cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 757 Documents
 54   55   56   57   58 
Akuntabilitas Administrasi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes): - Vien Cladya Nabila; Arrie Budhiartie; Eko Nuriyatman
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1713

Abstract

Akuntabilitas administrasi pemerintah desa merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang efektif membutuhkan sistem administrasi yang tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat akuntabilitas administrasi pemerintah desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBDes. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di beberapa desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas administrasi pemerintah desa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, rendahnya pemahaman terhadap regulasi keuangan desa, dan kurang optimalnya sistem pengawasan internal. Meskipun demikian, terdapat praktik-praktik baik berupa keterbukaan informasi publik, pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa, dan penerapan sistem informasi keuangan desa yang mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Faktor kunci dalam penguatan akuntabilitas administrasi meliputi peningkatan kompetensi aparatur desa, penguatan regulasi dan pengawasan, serta optimalisasi teknologi informasi untuk mendukung pencatatan dan pelaporan keuangan desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas administrasi pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes bukan hanya persoalan teknis administrasi, tetapi juga mencakup dimensi etika, politik, dan partisipasi masyarakat. Dengan meningkatkan kualitas administrasi, diharapkan pengelolaan APBDes dapat lebih efektif, transparan, serta sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Implikasi dari penelitian ini dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan program pembinaan dan pengawasan yang lebih tepat sasaran terhadap pengelolaan keuangan desa..
PERAN PELAYANAN PUBLIK PENDIDIKAN DALAM PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN BERKUALITAS DI DAERAH TERPENCIL Dilla Puspita Sari; Arrie Budhieartie; Eko Nuriyatman
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1714

Abstract

Pelayanan publik dalam sektor pendidikan di Indonesia masih mengalami ketidakmerataan akses, terutama di lokasi terpencil, yang disebabkan oleh faktor geografis, fasilitas belajar yang kurang memadai, minimnya tenaga pengajar berkualitas, keterbatasan ekonomi masyarakat, dan perhatian pembangunan yang lebih terfokus pada daerah perkotaan. Akibatnya, anak-anak di wilayah pedesaan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas, sehingga menghambat pemerataan hak pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang seimbang. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi peran layanan publik pendidikan dalam menciptakan akses pemerataan pendidikan yang berkualitas di daerah yang terpencil, dengan fokus pada konsep dan prinsip layanan publik, bentuk serta mekanisme penyelenggaraannya, kendala yang dihadapi, serta kontribusinya dalam memperkuat kebijakan untuk memastikan hak masyarakat atas pendidikan yang setara dan berkualitas. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan studi literatur sebagai dasar utama, dengan menganalisis dan menggabungkan hasil dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel penelitian, serta karya akademik yang relevan. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan publik memiliki peran penting dalam meningkatkan akses ke wilayah terpencil dengan menyediakan infrastruktur yang memadai, pelatihan guru secara berkelanjutan, pemberian beasiswa dan bantuan finansial, serta peningkatan prestasi siswa melalui metode pembelajaran yang inovatif. Prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, dan keadilan harus diterapkan untuk mengatasi kendala seperti ketidaksetaraan ekonomi dan teknologi. Upaya pemerintah daerah, kerjasama dengan sektor swasta dan masyarakat, serta kampanye kesadaran dapat memperbaiki kualitas pendidikan, menyesuaikan dengan kebutuhan setempat, dan mendukung keberlangsungan sistem pendidikan yang adil di seluruh Indonesia.
Transparansi Proses Pemidanaan Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi Ni Made Ari Sita Dewi; Putu Eva Ditayani Antari; Ni Nyoman Juwita Arsawati; I Made Wirya Darma
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1717

Abstract

Penelitian ini menyoroti persoalan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang kerap menemui hambatan, terutama ketika pelakunya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kedudukan strategis sehingga berpotensi menyalahgunakan wewenang. Korupsi digolongkan sebagai extraordinary crime karena berdampak langsung pada kesejahteraan publik. Atas dasar itu, pemerintah dituntut menghadirkan kebijakan pemidanaan yang transparan agar masyarakat memperoleh akses informasi sekaligus berperan dalam pengawasan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan transparansi dalam penanganan perkara korupsi di Indonesia. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) dengan teknik snowball, melibatkan analisis berbagai literatur hukum, regulasi, dan penelitian relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki kekuatan hukum sebagai dasar utama, sedangkan Undang-Undang ASN berlandaskan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam mendukung transparansi pemidanaan. Penelitian ini menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses pemidanaan ASN yang terbukti melakukan korupsi.
Hubungan Kerja Antara Para Supir Truk atau Supir Bus Dengan Perusahaan Pemberi Kerja Fifi Wijaya
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1722

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kerja antara supir truk/supir bus dengan perusahaan pemberi kerja dalam konteks peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, serta dampaknya terhadap kesejahteraan dan kinerja supir. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif dengan menggunakan metode survei dan wawancara mendalam kepada supir truk dan supir bus, serta pihak perusahaan yang mempekerjakan mereka. Data yang dikumpulkan meliputi aspek-aspek seperti kesepakatan kerja, hak dan kewajiban, serta perlindungan hukum yang diterima oleh supir. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai ketidakseimbangan dalam hubungan kerja dan memberikan rekomendasi kepada perusahaan serta pembuat kebijakan untuk memperbaiki sistem hubungan kerja dalam sektor transportasi. Penelitian ini juga akan mengungkapkan persepsi supir terhadap kesejahteraan mereka dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja mereka, serta menyarankan perbaikan dalam manajemen hubungan kerja agar tercipta situasi kerja yang lebih adil dan produktif.
Legal Protection of Business Judgement Rule for Directors Of State-Owned Enterprises Subsidiaries Causing Losses Cindy Ludfiyya; Sulistyandari; Maria Mu’ti Wulandari
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1727

Abstract

The principle of Business Judgement Rule implemented by the Company's Board of Directors to provide legal protection and protect from personal responsibility in making business decisions even if they result in losses, as long as their actions based on good faith and caution (fiduciary duty). This principle regulated in Article 97 paragraph (5) of UUPT, the elements of which are cumulative, if one of the elements in the article is not fulfilled, the Board of Directors is considered guilty (in the sense of intent) or in a state of negligence in carrying out their duties. The research uses a normative legal approach method with an analysis of regulations and jurisprudence related to losses of state-owned enterprise subsidiaries. There is no regulation about the legal status of state-owned enterprise subsidiaries in the event that losses are often qualified as state financial losses. The results of the study that losses of state-owned enterprise subsidiaries cannot always be qualified as state losses if the funds used come from business activities and depend on the theory used. Therefore, legal protection of Business Judgement Rule is needed by the Board of Directors so that they cannot automatically be held criminally responsible for the losses
Analisis Hukum terhadap Dampak Over-tourism dalam Peningkatan Risiko Banjir di Bali Abdi Fahmil Hidayat; Achmad Fauzan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1729

Abstract

Fenomena Over-tourism di Bali telah membawa dampak signifikan terhadap lingkungan dan meningkatkan risiko bencana, khususnya banjir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dari Over-tourism terhadap penurunan kualitas lingkungan, dengan fokus pada konversi lahan pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menganalisis regulasi terkait, termasuk Peraturan Gubernur Bali No. 45 Tahun 2019 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus digunakan untuk mengevaluasi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pariwisata berkelanjutan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi dampak negatif Over-tourism, terutama dalam hal konversi lahan dan kerusakan drainase yang memperburuk risiko banjir. Penelitian ini merekomendasikan penerapan kebijakan zonasi yang lebih ketat, prinsip carrying capacity, serta penguatan pengawasan pelaksanaan regulasi lingkungan. Selain itu, integrasi nilai Tri Hita Karana dalam kebijakan pariwisata dapat menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan Bali.
Dekriminalisasi dan Rehabilitasi dalam KUHP Baru sebagai Solusi untuk Mengatasi Overkapasitas Lapas di Indonesia Abdi Fahmil Hidayat; Saka Andriyansa
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1731

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan kebijakan dekriminalisasi dan rehabilitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru untuk mengatasi overkapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. Lebih dari 50% penghuni lapas terlibat dalam kasus narkotika, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku lebih membutuhkan rehabilitasi daripada tersingkir. KUHP Baru yang mengadopsi dekriminalisasi terhadap konservasi narkotika dalam jumlah kecil bertujuan untuk mengalihkan penanganan ke rehabilitasi dan mengurangi beban lapas. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan studi dokumen terhadap peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dekriminalisasi berpotensi signifikan dalam mengurangi kelebihan kapasitas lapas dan angka residivisme. Meskipun demikian, tantangan besar terkait keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan stigma sosial tetap ada. Penelitian ini merekomendasikan pembangunan fasilitas rehabilitasi yang lebih luas, pelatihan profesional untuk petugas pemasyarakatan, dan kampanye edukasi untuk mengurangi stigma terhadap pelaku narkotika, guna mendukung keberhasilan kebijakan ini.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang : Perspektif Hukum Pidana Internasional: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang : Perspektif Hukum Pidana Internasional RAISYA ISTI THASMARA RAISYA ISTI THASMARA
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1733

Abstract

Perlindungan hukum anak pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dari perspektif hukum pidana internasional merupakan kajian normatif yang berfokus pada analisis instrumen hukum internasional dan regulasi nasional. Instrumen internasional yang dikaji meliputi Konvensi Hak Anak (KHA) 1989 dan Protokol Palermo 2000, sedangkan regulasi nasional meliputi Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Analisis menunjukkan bahwa anak yang terlibat sebagai pelaku masih dipandang sebagai kelompok rentan yang harus mendapatkan perlindungan khusus. Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dan konsep Keadilan Restoratif menjadi dasar penanganan dalam sistem peradilan pidana anak. Namun, masih terdapat kesenjangan antara kerangka normatif internasional dan implementasi nasional, yang membutuhkan harmonisasi hukum dan kebijakan yang lebih responsif terkait perlindungan anak dalam kasus perdagangan orang. Teori Kepentingan Terbaik Anak dari Konvensi Hak Anak (CRC), yang berfungsi sebagai lex specialis dalam hukum anak, dan konsep Keadilan Restoratif mendasari penanganan dalam sistem peradilan pidana anak. Prinsip ini memastikan bahwa penanganan kasus tidak berfokus pada hukuman, melainkan pada rehabilitasi, pendidikan, dan reintegrasi sosial anak.
Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas di Kabupaten Madiun dalam Perspektif Hukum Perdata dan Perlindungan Konsumen Kiko Bayu Tunggal Saputra; Suyani; Lilik Prihatin
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1739

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas di Kabupaten Madiun berdasarkan perspektif hukum perdata dan perlindungan konsumen. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak transaksi dilakukan tanpa perjanjian tertulis dan tanpa verifikasi status hukum kendaraan, sehingga tidak memenuhi unsur sah Pasal 1320 KUHPerdata. Lemahnya literasi hukum masyarakat dan belum optimalnya peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menyebabkan perlindungan hukum belum berjalan efektif. Penelitian ini menegaskan perlunya sinergi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen kendaraan bermotor bekas.
Konstitusionalitas Perppu Cipta Kerja dalam Perspektif Negara Hukum dan Konstitusionalisme di Indonesia Agus Subiyantoro; Suyani; Lilik Prihatin
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1740

Abstract

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menimbulkan perdebatan serius dalam diskursus ketatanegaraan Indonesia. Perppu ini lahir sebagai respon pemerintah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Hak Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mengenai konstitusionalitas Perppu Cipta Kerja ditinjau dari prinsip negara hukum dan asas konstitusionalisme. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik perbandingan di negara lain. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerbitan Perppu ini menghadapi problem konstitusional karena alasan “kegentingan memaksa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUD 1945 tidak sepenuhnya terpenuhi. Selain itu, praktik penerbitan Perppu Cipta Kerja berpotensi menggeser prinsip checks and balances serta memperlemah legitimasi legislasi. Studi perbandingan dengan Jerman, India, dan Perancis memperlihatkan bahwa instrumen hukum darurat memerlukan batasan ketat agar tidak melanggar supremasi konstitusi.

Page 56 of 76 | Total Record : 757

 54   55   56   57   58 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 10 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue