategi debat yang memengaruhi menunjukkan adanya pemerintahan daerah yang adaptif dalam menyesuaikan praktik penerapan Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh. Tahap perencanaan tindakan kolaboratif, telah menunjukkan adanya berbagai pihak yang turut berkolaborasi dan kontribusinya memberikan dampak positif bagi penerapan Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh termasuk dalam kategori baik, namun membutuhkan upaya perbaikan serta peningkatan pada beberapa aspek, diantaranya penguatan prioritas anggaran untuk berkolaborasi dengan Lembaga IT dan memperbaiki infrastruktur pendukung layanan. Kata Kunci: Collaborative Governance, Digitalisasi Pelayanan, Mal Pelayanan Publik.
Evaluasi Kebijakan Clearance Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Studi Pada: Kementerian dan Lembaga Mesy Faridah Hendiyani; Hamzah Fansuri
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 2, Oktober, 2024
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v6i2.4940

Abstract

Kebijakan evaluasi belanja SPBE instansi pusat dalam rangka pemberian rekomendasi (clearance) telah berjalan sejak tahun anggaran 2021 hingga saat ini. Kebijakan clearance diselenggarakan dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan penganggaran belanja SPBE kementerian dan lembaga sehingga menjadi lebih terarah, efisien, dan efektif. Untuk melihat apakah kebijakan clearance tersebut berhasil mencapai tujuan dari penerapan kebijakannya, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan. Teori yang digunakan adalah teori evaluasi kebijakan dari Dunn (2000) dengan melihat dimensi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan kebijakan clearance pada dimensi efektivitas telah berhasil mewujudkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran SPBE, dimana perencanaan dan penganggaran SPBE dilaksanakan berpedoman kepada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE. Pada dimensi efisiensi, kebijakan clearance mampu menurunkan potensi penggunaan sumber daya anggaran yang saling overlapping. Pada dimensi kecukupan ditemukan bahwa kebijakan clearance tidak cukup untuk diterapkan pada kementerian dan lembaga saja, namun perlu diterapkan di pemerintah daerah. Pada dimensi pemerataan ditemukan bahwa tidak semua kementerian dan lembaga dilakukan clearance. Hal tersebut disebabkan pengajuan clearance dilakukan secara mandiri oleh masing-masing instansi sehingga kecenderungan untuk tidak mengajukan sangat tinggi. Pada dimensi responsivitas, pelaksanaan kebijakan ini masih perlu ditingkatkan responsivitasnya dilihat dari beberapa pengajuan yang melebihi durasi Standar Operasional Prosedur (SOP) 15 hari kerja untuk penyelesaian setiap pengajuan clearance. Pada dimensi ketepatan, ditemukan bahwa kebijakan clearance relevan dengan prinsip SPBE yaitu efektivitas dan efisiensi. Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Clearance, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Efisiensi.
Local Government's Role in Developing Tourism Destination Competitiveness: A Case Study of Lampu Satu Beach, Merauke Regency, South Papua Province Irfan Setiawan; Fitra Christofel Rumbewas; Haeranah
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 8 No. 1, April 2026
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v8i1.6427

Abstract

The tourism sector is strategically significant in increasing national economic growth in Indonesia. Eastern Indonesia remains far behind in developing marine and cultural tourism, though some regions have huge potential for marine and cultural tourism like Lampu Satu Beach located in Merauke Regency. This study aims to analyze the role of the Merauke Regency Government in developing Lampu Satu Beach as a leading destination. Design of study: This was a qualitative descriptive-analytical study. Data were collected by interviews, observations and documentation. Primary data were collected from 10 key informants through in depth interviews, who were purposively selected based on their competency, authority and presence in regional tourism management and development. The results indicate that local government officials were central actors in tourism development. The third one is the obvious role of government which way we call it regulation, planning and facilitation. It is the local governments who require to advance/combat and give strength/power to local communities. Two of these, limited human resources in destination development and budget constraints both are equally hard-fats for (yet) improving regional tourism programs while slower inter-agency coordination undermines the effectiveness of policy implementation. This research is expected to enhance this potential through the digitalisation of regional tourism promotions in support of the local community-based creative economy and adaptive regulatory frameworks to support sustainable destinations management. This process seeks to ensure that national tourism is inclusive and equitable.
Kolaborasi Pentahelix pada Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Kawasan Kota Lama Semarang Ni Wayan Anjeli Swasti; Mesy Faridah Hendiyani
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 8 No. 1, April 2026
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v8i1.6436

Abstract

Destinasi heritage nominasi UNESCO, Kawasan Kota Lama Semarang (KKLS) berada pada kondisi mengalami degradasi fisik atau kerusakan infrastruktur dan konflik kepentingan. Padahal, kawasan ini potensial untuk daya tarik wisata berbasis pelestarian budaya dan lingkungan.  Tujuan studi ini adalah  untuk menganalisis kolaborasi pentahelix oleh pemerintah, swasta, media, akademisi, dan komunitas masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.  Studi KKLS ini menggunakan kerangka collaborative governance melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data yang dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur kepada delapan informan kunci, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik berdasarkan empat dimensi: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi pentahelix di KKLS berjalan cukup efektif: pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, pelaku usaha menyediakan inovasi ekonomi, AMBO menggerakkan partisipasi komunitas, akademisi berkontribusi pada kajian teknis, serta media mendiseminasikan informasi. Namun demikian, ditemukan sejumlah hambatan, yakni koordinasi lintas sektor yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia, belum tersedianya Perda Pemajuan Kebudayaan, serta ketimpangan kapasitas antar aktor. Penelitian ini menegaskan bahwa tata kelola pariwisata berkelanjutan memerlukan forum kolaborasi yang terstruktur, kepemimpinan fasilitatif yang kuat, dan regulasi yang komprehensif. Penelitian ini berkontribusi pada pengisian gap literatur tentang tata kelola kolaboratif kawasan wisata heritage perkotaan di Indonesia dan menegaskan bahwa keberhasilan pariwisata berkelanjutan memerlukan forum kolaborasi yang terstruktur, kepemimpinan fasilitatif yang kuat, regulasi yang komprehensif, serta partisipasi aktif seluruh elemen pentahelix.
Evaluating the Bernung Village Website as a Digital Public Service Platform in Pesawaran Regency I Made Arie Widyasthana Wartana Putra; Thesna Widya Fandhyta; Dwi Suharnoko
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 8 No. 1, April 2026
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v8i1.6443

Abstract

Digital public services at the village level remain unevenly developed in Pesawaran Regency. Of 155 villages, only 12 have active websites, and several existing websites are not regularly updated, provide limited public information, and depend on part-time external personnel for their management. This condition raises questions about the extent to which village websites function as effective instruments of public service delivery, transparency, accountability, and citizen participation. This study aims to evaluate the Bernung Village website as a digital public service platform and to identify its institutional, technical, and managerial limitations. The study employed a qualitative case study design focusing on the official Bernung Village website. Data were collected through systematic website observation and document review, including government regulations, policy documents, scientific publications, and credible online sources. The data were analyzed using qualitative content analysis based on four dimensions: digital service efficiency, service quality, transparency and accountability, and community participation. The findings show that the website provides basic information on village profiles, public services, development activities, local products, and complaint channels. However, several features remain incomplete, content updates are irregular, village financial information is limited, and website management has not been fully institutionalized within the village administration. The study concludes that the Bernung Village website has the potential to support digital governance, but its actual contribution remains constrained by limited human resources, weak management arrangements, unequal digital access, and inadequate cybersecurity capacity. Strengthening institutional responsibility, administrator competence, content updating, financial disclosure, and digital accessibility is therefore essential for ensuring sustainable village-level digital public services.
Klaim Keterwakilan dan Kesenjangan Representasi dalam Demokrasi Elektoral Indonesia Alif Firdaus Zamzam; Yendra Erison
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 8 No. 1, April 2026
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v8i1.6449

Abstract

Demokrasi elektoral Indonesia mapan secara prosedural, namun kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilannya justru merosot tajam. Survei berkala Indikator Politik Indonesia mencatat kepercayaan terhadap lembaga perwakilan masyarakat (Legislator) terus menurun, menjadikannya lembaga negara yang paling tidak dipercaya. Konsep kesenjangan representasi antara klaim elite legislatif dan pengalaman riil warga, dianalisis menggunakan penelitian kualitatif dengan Critical Discourse Analysis, (CDA) tiga dimensi Norman Fairclough terhadap sumber teks klaim representasi aktor dan protes oleh rakyat, baik penolakan maupun  data pengaduan publik periode 2023–2025, dengan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai contoh kasus. Temuan mengidentifikasi tiga mekanisme penyebab: lemahnya produksi-ulang relasi representasi pascaelektoral, asimetri otoritas dalam pembuatan klaim, dan keterbatasan kanal artikulasi kepentingan, jarak representasional untuk memetakan ruang pisah antara representasi institusional dan representasi yang dikehendaki warga, serta menegaskan bahwa akar krisis kepercayaan terletak pada rapuhnya relasi keterwakilan setelah mandat elektoral diberikan, bukan pada kekurangan prosedur.
Strategi Prioritas Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Kota Bengkulu Cynthia Febri Sri Indarti; Adit Rahmansyah
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 8 No. 1, April 2026
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v8i1.6457

Abstract

Pengelolaan sampah merupakan tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Kota Bengkulu seiring meningkatnya jumlah penduduk dan volume timbulan sampah, sementara kapasitas infrastruktur persampahan masih terbatas. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya jumlah sampah yang belum terkelola secara optimal dan berpotensi menurunkan kualitas lingkungan perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi prioritas pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kota Bengkulu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma pragmatis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan delapan informan dan lima orang expert judgment. Analisis data dilakukan melalui analisis SWOT kemudian dilanjutkan dengan penentuan prioritas strategi melalui Litmus Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Bengkulu memiliki kekuatan berupa dukungan regulasi, perbaikan kinerja kelembagaan, ketersediaan sumber daya manusia, dan peningkatan sarana operasional. Namun demikian, masih terdapat kelemahan berupa keterbatasan anggaran, rendahnya inovasi pengelolaan sampah dan penggunaan metode open dumping pada TPA. Berdasarkan hasil penilaian, strategi prioritas meliputi pengelolaan bank sampah berbasis teknologi, peningkatan inovasi pengelolaan sampah modern, Pelaksanaan sosialisasi bekerja sama dengan pemerintah wilayah pengelolaan bank sampah berbasis teknologi, pengembangan inovasi pengelolaan sampah modern dan penguatan sosialisasi melalui kolaborasi. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya transformasi tata kelola persampahan yang didukung oleh pemanfaatan teknologi, inovasi pengelolaan, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan guna mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan di Kota Bengkulu.
Transformasi Digital Pelayanan Publik melalui Implementasi SiCANTIK dan MPP Digital pada DPMPTSP Kota Kendari Muhammad Ilham Nur Ikhsan Rintaka; Taufik; Selvi Diana Meilinda; Dedi Kusmana
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 8 No. 1, April 2026
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v8i1.6461

Abstract

Transformasi digital telah menjadi strategi penting dalam reformasi pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan. Implementasi Sistem Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SiCANTIK) dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital merupakan wujud transformasi digital pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi SiCANTIK dan MPP Digital pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kendari sebagai manifestasi transformasi digital sektor publik serta mengidentifikasi nilai publik (public value) yang dihasilkan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pengelola aplikasi, petugas pelayanan, dan pengguna layanan,  sebanyak 6  orang. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SiCANTIK dan MPP Digital mendorong transformasi digital melalui pemanfaatan teknologi digital, perubahan proses pelayanan, penguatan kapasitas organisasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Transformasi tersebut menghasilkan berbagai bentuk public value berupa peningkatan efisiensi pelayanan, transparansi proses perizinan, aksesibilitas layanan, kualitas pelayanan, serta kepercayaan masyarakat. Namun demikian, implementasi masih menghadapi kendala berupa gangguan server, keterbatasan infrastruktur jaringan, dan variasi literasi digital masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa teknologi digital tidak secara otomatis menghasilkan nilai publik, melainkan memerlukan dukungan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia untuk memastikan keberlanjutan kualitas pelayanan publik.

Page 12 of 12 | Total Record : 118

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Jurnal Media Birokrasi, Vol. 8 No. 1, April 2026 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 7 No. 2, Oktober, 2025 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 7 No. 1, April, 2025 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 2, Oktober, 2024 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 1, April, 2024 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 2, Oktober, 2023 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 1, April, 2023 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 4 No. 2, Oktober, 2022 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 4 No. 1, April 2022 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 3 No. 2, Oktober 2021 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 3 No. 1, April 2021 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 2 No. 2, Oktober 2020 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 2 No. 1, April 2020 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 1 No. 2, Oktober 2019 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 1 No. 1, April 2019 More Issue