cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Oki Sumiyanto
Contact Email
okisumiyanto@unkris.ac.id
Phone
+6221-84975425
Journal Mail Official
jurnalbegawanabiosomhunkris@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Gedung Blok F, Lantai 2 Jalan Kampus UNKRIS, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, 17411
Location
Kota bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Begawan Abioso
Published by Universitas Krisnadwipayana
ISSN : 18582990     EISSN : 28100727     DOI : https://doi.org/10.37893/abioso
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Begawan Abioso journal publish by Master of Law Universitas Krisnadwipayana. Our academic journal contains several studies and reviews from selected disciplines in several branches of legal studies. Begawan Abioso journal covers legal disciplines, including criminal law, civil law or business law, agrarian law, and constitutional law. In addition, the journal also contains several legal studies in a broader sense. This journal is published regularly twice every year, namely in June and December. Articles that have been approved and are ready to be published will be published regularly on the website which can be downloaded for free and a printed version will be circulated at the end of each period.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 39 Documents
 1   2   3   4 
Urgensi Pembentukan Regulasi Batas Usia Minimum Anak Dalam Mengoperasikan Media Sosial Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia Abdillah, Ahmad Yusron; Madjid, Abdul; Ruslijanto, Patricia Audrey
Begawan Abioso Vol. 14 No. 2 (2023): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v14i2.779

Abstract

Menurut data BPS tahun 2021, sebagian besar anak Indonesia yang berusia lima tahun ke atas telah menggunakan media sosial di internet. Persentasenya mencapai 88,99%. Media sosial penuh dengan perilaku terlarang yang membahayakan anak-anak. Pemerintah harus terlibat dalam perlindungan anak dengan menegakkan hukum yang memberikan batasan usia dalam penggunaan media sosial oleh anak-anak. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, bahan hukumnya terdiri atas buku-buku dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah hukum, strategi penelitiannya meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Indonesia saat ini belum memiliki peraturan mengenai usia minimum anak yang boleh mengakses media sosial, namun Amerika Serikat sudah memiliki peraturan yang disebut dengan COPPA Rule. Karena aktivitas kriminal di media sosial dapat membahayakan anak-anak, pemerintah Indonesia harus segera memberlakukan undang-undang mengenai usia minimum di mana anak-anak dapat mengakses platform ini.
Kepastian Hukum Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang Tidak Memenuhi Syarat Materiil Savitri, Widya Wahyu
Begawan Abioso Vol. 14 No. 2 (2023): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v14i2.783

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum akta perjanjian pengikatan jual beli yang tidak memenuhi syarat materiil dan kepastian hukum akta perjanjian pengikatan jual beli yang tidak memenuhi syarat materiil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis dan kasus serta teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum sistematis, teologis dan gramatikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum akta perjanjian pengikatan jual beli yang tidak memenuhi syarat materiil, maka perjanjian tersebut adalah “Batal Demi Hukum”. Upaya memberikan kepastian hukum notaris harus memastikan dalam menjalankan jabatannya menggunakan prinsip kehati-hatian. Keterangan para pihak yang menghadap untuk dibuatkan akta perjanjian jual beli haruslah digali kebenaran formil dan materilnya. Jika notaris sudah menjalankan prinsip kehati-hatian terhadap akta perjanjian jual beli yang dibuatnya maka akta tersebut telah memiliki otentisitas akta, namun sebaliknya bila akta perjanjian pengikatan jual beli yang tidak memenuhi syarat materiil maka pembuatan akta autentik tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (neitigheid van rechtswege). Karenanya perjanjian pengikatan jual beli yang dilakukan tidak memenuhi syarat materiil sehingga kepastian hukumnya adalah batal demi hukum.
Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Ketatanegaraan Indonesia Pasca Undang-Undang Baru Wiryadi, Uyan; Gifari, Fadhila; Chariansyah, Hery
Begawan Abioso Vol. 14 No. 2 (2023): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v14i2.797

Abstract

Pentingnya independensi yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertujuan untuk mempercepat kinerja lembaga KPK itu sendiri. Namun, pasca disahkannya Undang-Undang KPK, kedudukan KPK yang mulanya merupakan lembaga non pemerintah kini termasuk dalam rumpun cabang kekuasaan pemerintah dan beberapa revisi terkait kewenangannya yang saat ini diatur dalam UU KPK terbaru membuat banyak kalangan ahli mengkritik hal tersebut. Penelitian normatif, peneliti tidak melakukan pengumpulan data primer melalui observasi atau eksperimen, melainkan lebih fokus pada analisis terhadap dokumen-dokumen yang sudah ada. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali pemahaman yang mendalam mengenai isu hukum yang sedang diteliti. Ada tujuh poin utama yang menjadi penilaian mengapa dalam UU KPK terbaru justru membuat KPK menjadi lemah diantaranya: Pertama, terkait kedudukan KPK yang berada dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen; Kedua, mengenai pembentukan Dewan Pengawas KPK; Ketiga, terkait pelaksanaan fungsi penyadapan; Keempat, mengenai mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh KPK; Kelima, terkait koordinasi kelembagaan KPK dengan penegak hukum sesuai dengan hukum acara pidana, kepolisian, kejaksaan, dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi; Keenam, mengenai mekanisme penggeledahan dan penyitaan; Ketujuh, terkait sistem kepegawaian KPK.
Pelaksanaan Deradikalisasi Sistem Pembinaan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan Sudarto, Sudarto
Begawan Abioso Vol. 14 No. 2 (2023): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v14i2.798

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelaksanaan deradikalisasi pada sistem pembinaan narapidana teroris di Lapas Gunung Sindur dan kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan deradikalisasi sistem pembinaan narapidana. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan kajian pustaka/bahan pustaka dengan data sekunder sebagai bahan dasar untuk meneliti literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasilnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan, pembinaan narapidana teroris dilakukan melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian mencakup pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual, kesadaran terhadap hukum, dan integrasi dengan masyarakat. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain: Perbedaan prosedur rehabilitasi antara narapidana teroris dan narapidana narkotika, isi Lapas Gunung Sindur yang juga berisi narapidana narkotika menyebabkan sedikit kendala dalam pembinaan warga binaan teroris, dan diperlukan keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan psikolog dalam mengubah pola pikir narapidana teroris yang memiliki pemahaman sempit terhadap nilai-nilai agama.
Kepastian Hukum Peningkatan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Rumah Toko atau Kantor Tanthowi, Imam; Herlindah, Herlindah; Supriyadi, Supriyadi
Begawan Abioso Vol. 15 No. 1 (2024): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v15i1.843

Abstract

Kepemilikan atas tanah dan rumah tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia setelah sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan syarat Pasal 151 Huruf (e) Permen ATR/BPN RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah sebagai persyaratan alternatif dalam peningkatan Hak Guna Bangunan (HGB) bagi rumah toko dan rumah kantor menjadi hak milik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi pengaturan syarat peningkatan antara Pasal 151 Huruf (e) Permen ATR/BPN RI Nomor 18 Tahun 2021 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dapat dilakukan melalui harmonisasi vertikal dan horizontal. Harmonisasi vertikal dilakukan dengan mengevaluasi dan memperbaiki materi muatan peraturan yang bertentangan, sedangkan harmonisasi horizontal dilakukan melalui mediasi antar lembaga atau kementerian untuk menyelaraskan aturan terkait peningkatan HGB.
The Effect of Psychological Crime of Virtual Bullying on Social Media on Victims Under the ITE Law Alfarizy, Muhammad; Yusnita, Ummi; Uzma, Nur Lailatuka Syafa’atul
Begawan Abioso Vol. 15 No. 1 (2024): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v15i1.827

Abstract

Cyberbullying takes many forms and adapts rapidly to technological developments. This study explores the psychological effects of virtual bullying on social media on victims, with the legal basis set out in Indonesia's Electronic Information and Transaction Law (UU ITE). Online bullying has become a major problem in the digital age, significantly impacting the psychological well-being of victims, and often having a more severe impact than conventional bullying. This study aims to identify the forms of virtual bullying regulated by the ITE Law, analyze the psychological impact on victims, and evaluate the effectiveness of legal protection provided by the ITE Law. Using a normative juridical approach, this research evaluates the articles in the ITE Law that are relevant to cyberbullying and relates them to the cases that occur. The results show that cyberbullying can cause various psychological disorders, including anxiety, depression, and decreased self-esteem. The ITE Law provides a strong legal framework to address these acts, with strict criminal sanctions and protection mechanisms for victims. However, the effectiveness of the ITE Law is highly dependent on consistent implementation by law enforcement as well as increased public awareness and education regarding digital ethics. This study concludes that collaborative efforts between the government, educational institutions, and communities are needed to reduce the incidence of virtual bullying and ensure that victims receive the support they need.
Regulation of Intellectual Property Rights (IPR) in Artworks by Robots and Algorithms Raevita, Febrina; Uzma, Nur Lailatuka Syafa’atul; Alfarizy, Muhammad
Begawan Abioso Vol. 15 No. 1 (2024): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v15i1.828

Abstract

The regulation of Intellectual Property Rights (IPR) in works of art by robots and algorithms is a controversial subject due to the ability of Artificial Intelligence (AI) to produce works of art that closely resemble human intelligence independently. In situations of commercial use, legal and ethical problems arise when digital works are created without the permission of the original copyright owner. The aim of this research is to determine the identification of copyright owners in the context of works of art created by robots and algorithms, as well as explain the protection of moral and commercial rights for creators of works of art that involve the use of robotic technology and algorithms. This research uses normative juridical methods and analytical descriptive approaches to analyze documents, regulations, and other reference sources related to the issue under study. The results of this research show that artificial intelligence has the ability to work independently, produce products, and make creative judgments alone. In most cases, programmers consist of individuals who enter data and algorithms. The main task of artificial intelligence is to understand and develop real results based on commands. With this, we can create an environment that supports creativity and innovation while respecting individual rights and encouraging fair and ethical use of digital works.
Pengaruh Politik Hukum Terhadap Kesetaraan Gender di Dunia Kerja Triadi, Irwan; Maryanto, Maryanto
Begawan Abioso Vol. 15 No. 1 (2024): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v15i1.987

Abstract

Isu kesetaraan gender di dunia kerja masih menjadi tantangan besar, baik secara global maupun di Indonesia. Perempuan menghadapi hambatan dalam akses ke posisi strategis, kesenjangan upah, dan tanggung jawab domestik yang membatasi partisipasi mereka. Data dari World Economic Forum tahun 2023 menunjukkan perempuan rata-rata memperoleh 23% lebih rendah dari laki-laki, sedangkan di Indonesia, perempuan hanya menerima 78% dari upah laki-laki. Di sektor kepemimpinan, perempuan Indonesia hanya memegang 30% posisi manajerial. Indonesia telah mengadopsi regulasi seperti UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja untuk mengurangi diskriminasi berbasis gender. Namun, implementasi regulasi ini sering terhambat oleh lemahnya pengawasan, budaya patriarki, dan minimnya komitmen politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis pengaruh politik hukum dalam mendukung kesetaraan gender di dunia kerja. Politik hukum memainkan peran penting dalam menghapus diskriminasi dan mendorong pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi, seperti merevisi kebijakan cuti orang tua dan melakukan audit kesetaraan upah. Kementerian Ketenagakerjaan harus memastikan implementasi prinsip anti-diskriminasi, serta partai politik dan legislatif meningkatkan efektivitas kuota representasi perempuan.
Efektivitas dan Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Hukum Siber di Indonesia: Tantangan dan Solusi Aprilianti, Astri
Begawan Abioso Vol. 15 No. 1 (2024): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v15i1.1002

Abstract

Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk meningkatnya potensi kejahatan siber. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia, menghadapi berbagai tantangan dalam menangani kejahatan siber yang semakin kompleks. Kejahatan ini mencakup berbagai bentuk seperti pencurian data pribadi, penipuan online, dan ujaran kebencian di media sosial. Sebagai respons, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bertujuan mengatur aktivitas di dunia maya dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas UU ITE dalam mengatasi kejahatan siber di Indonesia serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini mengeksplorasi aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis UU ITE. Penelitian ini juga menyoroti tantangan seperti ketidakjelasan pasal-pasal dalam UU ITE yang sering disebut sebagai “pasal karet,” kurangnya edukasi masyarakat, serta dinamika teknologi yang terus berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE telah memberikan kerangka hukum awal yang signifikan, implementasinya masih memerlukan perbaikan untuk menjamin keadilan dan efektivitas. Penyesuaian hukum diperlukan untuk mengatasi kekurangan dalam pasal-pasal yang multitafsir dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan aturan hukum. Simpulan penelitian ini menggarisbawahi pentingnya reformasi hukum siber yang berkelanjutan untuk menghadapi tantangan kejahatan siber di era digital.  
Dampak Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional Choiro, Urrifatul; Lindasari, Ulfa Qurni; Al Faruq, Umar
Begawan Abioso Vol. 15 No. 2 (2024): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v15i2.1000

Abstract

Kebijakan penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia merupakan langkah strategis pemerintah dalam melindungi sumber daya laut dan menegakkan hukum perikanan. Tindakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang memberikan kewenangan kepada otoritas berwenang untuk menindak kapal asing yang terbukti melanggar hukum. Selain itu, dalam konteks hukum internasional, kebijakan ini juga selaras dengan UNCLOS 1982, yang mengatur hak negara pantai dalam mengelola dan menegakkan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Penelitian ini mengevaluasi efektivitas kebijakan penenggelaman kapal sebagai upaya penegakan hukum terhadap illegal fishing serta mengkaji implikasi hukumnya dalam perspektif hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini berdampak positif terhadap penurunan jumlah kapal illegal fishing yang beroperasi di perairan Indonesia, meningkatkan keamanan laut, serta memperbaiki kesejahteraan nelayan lokal dengan mengurangi persaingan yang tidak adil dari kapal asing. Data menunjukkan bahwa jumlah kapal yang ditenggelamkan terus menurun dari 113 kapal pada tahun 2015 menjadi 24 kapal pada tahun 2023, yang mengindikasikan efek jera bagi pelaku illegal fishing. Selain itu, kerugian ekonomi akibat illegal fishing juga mengalami penurunan signifikan, dari Rp13 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp4 triliun pada tahun 2023. Namun, meskipun kebijakan ini terbukti efektif, terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi, seperti potensi pencemaran lingkungan akibat residu kapal yang ditenggelamkan, serta dampak diplomatik dengan negara-negara asal kapal yang ditenggelamkan, seperti Vietnam, Thailand, Tiongkok, Malaysia, dan Filipina. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk penyitaan dan pelelangan kapal sebagai alternatif sanksi, serta peningkatan kerja sama internasional dalam pengawasan dan penegakan hukum maritim. Dengan demikian, kebijakan ini dapat terus berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia serta menyeimbangkan kepentingan ekonomi, hukum, dan diplomasi maritim.

Page 3 of 4 | Total Record : 39

 1   2   3   4 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 1 (2025): Begawan Abioso Vol. 15 No. 2 (2024): Begawan Abioso Vol. 15 No. 1 (2024): Begawan Abioso Vol. 14 No. 2 (2023): Begawan Abioso Vol. 14 No. 1 (2023): Begawan Abioso Vol. 13 No. 2 (2022): Begawan Abioso Vol. 13 No. 1 (2022): Begawan Abioso Vol. 12 No. 2 (2021): Begawan Abioso