cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 427 Documents
 37   38   39   40   41 
Efektivitas Penegakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Korban Indra Setiawan; Rizky Pratama Putra Karo Karo; Bambang Widarto
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.2216

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi bagi korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban KDRT menjadi isu penting dalam sistem hukum nasional. Sebagai upaya penanggulangan, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi korban serta menindak pelaku kekerasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum dan mekanisme perlindungan terhadap korban KDRT berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta menilai efektivitas penegakan hukumnya beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data kemudian dianalisis secara kualitatif melalui metode penafsiran hukum untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah menyediakan kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT melalui pengaturan bentuk-bentuk kekerasan, pengakuan hak korban, serta mekanisme perlindungan hukum. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala yang dipengaruhi oleh faktor regulasi, aparat penegak hukum, sarana pendukung, kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang masih memandang KDRT sebagai persoalan privat dalam keluarga.
Tinjauan Yuridis atas Hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Proses Pemulihan dan Rehabilitasi Vani Novitasari; Rizky Pratama Putra Karo Karo; Diding Rahmat
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.2217

Abstract

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan hukum serta mekanisme pemulihan yang komprehensif bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan regulasi mengenai hak korban KDRT dalam proses pemulihan dan rehabilitasi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta mengkaji peran lembaga terkait dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif negara telah menyediakan kerangka hukum yang cukup memadai dalam menjamin hak korban KDRT melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta regulasi terkait lainnya yang menekankan pentingnya pemulihan korban secara komprehensif. Pelaksanaan pemulihan korban melibatkan berbagai lembaga melalui pendekatan lintas sektor, seperti LPSK, UPTD PPA, kepolisian, layanan kesehatan, dan dinas sosial. Namun demikian, implementasi pemulihan korban masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya, ketimpangan kapasitas layanan antar daerah, serta faktor budaya yang memengaruhi keberanian korban dalam melaporkan kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kapasitas layanan untuk mewujudkan sistem pemulihan korban KDRT yang lebih efektif dan berkeadilan.
Upaya Hukum Pidana dalam Menangani Pedagang Rokok Tanpa Pita Cukai Michael Stefanus Subnafeu; I Putu Edi Rusmana; I Made Wirya Darma; I Gusti Ayu Eviani Yuliantri
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.1776

Abstract

This study analyzes criminal law enforcement in handling cigarette traders without excise stamps, a crucial issue in protecting state revenue and promoting economic justice. Selling cigarettes without excise stamps violates Law Number 39 of 2007 on Excise, which prescribes imprisonment and/or fines for offenders. Such practices harm the state fiscally, distort fair competition, and lower public compliance with the law. The research applies a normative legal method focusing on positive legal norms (law in the book), using statute, conceptual, and case approaches. Data were collected through library research and analyzed qualitatively by interpreting relevant laws, legal theories, and case studies. Findings show that criminal sanctions, as stipulated in Article 54 of Law Number 39 of 2007, are essential in curbing the illegal cigarette trade. Law enforcement agencies namely the Directorate General of Customs and Excise, the Police, and the Prosecutor’s Office play a vital role in supervision, investigation, and prosecution. However, effectiveness remains limited due to resource constraints, weak inter-agency coordination, low legal awareness, and economic motives among small traders. Improving enforcement requires stronger institutional cooperation, digital surveillance, continuous legal education, and economic empowerment for traders to transition to legal products. Consistent and fair enforcement is expected to enhance deterrence, increase compliance, and support state fiscal protection.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Privasi Terhadap Kebocoran Data Oleh Instansi Pemerintah Hiola, Moh. Anshar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.1693

Abstract

Perkembangan teknologi di era digital memunculkan tantangan baru, terutama terkait perlindungan data pribadi. Data pribadi merupakan aset bernilai tinggi yang rentan terhadap penyalahgunaan, seperti penipuan, pencurian identitas, dan kejahatan siber lainnya. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia untuk memberikan landasan hukum dalam melindungi privasi masyarakat. Namun, implementasinya menghadapi hambatan, terutama terkait absennya lembaga pengawas independen yang berfungsi untuk memastikan pengelolaan data pribadi sesuai standar keamanan yang memadai. Artikel ini meninjau aspek yuridis perlindungan data pribadi terhadap kebocoran data oleh instansi pemerintah, dengan fokus pada kewajiban negara, hambatan pelaksanaan UU PDP, dan pentingnya pembentukan lembaga pengawas independen. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan doktrinal dan analisis literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan lembaga pengawas yang independen sangat diperlukan untuk mengawasi pengelolaan data oleh instansi pemerintah dan pihak swasta, serta mencegah penyalahgunaan data. Selain itu, peraturan pelaksana yang belum lengkap menjadi kendala dalam penerapan UU PDP, sehingga menciptakan celah hukum yang melemahkan perlindungan data pribadi.Artikel ini merekomendasikan langkah strategis berupa percepatan pembentukan lembaga pengawas independen, edukasi publik mengenai risiko kebocoran data, dan penguatan regulasi pelaksana untuk mendukung perlindungan data secara optimal. Dengan upaya ini, diharapkan hak privasi masyarakat dapat terlindungi sesuai amanat konstitusi dan standar internasional.
Analisis Komparatif Penerima Layanan Hukum Pro bono dengan Layanan Hukum Berbayar di Indonesia Tjotjomare, Sindy; Rusmana , I Putu Edi; Prasada, Dewa Krisna; Sukadana, Dewa Ayu Putri
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.1749

Abstract

This study aims to conduct a comparative analysis between recipients of pro bono legal services and paid legal services in Indonesia, focusing on their effectiveness, quality of legal assistance, and practical challenges, particularly in the Bali region. The research employs an empirical juridical method, which examines how law operates in practice (law in action). Primary legal materials include Law Number 16 of 2011 on Legal Aid, Supreme Court Regulation Number 1 of 2014 on Guidelines for Providing Legal Services for the Poor in Court, and the Indonesian Advocates’ Code of Ethics, while secondary materials consist of legal literature and previous research. The findings reveal that the implementation of pro bono legal services has not been fully effective despite having a solid legal foundation. Major challenges include delayed disbursement of government funds, limited budget allocation, and insufficient facilities and human resources within legal aid institutions. These factors negatively affect the motivation, professionalism, and effectiveness of advocates in providing legal assistance to underprivileged communities. Conversely, paid legal services tend to operate more efficiently due to clear contractual relationships between lawyers and clients, supported by sufficient financial resources, resulting in higher service quality and client satisfaction. In conclusion, the disparity in effectiveness between pro bono and paid legal services is not solely driven by economic factors but also by the suboptimal implementation, funding mechanisms, and oversight of legal aid policies in Indonesia.
Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Daerah terhadap Jalan Rusak (Studi Pasal 1365 KUHPerdata) Ika Ayudyanti; Zakiah Noer
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i09.1998

Abstract

The escalation of road infrastructure dysfunction in Indonesia represents a systemic failure that implicates public safety degradation and multidimensional losses for road users. This research aims to analyze the qualification of Tort (Perbuatan Melawan Hukum) by Regional Governments based on Article 1365 of the Indonesian Civil Code and examine the limitations of their liability within the framework of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport (UU LLAJ). Employing a normative legal research method with a statutory approach and a case approach, the results indicate that the neglect of road maintenance is qualified as an administrative omission that satisfies the cumulative constitutive elements of a tort, including fault, damage, and a causal relationship characterized as conditio sine qua non. The legal accountability of Regional Governments is complementary, wherein the penal sanctions in Article 273 of the UU LLAJ synergize with civil restitution instruments to guarantee restorative justice. Although constrained by the principle of proportionality and the potential for force majeure defenses, this regulatory synchronization affirms that budgetary restrictions cannot negate the legal obligation of regional authorities to conduct risk mitigation and accelerative infrastructure rehabilitation. As a strategic solution, this study recommends the digitalization of road monitoring systems and the establishment of a Road Infrastructure Guarantee Fund to optimize legal certainty and the protection of subjective public rights to high-integrity public services.
Pembaruan Sistem Konstitusi Indonesia: Tantangan dan Harapan Pandam Bayu Seto Aji
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i09.2020

Abstract

Reformasi sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan proses yang berkelanjutan dan kompleks yang bertujuan untuk menciptakan kerangka kelembagaan yang lebih demokratis, akuntabel, dan modern. Penelitian ini mengkaji beberapa aspek penting, termasuk peran Mahkamah Konstitusi, hukum pemilu, sistem partai politik, desentralisasi, dan digitalisasi pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis-yuridis dengan metode kualitatif. Mahkamah Konstitusi menghadapi tantangan dalam menjaga independensinya akibat pengaruh politik dalam proses pemilihan hakim. Penguatan transparansi dan meritokrasi dalam seleksi hakim menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan perannya sebagai penjaga utama konstitusi. Demikian pula, hukum pemilu, khususnya sistem proporsional terbuka, telah menciptakan persaingan yang tidak sehat antar calon dalam partai yang sama serta mendorong praktik politik transaksional. Partai politik, sebagai tulang punggung demokrasi, sering kali lebih melayani kepentingan elite daripada merepresentasikan aspirasi rakyat. Transformasi partai menjadi institusi yang demokratis memerlukan penerapan demokrasi internal, pembiayaan yang transparan, serta proses rekrutmen berbasis merit. Desentralisasi, meskipun meningkatkan otonomi daerah, juga mengungkap adanya kesenjangan dalam kapasitas tata kelola dan akuntabilitas. Penguatan kapasitas pemerintah daerah serta mekanisme pengawasan menjadi hal yang krusial untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di era digital, digitalisasi pemerintahan dan transparansi informasi membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi publik dan akuntabilitas. Namun, kemajuan ini harus disertai dengan mekanisme perlindungan data yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan. SReformasi sistem ketatanegaraan Indonesia menuntut refleksi kritis, konsensus strategis, dan komitmen kolektif.
Perlindungan Hukum bagi Pengguna QRIS terhadap Kejahatan Siber dalam Bertransaksi Digital Taufik Ramadhan Pi, Muhammad; Widodo, Ernu; Prawesthi, Wahyu
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.2184

Abstract

Kemajuan Era digital di Masyarakat salah satunya melalui QRIS Kehadiran QRIS memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan dalam melakukan transaksi. Namun demikian, di balik manfaat tersebut, pengguna juga dihadapkan pada berbagai risiko, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan siber, seperti penipuan daring, peretasan sistem, Tujuan penelitian menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna QRIS dalam transaksi digital serta peran pemerintah dan penyelenggara sistem pembayaran dalam menjaga keamanan dan memberikan kepastian hukum. metode yang peneliti gunakan adalah hukum normatif serta kebijakan yang berkaitan dengan sistem pembayaran digital. Hasil penelitian perlindungan pembayaran QRIS telah diatur dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, peraturan Bank Indonesia, serta ketentuan mengenai perlindungan konsumen. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala, antara lain rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi, serta terbatasnya pengawasan terhadap kejahatan siber.
Reformulasi Delik Keamanan Negara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023): Analisis Normatif terhadap Perubahan dan Implikasi Yuridisnya Dian Rahadian; Lena Claudia Angwarmasse
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.2203

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif reformulasi delik keamanan negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta mengkaji implikasi yuridisnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi delik keamanan negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya pembaruan yang bersifat substantif dan konseptual. Analisis normatif terhadap delik keamanan negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menitikberatkan pada penguatan asas legalitas dan prinsip kepastian hukum dengan menghadirkan rumusan yang lebih presisi dan operasional. Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan kedaulatan negara dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Implikasi yuridisnya tercermin pada penegakan hukum yang lebih terarah, penerapan sanksi yang lebih proporsional, serta menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial kontemporer. Namun demikian, efektivitas pengaturannya tetap bergantung pada kehati-hatian dalam penafsiran dan konsistensi putusan pengadilan, terutama dalam membedakan antara kritik yang sah dan tindakan yang benar-benar mengarah pada ancaman terhadap keamanan negara.
Faktor Sosial Penyebab Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023 syafii, Arimas Kuntoro; Satria Nur Ramadhana; Hestu Pawestri; Anggita Rohmanika; Sukron Abdul Kadir
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i09.2239

Abstract

This study aims to examine the social factors causing theft as a criminal act from the perspective of legal sociology based on Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code. The method employed is normative legal research using a legal literature review approach that integrates statutory, conceptual, and historical approaches. Legal materials consisting of primary, secondary, and tertiary sources were collected through systematic library research and analyzed qualitatively using prescriptive, comparative, systematic, and sociological-juridical analysis. The findings indicate that theft is a multidimensional social phenomenon driven by structural poverty, unemployment, weakening social control, and a socially permissive environment toward deviant behavior. Sociological analysis using strain theory, social control theory, anomie theory, and labeling theory demonstrates that theft is a product of complex interactions between individuals and unjust social structures. The National Criminal Code under Law No. 1 of 2023 introduces significant reforms through a more humane, proportional, and restorative justice-oriented approach to punishment, reflecting legislative awareness that criminal law enforcement must be responsive to social realities. The implications of legal sociology demand a transformation in law enforcement from a purely punitive paradigm toward an integrative paradigm that sustainably and justly addresses the structural roots of crime..

Page 39 of 43 | Total Record : 427

 37   38   39   40   41 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 10 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue