cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Afifah Mayaningsih
Contact Email
afifahmayaningsih@iainkediri.ac.id
Phone
+6282143360367
Journal Mail Official
verfassung@iainkediri.ac.id
Editorial Address
Jalan Sunan Ampel No.7 Kota Kediri
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara
Published by Institut Agama Islam Negeri Kediri
ISSN : -     EISSN : 29644623     DOI : https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara merupakan media diseminasi pemikiran dan hasil penelitian para akademisi dan praktisi di bidang hukum tata negara. Jurnal akses terbuka ini terbit 2 (dua) kali dalam setahun: Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4 No 1 (2025)" : 5 Documents clear
Interpretasi Asas Equality Before the Law dalam Analisis Hadis terkait Bani Khuzaimah Fahmi, Sanabilul; Zamzami, Alfan Jamil; Khamim, Khamim
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 4 No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v4i1.552

Abstract

Prinsip equality before the law kiranya masih belum terlaksana dengan baik, padahal merupakan prinsip utama dalam hukum. Hal tersebut juga telah menjadi prinsip penting dalam hukum Islam. Nabi Muhammad SAW sangat memegang teguh prinsip yang dimaksud ketika mengadili seseorang dari kalangan terhormat yang melakukan kejahatan. Artikel ini membahas prinsip equality before the law yang dijadikan sebagai dasar dalam ruang keislaman dengan melakukan interpretasi terhadap hadis yang mempunyai relevansi dengan keadaan masa kini. Jenis penelitian socio-legal digunakan dalam artikel ini dengan pendekatan keislaman dan hukum itu sendiri. Hasilnya, pengajaran dan penerapan equality before the law dalam hukum Islam melalui hadis telah ada sejak dahulu dan dapat beriringan juga dengan perkembangan hukum saat ini.
Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada Tahun 2024 Rosyad, Rizki Faiz Sabila; Aria, Vellani
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 4 No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v4i1.630

Abstract

Pada prosesnya, tidak jarang terjadi sengketa antara peserta pemilihan umum (pemilu) dengan penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, artikel ini mengkaji peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penyelesaian sengketa pemilu pada tahun 2024 dengan menggunakan metode socio-legal. Temuan menunjukkan, Bawaslu tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mediator dan penegak hukum yang bertanggung jawab dalam menjaga integritas dan transparansi pemilu. Dengan memastikan mekanisme penyelesaian sengketa berjalan efektif dan adil, Bawaslu dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.
Aktualisasi Keterbukaan Informasi Publik pada Era Digital menurut Kebijakan Hukum terkait Keterbukaan Informasi Publik Ma'ruf, Syochibul Amar
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 4 No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v4i1.682

Abstract

Keterbukaan informasi publik lahir setelah tumbangnya rezim Presiden Suharto. Isu keterbukaan informasi publik disuarakan oleh jurnalis dan aktivis lingkungan yang kesulitan mengakses informasi dari pemerintah karena alasan rahasia negara. Artikel ini membahas ketentuan dan implementasi keterbukaan informasi publik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008). Artikel ini termasuk sebagai penelitian socio-legal dengan menggunakan studi kepustakaaan dan menganalisisnya secara deskriptif. Hasilnya, Komisi Informasi Publik (KIP) memiliki peran penting dalam memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi pada badan publik.
Hakikat Penegakan Hukum yang Progresif terhadap Korupsi dan Upaya Pencegahannya di Masyarakat Pratama, Widhy Andrian; Widyaningsih, Halimah Endang
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 4 No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v4i1.689

Abstract

Fenomena korupsi bagaikan penyakit yang merusak integritas seseorang dan sulit untuk diatasi. Meskipun semboyan antikorupsi banyak terlihat di berbagai tempat, hal itu sering kali terasa seperti hanya sekadar simbol tanpa makna. Artikel ini menerapkan pendekatan berbasis data dengan menggunakan metode penelitian socio-legal yang mengumpulkan data melalui pencarian berbagai dokumen yang relevan dan dianalisis secara substantif. Hasilnya, penegakan hukum yang progresif tidak terikat pada pandangan lama dalam menangani korupsi dan mampu mengambil langkah hukum terhadap pejabat daerah demi tercapainya kesetaraan sosial. Dampak buruk dari korupsi dapat dirasakan di berbagai sektor, seperti kemiskinan sosial, birokrasi pemerintahan, sistem politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, serta kerusakan lingkungan.
Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, tanggal 10 Juni 2024, terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Agustin, Aditya Restu; Septianingrum, Gita Ayu Ajeng; Barokah, Nila Rohmatul; Giana, Vivi Safaatul Janah Putri; Aria, Vellani
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 4 No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v4i1.708

Abstract

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) adalah mengadili perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Dalam Putusan MK Nomor: 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, tanggal 10 Juni 2024, permohonan yang diajukan pemohon mempersoalkan hasil perolehan suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Sumatra Barat yang tidak mencantumkan nama pemohon. Anotasi ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil anotasi menunjukkan, MK tidak menafsirkan frasa PHPU sebagai sengketa proses pemilu, karena merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tetapi mengenai perselisihan hasil pemilu. Putusan MK tersebut membedakan secara tegas antara sengketa proses dan perselisihan hasil pemilu.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2025) Vol 3 No 2 (2024) Vol 3 No 1 (2024) Vol 2 No 2 (2023) Vol 2 No 1 (2023) Vol 1 No 2 (2022) Vol 1 No 1 (2022)