cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 258 Documents
 1   2   3   4   5 
INDIKASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MATA KULIAH KEWARGANEGARAAN DI UNIVERSITAS BUDI DARMA MEDAN Hutabarat, Sumiaty Adelina
Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v4i01.388

Abstract

Penelitian ini menjelaskan permasalahan penerapan nilai-nilai karakter dan sistem penumbuhan nilai-nilai tersebut dalam pembelajaran Kewarganegaraan di Universitas Budi Darma Medan. Penyelesaian masalah menggunakan metode penelitian kualitatif yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti sesuai realitas mahasiswa di kampus dengan mengunakan metode wawancara, yakni pengumpulan data dengan cara mewawancarai langsung. Penelitian dilakukan di Universitas Budi Darma Medan yaitu dikelurahan Siti Rejo I Kecamatan Medan Kota, jalan Sisingamangaraja Nomor 338 Sumatera Utara 20219. Pencapaian dari tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan penjelasan kepada mahasiswa dan lembaga pendidikan sebagai sumbangan pemikiran dalam menumbuhkan nilai-nilai pendidikan karakter dan untuk mengetahui metode penanaman nilai-nilai karakter. Mampu memberikan motivasi untuk mengembangkan kualitas mahasiswa dalam meningkatkan sumber daya manusia sebagai generasi penerus bangsa. Waktu penulisan penelitian akan direncanakan dilakukan selama satu semester dimulai pada bulan Februari 2023
PERANAN APARATUR PENEGAK HUKUM DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Raya Ketaren, Bram; Harahap, Muslim; Rehulina
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i01.448

Abstract

Pencucian uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah setiap orang yang menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelajakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut didiganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Aparat penegak hukum adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Lebih lanjut, aparat penegak hukum ini adalah mereka yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis Normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai penelitian normatif yang berawal dari premis umum dan berakhir dengan kesimpulan khusus, Pengumpulan data diambil data bahan hukum primer yaitu yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, Peraturan Perundang undangan, buku buku, artikel ilmiah, catatan perkuliahan para ahli. Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk.
Kajian Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Di Media Sosial Hutabarat, Sumiaty Adelina
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i01.459

Abstract

Kemajuan teknologi membawa dampak perubahan sosial di masyarakat, baik positif maupun negatif. Dimana dari sisi negatifnya menjadi pemicu lahirnya berbagai kejahatan siber atau yang sering disebut cybercrime. Maka diperlukan kebijakan mengenai Cyber Crime, KUHP menjadi dasar penangkapan Cyber Crime yang memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal KUHP. Selain KUHP, ada juga peraturan hukum terkait hal tersebut yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dimana tindak pidana terkandung didalamnya terbukti mengancam para pengguna internet. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hasil penelitian ini adalah metode penelitian Normatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku literatur, artikel hukum, dan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian kemajuan teknologi telah memberikan dampak perubahan sosial di masyarakat, baik positif maupun negatif. Dimana dari sisi negatifnya menjadi pemicu lahirnya berbagai kejahatan siber atau yang sering disebut cybercrime. Maka diperlukan kebijakan mengenai Cyber Crime, KUHP menjadi dasar penangkapan Cyber Crime yang memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal KUHP, peraturan hukum terkait hal tersebut yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dimana tindak pidana terkandung didalamnya terbukti mengancam para pengguna internet.
Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru Nasution, Muhammad Idris; Muhammad Ali; Lubis, Fauziah
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembaruan hukum pidana di Indonesia dilakukan untuk menyempurnakan sistem pemidanaan dalam KUHP warisan era kolonial Belanda berdasarkan pertimbangan filosofis, politis, sosiologis, dan praktis, melibatkan pembaruan hukum pidana formal, materil, dan pelaksanaan. Dalam artikel ini, pembaruan sistem pemidanaan dalam KUHP baru akan dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggali bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, serta opini dan pandangan para pakar hukum pidana yang dimuat di beberapa media massa dan jurnal ilmiah. Analisis data bersifat kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengadopsi pemikiran aliran neo-klasik dan menjaga keseimbangan antara faktor objektif dan faktor subjektif. Perkembangan pemidanaan dalam KUHP baru memuat perubahan signifikan dalam hukum pidana, termasuk dalam jenis-jenis hukuman yang diatur, terdapat penerimaan terhadap living law sebagai dasar pemidanaan, pertimbangan aspek kemanusiaan, dan meskipun pidana mati masih ada, namun pengadopsian konsep baru menekankan pada pencegahan, rehabilitasi, dan penyelesaian konflik, serta tidak merendahkan martabat manusia.
Hiper Regulasi Di Indonesia Dan Tantangan Pembenahannya Hindiawati, Wahyu
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i01.513

Abstract

Negara Demokrasi merupakan negara yang kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Dengan pemahaman bahwa rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan data, mengolah, data, menganalisis, dan menafsirkan hasil data penelitian yang sebelumnya diperoleh melalui beberapa teknik, di antaranya melakukan observasi, interview atau wawancara, analisis isi, serta metode lain yang sesuai dalam menggali dan menemukan data. (Setyosari: 2016). Peneliti melakukan penelitiannya didasarkan pada strategi, paradigma, serta implementasi secara kualititif. Pasal 8 UU PPPU juga mengenali peraturan perundang-undangan lainnya yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Keterlibatan berbagai lembaga sangatlah penting dalam menyesuaikan peraturan yang sedang disusun dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden. Terdapat catatan yang perlu dipertimbangkan pada tahap mana keterlibatan tersebut, yakni sejak awal penyusunan atau setelah dilakukannya harmonisasi oleh Kemenkumham.Penerapan omnibus law di Indonesia menimbulkan beberapa implikasi.
RESIKO KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN IKLIM AKIBAT PERIZINAN BERUSAHA ONLINE Sulung Nugroho; Lathif, Moh. Abdul
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i01.519

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menjawab implikasi perizinan berusaha OSS berbasis risiko. Proses perizinan berusaha OSS ini, membuka cela terjadinya pelanggaran dalam proses izin, bagi setiap kegiatan usaha pada dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari kegiatan usaha terhadap lingkungan hidup, khususnya perubahan iklim. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan doktrinal. Pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta kerja membawa perubahan pada penyederhanaan perizinan lingkungan dengan mengubah izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan yang berdampak pada kewenangan dan syarat Analisa mengenai dampak lingkungan dipersempitnya ruang partisipasi masyarakat sebagai upaya dalam perlindungan Lingkungan Hidup. Kewajiban amdal, bukan syarat bagi izin pertambangan yang mempunyai resiko terhadap lingkungan, secara tidak langsung akan percepatan perubahan iklim.
URGENSI SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 10 TAHUN 2016 Hindiawati, Wahyu
Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v4i02.521

Abstract

Urgensi pengaturan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah terdapatnya partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam memberikan suara maupun untuk menjadi kandidat sangat terbuka dan disamping itu pula banyak kelebihan dengan adanya pengaturan sistem pilkada langsung. Akan tetapi dengan pilkada langsung ini timbul adanya akibat hukum, perlakuan yang sama untuk setiap daerah tanpa kecuali harus melakukan Pilkada secara langsung tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah tersebut. Seharusnya Pembentuk undang-undang harus dapat melihat situasi dan kondisi setiap daerah diseluruh pelosok tanah air.
Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama dalam Konteks Penistaan Agama di Aceh Ramadani, Sabda; Kornelis, Yudi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.532

Abstract

Aceh dikenal sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum syariat Islam secara resmi. Berkaitan dengan interaksi sosial yang demikian, disamping menunjukkan identitas yang unik dari Aceh, di sisi lain juga menimbulkan permasalahan. Hal tersebut utamanya berkaitan dengan kebebasan beragama di Aceh, yaitu sering muncul pembatasan terhadap praktik keagamaan minoritas, seperti Kristen, Hindu, atau Buddha, yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang diterapkan secara ketat. Untuk itu dalam penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan pengamalan prinsip kebebasan beragama di Kota Banda Aceh serta bagaimana perlindungan hukum yang diberikan untuk mewujudkan kebebasan beragama di Aceh. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya terdapat komitmen untuk menegakkan syariat Islam di Aceh secara kaffah, tetapi adanya keistemewaan tersebut justru dinilai menyingkirkan kelompok minoritas dengan aturan-aturan yang belum mampu mengakomodasi kebutuhan serta hak-hak kelompok minoritas. Adapun perlindungan hukum saat ini yang diberikan tersebar melalui Peraturan Daerah, Qanun, maupun melalui pembentukan FKUB yang memfasilitasi kerukunan antar umat beragama.
Proses Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersumber dari Korupsi di lembaga pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan Nainggolan, Glory Sumiaty; , S.H., M.Hum, Dr. Berlian Simarmata; , S.H., M.H., Bertrand S. Sitohang
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.534

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak narapidana tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari korupsi memperoleh remisi di Lapas Tanjung Gusta Medan, dan memahami proses pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari korupsi di Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. data primer berupa hasil dari wawancara dengan Bapak Daniel Siahaan, Staf Registrasi 1 dan Bapak Joi Juflin Gidion Barasa, S.H., M.Si., Kepala Seksi Registrasi. Data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua narapidana tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari korupsi berhak memperoleh remisi di Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, jika telah memenuhi syarat-syarat pemberian remisi yang sudah diatur dalam UU Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 jo. Nomor 28 Tahun 2006 jo. Nomor 99 Tahun 2012, dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 jo. Nomor 18 Tahun 2019 jo. Nomor 7 Tahun 2022. Pemberian remisi ini dikecualikan bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan pidana mati. Proses pemberian remisi bagi narapidana pada tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari korupsi adalah, tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usulan pemberian remisi kepada Kepala Lapas, setelah disetujui kemudian diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatera Utara, guna verifikasi, setelah diverifikasi, diteruskan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, kemudian dilakukan verifikasi kembali, jika ada kesalahan atau kekurangan persyaratan, Direktur Jenderal Pemasyarakatan akan mengembalikan surat usulan tersebut kepada Kepala Lapas untuk segera dilakukan perbaikan, jika sudah dipenuhi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usulan remisi dan menetapkan keputusan pemberian remisi atas nama Menteri Hukum dan HAM, kemudian disampaikan kepada Kepala Lapas Tanjung Gusta Medan untuk disampaikan kepada Narapidana yang bersangkutan, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatera Utara.
Legal Protection of Personal Data of Telecommunication Users for Prepaid Card Registration at Grapari Tritura Medan Rangkuti, Muhammad Fiqri; Ahmad, Akiruddin; Akmal, Akmal
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i01.536

Abstract

The purpose of this study is to determine the form of legal protection of personal data of telecommunication service users regarding the implementation of prepaid card registration requirements and the legal consequences of the existence of prepaid card registration requirements. This research is a unique approach to the legislation contained in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 24 of 2013 and Law No. 36 of 1999 on Population Management. Minister of Communication and Informatics Regulation on Telecommunication and Minister of Communication and Informatics Regulation No. 20/2016 on Personal Data Protection in Electronic System, Minister of Communication and Informatics Regulation No. 12/2016 on Telecommunication Service Customer Registration, Minister of Transportation Regulation No. 21/2017. Telecommunication service providers are obliged to keep customer data as long as the customer is still actively subscribing to telecommunication services.

Page 3 of 26 | Total Record : 258

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue