cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Firstnandiar Glica Aini S
Contact Email
firstnandiar@gmail.com
Phone
+6288233973453
Journal Mail Official
serambihukumfh@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta Jl. KH. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp. (0271) 714751, Fax. (0271) 740160 Email: serambihukumfh@gmail.com
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Penelitian Serambi Hukum
Published by Universitas Islam Batik Surakarta
ISSN : 16930819     EISSN : 25495275     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Serambi Hukum was open for researchers, lecturers, students, and practitioners who have interest to publishing the original research articles especially in legal field. The focus and scope of articles that published in Jurnal Serambi Hukum are : 1.Criminal Law (Hukum Pidana) 2.Civil Law (Hukum Perdata) 3.Constitutional Law (Hukum Tata Negara) 4.State Administrative Law (Hukum Administrasi Negara) 5.Procedural Law (Hukum Acara) 6.International Law (Hukum Internasional) 7.Enviromental Law (Hukum Lingkungan) 8.Tax Law (Hukum Pajak) 9.Islamic Law (Hukum Islam) 10.Law and Human Right (Hukum dan HAM) 11.IPR Law (Hukum dan HAKI)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 166 Documents
 8   9   10   11   12 
Urgensi Stabilitas Politik Hukum Dalam Pembentukan Tujuan Negara Glica Aini Suniaprily, Firstnandiar; Nurwanti, Yulian Dwi; Nugraha, Adhy
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 02 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 02 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i02.1195

Abstract

The definition of legal politics continues to develop with various formulations by several legal experts who have been observing the development of the discipline. There are several legal experts who give their views on the definition of legal politics including: Teuku Muhammad Radhie, conceptualizes legal politics as a statement by the state ruler about the law that applies to the territory of a country and about the direction in which state policy is to be developed. This normative-empirical research method is about the implementation of normative legal provisions (Law) in action on every specific legal event that occurs in a society. In this research there are three categories, namely: Non Juridical Case Study (legal case study approach without conflict so that there is no intervention with the court), Juridical Case Study (legal case study approach due to conflict so that it will involve intervention with the court providing a settlement decision [jurisprudence]), and Live Case Study (approach to a legal event whose process is still ongoing or has not ended). The role of legal politics in the development of national law in Indonesia cannot be separated from the historical context. As is known, after Indonesia's independence until after the reformation, the Indonesian people have tried to improve the national legal system in accordance with the current development of the Indonesian state. Throughout the history of Indonesia, there have been alternating political changes based on periods of political systems between democratic and authoritarian politics. In line with these political changes, the character of legal products has also changed. The occurrence of these changes is because the law is a political product, so the character of legal products changes when the politics that gave birth to it changes. To get the maximum legal objectives according to Satjipto Rahardjo, it is built with the term Progressive Law, which is dependent on human ability to reason and understand and human conscience to make legal interpretations that prioritize the moral value of justice in society. Various political experts define legal politics based on the meaning of the meaning of the law itself, including Padmo Wahjono who defines legal politics as a policy in state administration regarding what is used as a criterion in punishing a policy such as determining the direction, form, and content of a law.
Penyelenggaraan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi di UPTD PPA Kabupaten Banyumas) Muhammad, Imam Maulana; Susanti, Rahtami
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 02 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 02 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i02.1238

Abstract

Sexual violence against children is a criminal offense aimed at children as victims and has a major influence on children such as on the physical, psychological, and social well-being of children. Cases of sexual violence revealed in Banyumas Regency in the 2021-2023 timeframe are still experiencing ups and downs. This is certainly a concern for the Banyumas Regency government to form a Banyumas Regency Regional Regulation and Regent Regulation as mandated by the Child Protection Law. The Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children was established by the local government to provide services for women and children who experience violence, discrimination and protection, prevention and handling of child abuse cases. The purpose of this study is to analyze the implementation of child protection as a victim of sexual violence and analyze the inhibiting factors of the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in Banyumas Regency in carrying out its duties. This research uses normative and empirical juridical methods, the subject of this research is UPTD PPA Banyumas Regency. The data collection techniques used in this research are observation, interviews, literature study and documentation. While the data analysis technique uses a qualitative descriptive analysis method, namely all the data that has been obtained is then explained in detail and systematically in the form of written words. The results of this study concluded that in the process of handling cases, UPTD PPA Banyumas Regency carried out its duties and functions in accordance with its role. The inhibiting factors in handling victims include law, law enforcement, facilities, society and culture. Keywords: Implementation, Child Protection, Sexual Violence
Peran Legitimasi Peraturan Daerah Dalam Meregulasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Sukabumi Zakaria, Muhammad; Kusumah, Haidan Angga
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 02 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 02 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i02.1243

Abstract

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan pimpinan daerah (gubernur atau kepala negara/walikota). Pemerintahan daerah sebagai daerah otonom mempunyai hak, wewenang dan tanggung jawab untuk mengaturdan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempatdalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Peraturan daerah merupakan hasil peraturan daerah yang bertujuan untuk mengatur kehidupan berdampingan, melindungi hak dan tanggung jawab masyarakat, menjaga keamanandan ketertiban masyarakat di daerah, termasuk misalnya peraturan daerah kota Sukabumi.Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang objektif untuk mengetahui peran legitimasi peraturan daerah sebagai produk pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan PKL di Kota Sukabumi.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Pemberdayaan PKL, Kota Sukabumi merupakan salah satu kota di Indonesia yang menghadapi tantangan besar dalam pengorganisasian dan pemberdayaan PKL di wilayahnya. Akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, ruang publik seperti trotoar dan jalan menjadi semakin padat, sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk menjamin ketertiban dan kenyamanan warganya. Di wilayah kota Sukabumi terdapat jalan yang dilarang oleh pemerintah untuk PKL, nyatanya jalan tersebut masih dipenuhi oleh PKL. Dalam meregulasi penataan PKL di Kota Sukabumi dibutuhkan implementasi kebijakan yaitu tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, pemerintah dan swasta yang diarahkan pada usaha mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Dalam hal ini kebijakan tersebut berupa Peraturan Daerah hasil kewenangan Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.
Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Pekerja Hiburan Malam Korban Kekerasan Seksual di Kota Sukabumi Muttaqien, Alwi Madjid; Kusumah, Haidan Angga
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 02 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 02 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i02.1279

Abstract

Seluruh pekerja perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, termasuk pekerja perempuan yang bekerja di tempat hiburan malam. Namun pada realitanya, masih banyak perempuan mengalami berbagai jenis kekerasan dan kesulitan untuk mendapatkan perlindungan yang layak.Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menggabungkan metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris, dengan pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam kehidupan sosialnya yang dinamis, para penghibur malam seringkali dihadapkan pada berbagai bentuk kekerasan. Kota Sukabumi, seperti kota-kota lainnya, juga mengalami tantangan-tantangan ini. Kekerasan terhadap pekerja hiburan malam merupakan permasalahan mendesak yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, penting untuk memahami bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pekerja hiburan malam yang menjadi korban kejahatan kekerasan.Perlindungan hukum bagi pekerja hiburan malam di Kota Sukabumi antara lain kewajiban pengusaha untuk menyediakan makanan bergizi, menjaga moral dan keselamatan kerja, serta transportasi bagi pekerja perempuan pada saat dilarang bekerja pada malam hari, mencakup aspek-aspek penting seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak pekerja.
Peran dan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian (Aparatur Sipil Negara) Syahidin, Rosyad; Sulastri, Dewi
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 02 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 02 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i02.1283

Abstract

Global developments have impacted the work patterns of State Civil Apparatus (ASN) in Indonesia, thus creating a need for legal protection of ASN rights through labor dispute resolution mechanisms. This study aims to examine the role and authority of the State Administrative Court (PTUN) in resolving labor disputes. Using a normative legal approach and qualitative research methods, this study shows that the PTUN functions as a judicial institution that provides legal protection for special, individual, and final state administrative decisions. However, there are still several practical obstacles, such as overlapping authority with other state administrative institutions, limited understanding of ASN regarding legal procedures, and low compliance with PTUN decisions. To increase the effectiveness of the PTUN in providing justice for ASN, regulatory harmonization, strengthening institutional capacity, and progressive legal interpretation are needed.
Perlindungan Hukum Karya Desain Digital Yang Dijual Pada Platform E-Commerce Afif, Ega Haidar; Marsitiningsih, Marsitiningsih
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 02 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 02 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i02.1284

Abstract

With the development of digital technology, creators can now use e-commerce platforms to sell digital design works. The ease of access and digital nature of these design works raises concerns about potential copyright infringement. Digital intellectual property, such as logos, illustrations and icons must be protected. The research aims to find out and examine the legal protection of digital design works so as not to be misused by other parties on digital e-commerce platforms and the legal efforts of copyright holders of digital designs to be protected. The research was conducted using normative method. The results show that digital designs sold on e-commerce platforms get protection against ownership of intellectual property rights both from economic rights and moral rights as stated in Article 8 to article 19 and articles 21 and 22 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and article 25 of Law Number 19 of 2016 amending Law Number 11 of 2008 concerning ITE. Preventive efforts to protect a digital design creation can be done by inserting a watermark on the digital design and registering the digital design copyright at the Directorate General of Intellectual Property. E-commerce platforms can act decisively against individuals who infringe copyright by giving warnings, imposing penalties, removing and stopping products to closing the accounts of copyright infringers. Repressive efforts to resolve digital design copyright disputes can be resolved through temporary injunctions, civil remedies, criminal remedies and arbitration.
Pembuktian Tindak Pidana Mineral dan Batubara Dalam Putusan Bebas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba) Wahyuni, Putri; Manik, Jeanne Darc Noviayanti; Toni, Toni
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 02 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 02 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i02.1291

Abstract

This research aims to find out and analyze the evidentiary system in Indonesia in terms of Law Number 8 of 1981 concerning criminal procedure based on the theory of evidence in mineral and coal crimes, and to know and analyze the evidentiary system in Indonesia viewed from theory of evidence in mineral and coal crimes, and to know and analyze the basis for the judge's consideration of the acquittal verdict. Analyze the basis of the judge's consideration of the acquittal decision. Type of research uses juridical-normative legal research, with qualitative analysis of legal materials. Analysis of legal materials qualitatively. The types and sources of legal materials in the research consist of the following types primary legal materials, secondary legal materials, and primary legal materials. Technique The technique of collecting legal materials is by library study techniques, obtained from secondary legal materials through the collection of legal materials and investigation of legal materials in the literature. Legal materials in the literature. The results of this study analyze the tool evidence on the theory of evidence and identify the advantages and disadvantages of the negative theory of evidence. theory of proof negatively. Understanding the judge's decision in making an acquittal verdict through a theoretical approach approach with the suitability of valid evidence and the judge's belief.
Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Pada Era Digitalisasi Wibowo, Yulianto; Dyah Purnomo Wulan, Ida Aryati; Ismiyanto, Ismiyanto
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 01 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 01 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i01.1216

Abstract

Penelitian ini mengkaji kerangka hukum perlindungan data pribadi di era digital Indonesia. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, studi ini menganalisis regulasi yang ada dan efektivitasnya dalam menghadapi tantangan privasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada UU Perlindungan Data Pribadi No. 27/2022, implementasinya menghadapi beberapa kendala termasuk regulasi yang terfragmentasi, kapasitas kelembagaan yang terbatas, dan tantangan teknologi. Penelitian merekomendasikan penguatan kerangka hukum, peningkatan langkah keamanan siber, dan perbaikan koordinasi antar lembaga terkait. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman kompleksitas perlindungan data pribadi di era digital dan menawarkan solusi praktis bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan.
Analisis Yuridis Perlindungan Tindak Pidana Cyberbullying di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 147/PID.SUS/2019/PN.Lht) Widayati, Nur; Muhtarom, Muhammad; Khaerudin, Ariy
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 01 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 01 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i01.1252

Abstract

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying di media sosial melalui studi kasus Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Lht. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan hukum pidana dalam kasus tersebut menggunakan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UU ITE dengan mempertimbangkan unsur kesengajaan dan kerugian korban; (2) Putusan pengadilan telah memenuhi aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan berdasarkan teori Gustav Radbruch; (3) Perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying masih memerlukan penguatan regulasi dan implementasi yang lebih efektif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait cyberbullying dan peningkatan kapasitas penegak hukum dalam penanganan kasus.
Tinjauan Tentang Pornografi Online di Kalangan Pelajar SMP Negeri 6 Boyolali Srihartini, Marsih; Ardhani Putri, Hanuring Ayu; Junaidi, Amir
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 01 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 01 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i01.1253

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan hukum positif tentang pornografi online di kalangan pelajar SMP Negeri 6 Boyolali dan metode penanganan pornografi online di kalangan pelajar SMP Negeri 6 Boyolali. Menggunakan metode penelitian kualitatif, studi ini meneliti maraknya pornografi online pada awal tahun ajaran 2024/2025 ini. Hasil penelitian menunjukakaan bahwa penerapan hukum positif belum bisa dijalankan semuanya karena hampir semua siswa belum mengetahui UU ITE dan UU Pornografi. Sementara itu untuk metode penanganan pornografi online di kalangan pelajar SMP Negeri 6 Boyolali yakni dengan razia HP, sosialisasi UU ITE dan UU Pornografi, pemanggilan orang tua dan kesepakatan antara pelaku, korban, orang tua, dan pihak sekolah. Penelitian ini berkontribusi pada penanganan kasus serupa dan bagaimana mencegah agar pornografi online tidak merebak di kalangan pelajar.

Page 10 of 17 | Total Record : 166

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19 No 01 (2026): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 19 No 01 Tahun 2026 Vol 18 No 02 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 02 Tahun 2025 Vol 18 No 01 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 01 Tahun 2025 Vol 17 No 02 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 02 Tahun 2024 Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024 Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023 Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023 Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022 Vol 15 No 01 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 01 Tahun 2022 Vol 14 No 02 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 02 Tahun 2021 Vol 14 No 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021 More Issue