cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 447 Documents
 40   41   42   43   44 
Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan:Perspektif Keadilan (Studi Kasus Atas Penetapan Nomor: B-15/L.2.21.8/Eoh.2/01/2023) Angelita Eunike Marbun; Debora
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i09.2287

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Restorative Justice di dalam menyelesaikan kasus penganiayaan dan menilai sejauh mana para pihak yang terkait dalam kasus tersebut merasakan keadilan atas penerapan pendekatan Restorative Justice.Penerapan Restorative Justice ini dilakukan berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI nomor 15 Tahun 2020 dan pedoman terkaiit penanganan tindak pidana umum.Proses perdamaian dimulai oleh jaksa penuntut umum kepada korban dan pelaku,dilanjutkan dengan mediasi, pengungkapan permohonan maaf,kesepakatan perdamaian, serta penyusunan dokumen formal seperti berita acara perdamaian (RJ-35) dan laporan pelaksanaan (RJ-11). Hasil penelitian memperlihatkan bahwasannya penerapan keadilan restoratif ini memberikan alternatif penyelesaian perkara yang lebih efisien, tidak berkepanjangan,dan tidak membutuhkan biaya besarr bagi para pihak. Penyelesaian secara damai tanpa adanya tekanan dari pihak manapun membuat korban merasa lebih tenang jika dibandingkan dengan hukuman penjara.
Digital Justice dan Masa Depan Pertimbangan Hakim di Era Algoritma Andi, Andi Hakim Lubis
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i09.2320

Abstract

Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) telah membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem peradilan modern. Sistem peradilan yang sebelumnya bergantung pada proses manual kini beralih menuju peradilan yang berbasis data, teknologi, dan algoritma. Dalam konteks ini, digital justice tidak lagi dipahami hanya sebagai digitalisasi administrasi perkara, tetapi juga mencerminkan perubahan yang lebih mendasar, yaitu pergeseran cara hakim membentuk pertimbangan hukum dalam memutus perkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hakim sebagai human-centered justice dalam mewujudkan digital justice, menganalisis perubahan pertimbangan hakim dari model konvensional menuju model yang didukung algoritma, serta merumuskan rekonstruksi model pertimbangan hakim di era AI sebagai arah masa depan sistem peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital mampu meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan transparansi dalam proses peradilan. Namun demikian, teknologi tidak dapat menggantikan peran hakim sebagai penafsir hukum, penjaga nilai keadilan, dan pemberi legitimasi moral terhadap putusan. Oleh karena itu, masa depan digital justice tidak terletak pada dominasi algoritma, melainkan pada penguatan peran hakim sebagai pusat pertimbangan hukum yang tetap berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan substantif
Dwangsom sebagai Terobosan Hukum dalam Putusan Hakim: Upaya Mendorong Kepatuhan Terpidana Andi, Andi Hakim Lubis; Muazzul
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.2326

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dwangsom sebagai bentuk terobosan hukum dalam putusan hakim yang ditujukan untuk mendorong kepatuhan terpidana terhadap kewajiban yang ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam praktik penegakan hukum, pelaksanaan putusan pidana seringkali tidak berjalan optimal, terutama ketika terpidana mengabaikan kewajiban seperti pembayaran restitusi, pengembalian kerugian, atau pelaksanaan tindakan tertentu. Instrumen pemidanaan konvensional, seperti pidana penjara dan pidana denda, belum sepenuhnya mampu menjamin terlaksananya kewajiban tersebut secara efektif. Dalam konteks ini, dwangsom dipandang memiliki potensi untuk diadopsi ke dalam hukum pidana melalui pendekatan berbasis kepatuhan (compliance-based enforcement). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, melalui analisis terhadap doktrin hukum, asas-asas hukum pidana, serta peran hakim dalam melakukan penemuan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa dwangsom memiliki karakteristik sebagai tekanan psiko-ekonomis yang bersifat progresif, sehingga mampu mendorong terpidana untuk melaksanakan kewajiban yang diperintahkan dalam putusan hakim. Penerapan dwangsom mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang menekankan pada kepatuhan dan pemulihan. Namun demikian, penerapan konsep ini memerlukan dasar normatif yang jelas agar tidak bertentangan dengan asas legalitas dan tetap menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan dwangsom dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagai bagian dari upaya pembaharuan hukum yang lebih responsif dan efektif.
Penegakan Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia A S, Faisal; Hartoyo; Soekorini, Noenik
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 10 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i10.2109

Abstract

Penelitian ini membahas pengaturan dan kedudukan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia. Permasalahan yang dikaji meliputi pengaturan hukuman mati bagi pelaku korupsi menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor), serta perubahan pengaturannya dalam KUHP Baru Tahun 2026, dan analisis konstruksi hukumnya dalam sistem hukum Indonesia beserta pengaruh perspektif HAM. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa”secara normatif pidana mati bagi pelaku korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Tipikor sebagai ancaman pidana maksimal yang dapat dijatuhkan dalam “keadaan tertentu”, sehingga meneg”skan’korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Namun, rumusan “keadaan tertentu” yang tidak operasional menimbulkan ketidakpastian hukum. Sementara itu, KUHP Baru Tahun 2026 mereformulasi kedudukan pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana khusus yang bersifat alternatif dan bersyarat, disertai masa percobaan serta kemungkinan pengubahan menjadi pidana penjara seumur hidup, yang mencerminkan pendekatan pemidanaan yang lebih moderat dan memperhatikan nilai kemanusiaan. Secara normatif, ketentuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi belum didukung oleh perumusan norma yang rinci dan pedoman pemidanaan yang jelas, sehingga kedudukannya lebih bersifat simbolik dalam sistem hukum pidana. Selain itu, pengaturannya juga berada dalam ketegangan dengan prinsip perlindungan hak untuk hidup sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan instrumen hak asasi manusia internasional. Dengan demikian, ketentuan pidana mati bagi koruptor lebih berfungsi sebagai ancaman normatif daripada sebagai instrumen pemidanaan yang memiliki konstruksi pengaturan yang operasional dalam sistem hukum Indonesia.
Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Prespektif Asas Kepastian Hukum Purnomo, Panji; Olivia, Maya; Tri Lestari, Ayu
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 10 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i10.2233

Abstract

This study examines taxpayer legal protection from the perspective of the principle of legal certainty in Indonesia, focusing on the integration of norms, practical application by tax authorities, and tax dispute resolution. The study employs a normative legal approach (doctrinal legal research) with a descriptive-analytical method, examining legislation, jurisprudence, and scientific literature as primary and secondary data sources. The analysis is conducted through legislative, case, and conceptual approaches to examine the extent to which taxpayer legal protection aligns with the need for legal certainty and justice in the tax system. The results show that, although legal frameworks such as the 1945 Constitution, the General Provisions and Tax Procedures Law, and their implementing regulations normatively guarantee legal protection and certainty, in practice, there is still unclear formulation of regulations, sudden policy changes, and inconsistent interpretations by tax authorities. This results in uncertainty about obligations, disparities in the treatment of similar taxpayers, and difficulties in utilizing complaint and objection mechanisms. Therefore, this study recommends normative and institutional improvements, such as simplifying and sharpening regulations, increasing policy transparency, and strengthening the independence and quality of tax courts, so that legal protection for taxpayers is truly upheld based on the principles of legal certainty, justice, and citizens' human rights.
Kemiskinan dan Tindak Pidana Pencurian: Pendekatan Sosiologi Hukum di Indonesia Soma Baskoro; Pendi Wijaya; Arif Nurul Huda; Christina Ratri N; Syukron Abdul Kadir
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i09.2275

Abstract

Penelitian ini mengkaji hubungan antara kemiskinan dan tindak pidana pencurian di Indonesia melalui perspektif sosiologi hukum. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, penelitian ini mengintegrasikan teori anomie Robert K. Merton, teori kontrol sosial Travis Hirschi, dan teori labeling Howard Becker sebagai kerangka analisis utama. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, aparat penegak hukum, dan praktisi hukum, serta analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menemukan korelasi signifikan antara tingkat kemiskinan dan angka tindak pidana pencurian di berbagai provinsi di Indonesia. Mayoritas pelaku pencurian (75,40%) hanya berpendidikan SMP ke bawah, 77% tidak memiliki pekerjaan tetap, dan 76,80% berpenghasilan di bawah Rp 1.000.000 per bulan. Analisis putusan pengadilan mengungkap adanya disparitas pemidanaan yang mencolok, di mana pelaku miskin yang mencuri barang senilai rata-rata Rp 250.000 menerima hukuman penjara rata-rata 14 bulan, lebih berat dibandingkan pelaku mampu yang mencuri barang senilai rata-rata Rp 75.000.000 namun hanya dihukum 8 bulan. Tingkat recidivisme pelaku dari kalangan miskin mencapai 64% dalam tiga tahun pertama setelah bebas, mengindikasikan kegagalan paradigma pemidanaan yang ada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan represif-punitive tanpa penanganan akar masalah kemiskinan struktural terbukti tidak efektif dan kontraproduktif. Diperlukan reformasi sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan, penguatan program perlindungan sosial, serta kebijakan pemberdayaan ekonomi yang komprehensif sebagai respons yang lebih humanis terhadap relasi antara kemiskinan dan kejahatan pencurian di Indonesia.
Sifat Final dan Mengikat pada Putusan Arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Muhammad Afdhal Askar; Faturrazi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 10 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i10.2278

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya terkait ketentuan pembatalan putusan arbitrase yang justru bertentangan dengan sifat final dan mengikat yang menjadi ciri utama lembaga arbitrase. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dasar perlunya perubahan terhadap syarat menjadi arbiter sebagaimana diatur dalam Pasal 12, khususnya poin e, yang dinilai terlalu luas dan tidak menjamin penguasaan hukum oleh arbiter. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 70 justru melemahkan kepastian hukum dan membuka ruang bagi upaya pengguguran putusan secara substantif, sehingga mengancam integritas sifat final dan mengikat arbitrase. Untuk memperkuat kepercayaan terhadap sistem ini, putusan harus dihasilkan oleh arbiter yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga memiliki latar belakang pendidikan dan penguasaan di bidang hukum. Dengan demikian, Pasal 12 perlu direvisi untuk menegaskan syarat kompetensi hukum bagi arbiter. Di samping itu, para pihak wajib memperjuangkan hak mereka secara maksimal selama proses arbitrase, karena tidak adanya upaya banding menuntut kecermatan dalam penyampaian bukti dan argumen sejak awal, guna mencegah kesalahan pertimbangan dalam putusan.
Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana atas Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Tindak Pidana Berbasis Deepfake Indriawati, Sri Endah
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 10 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i10.2295

Abstract

The development of artificial intelligence has significantly changed the production and dissemination of digital content. One form of its misuse is deepfake technology, which refers to AI-generated synthetic content capable of realistically imitating a person’s face, voice, or actions. This study examines criminal liability for the use of artificial intelligence in deepfake-related crimes, particularly the legal position of AI as an instrument of crime and the parties who may be held criminally liable. This research applies a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The legal materials examined include the Indonesian Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, the Personal Data Protection Law, the Pornography Law, the Sexual Violence Crimes Law, and relevant literature on criminal law, artificial intelligence, and deepfake technology. The findings show that AI cannot be regarded as a subject of c’iminal liability because it lacks free will, moral awareness, and the cap’city to be legally blamed. Criminal liability should instead be attributed to individuals or corporations that create, order, disseminate, control, or benefit from deepfake content. Indonesian criminal law remains fragmented in regulating deepfake-related conduct, making clearer rules necessary on synthetic content, digital identity manipulation, platform obligations, and victim protection.
Kewenangan Kejaksaan dalam Penanganan Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika: Antara Penegakan Hukum dan Perlindungan Anak Jessica Olivia Siahaan; Debora
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 10 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i10.2319

Abstract

Permasalahan penyalahgunaan narkotika di kalangan anak di Indonesia menimbulkan tantangan serius bagi sistem peradilan pidana, karena melibatkan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak anak. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menegaskan prinsip diversi dan rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan anak, praktik di lapangan menunjukkan banyak hambatan dalam implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan kejaksaan dalam penanganan anak pelaku penyalahgunaan narkotika, khususnya dalam penerapan diversi dan rehabilitasi, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan empiris, melalui studi terhadap ketentuan hukum positif dan analisis kasus konkret anak berusia 16 tahun yang terjerat penyalahgunaan narkotika di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejaksaan memiliki peran strategis dalam menentukan arah penyelesaian perkara anak, namun pelaksanaan diversi dan rehabilitasi masih terhambat oleh keterbatasan fasilitas, kurangnya pemahaman aparat, stigma sosial, serta disharmoni antara regulasi perlindungan anak dan kebijakan pemberantasan narkotika. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas sumber daya kejaksaan, perluasan fasilitas rehabilitasi anak, serta optimalisasi koordinasi lintas lembaga agar prinsip keadilan restoratif dapat terwujud secara nyata dalam penanganan anak pelaku penyalahgunaan narkotika.
Kepastian Hukum atas Perubahan Status Sentana Perasan dari Predana ke Purusa dalam Sistem Kewarisan Adat Bali Wahyu Pratama, Ida Bagus Gede; Maruti, Komang Arya Mukti; Imagy, Ni Luh Sukma
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 10 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i10.2322

Abstract

The patrilineal kinship system (purusa) in Balinese customary law places the son as the central successor of the family who bears the rights to the property (swadikara) as well as the social and spiritual obligations (swadharma). A dynamic occurs when the dissolution of marriage reverts the woman's status to predana, which implies the threat of a severed lineage (putung) in the maternal grandfather's family. This normative legal research uses statutory and conceptual approaches to analyze the institutionalization of grandchild adoption (sentana perasan) as a solution to this legal impasse. The results indicate that the adoption of a grandchild is a form of structural adaptation to achieve family preservation. This status transition requires the absolute severance of legal ties from the biological father (megat sot) and is legitimized through the pemerasan ceremony. Based on Supreme Court Jurisprudence and the Decree of the Great Assembly III of the Bali Customary Village Council (MDA) in 2022 Number: 04/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022, the grandchild obtains an exclusive kepurusa position and absolute inheritance rights in the maternal grandfather's family. Simultaneously, this mechanism provides legal certainty by nullifying the dual membership status and inheritance rights from the family of origin, thereby maintaining civil order and the cosmic balance of the customary society.

Page 42 of 45 | Total Record : 447

 40   41   42   43   44 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 10 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue