cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 329 Documents
 29   30   31   32   33 
Efektivitas Kebijakan Perlindungan Anak terhadap Kasus Kekerasan Seksual Studi Tentang Pemenuhan Hak dan Pemulihan Anak Sebagai Korban Nadaa Nurfazrina Kurniawan Saragih; Asri Vivi Yanti Sinurat; Karina Putri Maharani
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.2061

Abstract

Sexual violence against children constitutes one of the most serious and complex violations of human rights, as it affects not only individual victims but also broader social and economic structures. Child victims of sexual violence face a high risk of experiencing long-term physical, psychological, and social harm, which underscores the state’s obligation to ensure effective and sustainable protection, the fulfillment of children’s rights, and recovery mechanisms. In the Indonesian context, various child protection policies have been formulated, including Law Number 35 of 2014 as an amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection, which aims to prevent, address, and facilitate the recovery of child victims of sexual violence. Nevertheless, the effectiveness of these policies in practice continues to face significant challenges and therefore requires comprehensive evaluation (Nova and Elda, 2024).This study aims to analyze the effectiveness of child protection policies in addressing cases of sexual violence against children, with a particular focus on the fulfillment of victims’ rights and recovery processes. The study employs a mixed-methods approach by integrating qualitative and quantitative methods. Data were collected through questionnaires, in-depth interviews, and document analysis involving child victims, family members, as well as law enforcement officers and child protection practitioners. The findings indicate that child protection policies are relatively effective in ensuring the fulfillment of basic rights of child victims, such as legal protection and assistance.
Perlindungan Anak Yang Terlantar atau Beresiko Dari Kekerasan Seksual Ayang Audita Siregar; Asri Vivi Yanti Sinurat; Hikmat Syahputra Tarigan; Ari Dermawan; Dhiny Safryda Rawy
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.2062

Abstract

This study applies a normative juridical legal approach. In Indonesia, cases of violence against children often occur, such as abuse and sexual harassment. This situation of course creates difficulties because it can damage the mental condition of the child. Of the various types of sexual harassment and abuse, the greatest impact occurs on the mental and emotional damage of the child victims. Sexual abuse of children is an example of a human rights (HAM) violation, particularly concerning children's rights (right of child). Up to now, many regulations have been created to protect children from acts of sexual violence.
KEBEBASAN BEREKSPRESI DI SOSIAL MEDIA HAK DEMOKRASI ATAU SUMBER JERAT PIDANA Vitria, Yati; Dwi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2063

Abstract

Kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan ide di platform media sosial merupakan hak dalam sistem demokrasi yang dilindungi oleh hukum di Indonesia, tetapi sering kali juga menjadi alat untuk menghukum secara pidana melalui penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE, yang telah diperbarui pada tahun 2024, dirancang untuk melindungi warga dari penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, serta pelanggaran privasi di dunia maya. Meski demikian, beberapa pasal seperti Pasal 27 dan 28 dalam UU ITE memiliki penjabaran yang sangat luas dan bisa diintepresentasikan berbagai arti dan makna, sehingga dapat dengan gampang digunakan untuk memidana jenis pendapat dan ide yang seharusnya dilindungi, seperti kritik terhadap sosial dan politik. Tujuannya adalah untuk mengkaji dampak UU ITE terhadap kebebasan berpendapat dan partisipasi politik masyarakat, terutama generasi muda, di media sosial Indonesia. Dalam penelitian ini mengkaji 2 permasalahan yaitu Bagaimana UU ITE bisa menjadi jebakan hukum yang membatasi kebebasan menyatakan pendapat di platform media sosial? Bagaimanakah efek pembungkaman (chilling effect) di media sosial mengurangi partisipasi politik dan mengancam demokrasi Indonesia? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan yang sedang berlaku dan sumber hukum yang lain. Pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach),pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi kasus (case approach). Kesimpulan dari penulisan penelitian ini Adalah UU ITE di Indonesia banyak dianggap meredam kebebasan berpendapat di platform media sosial karena pasal-pasal yang tidak jelas sering digunakan untuk menghukum orang yang mengkritik pemerintah atau pihak tertentu. Situasi ini menciptakan rasa takut yang menghalangi masyarakat, terutama kaum muda, dari menyampaikan pendapat mereka dengan leluasa. Akibatnya, keterlibatan politik menurun dan kondisi demokrasi terganggu karena terbatasnya kebebasan untuk berekspresi dan kekhawatiran akan konsekuensi hukum di ranah digital.
Implementasi Normatif Pembatasan Hak Narapidana di Rumah Tahanan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Septian Dwi Anggara Putra; Ika Ayudyanti; Noer, Zakiah
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2066

Abstract

Pembatasan hak narapidana adalah akibat hukum dari pelaksanaan hukuman penjara, tetapi dalam suatu negara yang berlandaskan hukum, pembatasan tersebut wajib dilakukan dengan tetap menjaga prinsip hak asasi manusia. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menandai pergeseran cara pandang sistem pemasyarakatan di Indonesia dari pendekatan yang bersifat punitif dan koersif ke pendekatan yang berorientasi pada hak-hak serta keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 7 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 secara normatif telah membangun pembatasan hak narapidana yang bersifat selektif dengan membedakan antara hak yang bersifat non-derogable dan hak yang dapat dibatasi secara terbatas, serta sesuai dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan standar perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD NRI 1945 dan ICCPR. Akan tetapi, kesesuaian ini masih bersifat normatif dan membutuhkan penerapan yang konsisten, pengawasan yang efektif, serta dukungan dari peraturan pelaksana agar tujuan pemasyarakatan yang berfokus pada penghormatan terhadap martabat manusia dapat dicapai dengan optimal.
Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak oleh Pendidik (Studi Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Sng) Dewi Widiawati
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2076

Abstract

Fokus utama dari penelitian ini adalah menelaah bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak yang melibatkan tenaga pengajar, sekaligus mengkaji dasar pemikiran hakim dalam menetapkan vonisnya. Permasalahan penelitian difokuskan pada bagaimana penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam praktik peradilan pidana dan bagaimana relasi kuasa pendidik terhadap anak dinilai dalam pertanggungjawaban pidana. Jenis penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Untuk membedah permasalahan, penulis menggunakan kombinasi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Adapun pengumpulan bahan hukum dilakukan lewat penelusuran literatur terhadap regulasi serta yurisprudensi yang berkaita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana telah diterapkan secara tegas dengan menjadikan profesi pendidik sebagai faktor pemberat pidana. Konklusi dari riset ini memperlihatkan bahwa vonis yang dijatuhkan hakim telah merefleksikan prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif, sekaligus menjamin perlindungan yuridis bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
PERAN DPRD KOTA MEDAN DALAM FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP KEBIJAKAN DAERAH YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN TINDAK PIDANA Lumban Tobing, Hizkia Donivan; Siallagan, Haposan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2077

Abstract

Kebijakan daerah berperan sebagai sarana penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan agar selaras dengan kebutuhan serta kepentingan masyarakat. Namun demikian, dalam proses perumusan dan pelaksanaannya, kebijakan daerah tidak terlepas dari potensi permasalahan hukum, termasuk risiko munculnya tindak pidana apabila kebijakan tersebut disusun atau dijalankan secara tidak hati-hati dan menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kedudukan penting melalui pelaksanaan pemantauan sebagai mekanisme pengendalian terhadap kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DPRD Kota Medan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan daerah yang berpotensi menimbulkan tindak pidana, serta menelaah fungsi pengawasan tersebut sebagai upaya pencegahan dalam perspektif hukum pidana. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, ajaran hukum, dan referensi hukum yang sesuai. Jadi, hasil penelitian menyatakan bahwa secara normatif fungsi pengawasan DPRD dirancang sebagai instrumen preventif yang bertujuan untuk memastikan kebijakan daerah disusun dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan kehati-hatian, sehingga dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi berkembang menjadi tindak pidana. Fungsi pengawasan DPRD tidak dimaksudkan sebagai sarana penegakan hukum pidana, melainkan sebagai upaya pencegahan awal melalui pengawasan politik dan administratif terhadap kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan dan konsistensi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD secara normatif memiliki kontribusi penting dalam mencegah lahirnya kebijakan daerah yang berpotensi menimbulkan implikasi pidana, sekaligus mendukung terwujudnya pengelolaan pemerintahan daerah yang taat hukum dan mengarah pada kepastian hukum
ARAH KEBIJAKAN PEMIDANAAN BERBASIS KERJA SOSIAL DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA Meilisa Indriani; Hidayatullah
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2078

Abstract

Dominasi hukuman penjara dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah menyebabkan sejumlah masalah struktural, termasuk overcrowding di penjara, biaya hukuman yang berlebihan, dan rehabilitasi serta reintegrasi sosial narapidana yang tidak efektif. Layanan masyarakat merupakan salah satu alternatif hukuman yang lebih berbelas kasih dan sadar sosial yang dikembangkan sebagai respons terhadap kondisi tersebut. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengevaluasi posisi hukuman kerja sosial dalam kerangka reformasi kebijakan peradilan pidana nasional dan untuk melihat arah kebijakan hukuman berbasis kerja sosial dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Studi ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang menggabungkan pendekatan konseptual, kebijakan peradilan pidana, dan legislatif. Tinjauan pustaka terhadap dokumen hukum tingkat dasar, menengah, dan tinggi digunakan untuk mengumpulkan data, yang kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Temuan studi menunjukkan bahwa layanan masyarakat seharusnya dianggap sebagai komponen penting dalam pedoman hukuman nasional, bukan sekadar pengganti praktis untuk penjara. Pergeseran paradigma dalam penetapan hukuman menuju pendekatan yang lebih restoratif, rehabilitatif, dan korektif dikonfirmasi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur layanan masyarakat. Hukuman kerja sosial berpotensi berkembang menjadi alat hukuman yang adil, penuh belas kasihan, dan berfokus pada pemulihan sosial dengan orientasi kebijakan yang jelas dan sistematis.
PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA KOPERASI DAN PELAKU USAHA KECIL MENENGAH DI KOTA JAYAPURA Pelupessy, Sella Petrix; Berd Elkiopas Pelupessy; Eddy Pelupessy
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2098

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian dana hibah kepada koperasi dan pelaku usaha kecil menengah di Kota Jayapura. Metode Penelitian yuridis normatif dengan mengutamakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta pendekatan perundang-undangan, konsep, analisis dan sejarah hukum. Data yang diperoleh diolah dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan pemberian dana hibah kepada koperasi dan pelaku usaha kecil menengah pada Pemerintah Kota Jayapura secara umum yang dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, meskipun masih terdapat beberapa masalah-masalah tertentu namun tetap berjalan dengan efektif. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial pada Pemerintah Kota Jayapura adalah : 1) Anggaran yang tersedia untuk dana hibah belum bisa mencukupi semua proposal/usulan yang diajukan oleh pemohon pada tahun anggaran bersangkutan; 2) Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki skill sesuai kebutuhan, sehingga penerapan “the right man on the right place” belum sepenuhnya dapat dilaksanakan; 3) Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Kota Jayapura secara umum masih kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas; 4) Pengolahan data masih dilakukan secara manual sehingga menyulitkan pemerintah melakukan verifikasi secara selektif terhadap proposal/usulan yang diajukan dan 5) Animo dari masyarakat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah, hal ini mengakibatkan proposal/usulan yang diajukan setiap tahunnya sangat banyak padahal bantuan yang diberikan hanya bersifat stimulan dalam rangka menggali potensi swadaya dan kemandirian masyarakat.
PENANGANAN KASUS KECELAKAAN LALU-LINTAS DENGAN ANAK SEBAGAI PELAKUDI WILAYAH POLRES KUDUS Haryono; Hidayatullah
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2104

Abstract

Traffic accidents involving children as perpetrators require special handling that prioritizes child protection and the principles of restorative justice. This study aims to analyze the handling of traffic accident cases involving children as perpetrators and to examine the implementation of diversion, discretion, and restorative justice within the juvenile criminal justice system as an effort to provide legal protection. The research employs a normative juridical method with a descriptive approach through the analysis of legal literature. The findings indicate that the application of diversion and discretion based on restorative justice constitutes an important instrument in the juvenile criminal justice system to ensure legal protection and achieve substantive justice without disregarding the child’s criminal responsibility. Diversion is carried out through deliberation or mediation mechanisms as a form of case resolution outside the formal criminal justice process, oriented toward restoring the original condition in a humane and non-formal manner.

Page 33 of 33 | Total Record : 329

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue