cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 258 Documents
 2   3   4   5   6 
Implementation of Law No. 22 of 2022 Concerning Corrections in Connection with the Development of Juvenile Prisoners at the Class IIB Lubuk Pakam Correctional Institution Wahyudi, Dedy; Warman, Syafril; Akmal, Akmal
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i01.537

Abstract

The Class IIB Lubuk Pakam Correctional Institution has fulfilled the rights of prisoners in accordance with the rules in Article 9 and Article 10 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. These efforts are implemented through coaching and mentoring activities. The form of guidance is in the form of spirituality, guidance on social activities, counseling or health seminars, and also work guidance. In addition, this guidance is carried out by providing service innovation, supporting infrastructure and developing existing facilities to be maximized. Class IIB Correctional Institution Lubuk Pakam runs the correctional system by means of; implementation of change management, structuring the administration, human resource management system, strengthening accountability, strengthening supervision and improving the quality of service to the public. Class IIB Lubuk Pakam Correctional Institution which seeks to improve public service standards through the implementation of change management components, structuring procedures, human resource management systems, strengthening accountability, strengthening supervision and improving the quality of service to the public. Therefore, the feasibility of occupancy should be the main thing that can affect the quality of the correctional system in place.
Risks in Bank Credit Agreements in Relation to Consumer Protection Dany, Bina Era
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.538

Abstract

As financial intermediary institutions, banks have an important role in the national development process, which arises from the main business activities of banks, namely attracting funds directly from the community in the form of savings and returning them to the community. Building local communities in the form of credit. To receive a loan from a bank, consumers must apply for a loan to the bank themselves. Questions arise regarding what risks may arise from bank loan contracts and what actions can be taken to protect customers from risks arising from bank loan contracts. The research method used in this paper is normative legal research, namely the study of legal sources, both primary legal sources and secondary legal sources. The results of the examination show that there are many relief clauses in bank loan contracts which can burden the customers themselves, and the dominant market position of the bank at the time the loan is granted is This shows that the customer has no other choice. Because, at the contract point, debtor customers are usually very dependent on credit support from the bank. It is hoped that this can be achieved through Consumer Protection Law Number 8 of 1999 and Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. can protect customers on credit agreements.
Analisis Hukum Hak Anak Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Funna, Putri Khairani; Hasibuan , Lidya Rahmadhani; Sahlepi, Muhammad Arif
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.548

Abstract

This research is in the form of a legal analysis of children's rights which need to be considered in the final decision in cases of criminal acts of sexual abuse against perpetrators of criminal acts of sexual abuse. Which in Decision no. 640/Pid.Sus/2023/PN Mdn child victims did not get their rights in the decision and thus the result of the judge's decision in the form of a 13 year prison sentence was not in accordance with legal provisions because the results of the decision were unfair without considering the rights of children who were victims in criminal act, the judge hereby does not consider Law no. 35 of 2014 which explains the rights of children who are victims of criminal acts. This research was carried out using a descriptive approach with qualitative methods with a normative juridical research type based on secondary data sources taken from case studies of court decisions and laws with analysis using related legal materials.
Tinjauan Yuridis Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Nainggolan, Sri Cici; Kornelis, Yudi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.556

Abstract

Saat ini Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah berkembang sangat pesat karena adanya kemajuan teknologi. Tinjauan Yuridis mengenai TPPU dapat kita lihat dari melalui dasar hukumnya yaitu, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang dimana dalam hal ini, dapat diketahui bahwa TPPU merupakan tindakan kriminal yang dilakukan dengan menyembunyikan asal maupun identitas orang-orang atau para pelaku TPPU. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode yuridis normatif, yaitu melakukan pendekatan undang-undang dan analisis kasus terkait. Hasil penelitian menemukan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif menangani TPPU, termasuk kewajiban pelaporan yang mencurigakan tentang transaksi, pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta penerapan sanksi pidana yang tegas. Namun, temuan juga mengindikasikan adanya tantangan dalam implementasi undang-undang tersebut, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya, dan hambatan dalam kerjasama internasional. Penelitian ini menyimpulkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah menciptakan dasar kuat untuk mencegah dan memberantas tindakan pencucian uang, diperlukan peningkatan kapasitas dan koordinasi antar lembaga serta kerjasama internasional yang lebih efektif untuk mencapai hasil yang optimal.
Kedudukan Akta dibawah Tangan Sebagai Ketetapan Hukum Fauziah Lubis; Halimahtusadiah
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.557

Abstract

Akta di bawah tangan, sebuah instrumen hukum yang kerap digunakan dalam berbagai ranah perjanjian, menghadirkan perpaduan antara fleksibilitas dan kekhawatiran terkait keabsahannya. Di satu sisi, akta ini menawarkan kemudahan dan kepraktisan bagi para pihak dalam merumuskan kesepakatan tanpa terikat formalitas rumit Pada prakteknya, akta di bawah tangan kadang dimanfaatkan dan akan muncul problematika didalamnya maka akan muncul pertanyaan maksud dan fungsi Akta dibawah tangan dan perbedaan dengan alat bukti lainnya, pengaturan mengenai akta di bawah tangan menurut sistem hukum di indonesia, dan kedudukan dan kekuatan pembuktian akta dibawah tangan sebagai ketetapan Hukum kemudian untuk diteleti, dan Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan jurnal ini adalah jenis penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, Berdasarkan hukum positif Indonesia, akta di bawah tangan dapat menjadi ketetapan hakim jika memenuhi beberapa syarat: Dibuat dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, Isi akta di bawah tangan harus jelas dan tidak menimbulkan keraguan dan akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum yang kuat sebagai alat pembuktian. Sepanjang perjanjian yang dibuat berdasarkan itikad baik dan memenuhi syarat dari Pasal 1320 KUH-perdata.
Cancellation of Grants Transferred In The Form Of Inheritance Through The Supreme Court Decision Sebayang, Muhammad Alfalah; Harahap, Mhd. Yadi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.560

Abstract

Research activities must have clear objectives to achieve. Research objectives show the quality and value of research. The objectives to be achieved in this research are to analyze the judge's considerations in deciding the grant cancellation case and to explain the judge's considerations in canceling the first decision after it was ratified AS well AS regarding the authority of the Court in adjudicating disputes over the withdrawal of grants transferred in the form of inheritance. This research has positive legal implications for efforts to realize the rights that should be given to grantees and families of grantees who have been transferred in the form of inheritance. This qualitative research was conducted by collecting, analyzing and interpreting narratives into visual data to obtain a complete, comprehensive and holistic understanding of the phenomenon of adjudicating grant disputes. The results of this study reveal that the urgency of studying Islamic fiqh and the two sets of KHI article 212 and KHES articles 719 and 728 are to become more familiar in resolving sharia economic disputes such as AS the withdrawal of grant assets. And so that both can be used AS guidelines, not just one of them, so that they can be collaborated and do not conflict with fiqh rules. The results of this study are expected to contribute ideas for the development of legal science in Indonesia and especially civil law, especially regarding cases of settlement of grant withdrawals in court.
Symbolic Interactionism The Impact of the Advertisement "Not Smoking is Not Handsome" in the Youth Hangout Sebayang, Muhammad Alfalah; Saragih, Jainul Ilham; Lubis, Fauziah
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.561

Abstract

Smoking is a bad habit that has been done since the time of the discovery of tobacco. Initially smoking only aims to warm the body but, over time the habit becomes changed goal is AS a requirement that can not be abandoned or can be said to be addicted. The majority of smokers worldwide are ± 47% male population while 12% are female population with different age categories. Various reasons people smoke a variety, among these people there are several factors that influence a person to smoke for example, prestige factors to be called “champion”, and there are also people who say smoking can trigger inspiration and keupayaan thinking, even there is an interesting pantun used Alaihi Symbolic interactionism is a sociological theory that emphasizes the role of symbols and social interaction in understanding human behavior. In the context of analyzing the influence of the “Gak ngerokok gak ganteng ” advertisement on teenage hangouts, this approach can provide a deep understanding of how the advertisement influences teenagers' perceptions, attitudes and behaviors towards smoking. In symbolic interactionism, symbols such Alaihi Salam words, images, or actions are considered to have meanings given by individuals through the process of social interaction. The “No smoking no handsome” advertisement is a symbol that gives a message to teenagers that not smoking is something cool or attractive. Through the process of social interaction, the symbol can be interpreted and interpreted by teenagers in the context of their daily lives. An analysis of the influence of these ads on teenage hangouts can involve several aspects, including: Perception and attitude, Behavior, Identity and Social Interaction. Using the framework of symbolic interactionism, the analysis can dig deeper into how the “Gak ngerokok gak tampan ” advertisement influences teenagers' mindset and behavior related to smoking, AS well Alaihi Salam how the symbols are interpreted in the cultural and social context of teenagers.
Penerapan Pendidikan Karakter Kepatuhan Berlalu Lintas Dalam Mata Kuliah Kewarganegaraan Di Universitas Budi Darma Medan Hutabarat, Sumiaty Adelina
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.562

Abstract

Tantangan yang dihadapi dalam berlalu lintas yang terus tumbuh dan berkembang terlihat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi. Lihat berapa banyak pelanggaran lalu lintas kesadaran lalu lintas memang menjadi masalah menjadi tanggung jawab seluruh elemen pendidikan merupakan wahana yang paling penting cocok dan berperan paling besar dalam meningkatkan kesadaran lalu lintas. permasalahan dalam penelitian ini bagaimana penerapan pengintegrasian pendidikan karakter dalamkepatuhan berlalu lintas dalam Pembelajaran kewarganegaraan di Universitas Budi Darma Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualititif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi mahasiswa Teknik Informatika dan sumber data sekunder yang meliputi: dokumentasi, arsip dan buku pendidikan kesadaran lalulintas. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, uji keabsahan data menggunakan metode triangulasi dan sumber. Analisis data denganmodel analisis interaktif meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penerapan pendidikan karakter kepatuhan berlalu lintas terpadu pada mata kuliah Kewarganegaraan dilaksanakan sesuai penyesuaian. silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada semester pertama, sedangkan pada semester kedua baru diberikan silabus dan dosen mengintegrasikan sendiri pelaksanaan dan evaluasi/penilaiannya
Analysis of Interfaith Marriage from the Perspective of Maqashid Shariah AS-Syathibi Sebayang, Muhammad Alfalah; Tanjung, Dhiauddin
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.563

Abstract

Interfaith marriages are in the news on TV and social media, with both pros and cons. Those who are pro argue that such actions are based on humanity and human rights and do not care about religious differences as long as the family is harmonious and happy. On the other hand, the cons argue from the perspective of positive law, which prohibits it in Indonesia, and according to fiqh, the marriage is invalid. The purpose of this study is to understand how Maqashid al-Syariah Syatibhi views interfaith marriage and what its impact is. The method used is descriptive-analytical, examining Indonesian normative or positive law, conceptually comparing it with the Compilation of Islamic Law (KHI), and investigating arising issues. The results of this study indicate that interfaith marriage has more adverse effects than benefits. The data collection technique uses a comparative analysis of interfaith marriage and Maqasid Sharia. The results of this study indicate that interfaith marriage is not allowed in Islam because it contradicts five maqasid sharia concepts: (1) Maintaining Religion, suggesting religion as a life guide; (2) preserving the soul, as different teachings may cause internal conflict; (3) preserving the mind, as one might be led astray by improper use of reason; (4) preserving offspring, as different religions could hinder the fulfillment of their duties as Allah’s caliphs; (5) maintenance of property, as different religions prevent mutual inheritance. Marriages meant to foster household harmony often end in divorce due to disputes over children’s religious choices and inheritance issues. The conclusion of this research is that interfaith marriage is prohibited by Indonesian positive law and haram according to fiqh. Meanwhile, Maqashid al Sharia views the number of evils as outweighing the good.
TANTANGAN PEMBUKTIAN DALAM KASUS KEJAHATAN SIBER Aini, Nurul; Lubis, Fauziah
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan siber merupakan tantangan serius bagi penegak hukum di era digital. Penelitian ini mengkaji tantangan dalam pembuktian kasus kejahatan siber di Indonesia. Metode kualitatif digunakan dengan menganalisis literatur, peraturan perundang-undangan, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi sifat transnasional kejahatan siber, anonimitas pelaku, volatilitas bukti digital, dan keterbatasan sumber daya serta keahlian penyidik. Faktor-faktor ini menyulitkan proses pengumpulan dan analisis bukti digital yang valid dan dapat diterima di pengadilan. Diperlukan peningkatan kapasitas penegak hukum, kerjasama internasional, dan pembaruan regulasi untuk mengatasi tantangan ini. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pembuktian dalam kasus kejahatan siber di Indonesia.

Page 4 of 26 | Total Record : 258

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue