cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
AGUNG ZULFIKRI
Contact Email
agung.zulfikri@westscience-press.com
Phone
+6282115575700
Journal Mail Official
info@westscience-press.com
Editorial Address
Grand Slipi Tower, level 42 Unit G-H Jl. S Parman Kav 22-24, RT. 01 RW. 04 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat 11480
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Published by Westscience Press
ISSN : 29861373     EISSN : 29642620     DOI : https://doi.org/10.58812/jhhws
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains adalah jurnal national yang menerbitkan naskah-naskah di bidang Hukum dan hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains akan menjadi publikasi ilmiah terkemuka di Indonesia yang berfokus pada studi hukum dan hak asasi manusia. Ini mencakup analisis berorientasi hak, debat hukum dan kebijakan, studi kasus dan temuan empiris lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia dan kebebasan, pandangan teoretis tentang hak asasi manusia, dan beragam metode dalam studi hak asasi manusia. Ini menyambut baik studi dari berbagai disiplin ilmu dan pendekatan yang meningkatkan kesadaran terhadap kelompok minoritas yang terpinggirkan dan kurang terwakili di Indonesia dan sekitarnya. Semua kebijakan dan proses editorial/peninjauan berkomitmen terhadap inklusivitas. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains (JHHWS) adalah jurnal akses terbuka yang bertujuan untuk menawarkan platform akademik Nasional untuk penelitian hukum di berbagai kebijakan pemerintahan, khususnya di negara berkembang dan Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains berfungsi sebagai arena interdisipliner untuk diskusi dan analisis akademik pada isu-isu hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains terutama berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan administrasi, hukum lembaga adat, hukum fikih agama, hukum rezim nasional, tata kelola pluralisme hukum, hak buruh dan migran, hak politik, kebebasan beragama, perawatan kesehatan, hak minoritas , hak atas tanah, hak ulayat, hak sosial, hak budaya, hak pendidikan, dan berbagai isu HAM tambahan di wilayah dan daerah lain yang terkait dengan isu kontemporer dalam keilmuan hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 328 Documents
 14   15   16   17   18 
Analisis Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta E-Book PPKC Hotli Hayati Nainggolan; Mutiara Anggun Lestari; Yuka Juliyana
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i01.957

Abstract

Penelitian ini membahas terkait penyelesaian pelanggaran hak cipta E-book melalui mediasi. . Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta yang dimaksud oleh UU Hak Cipta dan bagaimana penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa Pelanggaran Hak Cipta E-Book PPKC oleh Dirjen Haki. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dengan adanya undang-undang dan mekanisme penyelesaian sengketa, pemilik hak cipta buku dapat merasa lebih aman, dan mediasi menjadi metode efektif dalam menyelesaikan sengketa hak cipta.
Mengimplementasikan Nilai Pancasila Pada Sila Kelima Dalam Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Melalui BPJS Kesehatan Az Zahra Manggali Hermawan; Dewi Aulia Rachmawati; Ettikha Avriel Puput Prihatin; Maya Zahra Khairunnisa; Rika Nur Safitri; Wisnu Dwi Febriyantoro; Aris Prio Agus Santoso
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i01.965

Abstract

Hak tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dimana kesejahteraan dirinya dan keluarganya merupakan hak asasi manusia dan diakui oleh segenap bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Bagaimana pelayanan kesehatan melalui BPJS kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan terhadap peserta BPJS. Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan teknik kuesioner dengan pengumpulan data dari data primer yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada 11 responden yang pernah berobat di RSUD dan punya BPJS. Pada pelayanan antara pasien dengan menggunakan BPJS dan pasien umum memiliki perspektif yang signifikan dari kualitas pelayanan berdasarkan keselamatan pasien, efektivitas dan efisiensi dan berorientasi pada pasien serta kepuasan pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pendaftaran igd memberikan pengaruh sebesar 100% terhadap quality assurance gawat darurat, pelayanan dokter dan perawat memberikan pengaruh sebesar 82% terhadap quality doctor and nurse services, prosedur pelayanan obat 82% terhadap quality assurance kefarmasian. Kualitas pelayanan merupakan tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang memuaskan pelanggan yang diberikan sesuai standard dan etika profesi.
Peran Pancasila Dalam Membentuk Kesadaran Masyarakat Terhadap Kesehatan Dian Septiana; Fitri Nastiti Rahayu; Iven Lutfiah Pra Azizi; Salsa Swastika Damayanti; Sherly Margaretha Putri Angelina Uko; Solideo Anggita Setyowati
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i01.966

Abstract

Kurangnya kesadaran akan nilai-nilai Pancasila masih sangatlah kurang dikarenakan masyarakat belum memahami dan mengerti tentang nilai-nilai Pancasila, implementasi nilai - nilai Pancasila kurang maksimal, kurangnya pendidikan dan pengajaran Pancasila, pola pikir yang tidak profesional yang seharusnya menjadi dasar negara dan ideologi. Pemerintah sebagai pemangku kekuasaan mungkin tidak memberikan pendidikan dan pengajaran yang cukup tentang Pancasila, sehingga masyarakat kurang memahami dan mengerti akan nilai- nilai Pancasila tersebut dan pemahaman tentang pengalaman Pancasila mengalami hambatan yang berat dan sulit diprediksi yang berujung mengancam penurunan kualitas hidup dan martabat. Bertujuan untuk menyampaikan pentingnya nilai - nilai Pancasila dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat, menggali bagaimana prinsip-prinsip Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan dapat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap kesehatan dan pelayanan kesehatan dan artikel ini dapat menjadi sarana untuk memotivasi dan menginspirasi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran kesehatan mereka. Metode penelitian yang digunakan menggunakan kualitatif deskriptif. Pancasila memiliki peran penting dalam kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Melalui nilai - nilai seperti gotong - royong, keadilan dan persatuan diharapkan masyarakat lebih peduli dan aktif dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitar.
Pembuktian Kebaruan Suatu Invensi Dalam Gugatan Pembatalan Paten Sederhana Rahman Rahman; Niko Satria Dwi Putra; Luki Artur Rifaldi; Muhammad Zaky Jamaludin Solih
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i01.967

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses pembuktian kebaruan dalam konteks hukum paten sederhana. Penelitian ini menggunakan metode studi dokumen, termasuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait. Selain itu, literatur dan penelitian terkait juga menjadi sumber data yang penting. Wawancara dengan ahli hukum dan praktisi hukum yang berpengalaman dalam bidang paten juga dilakukan untuk memperoleh wawasan yang lebih luas terkait dengan pembuktian kebaruan dalam gugatan pembatalan paten sederhana. Dalam gugatan pembatalan paten sederhana, salah satu aspek yang harus dibuktikan adalah kebaruan suatu invensi. Kebaruan merupakan salah satu syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu invensi dapat diberikan hak paten. Proses pembuktian kebaruan ini harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Invensi yang diajukan harus dianggap baru dan tidak tercakup dalam pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Proses persidangan akan menilai bukti-bukti yang diajukan dalam pembuktian kebaruan ini. Persidangan akan memutuskan apakah paten tersebut dapat dipertahankan atau dibatalkan berdasarkan ketentuan kebaruan dalam undang-undang paten yang berlaku.
Analisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Siti Nurazizah; Vina Humaira; Luthfiyya Junia Sumantri; Fira Luthfian Aulia
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i01.968

Abstract

Di Indonesia, rahasia dagang didefinisikan dan dilindungi oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pemberlakuan undang-undang tersebut pada nyatanya menimbulkan beberapa permasalahan praktis pada bidang hak kekayaan intelektual yang tunduk pada sekuritas, seperti tidak adanya standar untuk menentukan nilai ekonomi dari hak kekayaan intelektual, karakter Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berbeda dengan benda yang disebutkan oleh Burgelijk Wetboek (BW), dan pengeksekusian apabila terjadi wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengacu pada regulasi tertulis dalam hukum, dan menggabungkan data-data primer, sekunder, serta tersier seperti jurnal dan beberapa media yang membahas berbagai aspek kegiatan rahasia dagang di Indonesia. Dengan terdapatnya ambiguitas dalam undang-undang tersebut selain yang dijelaskan di atas. Salah satunya adalah dalam definisi rahasia dagang itu sendiri, di mana batasan yang tepat mengenai informasi yang dapat dilindungi belum selalu jelas tertera dalam undang-undang. Selain itu, ketentuan mengenai prosedur perlindungan, hak, kewajiban, dan tata cara penyelesaian sengketa terkait rahasia dagang juga dapat menjadi kabur atau ambigu dalam penerapannya. Ketidakjelasan tersebut dapat memunculkan interpretasi yang beragam, sehingga mempersulit pelaksanaan atau penegakan hukum secara konsisten dan efektif terhadap pelanggaran rahasia dagang. Demikian pula, dalam konteks bisnis yang terus berkembang, undang-undang tersebut mungkin perlu diperbarui atau disesuaikan agar tetap relevan dan memberikan perlindungan yang memadai terhadap rahasia dagang di era modern.
Perlindungan Hukum Terhadap Karya Derivatif Sebagai Implementasi Hak Cipta di Indonesia Siti Aulia; Salsa Leila Sabrina; Tsalsa Nurfadilah
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i01.969

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran hukum dalam melindungi karya derivatif dan bagaimana kerangka hukum mengatur perlindungannya. Serta bagaimana peran institusi atau lembaga Ditjen HKI dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta terkait derivatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil dalam penelitian ini terkait perlindungan hukum karya derivatif bentuk dan contoh objeknya tidak diatur dengan jelas dalam Undang-undang Hak cipta. Ketentuan perlindungan terpisah atau tersendiri tersebut pun tidak dijelaskan lebih lanjut sehingga timbul ketidakpastian hukum mengenai bagaimana karya derivatif dilindungi. Peran Institusi serta Ditjen HKI menangani kasus pelanggaran hak cipta terkait karya derivatif ini sangat memiliki penting terutama dalam penyelesaian sengketa antara para pihak yang terlibat dalam pelanggaran hak cipta tersebut.
Keadilan dan Perlindungan HAM: Refleksi Tragedi Kanjuruhan Eduard Awang Maha Putra; Fathul Hamdani; Lalu Muhammad Azwar; Lalu Syamsul Imam WN
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i01.977

Abstract

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang merupakan anugerah setiap individu yang wajib dihormati, dilindungi, dipenuhi oleh negara. Maka ketika negara tidak mampu melindungi dan menghormati hak asasi, saat itu juga negara telah melakukan pelanggaran HAM. Contoh pelanggaran HAM yang telah terjadi dalam dunia sepak bola tanah air pada awal Oktober 2022 yakni tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan korban jiwa. Peristiwa ini menjadi Sejarah kelam dalam dunia persepakbolaan tanah air bahkan mendaptkan perhatian dunia internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian diperoleh bahwa dalam tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM telah berperan dalam menjalankan proses pemantauan serta penyelidikan terhadap krisis kemanusiaan Kanjuruhan dan telah menyatakan bahwa memang tidak ada pelanggaran HAM berat. Kemudian Hak atas Keadilan belum dapat dikatakan tercapai bagi korban dikarenakan penjatuhan vonis hukuman yang tidak setimpal dengan banyak nya korban yang berjatuhan dan berkaitan dengan perlindungan HAM bagi supporter sejatinya dari segi regulasi sudah menjamin hak asasi setiap pihak untuk mendapatkan perlindungan dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola di Indonesia, namun yang kerap kali membuat perlindungan hak asasi tercederai seringkali diakibatkan dari perilaku kekerasan dan kesewenangan aparat penegak hukum.
Peran Kedokteran Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Biddokkes Polda Sulsel Heriyanto Heriyanto
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i01.995

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kedokteran forensik pada tahap penyidikan dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan di RS. Bhayangkara Makassar Biddokkes Polda Sulawesi Selatan sejauh ini belum optimal, hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa keterangan langsung yang diberikan oleh ahli kedokteran forensik di hadapan penyidik tidak diperlukan dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan, keterbatasan tenaga kesehatan terutama dokter forensik serta pada beberapa kasus tidak dilibatkannya fungsi kedokteran forensik oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana pembunuhan.  
Optimalisasi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak (Studi Perbandingan Hukum Negara Indonesia Dengan Negar Filipina) Putri Jasminta Indah; Subekti Subekti
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i01.1000

Abstract

Tindak pidana tidak hanya terbatas pada pelaku yang sudah dewasa, namun juga dapat dilakukan oleh anak. Anak yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Negara Indonesia dengan Negara Filipina memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana anak yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia dengan Filipina dan upaya mengoptimalkan pengaturan yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi kejahatan anak. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan menggunakan pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan, yaitu di Indonesia menerapkan usia 12-18 tahun untuk pertanggungjawaban pidana anak dan pemberian hukuman berupa sanksi pidana atau tindakan, sedangkan Filipina menetapkan batas usia 15- 18 tahun dan mencakup tanggung jawab bersama orang tua dalam regulasinya. Adapun upaya yang dapat dilakukan negara Indonesia adalah dengan melakukan perluasan pertanggungjawaban pidana anak berupa menambahkan pengaturan tanggung jawab orang tua dalam pengaturan hukum pidana anak.
Pembuktian Hukum Terhadap Pelaku Bullying Dalam Kriminologi Marcelino Muhamad Rafi
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i01.1007

Abstract

Bullying atau dalam bahasa Indonesia seringkali dikenal “perundungan/penindasan” dapat dikatakan sebagai seluruh bentuk penindasan atau kekerasan yang dikehendak secara sengaja oleh individu maupun kelompok yang lebih berkuasa dan dominan terhadap individu lain, hal tersebut bertujuan untuk mengganggu dan bahkan menyakiti, selain itu bullying biasanya dilakukan berulang-ulang kali sehingga terbentuk suatu pola intimidasi, bullying dapat terjadi pada tingkat sekolah dasar hingga tingkat perkuliahan bahkan tidak berhenti disitu bullying juga dapat terjadi di lingkungan masyarakat seperti lingkungan kerja serta rumah tangga, perilaku tersebut dapat dikatakan sangat merugikan karena tidak hanya berpengaruh terhadap fisik tetapi juga dapat berpengaruh terhadap mental individu serta dapat dimungkinkan akan mengganggu pola pikir untuk kedepannya. Pelaku dari tindakan bullying sangat erat kaitannya dengan studi kriminologi sebagai ilmu hukum yang mempelajari pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat. Membuktikan bahwa pelaku bullying merupakan penjahat pada ranah kriminologi adalah tujuan dari penelitian ini dibuat. Penelitian ini tergolong penelitian hukum doktrinal (normatif) dan lebih dominan mengarah pada konsep asas keadilan dalam sistem moralitas menggunakan pendekatan kasus (case approach) dengan meninjau pertimbangan kasus sosial yang sempat terjadi. Presensi Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dijadikan sebagai arketipe serta representasi untuk memberikan bukti kejahatan yang dilakukan oleh pelaku bullying. Maka perlu adanya pertimbangan yang harus disesuaikan terhadap Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU Perlindungan Anak dan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pelaku bullying sesuai dengan fakta yang terjadi pada kasus yang menimpa korban serta dengan terseretnya unsur kriminologi yang dapat memperkuat bukti kejahatan yang dilakukan terhadap pelaku kepada korban.

Page 16 of 33 | Total Record : 328

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 10 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 09 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 08 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 07 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 06 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 05 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 04 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 03 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 01 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 01 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains More Issue