Begawan Abioso
Begawan Abioso journal publish by Master of Law Universitas Krisnadwipayana. Our academic journal contains several studies and reviews from selected disciplines in several branches of legal studies. Begawan Abioso journal covers legal disciplines, including criminal law, civil law or business law, agrarian law, and constitutional law. In addition, the journal also contains several legal studies in a broader sense. This journal is published regularly twice every year, namely in June and December. Articles that have been approved and are ready to be published will be published regularly on the website which can be downloaded for free and a printed version will be circulated at the end of each period.
Articles
39 Documents
<![CDATA[Aspek Hukum Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu ]]>
<![CDATA[Haryani, Riastri]]>
<![CDATA[ Begawan Abioso Vol. 13 No. 2 (2022): Begawan Abioso ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3863.742 KB)
|
DOI: 10.37893/abioso.v13i2.189
<![CDATA[Tujuan dalam penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui pengaturan UU No. 7 Tahun 2017 mengenai verifikasi faktual dapat berjalan dalam pemenuhan syarat partai politik peserta Pemilu. Kedua, untuk menganalisis dampak pemberlakuan verifikasi faktual. Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam setiap Negara yang menerapkan sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politik yang sebetulnya menentukan demokrasi, political parties created democracy. Bentuk demokrasi tersebut tertuang dengan diadakannya Pemilu seperti yang akan digelar pada tahun 2019. Seharusnya semua partai politik peserta Pemilu tahun 2019 diverifikasi secara faktual, jika tidak diverifikasi secara faktual, akan menimbulkan diskriminasi di antara partai politik peserta Pemilu tahun 2019 dan akan berimplikasi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Reformasi pasca orde baru telah menghidupkan kembali demokrasi, pertumbuhan partai politik pada masa ini tidak terhindarkan lagi sebab partai politik merupakan pilar dari demokrasi yang harus ada di dalam suatu Negara modern. Di Indonesia, eksistensi partai politik mulai bergeliat kembali sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998, dimulailah geliat politik di Indonesia yang ditandai dengan munculnya partai-partai politik baru di Indonesia yang mana hal tersebut adalah hal yang tidak mungkin dilakukan pada masa orde baru.]]>
<![CDATA[Etika Bermedia Sosial Dalam Era Globalisasi ]]>
<![CDATA[Kusnadi, Kusnadi]]>;
<![CDATA[Mardani, Mardani]]>
<![CDATA[ Begawan Abioso Vol. 13 No. 2 (2022): Begawan Abioso ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (4118.376 KB)
|
DOI: 10.37893/abioso.v13i2.190
<![CDATA[Etika berasal dari bahasa Yunani yakni Ethos yang berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan dan adat, akhlak perasaan serta tata berpikir. Dalam filsafat etika adalah ilmu yang bisa disebut sebagai ilmu mengenai adat kebiasaan mengenai hal yang biasa dilakukan orang yang telah melakukan pelanggaran etika telah diberikan label oleh masyarakat yang dikenal sebagai teori labeling dalam sosiologi seperti yang diungkapkan oleh Edwin M. Lemert. Media sosial oleh masyarakat dianggap sebagai pengganti komunikasi yang dilakukan secara langsung (komunikasi primer) yang terjadi antara orang per orang dengan melakukan tatap muka secara langsung tanpa melalui perantara. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui etika-etika dalam bermedia sosial di era globalisasi dan untuk mengetahui dan mempraktikkan perbuatan yang sesuai dengan etika dalam bermedia sosial di era globalisasi. Globalisasi berasal dari dua kata global yang berarti seluruh dunia dan artinya adalah proses, sehingga globalisasi adalah proses yang menyatukan seluruh dunia. Pembahasan dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan fakta-fakta dan fenomena sosial yang terjadi dan kemudian oleh penulis dilakukan analisis peristiwa secara yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis dengan berbasis pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal ini yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian analisis penulis sehubungan dengan menggunakan media sosial harus dilakukan dengan memperhatikan etika dalam bermedia sosial.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Sama Operasi Jasa Angkut Antara PT. BME Dengan PT. STI ]]>
<![CDATA[Azizah, Nanda Ayu Nur]]>
<![CDATA[ Begawan Abioso Vol. 13 No. 2 (2022): Begawan Abioso ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2896.618 KB)
|
DOI: 10.37893/abioso.v13i2.194
<![CDATA[Suatu perjanjian semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok di dalam dunia usaha dan menjadi dasar bagi kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan termasuk juga menyangkut tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sumber data sekunder atau sering juga disebut penelitian yuridis normatif merupakan kegiatan penelitian hukum dengan tujuan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Hasilnya terdapat kelalaian yang dilakukan PT. STI terhadap unsur wanprestasi pihak PT. BME memenuhi unsur dalam wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan dan tidak memenuhi unsur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.]]>
<![CDATA[Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing di Wilayah Laut Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional ]]>
<![CDATA[Yusnita, Ummi]]>;
<![CDATA[Kustanti, Fitri Heri]]>
<![CDATA[ Begawan Abioso Vol. 13 No. 2 (2022): Begawan Abioso ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3431.714 KB)
|
DOI: 10.37893/abioso.v13i2.199
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah aturan yang diberlakukan hukum normatif di Indonesia dalam penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing bertentangan dengan hukum internasional. Metode yang diterapkan pada penelitian ini yaitu metode yuridis normatif yang digunakan untuk mendapatkan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum untuk mengetahui jawaban atas permasalahan hukum dari dilakukannya penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing sebagai suatu bentuk sanksi yang diberikan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pada peristiwa dibakar dan ditenggelamkannya kapal asing yang diketahui telah melanggar batas wilayah laut Indonesia, pemerintah memiliki keyakinan penuh atas hal tersebut sebagai bagian dari penguatan kedaulatan negara dan tidak bertentangan dengan hukum internasional, khususnya Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982, di mana Pihak berwenang Indonesia bisa menenggelamkan kapal pelaku illegal fishing.]]>
<![CDATA[Pentingnya Etika Moral dan Hukum Dalam Perilaku Masyarakat ]]>
<![CDATA[R. Jossy Belgradoputra]]>;
<![CDATA[Mardani]]>
<![CDATA[ Begawan Abioso Vol. 14 No. 1 (2023): Begawan Abioso ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/abioso.v14i1.437
<![CDATA[Hidup bersama dalam suatu masyarakat tentu harus mengedepankan nilai etika, moral, akhlak, serta norma. Semua itu merupakan pedoman yang terkandung dalam Pancasila. Nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila digali dan dibuat oleh pendiri bangsa sesuai dengan nilai kehidupan bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila wajib diimplementasikan pada berbagai bidang kehidupan. Etika adalah bagian atau cabang dari ilmu filsafat dan juga pengetahuan yang membahas mengenai moral. Dalam mengamati kondisi penegakan hukum yang amburadul dan perkembangan hukum positif yang tidak tegas, terutama menyangkut masalah-masalah moral dan etika yang berhubungan dengan korupsi di Indonesia semakin merajalela. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku masyarakat yang menyimpang dari etika moral dan hukum serta mengetahui implementasi etika moral dan hukum dalam perilaku masyarakat. Metode penelitian yuridis normatif yang berasal dari data-data kepustakaan yang dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan fakta-fakta dan fenomena sosial yang terjadi. Hasilnya perubahan moral dan sosial budaya dimanfaatkan berbagai pihak untuk mencari kesempatan dalam kesempitan. Berbagai cara ideologi ditawarkan sebagai penyelamat. Faktor-faktor inilah yang menjadikan perilaku masyarakat saat ini menyimpang dari etika moral dan hukum. Implementasi etika moral dan hukum dalam perilaku masyarakat, seharusnya sudah dimulai dari lingkungan rumah, di mana orang tua wajib mengajarkan budi pekerti dengan cara memberikan contoh langsung.]]>
<![CDATA[Penegakan Kode Etik Advokat Terhadap Advokat yang Mengambil atau Merebut Klien dari Teman Sejawat ]]>
<![CDATA[Robet Suwandi]]>;
<![CDATA[Mardani]]>
<![CDATA[ Begawan Abioso Vol. 14 No. 1 (2023): Begawan Abioso ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/abioso.v14i1.451
<![CDATA[Klien merupakan orang perorangan, korporasi/badan hukum atau institusi lain yang menerima jasa/bantuan hukum dari Advokat. Sebagai pihak yang membutuhkan bantuan hukum, kadangkala klien hadir dari masyarakat yang awan hukum, sehingga tidak mengerti bagaimana mengakses dan memilih Advokat. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui etika profesi advokat dalam menarik klien dan menegakkan kode etik advokat terhadap mereka yang menarik atau merebut klien dari rekan-rekannya. Penelitian ini menjadi dasar untuk meningkatkan literasi advokat. Penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan Kode Etik Advokat Indonesia. Penelitian ini mengkaji perilaku advokat yang melanggar kode etik dan pelaksanaan upaya penegakannya. Pasal 5 Kode Etik Advokat Indonesia melarang advokat menarik atau merebut klien dari teman sejawat. Apabila seorang Advokat menarik atau merebut klien, maka hal tersebut dapat dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Advokat untuk diperiksa dan disidangkan. Pelanggaran terhadap Pasal 5 dapat berakibat pada sanksi peringatan, sanksi peringatan keras, sanksi skorsing sementara, dan sanksi pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Sebagai Pembaharuan Hukum Perlindungan Anak ]]>
<![CDATA[Chariansyah, Hery]]>
<![CDATA[ Begawan Abioso Vol. 14 No. 1 (2023): Begawan Abioso ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/abioso.v14i1.479
<![CDATA[Hukuman kebiri kimia yang diatur dalam undang-undang tentang perlindungan anak menjadi bentuk keseriusan negara dalam melindungi anak-anak dari kejahatan seksual, akan tetapi pada pelaksanaannya banyak terjadi penolakan pada hukuman kebiri tersebut karena dianggap sebagai hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan etika kedokteran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana kejahatan seksual pada anak dalam sistem hukum di Indonesia, dan untuk menganalisis kepastian hukum atas hukuman kebiri kimia sebagai pembaharuan hukum atas kejahatan seksual terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara penelitian terhadap kaidah hukum positif dan asas hukum yang dievaluasi terhadap kaidah-kaidah hukum (peraturan perundang-undangan) yang relevan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hukuman kebiri kimia yang dikenakan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap anak dalam melindungi anak-anak di Indonesia dari kejahatan seksual dan penegakan hukum atas hukuman kebiri yakni telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang dan digunakan sebagai dasar hukum oleh hakim dalam memberikan hukuman kebiri kimia kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial ]]>
<![CDATA[Kuncoro, Fikron Abdul Hamid]]>;
<![CDATA[Rubaie, Ach]]>
<![CDATA[ Begawan Abioso Vol. 14 No. 1 (2023): Begawan Abioso ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/abioso.v14i1.675
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ujaran kebencian yang dikirimkan kepada individu atau kelompok tertentu yang belakangan ini mendapat perhatian luas. Ujaran kebencian semakin ramai diperbincangkan melalui unggahan di media sosial. Banyak pengguna internet menyebarkan unggahan yang berisi hinaan, fitnah, hujatan dan ujaran kebencian lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa ketidakjelasan atau ketidaklengkapan undang-undang lengkap harus dijelaskan atau dilengkapi dengan temuan hukum. Terkait dengan tindak pidana ujaran kebencian, meliputi semua tindakan serta upaya seseorang ataupun lebih menyebarkan kebencian atau menghasut seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, upaya penegakan hukum terhadap kejahatan ujaran kebencian wajib dilakukan sesuai aturan perundangan yang mengatur kejahatan. Penegakan hukum pidana adalah proses peradilan pidana, diproses peradilan pidana, aparat penegak hukum, baik itu aparat kepolisian, kejaksaan, ataupun hakim, wajib senantiasa memberi perhatian pada tujuan hukum, yakni mengutamakan keadilan, kepentingan, serta jaminan kepastian hukum dengan mengutamakan penemuan hukum.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang Diakui Terkait Hibah Wasiat yang Tidak Dapat Dilaksanakan ]]>
<![CDATA[Amiati, Nimas Roro]]>;
<![CDATA[Hutomo, Putra]]>;
<![CDATA[Marniati, Felicitas Sri]]>
<![CDATA[ Begawan Abioso Vol. 14 No. 1 (2023): Begawan Abioso ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/abioso.v14i1.692
<![CDATA[Dalam KUH Perdata disebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi didahului dengan adanya kematian dan pewaris meninggalkan harta warisan yang akan jatuh kepada ahli waris menurut undang-undang sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu surat wasiat. Aturan hak mewaris dari anak luar kawin, diatur tersendiri dalam KUH Perdata. Permasalahan penelitian ini, bagaimana hibah wasiat yang tidak dapat dilaksanakan anak luar kawin yang diakui? dan bagaimana perlindungan hukum anak luar kawin yang diakui terkait tidak dapat dilaksanakannya hibah wasiat? Metode yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis, dan pendekatan konseptual. Anak luar kawin yang diakui terkait hibah wasiat yang tidak dapat dilaksanakan dapat melakukan gugatan ke pengadilan berdasarkan akta hibah wasiat yang dibuat di hadapan notaris dengan memenuhi syarat-syarat dari pewarisan serta tidak menyimpang dari batasan-batasan yang ditetapkan, hal ini sejalan dengan asas yang ada di dalam KUH Perdata yaitu hak saisine dan hak heriditas petition bahwa bukti perlindungan hukum yang dimiliki anak luar kawin mempunyai hak mewaris. Dengan demikian pelaksanaan wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum yang harus dan wajib dilaksanakan oleh para ahli waris. Notaris dalam membuat akta wasiat harus memberikan penyuluhan hukum kepada pewaris mengenai aturan mewaris menurut undang-undang untuk menghindari sengketa dikemudian hari.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Hakim Pengawas Terhadap Harta Pailit ]]>
<![CDATA[Arimba, Cahya Iradi]]>
<![CDATA[ Begawan Abioso Vol. 14 No. 2 (2023): Begawan Abioso ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/abioso.v14i2.708
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tugas dan wewenang serta tanggung jawab hakim pengawas terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator, selain itu juga untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pengawasan dari tanggung jawab hakim pengawas sebagai pengawas proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa Pasal 65 UU KPKPU merupakan ketentuan hukum yang mendasari hakim pengawas dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi proses pemberesan dan pengurusan harta pailit. Hakim pengawas memimpin rapat verifikasi; menyetujui atau menolak daftar tagihan; meneruskan tagihan-tagihan; mendengar saksi-saksi dan para ahli; memberikan izin atau menolak permohonan debitur untuk bepergian, hal-hal tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tugas dan wewenang serta tanggung jawab hakim pengawas. Dalam hal pengawasan, hakim pengawas melakukan tugas pengawasan dalam bentuk-bentuk tertentu. Bentuk pengawasan ini secara eksplisit telah diatur dalam UU KPKPU, bentuk-bentuk pengawasan tersebut adalah. 1) Melalui penetapan dari hakim pengawas. 2) Melalui persetujuan dari hakim pengawas. 3) Melalui pemberian izin dari hakim pengawas. 4) Melalui pemberian usul dari hakim pengawas. 5) Melalui pemberian perintah dari hakim pengawas.]]>
