cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Firstnandiar Glica Aini S
Contact Email
firstnandiar@gmail.com
Phone
+6288233973453
Journal Mail Official
serambihukumfh@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta Jl. KH. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp. (0271) 714751, Fax. (0271) 740160 Email: serambihukumfh@gmail.com
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Penelitian Serambi Hukum
Published by Universitas Islam Batik Surakarta
ISSN : 16930819     EISSN : 25495275     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Serambi Hukum was open for researchers, lecturers, students, and practitioners who have interest to publishing the original research articles especially in legal field. The focus and scope of articles that published in Jurnal Serambi Hukum are : 1.Criminal Law (Hukum Pidana) 2.Civil Law (Hukum Perdata) 3.Constitutional Law (Hukum Tata Negara) 4.State Administrative Law (Hukum Administrasi Negara) 5.Procedural Law (Hukum Acara) 6.International Law (Hukum Internasional) 7.Enviromental Law (Hukum Lingkungan) 8.Tax Law (Hukum Pajak) 9.Islamic Law (Hukum Islam) 10.Law and Human Right (Hukum dan HAM) 11.IPR Law (Hukum dan HAKI)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 166 Documents
 7   8   9   10   11 
Dugaan Predatory Pricing Pada Promosi Flash Sale: Dimana Peran KPPU? Andini, Septian Dwi; Hidayah, Astika Nurul
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i01.1043

Abstract

The impact of the rapid progress of e-commerce in Indonesia, especially in the practice of Flash Sale promotions by significantly reducing prices in a limited time, raises concerns regarding the alleged predatory pricing practices that cause unfair business competition. The role of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) is crucial in preventing potential violations of Law Number 5 Year 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition in the e-commerce sector. The purpose of this study is to determine and analyze the application of the rule of reason approach by KPPU in the case of alleged predatory pricing practices in flash sale promotion strategies on e-commerce sites and how the role of KPPU in preventing alleged predatory pricing practices on e-commerce sites. The research method used is Normative Law with statute, conceptual, and case approaches. The results of this study show that KPPU uses a rules of reason approach by considering factors such as production costs, price motivation, and the impact on competitors and the market so that the analysis shows that flash sale practices, although offering prices far below the market, cannot be considered as predatory pricing that harms business competition. KPPU's role in efforts to prevent predatory pricing practices in e-commerce has established a Prevention Deputy that acts as a digital referee, overseeing business activities and while overseeing predatory pricing.
Praktek Dukun Pengganda Uang Berakibat Pidana Ramadan, Suta; Amallia, Rizka; Nuri, Paten; Akbar, Annafi
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i01.1048

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) diciptakan di Indonesia adalah untuk melindungi masyarakat dari berbagai aksi kejahatan serta menjadi alat untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan hidup di masyarakat. Salah satu contoh dalam penulisan jurnal ini yang memanfaatkan fungsi KUHP ialah penipuan yang dilakukan oleh dukun pengganda uang. Terdapat beberapa faktor penyebab mengapa oknum dukun pengganda uang melakukan kejahatan tersebut, karena Peristiwa itu membuat pelaku terjerat hukuman dari beberapa pasal yang ada di KUHP.
Konsep Welfare State Pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo Susanto, Agung; Yudanto, Dika; O.R, Barransyah Hendri
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i01.1051

Abstract

Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan erat, tetapi keduanya memiliki makna dan dimensi yang berbeda. pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tidak selalu menjamin pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Fokus pada aspek-aspek kualitatif pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, dan distribusi pendapatan, juga merupakan bagian integral dari pencapaian pembangunan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. pemerintahan Jokowi Jilid I ditandai den­gan optimisme tinggi atas prospek ekonomi. Target pertum­buhan ditetapkan di kisaran angka 7%. Namun, kondisi faktor ekster­nal yang kuiang kondusif dan bu­tuhnya koordinasi yang lebih baikantar K/L dalam mendorong in­vestasi menyebabkan target terse­but belum tercapai.Secara rata­-rata pertumbuhan ekonomi dalam periode 2014-­2018 kurang lebih 5%. Laju per­tumbuhan ekspor sebesar 3,76% lebih rendah daripada laju per­tumbuhan impor sebesar 4,56%. kebijakan ekonomi dalam konsep welfare state pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jenis penelitian yang akan saya gunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis berarti penelitian ini akan mencakup analisis terhadap asas-asas hukum, struktur hukum, tingkat sinkronisasi hukum, perkembangan sejarah hukum. Pemerintahan Jokowi telah melaksanakan konsep welfare state melalui program dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi ketidaksetaraan akan tetapi belum bisa mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, program pembangunan ekonomi di era Jokowi perlu dievaluasi dari berbagai perspektif, termasuk tingkat keberhasilan terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan Indonesia. Pemerintah belum bisa menciptakan masyarakat mandiri dengan terus menerus menerima produk barang maupun jasa dari luar, karena kurangnya upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kedewasaan berpikir masyarakat dan para pelaku usaha.
History of International Refugee Immigration Law in Indonesia Cahyo Arsetyo, Yulio Iqbal
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i01.1066

Abstract

This article provides an overview of Indonesia's historical involvement with international refugee immigration law, focusing on its relationship with the UNHCR and its handling of refugee crises. Despite not ratifying the 1951 Refugee Convention, Indonesia has internal regulations for refugees and a history of providing protection to political asylum seekers. The article highlights the need for new laws to regulate immigration and refugee flow, particularly in light of the Rohingya crisis, and emphasizes the necessity for stronger and more specific laws to address rights of refugees in Indonesia.
Nilai Keadilan Dalam Pembangunan Ekonomi Ditengah Maraknya Perdagangan E-Commerce Nugraha, Adhy; Suniaprily, Firstnandiar Glica Aini
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i01.1074

Abstract

Maraknya transaksi online electronic Commerce (e-commerce) dewasa ini menempatkan posisi konsumen pada posisi yang lemah, dan rentan mengalami kerugian, sehingga pemerintah meresponnya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian tidak dapat kita pungkiri dalam prakteknya sekarang ini walaupun sudah diundangkannya UU ITE sejak tahun 2008 namun kejahatan berbasis teknologi informasi ini masih sering terjadi, antara lain barang yang tidak sesuai pesanan, barang tidak sampai, keterlambatan pengiriman hingga penipuan. Dalam pembangunan ekonomi tentu kita tidak bisa meninggalkan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena sudah menjadi tuntutan dalam ekonomi global yang efektif, efisien dan cepat meskipun di satu sisi punya beragam resiko, membangun ekonomi yang proporsional dan bernilai keadilan merupakan salah satu dari prinsip ekonomi nasional yang sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 dan sila kelima dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam perdagangan e commerce adalah dimana antara penjual dan pembeli sepakat dan terjadi tarnsaksi serta barang yang diterima sesuai dengan informasi awal yang disampaikan dalam media online, dan hak-hak konsumen dapat terpenuhi. Dalam hal nilai bahwa apakah barang tersebut sesuai dengan informasi awal sejelas-jelasnya di web/kontens penjualan tersebut, kegunaannya sesuai dengan yang di informasikan kepada konsumen dan apakah memuaskan konsumen.E-Commerce adalah suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran barang secara elektronik. E-Commerce merupakan kegiatan bisnis tanpa warkat (paperless trading).
Tinjauan Hukum Penggunaan Surat Kuasa Khusus Guna Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Mulyani, Tri; Siswanda, Yoga Dwi; Sulistyarini, Dyah Ayu
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i01.1095

Abstract

This study aims to identify and analyze the legal protection for land owners who are victims of misuse of power of attorney to safeguard land, and the legal implications for parties involved in using the power of attorney. The research methods used include: the type of research is Normative Juridical, with analytical descriptive specifications. The data used is secondary data with qualitative data analysis. The research results show that legal protection for land owners who are victims of the use of a special power of attorney is regulated in Article 1794, Article 1795 and Article 1796 of the Civil Code. Based on Article 1797 of the Civil Code, the recipient of the power of attorney may not do anything that exceeds his or her power. The legal implications include a special power of attorney in legal actions including 3 parties, namely: First the person giving the power of attorney, Second, the recipient of the power of attorney, and the related third party, namely the Notary and PPAT who convey the code of ethics.
Implementasi Hukum Internasional Mengenai Illegal Fishing di Perairan Indonesia Ulfah, ST
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i01.1120

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan dan Implementasi hukum internasional mengenai Illegal Fishing di perairan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pengaturan hukum internasional penting dalam mengkaji solusi terhadap tindak pelanggaran illegal fishing, diantaranya melalui ketentuan UNCLOS 1982, FAO Compliance Agreement 1993, UNIA 1995, CCRF 1995, dan IPOA on IUU fishing 2001. Semua ketentuan ini yang menjadi dasar bagi hukum internasional dalam penanganan kegiatan illegal fishing. Implementasi Hukum internasional ke dalam hukum nasional Indonesia dibahas melalui penerapan Konvensi PBB tentang UNCLOS 1982 yang diratifikasi kedalam peraturan nasional untuk menangani kasus pelanggaran Illegall Fishing di perairan Indonesia. Rekomendasi penelitian ini sangat dibutuhkan pengesahan pengaturan hukum internasional lebih banyak lagi karena hukum internasional mengatur tingkat minimal keterlibatan dua negara. Serta dibutuhkan juga Implementasi hukum internasional ke dalam hukum nasional untuk mencegah, mengawasi dan memberantas illegal fishing di Indonesia, kerjasama yang baik antara instansi pemerintah, masyarakat dan nelayan.
Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Atas Objek Hak Tanggungan Berdasarkan Studi Putusan Nomor: 361/Pdt/2017/PT.SMG Wibowo, Fitri Mustikaning; Widodo, Selamat
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 02 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 02 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i02.1156

Abstract

Abstract Indonesia recognize two collateral institutions that can be used by the public, namely pawn and mortgage based on the Civil Code.The development of law in Indonesia then introduced two new collateral institutions, namely mortgage and fiduciary rights. Mortgage rights are security institutions that can be used on objects in the form of land rights. The practice of implementing the execution of the object of mortgage rights collateral that has become the right of the auction winner generally still experiences many obstacles. This research aims to find out and analyse the legal protection for the winner of the auction along with the arrangement of the execution of the auction object which is still controlled by the giver of the mortgage. This research is writtenusing the normative juridical method, namely using the law, and journals relevant to this research. This research describes the legal protection of auction winners who are in good faith over the object of mortgage rights, so that even though the object of mortgage rights is still controlled by the debtor or other parties, the auction winner can still control the auction object by fulfilling the auction requirements and procedures and submitting an application for execution correctly.
Implikasi Hukum Lingkungan Terhadap Industri Pertambangan Bangka Rasta Buana, Syahfa Rizi; Desra, Iskara; Alayya, Siti Balqis; Marela, Karintan; Agustin, Kevia Dela
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 02 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 02 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i02.1178

Abstract

Mining has become one of the main sectors in economic growth, especially in Indonesia with a significant contribution to Gross Domestic Product and state income. Bangka is one of the largest tin producers in Indonesia, but mining activities have caused significant environmental damage. Legislation such as Law Number 32 of 2009 concerning environmental protection and management requires the mining industry to comply with environmental standards in their operations. This regulation covers aspects such as licensing, waste management, conservation of natural resources, and the application of sanctions for violations. The government is trying to enforce these regulations through various policies and supervision, but still faces challenges in implementing and enforcing the law. This research shows that environmental legal regulations influence mining practices in Bangka, with significant implications for the environment and community welfare.
Efektivitas Program Reklamasi Oleh Sebuah Instansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Negeri Serumpun Sebalai Hanaya, Esther; Maulana, Izza
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 02 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 02 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i02.1190

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai seberapa efektif program reklamasi yang diterapkan oleh sebuah lembaga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Program reklamasi bertujuan untuk memperbaiki lingkungan yang rusak oleh pertambangan. Studi kasus dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan data yang dikumpulkna melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instansi tersebut mampu memperbaiki kondisi lingkungan dengan cukup baik. Peningkatan kualitas tanah, perbaikan tutupan vegetasi, dan pemulihan habitat satwa liar adalah beberapa indikator keberhasilan. Di masa mendatang, perbaikan harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi program lingkungan.

Page 9 of 17 | Total Record : 166

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19 No 01 (2026): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 19 No 01 Tahun 2026 Vol 18 No 02 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 02 Tahun 2025 Vol 18 No 01 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 01 Tahun 2025 Vol 17 No 02 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 02 Tahun 2024 Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024 Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023 Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023 Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022 Vol 15 No 01 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 01 Tahun 2022 Vol 14 No 02 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 02 Tahun 2021 Vol 14 No 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021 More Issue