cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Oki Sumiyanto
Contact Email
okisumiyanto@unkris.ac.id
Phone
+6221-84975425
Journal Mail Official
jurnalbegawanabiosomhunkris@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Gedung Blok F, Lantai 2 Jalan Kampus UNKRIS, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, 17411
Location
Kota bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Begawan Abioso
Published by Universitas Krisnadwipayana
ISSN : 18582990     EISSN : 28100727     DOI : https://doi.org/10.37893/abioso
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Begawan Abioso journal publish by Master of Law Universitas Krisnadwipayana. Our academic journal contains several studies and reviews from selected disciplines in several branches of legal studies. Begawan Abioso journal covers legal disciplines, including criminal law, civil law or business law, agrarian law, and constitutional law. In addition, the journal also contains several legal studies in a broader sense. This journal is published regularly twice every year, namely in June and December. Articles that have been approved and are ready to be published will be published regularly on the website which can be downloaded for free and a printed version will be circulated at the end of each period.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 39 Documents
 1   2   3   4 
Keabsahan Hukum dan Prosedur Isbat Nikah Contentius: Studi Kasus Putusan Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Bks Pengadilan Agama Bekasi Mutiarany, Mutiarany; Hidayat, Arief; Tjahyani, Murendah
Begawan Abioso Vol. 15 No. 2 (2024): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v15i2.1106

Abstract

Penelitian ini berfokus pada prosedur dan keabsahan pengajuan isbat nikah contentius, dengan kasus yang melibatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Bks. Isbat nikah contentius merupakan proses hukum yang diperlukan untuk mengesahkan pernikahan yang belum terdaftar secara resmi, terutama ketika salah satu pihak telah meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami prosedur pengajuan, mempertimbangkan keabsahan hukum yang diberikan oleh majelis hakim, serta dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan pihak terkait, termasuk anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif digunakan, dengan data diperoleh dari studi dokumen, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan menunjukkan bahwa isbat nikah contentius memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak sosial dan keperdataan pasangan serta anak-anak mereka. Proses hukum ini juga memenuhi kebutuhan administratif seperti pencatatan akta kelahiran dan status ahli waris. Dengan mengesahkan pernikahan melalui isbat nikah contentius, pemohon memperoleh perlindungan hukum yang diperlukan, serta memberikan dasar hukum bagi pengurusan hak-hak di kemudian hari.
Representasi LGBT di Media Televisi Indonesia dan Tanggung Jawab KPI: Studi Perspektif Sosiologi Hukum Prabowo, Rhesa Yusuf; Mardani, Mardani
Begawan Abioso Vol. 15 No. 2 (2024): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v15i2.450

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengawasi program televisi yang mengandung unsur LGBT, dengan fokus pada program Brownis di Trans TV. Penelitian menggunakan pendekatan normatif-doctrinal melalui analisis hukum dan studi kasus. Hasil menunjukkan bahwa meskipun KPI telah mengeluarkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan program tersebut, pelanggaran terus berulang dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Tayangan yang dianggap memuat ekspresi LGBT berpotensi memengaruhi persepsi dan nilai-nilai moral, khususnya bagi remaja dan anak-anak. Di sisi lain, perubahan sosial di kalangan generasi muda menunjukkan sikap yang lebih inklusif, yang menciptakan tantangan baru bagi KPI dalam menyeimbangkan antara perlindungan nilai budaya dan kebebasan berekspresi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan regulasi yang lebih partisipatif, berbasis edukasi, dan peka terhadap dinamika sosial, untuk mewujudkan sistem penyiaran yang adil, adaptif, dan inklusif.
Evaluasi Implementasi Regulasi Hak Penumpang dalam Menghadapi Keterlambatan Penerbangan di Indonesia: Studi Kasus Garuda Indonesia GA 4202 Sany, Ayi Meidyna; Natalie, Cicilia; Haga, Christian Samuel Lodoe; Riser, Muh Abriel Givari; Manek, Meylane Carmelia; Athallah, Rayhan Mohamad
Begawan Abioso Vol. 15 No. 2 (2024): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v15i2.1111

Abstract

Keterlambatan penerbangan di Indonesia merupakan masalah yang berulang dan berdampak pada berbagai aspek operasional, ekonomi, serta sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab keterlambatan penerbangan dan menilai efektivitas implementasi regulasi yang mengatur hak-hak penumpang terkait keterlambatan. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 89 Tahun 2015, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh maskapai penerbangan di Indonesia dalam penerapan regulasi tersebut. Studi kasus Garuda Indonesia GA 4202 menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, pengelolaan keterlambatan yang efektif dan komunikasi yang transparan masih menjadi tantangan utama. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan, memperbaiki implementasi regulasi, serta meningkatkan kesadaran penumpang mengenai hak-hak mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna untuk meningkatkan sistem penerbangan yang lebih baik dan adil bagi penumpang di Indonesia.
The Role of the State Administrative Court in Jurisdictional Disputes: A Case Study of Fadel Muhammad’s Lawsuit Against the DPD RI Paselle, Enos; Maharani, Adji Puteri Mila; Norsabila, Annisa
Begawan Abioso Vol. 15 No. 2 (2024): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v15i2.1117

Abstract

This study provides an in-depth understanding of the jurisdictional dispute involving Fadel Muhammad and the DPD RI regarding the decision of the State Administrative Court (PTUN) of Jakarta. The results show that PTUN plays a crucial role in ensuring government accountability and protecting individual rights, but the decision in this case also highlighted tensions between the executive, legislative, and judicial powers. While PTUN has the authority to adjudicate administrative disputes, decisions related to political matters, such as the dismissal of Fadel Muhammad, present complexities that need to be carefully managed to avoid destabilizing the constitutional order. One of the main challenges is the enforcement of PTUN’s decisions, which remains susceptible to non-compliance by the government, potentially leading to legal uncertainty and undermining the effectiveness of the legal system in Indonesia. Therefore, further reforms are needed to strengthen the administrative law system and the judiciary to ensure that PTUN decisions are implemented effectively and fairly, thus maintaining the stability of democracy and the constitutional order in Indonesia.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-commerce di Indonesia: Tinjauan Terhadap Ketidaksesuaian Barang Himmah, Faiqqotul; Karim, Moh.
Begawan Abioso Vol. 16 No. 1 (2025): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v16i1.1156

Abstract

E-commerce berfungsi sebagai platform untuk penjual online, namun meskipun konsep keamanannya sudah memadai, masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya kecurangan, seperti penjualan barang yang tidak sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Hal ini mencerminkan ketidakamanan posisi konsumen dalam transaksi e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan konsumen terhadap barang yang tidak sesuai dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Seiring dengan pesatnya perkembangan e-commerce, banyak konsumen yang menghadapi masalah terkait pesanan yang berbeda dari informasi yang dijanjikan oleh penjual, sehingga isu perlindungan konsumen menjadi semakin penting. Pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban konsumen serta penjual dalam transaksi online menjadi sangat krusial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan wawancara mendalam dengan konsumen serta pelaku e-commerce untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen berhak menerima barang yang sesuai dengan gambar yang ditampilkan, dan pelaku usaha e-commerce wajib bertanggung jawab atas ketidaksesuaian tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. E-commerce juga memiliki peran penting dalam memberikan saran kepada produsen untuk memastikan gambar produk yang dipasarkan menggambarkan kondisi barang secara akurat, serta mendorong penggunaan foto asli produk yang dijual guna meningkatkan transparansi dan kepercayaan konsumen. Selain itu, diperlukan peningkatan pengawasan terhadap praktik jual beli yang merugikan pembeli.
Memahami Fiduciary Duty Direksi Berdasarkan Hukum Indonesia: Studi Perbandingan dengan Hukum Inggris Cesaria, Bunga Dita Rahma
Begawan Abioso Vol. 16 No. 1 (2025): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v16i1.1167

Abstract

Artikel ini membahas fiduciary duty direktur di Indonesia dan di Inggris. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif yuridis dengan pendekatan perbandingan. Tujuan membandingkan fiduciary duty di kedua negara adalah karena di Indonesia banyak kasus direktur yang bertanggung jawab secara pribadi atas keputusan bisnis yang diambilnya yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Sementara itu, di Inggris, hal yang sama jarang terjadi. Penelitian ini menemukan bahwa Inggris memiliki arti fiduciary duty yang lebih jelas dalam undang-undang perusahaan dan presedennya. Berdasarkan hukum Inggris, tugas untuk bertindak dengan itikad baik merupakan inti dari fiduciary duty dan diinterpretasi oleh pengadilan secara subjektif. Sebaliknya, walaupun sering disebut sebagai fiduciary duty dalam literatur, di Indonesia makna dan lingkup tugas direksi tidak secara jelas diatur dalam undang-undang yang menyebabkan interpretasi yang tidak jelas pula oleh pengadilan-pengadilan di Indonesia. Meskipun demikian, fiduciary duty di Inggris belum tentu dapat diadopsi dalam kerangka hukum Indonesia. Fiduciary duty di Indonesia lebih tepat disebut sebagai itikad baik berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, amandemen UUPT untuk memperjelas tugas direksi perlu diteliti lebih lanjut dan kehati-hatian lebih dari direksi di Indonesia dalam mengambil keputusan diperlukan dalam praktiknya.
Permohonan Isbat Nikah dalam Perkawinan Siri yang Ditolak oleh Pengadilan Agama: Studi Kasus pada Putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm Wahyono, Aura Akillah Putri; Saefullah, Saefullah; Adham, Adham
Begawan Abioso Vol. 16 No. 1 (2025): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v16i1.1186

Abstract

Isbat nikah merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah penolakan permohonan Isbat Nikah. Permasalahan ini berhubungan dengan prosedur pengajuan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama serta alasan hakim dalam menolak permohonan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan pengumpulan data kualitatif berdasarkan studi kasus pada Putusan Nomor 49/Pdt.P/202/PA.Mkm. Hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama melibatkan tahapan: pengajuan permohonan, penerimaan perkara, pemeriksaan dalam persidangan, kesimpulan, dan keputusan hakim. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak permohonan Isbat Nikah adalah karena wali yang menikahkan pemohon bukan ayah kandung, melainkan seorang imam masjid, dan ayah kandung pemohon tidak memberikan kuasa kepada imam tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa penolakan permohonan Isbat Nikah dapat menimbulkan akibat hukum terhadap perkawinan, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum, terutama terkait status hukum anak yang tidak jelas.
Konsep Fresh Start Dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK): Studi Perbandingan Dengan Bankruptcy Code Amerika Serikat Desfitra, Heren Puja
Begawan Abioso Vol. 16 No. 1 (2025): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v16i1.1211

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi konsep fresh start dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta mengkaji kesenjangannya dengan praktik ideal fresh start dalam sistem Chapter 11 U.S. Bankruptcy Code. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk mengevaluasi ketentuan Pasal 222 UU P2SK dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perluasan waktu PKPU mencerminkan semangat fresh start, UU P2SK belum mengatur mekanisme debt discharge, pendampingan manajemen, atau akses pembiayaan pasca-restrukturisasi yang menjadi elemen kunci konsep tersebut. Temuan kritis lain meliputi ketiadaan diferensiasi prosedur untuk UMKM dan risiko penyalahgunaan perpanjangan waktu oleh debitur tidak beritikad baik. Simpulan penelitian menekankan perlunya aturan turunan yang menyederhanakan prosedur PKPU untuk UMKM, mengatur debt discharge terbatas, dan menyediakan skema pendampingan usaha agar fresh start dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pemulihan ekonomi.
Analisis Hukum Terhadap Mekanisme Penagihan Pinjaman Online dengan Penyebaran Data Pribadi Oktavia, Widya; Rahardiansyah, Trubus
Begawan Abioso Vol. 16 No. 1 (2025): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v16i1.1215

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum mekanisme penagihan pinjaman online yang melibatkan penyebaran data pribadi. Permasalahan utama terletak pada ketidakjelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara penagihan pinjaman online, terutama yang menyangkut penyebaran data pribadi milik peminjam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengacu pada bahan hukum primer, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI, dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta jurnal-jurnal yang digunakan sebagai bahan hukum sekunder. Penulisan ini menyimpulkan bahwa etika penagihan pinjaman online yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online maupun debt collector telah diatur dalam peraturan OJK. Peraturan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 27 Tahun 2022, yang melarang penagihan dengan cara intimidasi maupun penyebaran data pribadi, karena tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan perlindungan data pribadi yang diatur dalam UU tersebut.

Page 4 of 4 | Total Record : 39

 1   2   3   4 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 1 (2025): Begawan Abioso Vol. 15 No. 2 (2024): Begawan Abioso Vol. 15 No. 1 (2024): Begawan Abioso Vol. 14 No. 2 (2023): Begawan Abioso Vol. 14 No. 1 (2023): Begawan Abioso Vol. 13 No. 2 (2022): Begawan Abioso Vol. 13 No. 1 (2022): Begawan Abioso Vol. 12 No. 2 (2021): Begawan Abioso