cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Firstnandiar Glica Aini S
Contact Email
firstnandiar@gmail.com
Phone
+6288233973453
Journal Mail Official
serambihukumfh@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta Jl. KH. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp. (0271) 714751, Fax. (0271) 740160 Email: serambihukumfh@gmail.com
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Penelitian Serambi Hukum
Published by Universitas Islam Batik Surakarta
ISSN : 16930819     EISSN : 25495275     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Serambi Hukum was open for researchers, lecturers, students, and practitioners who have interest to publishing the original research articles especially in legal field. The focus and scope of articles that published in Jurnal Serambi Hukum are : 1.Criminal Law (Hukum Pidana) 2.Civil Law (Hukum Perdata) 3.Constitutional Law (Hukum Tata Negara) 4.State Administrative Law (Hukum Administrasi Negara) 5.Procedural Law (Hukum Acara) 6.International Law (Hukum Internasional) 7.Enviromental Law (Hukum Lingkungan) 8.Tax Law (Hukum Pajak) 9.Islamic Law (Hukum Islam) 10.Law and Human Right (Hukum dan HAM) 11.IPR Law (Hukum dan HAKI)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 166 Documents
 6   7   8   9   10 
Penegakan Hukum Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor “Thrifting” Di Wilayah Banyumas Yulianti, Tri; Marlia Hafny Afrilies; Maya Ruhtianti
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i01.827

Abstract

This study examines the buying and selling of imported used clothing in the Banyumas area which aims to identify and analyze law enforcement against the buying and selling of imported used clothing in the Banyumas area, and to identify and analyze the obstacles to law enforcement against the buying and selling of imported used clothing "thrifting" in the Banyumas area. This type of research uses empirical legal research, with the nature of descriptive research. The research location is at the Satria Sports Arena (GOR) Sunday Market, Purwokerto. Types and sources of data in research consists of two types, primary data and secondary data. Data collection techniques are by observation, interviews, and literature studies. Qualitative data analysis techniques. The results of this study are that law enforcement against the buying and selling of imported used clothing in the Banyumas area has not been carried out optimally, this can be proven by the absence of law enforcement carried out by the Department of Trade and Industry in the Banyumas area against traders of imported used clothing. Obstacles to law enforcement against thrifting buying and selling of imported used clothing in the Banyumas area is the lack of awareness of traders and consumers to comply with a statutory regulation.
Analisis Perceraian Akibat Kekerasan Dalaam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Purwokerto (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1022/Pdt.G/2021/PA.Pwt) Toriq Fernanda, Rio Daniel; Hidayah, Astika Nurul
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i01.852

Abstract

Divorce is one of the undesirable things for both husband and wife in a marriage. One of the factors that often triggers divorce is Domestic Violence. In the Decision of the Purwokerto Religious Court Number 1022/Pdt.G/2021/PA.Pwt, the panel of judges granted the Plaintiff's lawsuit. This study aims to determine the elements of Domestic Violence that lead to divorce as a result of Domestic Violence. This research uses a normative juridical method with a statutory approach, case approach, and conceptual approach. Data were obtained from literature study. The data were analyzed using descriptive analysis method. Based on the analysis, it was found that in the Decision of the Purwokerto Religious Court Number 1022/Pdt.G/2021/PA.Pwt, Domestic Violence occurred twice, and the Defendant left the wife after the dispute for 9 months until the case was filed, which was sufficient grounds for divorce. In the case of the Decision of the Purwokerto Religious Court Number 1022/Pdt.G/2021/PA.Pwt, the granting of the divorce lawsuit filed by the Plaintiff has provided legal certainty.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Karena Hilangnya Barang Akibat Kelalaian Jasa Pengiriman Fajar Afanggi, Arifki; Hidayah, Astika Nurul
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i01.862

Abstract

Dalam perjanjian pengiriman barang sering terjadi barang yang dikirim tidak sampai ke konsumen, baik karena kelalaian pihak pengirimnya maupun sebab yang lain. hal ini tentunya merugikan konsumen tersebut. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan karena hilangnya barang akibat kelalaian jasa pengiriman berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan serta Bagaimana tanggung jawab jasa pengiriman terkait hilangnya paket konsumen karena kelalaian menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif. pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dokumen bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang mendukung argumentasi tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, landasan penelitian ini adalah analisis standar hukum, yang juga melibatkan penelitian tentang dasar-dasar Perlindungan Hukum. Pihak J&T tidak memberikan informasi atas keterlambatan, kehilangan atau jika ada kerusakan pada barang milik konsumen, J&T sebagai pelaku usaha jasa pengiriman barang memiliki tanggung jawab untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian terhadap layanan jasa pengiriman yang tidak sebagaimana mestinya.
Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Limbah Cair di Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan Hidayat, Taufiq; Kartini, Ika Ariani
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i01.866

Abstract

Air limbah rumah sakit adalah seluruh buangan cair yang berasal dari hasil proses seluruh kegiatan rumah sakit. Rumah sakit wajib memiliki IPAL yang terpisah antara air limbah domestik dan air limbah kegiatan usaha, hal ini diatur Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian dengan metode kepustakaan (library research). Data yang diperoleh dianalisa dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait penegakan hukum dalam pengelolaan air limbah di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan belum sesuai Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah yakni sudah memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), hal ini didasarkan IPAL yang berada di RSUD Kraton masih tercampur dengan air limbah domestik dan air limbah kegiatan usaha lainnya. Faktor-faktor yang menjadi kendala 1). faktor internal yakni kurangnya SDM yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah. 2). faktor eksternal yakni kurangnya perhatian dan pengawasan pemerintah daerah.
Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Media Pengawasan di Lingkungan Masyarakat Aulia, Dita; Anggelina, Devina; Handayani, Holinda; Hikmah, Nurul; Anwar, Muhammad Syaiful
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i01.867

Abstract

Negara Indonesia adalah negara hukum yang dinamis bertujuan untuk mencapai kehidupan negara yang sejahtera,aman,damai, dan tertib.Dengan cara tata kehidupan yang demikian , persamaan warga negara didepan hukum dijamin.Untuk mencapai tujuan tersebutdi atas sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah harus bertindak secara aktif dan positif melalui aparatur penyelenggara negaranya.Sebagai negara hukum, negara Indonesia menganggap hukum penting, pelaksanaan yang dilakukan oleh negara melalui pemerintahannya harus dilaksanakan dengan baik dan menurut saluran yang ditentukan oleh undang -undang. Hukum berfungsi sebagai badan kontrol dalam masyarakat.Salah satu bentuk pengawasannya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang mengkaji informasi sekunder berupa peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan hukum administrasi negara, undang-undang dan penelitian serta referensi lainnya. Prinsip tata pemerintahan yang baik berdasarkan AAUPB menjadi standar dasar aparatur negara dalam pelaksanaan perbuatan hukum atas berhasil atau tidaknya dalam menjalankan tugasnya. Dalam praktiknya, tentu saja ada beberapa hambatan yang menghalangi PTUN sebagai sarana check and balance untuk mewujudkan good governance di masyarakat.
Efektifitas Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Korupsi Candra, Dr. Firman Adi
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i01.904

Abstract

Corruption has many negative impacts on social life. These negative impacts include slowing economic growth, lowering the image of the government, reducing the effectiveness of resource mobilization and allocation, hampering poverty alleviation, and hindering sustainable development and development. Political corruption has an impact on the decline of democracy and damage to the political climate, thereby reducing the ability of democracy to improve the welfare of society. The poorer a country is, the more easily it is damaged by corruption because corruption in poor countries tends to undermine property rights, undermine the rule of law, and disrupt incentives for investment.
Politik Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yanuar, Muh. Afdal
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i01.908

Abstract

This paper aims to describe the legal considerations that underlie the authority of the Constitutional Court on judicial review of government regulations in substitute of law, and legal policy of the authority of the Constitutional Court on judicial review of government regulations in lieu of law.This is based on a situation where the judicial review authority by the Constitutional Court as regulated in the Constitution only contains the review of the law to the Constitution. However, in its dynamics, through the Decision of the Constitutional Court Number 138/PUU-VII/2009, it has expanded the meaning of the ‘law’, to include the government regulations in substitute of law, which some experts view that the government regulations in lieu of law is a ‘law’ in a material sense (wet in materiele zijn). This paper uses normative research. In this paper, it is stated that the decision of the constitutional court to make government regulations in lieu of law as an object that can be reviewed in the Constitutional Court, is an embodiment of the philosophy of judicial activism, which reflects the responsiveness of the Constitutional Court to the legal vacuum of reviewing government regulations in lieu of law, if it is judged to be formally or materially defects by parties who have legal standing over that. The results of the research presented in this paper are, first, the legal considerations so that the Constitutional Court has the authority to review the government regulations in lieu of laws as stated in the Constitutional Court's Decision Number 138/PUU-VII/2009, which abstractly refers to the nature of the content of the government regulations in lieu of laws which is the same as the law. Second, the authority of the Constitutional Court in judicial review, which is also authorized to review the constitutionality of government regulations in lieu of laws, since the Constitutional Court Decision Number 138/PUU-VII/2009, is a form of transformation of authority that is realized through the legal politics on the authority of the Constitutional Court without going through legislative process in parliament
Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Melalui Penerapan E-Court Muhammad, Irham Ghani; Dwi Kurniawan, Itok
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i01.1018

Abstract

This legal research aims to determine the application of E-Court in dispute resolution in the Semarang state administrative court and to find out what obstacles are encountered in the application of E-Court both in court in general and in the Semarang state administrative court. This research belongs to the type of empirical legal research that aims to analyze the law which is seen as patterned community behavior in people's lives who always interact and relate to social aspects. Where in this study is used to analyze the process of implementing E-Court in dispute resolution at the Semarang State Administrative Court. According According to this research, it is known that the Semarang State Administrative Court has provided E-Court services fully effectively starting from registration, litigation, to reading the verdict. The implementation of E-Court in the Semarang state administrative court has a very significant impact on the court process, which includes encouraging high mobility and increasing the productivity level of case handling so that it can realize the realization of an effective and efficient court based on the principles of simple, fast, and low-cost justice.
Reconstruction of Administrative Fine on Population Administration in Regional Regulation Khaerudin, Ariy; Suharno, Suharno
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i01.1029

Abstract

Law Number 24 of 2013 Concerning Amendment to Law Number 23 of 2006 on Population Administration provides a burden based on “Active Stelsel” registration principle. This means that the registrar who must proactively record residence document. However, population registration dealing with the provision of administrative fines to residents who are late in registering their population documents. Inconsistency between principle and the norm raises a number of issues in their implications, especially on the regulation of fines as administrative sanctions. Disharmony between principles and norms in the administrative fine of population still regulated in the regional regulations and cause problems in its application both for local government and the population. This research aims to reconstruct regional regulation on administrative fine that should be determined for legal certainty.Based on the principles in the formulation of legislation by synchronizing and harmonizing to achieve orderly system. By Law Number 12 of 2011 Concerning the Drafting of Legislation regulates that the provisions of the higher Law should be guided by the lower regulations. Therefore, a local regulation should not conflict with higher regulations.
Analisis Yuridis Penerapan Pasal 335 Ayat (1) KUHP Pada Kekerasan Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Putusan No.764/Pid.Sus/2020/PN.Jkt Sel) Hasry Nurain, Ayu; Susanti, Rahtami
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i01.1041

Abstract

This study aims to determine and analyze the case of Vicky Prasetyo and Angel Lelga where both of them are still married, the District Court Judge through Decision No.764/Pid.Sus/2020/PN.Jkt Sel sentenced Vicky Prasetyo using the Criminal Code. This type of research uses normative juridical legal research, with sources of legal material in the form of laws and regulations, court decisions / decrees. The types and sources of data in the research consist of three types, premier data, secondary data, and premier data. The data collection technique is to use legal research. The results of this study explain that the legal construction in the application of Article 335 Paragraph (1) committed by a husband against his wife, namely the case of Vicky Prasetyo with Angel Lelga, the court determined the decision using Pid.Sus even though the judge imposed a sentence using the Criminal Code, besides that Angel Lelga reported Vicky Prasetyo with a defamation case. Based on Decision No.764/Pid.Sus/2020/PN.Jkt Sel there is a psychological violence in the case of Vicky Prasetyo and Angel Lelga including, Angel Lelga became afraid and lost the ability to act due to the words that had been issued by Vicky Prasetyo. In addition to the psychological violence, there was also other violence, including the destruction of the bedroom door by Vicky Prasetyo.

Page 8 of 17 | Total Record : 166

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19 No 01 (2026): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 19 No 01 Tahun 2026 Vol 18 No 02 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 02 Tahun 2025 Vol 18 No 01 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 01 Tahun 2025 Vol 17 No 02 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 02 Tahun 2024 Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024 Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023 Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023 Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022 Vol 15 No 01 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 01 Tahun 2022 Vol 14 No 02 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 02 Tahun 2021 Vol 14 No 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021 More Issue